Terima Pengurus Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera, Bamsoet Dorong Digitalisasi UMKM

Jurnaliswarga.id, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera yang digagas alumni Universitas Jayabaya membuat marketplace UMKMSejahtera.id. Kehadiran UMKMSejahtera.id akan membantu target pemerintahan Presiden Joko Widodo agar pada tahun 2024 nanti setidaknya sudah ada 30 juta UMKM yang terhubung dengan ekonomi digital

“Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2021 mencatat, jumlah UMKM sudah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia, serta menghimpun 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Namun jumlah UMKM yang sudah terdigitalisasi, per November 2021, baru berjumlah 16,4 juta,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera, di Jakarta, Selasa (16/11/21).

Baca Juga:  DPD FPRN Provinsi Jabar Mengecam Keras Tindakan Pelaku Terhadap Kekerasan Jurnalis

Pengurus Koperasi UMKM Indonesia Sejahtera yang hadir antara lain, Ketua Imlahyudin, Sekretaris Taryana, dan pengurus lainnya M. Gofur, Suzie Alancy Firman, dan Diaz.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, digitalisasi merupakan keharusan. Menjadikan UMKM tidak hanya mampu bertahan ditengah gempuran sistem ekonomi liberal, namun juga mampu meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia.

“Berdasarkan proyeksi Google, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 bisa mencapai US$146 miliar. Besarnya jumlah tersebut harus dinikmati oleh UMKM. Pada tahun ini saja, nilai ekonomi digital Indonesia sudah mencapai US$70 miliar, tumbuh hingga 49 persen (year-on-year/YoY) dari capaian 2020 senilai US$47 miliar,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tidak hanya menguasai pasar domestik, UMKM Indonesia melalui marketplace UMKMSejahtera.id juga harus bisa menembus pasar luar negeri. Mengingat kontribusi UMKM terhadap total ekspor masih kecil, yakni 14 persen. Kalah dibandingkan Singapura sebesar 41 persen, Thailand 29 persen, dan China 60 persen.

Baca Juga:  Pos Pengamanan Polsek Cibinong Respon Cepat Aduan Masyarakat Yang Alami Pemalakan

“Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024, kontribusi UMKM dalam total ekspor bisa mencapai 21,6 persen. Sebagai langkah konkret mewujudkan target tersebut, pemerintah menaikan plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar, dan KUR tanpa agunan dari Rp 50 juta ke Rp 100 juta. Serta mendorong agar pinjaman UMKM segera mencapai 20 persen dari total pinjaman perbankan,” pungkas Bamsoet. (Red)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

KPK Bangun Jejaring Pemuda Antikorupsi, 50 Peserta dari 21 Provinsi

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan melibatkan generasi muda melalui program Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026 bertajuk...

Plh BGN Lantik 5 Pejabat Tinggi Madya, Perkuat Program Gizi Nasional

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan melalui pelantikan lima Pejabat Tinggi Madya di lingkungan BGN, Plh...

Pemkab Kolaka Perkuat Koperasi Modern untuk Dorong Ekonomi Daerah 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menegaskan komitmennya memperkuat gerakan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,...

Bupati Kolaka Dorong Sinergi Eksekutif-Legislatif Percepat Pembangunan 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si. mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan DPRD untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan...

KPK OTT Bupati Lombok Barat, Dugaan Korupsi Proyek Rp17,9 Miliar

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa...

 

ARTIKEL TERKAIT