Ratusan Buruh Menuntut Perusahaan Tidak Melakukan Praktek Union Busting

Sukabumi, (JW) – Puluhan pekerja buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Serikat Pekerja Nasional (SPN) se jawa barat melakukan aksi unjuk rasa (Unras), tentang adanya dugaan pemberangusan (Union Busting) Serikat Pekerja di PT Yakjin Jaya Indonesia tepatnya di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi,Selasa (21/3/2023)

Koordinator Lapangan, Budi Mulyadi mengatakan, kegiatan aksi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan manajemen perusahaan yang dengan secara tiba-tiba memutus kontrak dua orang buruh. Kedua buruh tersebut merupakan pengurus dan anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) di PT Yakjin Jaya Indonesia.

Ratusan Buruh Menuntut Perusahaan Tidak Melakukan Praktek Union Busting

Menindaklanjuti keputusan dari manajemen PT yang tidak memperpanjang kontrak pengurus dan anggota SPN. Alasan yang disampaikan pihak manajemen awalnya bahwa tidak diperpanjang kontrak ini katanya alasan efisien padahal dalam waktu bersamaan pada ada kurang lebih sekitar 800 orang diperpanjang kontraknya,” kata Budi kepada wartawan.

Lanjut dia, atas dasar tersebut, pihaknya menaruh curiga jika dikeluarkannya dua orang anggota SPN berindikasi pada union busting. “Alasan tersebut menurut hemat kami sangat tidak masuk akal.

Baca Juga:  Megawati: Alhamdulillah, Perjalanan ke Jeju Lancar

Apalagi berdasarkan temuan yang kita dapat, hasil analisa yang kita tempuh patut diguga bahwa di PT Yakjin ini telah terjadi union busting terhadap pengurus dan anggota SPN,” jelasnya

Selain itu sambung dia, dugaan union busting itu didasari atas beberapa alasan. Pertama diawali saat buruh memperjuangkan upah bagi bekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun. Kebijakan itu juga diperkuat dengan putusan Gubernur mengenai UMK tahun 2023 di mana pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun akan diberikan kenaikan upah dengan besaran 1-3 persen.

“Yang kedua juga ada upaya penggiringan dari manajemen atau dari oknum manajemen terhadap karyawan atau bahkan anggota kami dengan membuat surat melalui kotak saran supaya pengurus dan anggota SPN untuk tidak dipekerjaan kembali, dan ketiga patut diduga karena pemutusan hubungan kontrak dilakukan paska dilaksanakan audit oleh salah satu audit di PT Yakjin ini,” ucapnya.

Baca Juga:  Panas Terik Bukan Halangan, Anggota Satgas TMMD Bersama Rakyat Lanjutkan Pekerjaan

Ratusan Buruh Menuntut Perusahaan Tidak Melakukan Praktek Union Busting

Serikat Buruh menuntut agar perusahaan tidak melakukan praktek union busting karena dapat mengancam kesejahteraan dan hak buruh. Dia juga menuntut agar dua orang pekerja yang diputus kontrak sepihak agar dipekerjakan kembali.

“Tuntutannya kami meminta supaya jangan ada lagi praktek union busting di perusahaan ini, dan kedua pekerjakan dua pengurus anggota kami yang sebelumnya diputus kontrak dengan dugaan tadi adalah supervisor,” ulasnya.

Apabila aksi ini tak ditanggapi, pihaknya telah bersurat kepada Polda Jawa Barat bahwa aksi akan dilanjutkan selama satu pekan ke depan.

“Kita khawatir bahwa pemberangusan juga bisa terjadi kepada teman-teman lainnya. Kita sesuai dengan pemberitahuan yang sudah kita layangkan ke Polda Jawa Barat oleh DPd, aksi ini bukan satu hari ini saja tapi satu minggu. Apabila hari ini tidak ada titik temu, besok, lusa akan datang tetap melaksanakan aksi,” pungkasnya.

Reporter : Hendra S

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT