BANDAR LAMPUNG, JURNALISWARGA.ID – Anggota DPR RI Komisi V, Drs. H. Mukhlis Basri, meminta masyarakat di Provinsi Lampung tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul laporan penyebaran abu vulkanik dari aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau.
Politisi asal Lampung tersebut mengaku terus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk BMKG dan Basarnas, untuk memantau perkembangan aktivitas vulkanik serta potensi dampaknya terhadap masyarakat di wilayah Lampung.
Mukhlis Basri menyampaikan hal tersebut pada Minggu, 6 September 2026, setelah melakukan koordinasi mengenai perkembangan situasi, khususnya bagi wilayah yang berpotensi terdampak sebaran material vulkanik.
“Sebagai wakil rakyat di Komisi V yang membidangi kebencanaan dan mitigasi, kami terus memantau perkembangan Anak Gunung Krakatau,” ujar Mukhlis Basri.
Menurut informasi yang diterimanya, masyarakat diharapkan terus mengikuti perkembangan kondisi melalui kanal resmi pemerintah dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan informasi kebencanaan.
Warga Diminta Tenang dan Tidak Terpengaruh Hoaks
Mukhlis Basri menegaskan, dalam situasi kebencanaan masyarakat harus mengutamakan informasi resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Ia meminta warga mengikuti informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menimbulkan kepanikan dan justru dapat menghambat proses mitigasi.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Tetap tenang, tetapi jangan lengah. Ikuti informasi resmi dan jangan mudah terpengaruh hoaks,” tegasnya.
Mukhlis Basri juga menyampaikan sejumlah langkah kesiapsiagaan yang perlu diperhatikan masyarakat apabila terjadi paparan abu vulkanik.
Warga yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan perlindungan diri sesuai kebutuhan, termasuk masker dan pelindung mata, terutama bagi kelompok yang lebih rentan terhadap gangguan pernapasan.
Perhatian juga perlu diberikan kepada sumber air bersih dan kebutuhan peternakan.
Tempat penampungan air dianjurkan untuk dilindungi dari potensi paparan material vulkanik, sementara peternak diminta memastikan pakan ternak tetap terlindungi.
Siapkan Kesiapsiagaan di Wilayah Pesisir
Selain potensi dampak abu vulkanik, Mukhlis Basri mengingatkan masyarakat di kawasan pesisir Selat Sunda untuk tetap memahami langkah-langkah kesiapsiagaan bencana sesuai arahan otoritas.
Masyarakat diminta mengetahui jalur evakuasi dan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya mitigasi.
Menurut Mukhlis Basri, kesiapsiagaan bukan berarti menciptakan kepanikan.
Sebaliknya, kesiapsiagaan merupakan upaya agar masyarakat memahami apa yang harus dilakukan apabila situasi darurat benar-benar terjadi.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Pemerintah pusat dan daerah harus hadir melindungi rakyat,” katanya.
Komisi V Dorong Kesiapan Pemerintah dan Lembaga Terkait
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi sejumlah sektor strategis, termasuk infrastruktur dan kebencanaan, Mukhlis Basri menyatakan dukungannya terhadap langkah kesiapsiagaan lembaga-lembaga terkait.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapan menghadapi kemungkinan dampak aktivitas vulkanik.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan sistem informasi kepada masyarakat berjalan dengan baik hingga ke tingkat desa dan wilayah yang berpotensi terdampak.
Mukhlis Basri juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor.
Kesiapan infrastruktur, sumber air, serta fasilitas publik harus menjadi perhatian apabila terjadi peningkatan dampak material vulkanik.
Sektor transportasi, khususnya aktivitas pelayaran di kawasan Selat Sunda, juga perlu terus dipantau sesuai kewenangan lembaga terkait.
“Kita harus belajar dari erupsi sebelumnya. Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah kunci,” ujarnya.
Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas
Mukhlis Basri menekankan bahwa penanganan kebencanaan membutuhkan kerja bersama.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, aparat, serta masyarakat harus berada dalam satu sistem koordinasi.
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap mengandalkan informasi resmi apabila membutuhkan perkembangan situasi terkini.
Kecepatan informasi harus berjalan seiring dengan akurasi.
Dalam kondisi kebencanaan, satu informasi yang tidak benar dapat memicu kepanikan, sementara informasi resmi yang cepat dan terukur dapat membantu masyarakat mengambil langkah keselamatan secara tepat.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama,” tegas Mukhlis Basri.
Masyarakat Lampung diimbau untuk terus memantau perkembangan situasi melalui kanal resmi BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah serta mengikuti arahan petugas apabila terdapat perubahan kondisi di lapangan. (oking)
Sumber: Keterangan Anggota DPR RI Komisi V Drs. H. Mukhlis Basri, hasil koordinasi yang disampaikan dengan BMKG dan Basarnas, serta data dan informasi yang disampaikan dalam rilis pada Minggu, 6 September 2026.