CV Terang Megah Diduga mark up Anggaran Program Pipanisasi di Sukabumi 2024

Sukabumi, AJWI (Jurnaliswarga.id) – Program bantuan pipanisasi sarana air bersih di Kp. Panagan RT 008 RW 002 Desa Gede Pangrango, Kec. Kadudampit, Kab. Sukabumi, Prov. JABAR, dilaksanakan oleh CV Terang Megah, saat ini menjadi sorotan karena dugaan penyelewengan dan korupsi.

Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp.100 juta melalui pokir pada tanggal 21 November 2023. Namun, informasi terkini mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini diduga tidak sesuai dengan prosedur, dengan penyalahgunaan dana yang mencurigakan.

CV Terang Megah Diduga mark up Anggaran Program Pipanisasi di Sukabumi 2024

Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penggunaan dana, termasuk mark up harga bahan material. Inisial (J), koordinator penerima manfaat, memberikan rincian bahwa pembelian pipa 2,5 inc dengan harga asal Rp.77.000 per batang, di-mark up menjadi Rp.170.000 per batang. Selain itu, pembelian bahan lainnya juga diduga di-mark up, termasuk penyangga Torn yang harganya seharusnya Rp.650.000, namun dibeli oleh CV Terang Megah seharga Rp.4.500.000.

Baca Juga:  Rakyat Terpusing Tujuh Keliling CV Terang Megah Akibat Kontroversi Pekerjaan dari Dinas Perkim 2023

Warga penerima manfaat juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pipanisasi ini diduga menjadi ajang untuk menggaruk keuntungan pribadi. Selain mark up, bahan material yang tidak berkualitas menyebabkan pipa mudah rusak, dan masih ada dana yang belum diganti kepada warga masyarakat.

Atas dugaan korupsi ini, masyarakat yang tergabung dalam inisial A, J, dan S, memohon kepada instansi terkait, terutama Dinas Perkimsih dan Lembaga Gapensi, untuk mempertanggungjawabkan tindakan CV Terang Megah. Mereka menuntut agar uang negara yang digunakan dalam program ini, dikembalikan atau dialokasikan pada pembangunan yang berkualitas.

Baca Juga:  Rahmad Sukendar: Transparansi Kunci Keberhasilan Reformasi Polri

Tak hanya itu, warga juga mengajukan permohonan kepada pihak penegak hukum agar segera menindaklanjuti kasus ini. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, mereka menuntut sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan, dengan harapan hal ini menjadi efek jera bagi para pelaku, dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.(Iyus, Ketua DPC Ajwi Sukabumi)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Disnaker Kabupaten Bogor Gencarkan Job Fair dan Goes to School 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran dengan menghadirkan program pelayanan ketenagakerjaan langsung ke...

Rudy Susmanto Pimpin Aksi Bersih Sungai dan Kendalikan Ikan Sapu-Sapu 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati, Forkopimda, Muspika, dan masyarakat turun langsung melakukan aksi bersih sungai serta penangkapan ikan sapu-sapu...

Rudy Susmanto Ajak Warga Isi Semangat Harkitnas dengan Persatuan dan Konten Positif 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengajak masyarakat memperkuat persatuan, semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan dengan...

Pemkab Kolaka Perkuat Keamanan Aset dan Pelayanan Publik Bersama Polda Sultra 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Kolaka terus memperkuat sistem keamanan aset daerah dan pelayanan publik melalui kegiatan Sosialisasi dan Supervisi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)...

Aliansi PANDAWA Desak Penuntasan Dugaan Mafia Aset di Kabupaten Bogor 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Penanganan kasus dugaan penjarahan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk...

 

ARTIKEL TERKAIT