Apindo Gelar FGD, Bahas Optimalisasi Peran Pelabuhan Panjang Dalam Ekspor Impor

Bandarlampung, Jurnaliswarga.id – Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama dinilai belum maksimal dalam mendukung aktivitas ekspor dan impor. Hal itu dikarenakan beberapa hambatan.

Pelabuhan Panjang kedepan diharapkan bisa mengoptimalkan perannya dalam mendukung sistem logistik Nasional.

“Untuk mengoptimalkan peran Pelabuhan Panjang itu perlu peran semua pihak. Sehingga hambatan-hambatan yang ada bisa diatasi. Karena optimalnya peran Pelabuhan Panjang akan berdampak positif untuk seluruh masyarakat,” ujar Ketua Umum Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, saat membuka acara tersebut di Aula Kampus IIB Darmajaya, Senin (19/5).

Menurutnya, guna merumuskan langkah-langkah optimalisasi peran Pelabuhan Panjang, Apindo menggelar Fokus Group Disccusion (FGD) ini bersama sejumlah pihak terkait sehingga diperoleh pandangan dan rekomendasi konkret terkait masalah itu.

“FGD ini diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen tertulis saja, tapi juga menjadi dasar setiap pihak terkait dalam mengambil kebijakan guna mengoptimalkan Pelabuhan Panjang dalam memajukan ekonomi daerah maupun Nasional,” ungkapnya.

Apindo Gelar FGD, Bahas Optimalisasi Peran Pelabuhan Panjang Dalam Ekspor Impor

Ary menjelaskan, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan peran Pelabuhan Panjang belum maksimal. Pertama, kebijakan nasional yang membatasi kegiatan impor melalui pelabuhan ini telah berdampak pada peningkatan biaya logistik dan munculnya hambatan dalam distribusi barang.

“Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi daya tarik investasi di Lampung,” ungkapnya.

Kedua, meskipun Pelabuhan Panjang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pelabuhan strategis di Sumatera, hingga akhir tahun 2023 Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Panjang masih dalam tahap review akhir dan belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Keterlambatan ini mengakibatkan tidak pastinya arah perencanaan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang sangat dibutuhkan. Keterlambatan dalam penetapan kebijakan dan pengembangan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan strategis di Sumatera berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Lampung,” tegasnya.

Baca Juga:  17 Advokat Persadin Lampung diambil Sumpahnya di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan di Lampung mencatat pertumbuhan sebesar 16,66 persen pada tahun 2023, menunjukkan peran penting sektor logistik dalam perekonomian daerah. Namun, pembatasan aktivitas impor melalui Pelabuhan Panjang dapat menghambat pertumbuhan sektor ini, mengurangi efisiensi distribusi barang, dan meningkatkan biaya logistik.

Selain itu, lanjutnya, keterlambatan dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dapat menyebabkan kehilangan peluang investasi dan penurunan daya saing daerah dalam perdagangan nasional dan internasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan peran Pelabuhan Panjang dalam mendukung sistem logistik perdagangan nasional khususnya di Provinsi Lampung.”Inilah yang diharapkan dari FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk mengoptimalkan Pelabuhan kebanggaan kita semua ini,” tandasnya.

Asisten II Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan yang mewakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan, Pemprov Lampung sangat mengapresiasi Apindo yang berinisiatif menggelar FGD tersebut.”Kita masyarakat Lampung patut bersyukur memiliki Pelabuhan Panjang dengan segala kelebihannya. Karena daerah tetangga kita seperti Sumsel dan Bengkulu, berusaha keras agar memilili Pelabuhan sekelas Pelabuhan Panjang, tapi sulit,” ungkapnya.

Baca Juga:  Organisasi Advokat DPW Persadin Lampung Siap Gelar Muswil

Posisi Pelabuhan Panjang, jelasnya, sangat strategis terutama bagi dunia usaha dalam mobilitas barang. Bahkan para pengusaha dari daerah luar Lampung, lebih efesien ketika menggunakan Pelabuhan Panjang karena lokasinya dekat dengan TOL. “Karena itu perlu upaya untuk mengoptimalkan peran Pelabuhan Panjang agar kontribusinya makin besar dalam menopang kemajuan ekonomi daerah dan Nasional,” terangnya.
Hadir menjadi narasumber FGD itu adalah Welly Sugiono (Direktur GGP), Imam Rahmayadi (GM PELINDO Panjang), Arif (Kepala Bea Cukai Lampung) dan Evie (Kadis Perindag Pemprov Lampung).

Sementara yang akan turut menjadi pembahas diantaranya Dr. Andi Desfiandi, S.E.,MA (APINDO), Seketaris Umum Apindo Lampung DR. Yanuar Irawan, Ketua Dewan Pembina Apindo Lampung Ardiansyah, Dr. Faurani I Santi Singagerda S.E., M.Sc (DARMAJAYA), Dr. Arivina Ratih Y.T.,S.E.,M.M. (UNILA), Arif Darmawan, S.E.,M.A. (UNILA), Dr. Asih Murwiati S.E.,M.Si (UNILA), Herman Saputra S.E.,M.M (APINDO), Prof Dr. Ayi Ahadiat, SE. MBA (UNILA), Fiskara Indawan, PhD (BANK INDONESIA), Zulfikar islami (BEA CUKAI), Ichra Ade Nugraha (BEA CUKAI), Anang Subgyono (Pelindo), Anton Hartono (Pelindo), Mailendra (Pelindo), Endang Wahyuni (Bapeda), Muhammad Ilham Salam (BPS), Tribuana Kartikasari (BPS) dan Rina Ekasari (BPS). (Oking)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT