Jakarta, Jurnaliswarga.id – Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi, serta dampak perubahan iklim. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif sektor pangan melalui pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat. Hal ini merupakan hasil arahan Presiden, dukungan Komisi IV DPR RI, serta kerja keras petani di seluruh Indonesia.
“Melalui arahan Bapak Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras seluruh petani, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton sesuai data BPS atau 13,29%,” ujar Menteri Pertanian pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (07/04/2026).
Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 pagi tercatat mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan 10–11 bulan ke depan, meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, serta prediksi El Nino dalam enam bulan ke depan.
Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau/ayam, telur ayam, serta gula pasir juga dalam kondisi cukup.
Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada seluruh gubernur sejak 9 Maret 2026. Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan.
Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.
Di sisi produksi, Kementerian Pertanian terus mendorong program prioritas untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, antara lain melalui cetak sawah dan optimasi lahan, pengelolaan air dan irigasi, konservasi dan rehabilitasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani.
Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah telah menyiagakan alsintan secara masif. Pada periode 2024–2025, sebanyak 171 ribu unit alsintan telah disalurkan, dengan target tambahan 37 ribu unit pada tahun 2026. Sementara itu, distribusi infrastruktur air mencapai 94 ribu unit pada periode yang sama, dengan target tambahan 21 ribu unit pada tahun 2026.
Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pangan sebagai implikasi dari kenaikan harga BBM akibat krisis energi global, Presiden Prabowo telah menginstruksikan optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) yang bersumber dari kelapa sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung.
“Kementerian Pertanian telah menyusun rencana implementasi B-50. Insyaallah, tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Ke depan, pemerintah juga akan mengimplementasikan pembangunan pabrik etanol dengan bahan baku dari ubi kayu, tebu, dan jagung,” jelas Menteri Pertanian.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa ketahanan pangan saat ini tidak lagi sekadar persoalan produksi, tetapi telah menjadi isu strategis yang sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.
“Kita dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim yang telah mengganggu pola tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan. Prediksi terjadinya El Nino 2026 menjadi alarm serius bagi kita semua, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan nasional, terutama padi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya intensifikasi lahan sebagai strategi utama peningkatan produksi pangan nasional.
“Kami sampaikan juga ke Pak Menteri supaya kalau mengenai pangan ini, penting untuk melakukan intensifikasi lahan pertanian. Bagaimana lahan yang ada ini bisa panen dua kali, yang sekali bisa panen dua kali, kemudian yang dua bisa jadi tiga,” ujarnya.
“Yang perlu diperhatikan adalah mengenai air, pompa air untuk menghadapi kemarau panjang ini perlu diperbanyak, kemudian saluran irigasi diperbaiki supaya hasil pertanian kita bisa meningkat,” lanjutnya.
Senada dengan Menteri Pertanian, Titiek menilai bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang tidak lagi business as usual.
“Kita semua sepakat bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika pangan terganggu, maka stabilitas nasional juga akan ikut terancam,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi IV DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat luas.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian nasional. Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI diharapkan mampu memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim yang terus berkembang. (Red/nR)