REFORMASI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN
HUTANG LUAR NEGERI

Oleh Ismail Ahmad CH SPd.MM

Jakarta, (MGA) – Reformasi ekonomi adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perekonomian suatu negara. Tujuan utama dari reformasi ekonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi ekonomi biasanya meliputi beberapa hal berupa Deregulasi: Mengurangi peraturan dan regulasi yang membatasi aktivitas bisnis dan mempercepat proses bisnis, Liberalisasi: Membuka pasar dan mengurangi intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi,Privatisasi: Menjual aset milik pemerintah ke sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan Pengembangan infrastruktur: Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas publik untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan masyarakat maupun Pengembangan sumber daya manusia: Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas.

Reformasi ekonomi seringkali menimbulkan beberapa masalah sementara seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan sosial, namun jika dilakukan dengan benar, reformasi ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang Pemerintahan Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi memiliki beberapa program reformasi ekonomi untuk meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penyederhanaan Perizinan: Program ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha dan mempercepat waktu penerbitan izin usaha.
2. Pembangunan Infrastruktur: Jokowi memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
3. Mendorong Investasi: Jokowi juga berupaya untuk meningkatkan investasi asing dan membuka lebih banyak peluang bagi para investor melalui beberapa kebijakan fiskal dan perpajakan.
4. Perlindungan Konsumen: Pemerintah Jokowi memperkuat perlindungan bagi konsumen melalui berbagai regulasi dan inspeksi produk, untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang diterima oleh masyarakat.
5. Peningkatan Produktivitas: Jokowi berupaya meningkatkan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, serta memperluas akses ke teknologi dan informasi.
6. Deregulasi: Jokowi juga melakukan deregulasi dalam beberapa sektor bisnis untuk mempermudah pelaksanaan bisnis dan mempercepat proses bisnis.

Reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan Jokowi memang telah menyentuh sektor ekonomi masyarakat dan UKM. Beberapa program yang memiliki dampak positif seperti Dukungan untuk UKM: Pemerintah memiliki berbagai program untuk membantu pengembangan UKM, seperti dukungan finansial, pelatihan dan pendidikan, serta akses ke pasar dan Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas bagi UKM, sehingga mempermudah mereka untuk berbisnis dan meningkatkan produktivitas serta Perlindungan konsumen yang kuat dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UKM, sehingga dapat Membantu mereka untuk memperluas pasar dan meningkatkan pemasukan. meskipun sudah ada beberapa program yang memiliki dampak positif bagi sektor UKM dan ekonomi masyarakat, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan akses modal dan teknologi, ketidakstabilan lingkungan bisnis, dan kesulitan dalam memperluas pasar.

Meskipun demikian pemerintah harus terus berupaya untuk membantu UKM dan ekonomi masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya sehingga Pemerintahan Jokowi telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi keterbatasan akses modal dan teknologi bagi UKM dan sektor ekonomi masyarakat. Beberapa di antaranya;

1. Dukungan Finansial Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk membantu UKM dan sektor ekonomi masyarakat dalam mengatasi keterbatasan akses modal, seperti pemberian pinjaman dengan bunga rendah dan dukungan pembiayaan bagi UKM.
2. Program Digitalisasi Jokowi juga memprioritaskan pengembangan ekonomi digital, seperti menyediakan akses internet dan teknologi informasi bagi UKM dan masyarakat, serta memfasilitasi UKM untuk memasuki pasar digital.
3. Pelatihan dan Pendidikan Pemerintah juga menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi UKM dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengetahuan mereka mengenai teknologi dan informasi.
4. Kerja Sama dengan Dunia Usaha: Pemerintah juga bekerja sama dengan dunia usaha untuk membantu UKM dan sektor ekonomi masyarakat dalam mengatasi keterbatasan akses modal dan teknologi.

Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi memiliki beberapa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak positif seperti Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah membantu meningkatkan investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan pada pengembangan ekonomi digital, seperti dengan memfasilitasi UKM untuk memasuki pasar digital dan memperluas akses internet dan teknologi informasi bagi masyarakat, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
titik negatif dari reformasi ekonomi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari Reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah mungkin belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil dan UKM masih mengalami kesulitan untuk memperoleh akses modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis mereka, sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur, masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan jembatan yang buruk, yang membatasi aksesibilitas dan konektivitas, dan membatasi pertumbuhan ekonomi.
cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari reformasi ekonomi

1. Pemerataan Pendapatan: Pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tidak dapat memanfaatkan hasil dari pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan Akses Modal dan Teknologi: Pemerintah harus berupaya untuk memfasilitasi UKM agar dapat memperoleh akses modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis mereka.
3. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah harus terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih, agar aksesibilitas dan konektivitas meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung.
4. Stabilitas Ekonomi: Pemerintah harus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, melalui manajemen makroekonomi yang baik, seperti mempertahankan tingkat inflasi dan suku bunga yang stabil, dan memastikan adanya ketentuan dan kebijakan yang konsisten dan tidak mempengaruhi stabilitas ekonomi.
5. Perlindungan Sosial: Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki perlindungan sosial yang memadai, seperti akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan reformasi tentu saja diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga pemerintah Jokowi melakukan penambahan hutang luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia meliputi jumlah utang yang diterima oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia dari negara lain dan lembaga keuangan internasional. Menurut data terbaru, hutang luar negeri Indonesia pada akhir 2021 sekitar 360 miliar dolar AS. Meskipun hutang luar negeri dapat membantu membiayai investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikelola dengan baik, ia juga dapat memperburuk situasi ekonomi dan menimbulkan beban yang berat bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengendalikan hutang luar negeri dengan bijak dan memastikan bahwa utang tersebut digunakan untuk investasi yang produktif dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Tentu saja reformasi ekonomi yang dilakukan harus memperhatikan anggaran negara dan swasta sehingga langkah utama menghadapi utang luar negeri yang membengkak dengan Pemerintah sering membatasi jumlah utang luar negeri yang diterima oleh perusahaan dan sektoral tertentu melalui kebijakan fiskal dan moneter dan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan utang luar negeri. Ini membantu memastikan bahwa utang tersebut digunakan secara efisien dan transparan. Dan terpenting berkaitan utang luar negeri adalah membatasi jumlah utang luar negeri yang diterima oleh perusahaan dan sektoral tertentu melalui kebijakan fiskal dan moneter tentu saja adanya pengelolaan utang luar negeri transparan serta Kebijakan suku bunga: Bank sentral dapat mengendalikan tingkat utang luar negeri dengan mengubah suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat memperlambat tingkat utang luar negeri, sebaliknya, tingkat suku bunga yang rendah dapat mempercepat pertumbuhan utang. (Red)