PD TOHAGA diduga Bermasalah Ketua BPI KPNPA RI Bogor Raya Desak DPRD Evaluasi Manajemen Pasar Tohaga: “Tak Layak Dipertahankan!”

CIBINONG, Jurnaliswarga.id – Ketua Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor Raya, Rizwan Riswanto, mendesak DPRD Kabupaten Bogor khususnya Komisi II untuk segera mengevaluasi manajemen Perusahaan Daerah Pasar Tohaga. Desakan itu muncul karena Rizwan menilai kinerja Pasar Tohaga tak memberi kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

“Pasar Tohaga ini seperti beban, bukan aset. Sudah bertahun-tahun berdiri tapi tidak pernah menunjukkan hasil yang layak dibanggakan,” tegas Rizwan dalam keterangannya. Menurutnya, perusahaan daerah yang seharusnya menjadi motor ekonomi kerakyatan justru menjadi ruang nyaman bagi segelintir elite yang minim prestasi.

Baca Juga:  NACI & LSP BLK SUKSES SELENGGARAKAN TRAINING & UJI KOMPETENSI JASLING KARBON 2024

BPI KPNPA RI menilai para petinggi di tubuh Pasar Tohaga sudah tidak layak lagi memimpin. Kinerja yang stagnan, tata kelola yang buram, serta minimnya inovasi menjadi alasan utama mengapa manajemen saat ini harus segera dievaluasi bahkan dicopot. “Sudah waktunya dilakukan reformasi total. Jangan sampai publik terus dirugikan oleh manajemen yang tidak becus,” ujarnya.

Menurut Rizwan, Komisi II DPRD Kabupaten Bogor harus lebih berani menjalankan fungsi pengawasan. Ia menilai ada pembiaran sistemik terhadap ketidakmampuan manajerial di tubuh Pasar Tohaga. “Kalau Komisi II DPRD diam saja, itu berarti ikut melanggengkan kerugian daerah,” sindirnya tajam.

Pasar Tohaga, yang digadang-gadang sebagai salah satu instrumen peningkatan ekonomi lokal, justru terlihat mati suri. “Apakah ini yang disebut pengelolaan profesional? Atau ini hanya tempat parkir jabatan bagi orang-orang titipan politik?” kata Rizwan dengan nada kecewa.

Baca Juga:  Publikasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 2023

Rizwan menegaskan, BPI KPNPA RI akan terus mengawal isu ini dan siap membuka data-data jika diperlukan untuk mendorong audit di tubuh Pasar Tohaga. Ia pun meminta Pemkab Bogor tidak lagi mentolerir kinerja buruk yang hanya membebani keuangan daerah.

“Jika terus dibiarkan, ini bukan hanya soal inefisiensi, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Sudah cukup. Waktunya bersih-bersih di tubuh Pasar Tohaga,” tutup Rizwan.(nR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT