RADDHO Bersama CIDHN
Prakarsai Sidang Hak Asasi Manusia Ke 50

Jurnaliswarga.id, Afrika – Telah terjadi pertemuan dan sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) ke-50 tentang “pemajuan dan perlindungan hak anak di zona konfliksituasi prajurit anak” di Hotel Montrbrillant-Cornavin, Jenewa, pada 14 Juni 2022.

Pertemuan ini diselenggarakan bersama atas prakarsa Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), dan la Commission Indépendante du Réseau pour les droits de l’homme en Afrique du Nord (CIDHN).

Pertemuan tersebut mengumpulkan sekitar 40 peserta secara langsung dan online, termasuk organisasi masyarakat sipil, jurnalis, pakar, aktivis HAM, peneliti, dan diplomat, dikutip North Africa Post.

Panelis dan peserta menganalisis secara rinci kelemahan pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di daerah konflik.

Di satu sisi, akar penyebab perekrutan dan wajib militer secara paksa anak-anak dalam konflik di Afrika dan Asia; terutama di wilayah Sahel, di Timur Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Mali, Somalia, Afghanistan (Baluchistan), Suriah,  Irak, Yaman, dan Ukraina.

Baca Juga:  DPRD Dukung Penuh Langkah Walkot Cabut Izin Cafe Elvis Eks Holywings

Para peserta memberikan perhatian khusus pada konsekuensi negatif madrasah dalam indoktrinasi anak-anak yang melanggar hak mereka atas pendidikan di Afghanistan, Pakistan, dan juga di kamp-kamp Tindouf di Aljazair.

Para peserta mengamati kegigihan, sejak adopsi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, pelanggaran berat terhadap hak-hak anak terkait pembunuhan, perekrutan, mutilasi, atau penolakan akses kemanusiaan.

Pertemuan tersebut menggarisbawahi pentingnya promosi praktik yang baik mengenai perlindungan dan reintegrasi tentara anak.

Menghadapi tantangan tentang perlindungan anak, para peserta menyerukan penerapan strategi preventif melalui pemantauan, pendidikan, serta perlindungan sekolah selama konflik bersenjata.

Mereka sama-sama menyerukan untuk mempopulerkan, melalui kampanye peningkatan kesadaran, Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak, dan implementasi yang efektif dari Protokol Opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, dan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi yang melibatkan anak.

Baca Juga:  Ditemani Bobby Nasution, Puan Cek Harga Telur di Toba

Para peserta menyerukan penguatan mekanisme pemantauan dan mendorong pengembangan jaringan organisasi masyarakat sipil di bidang advokasi untuk masalah anak.

Diputuskan untuk menyampaikan komunikasi tertulis pada sesi ke-51 Dewan HAM untuk menyadarkan negara-negara anggota Dewan untuk mengintegrasikan masalah perlindungan anak dalam perdebatan Dewan.

Mengingat kekurangan kebijakan publik di bidang perlindungan, pertemuan memutuskan untuk mengorganisir kelompok koalisi organisasi masyarakat sipil untuk mendukung inisiatif mengenai adopsi, oleh Majelis Umum PBB, satu dekade internasional untuk memerangi penyalahgunaan dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata.(NR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT