BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Penyerahan berkas tersebut dilakukan oleh Ketua HMNI Kabupaten Bogor, Arian Rizki Kurniawan, S.H., didampingi jajaran pengurus, dan diterima oleh perwakilan Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Marthin, pada Rabu, 18 November 2026.
Kegiatan berlangsung di Kantor Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kompleks Pemerintah Daerah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Langkah administratif ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keberadaan organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh pengesahan badan hukum.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Sementara itu, Pasal 9 mengatur bahwa Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum wajib melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum serta susunan kepengurusan di daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, HMNI Kabupaten Bogor melakukan penyerahan dokumen kepada Bakesbangpol sebagai bentuk pelaporan dan pemenuhan administrasi keberadaan organisasi di wilayah Kabupaten Bogor.
Penyerahan berkas ini juga menjadi bagian dari komitmen HMNI Kabupaten Bogor untuk menjalankan organisasi secara tertib administrasi, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan terpenuhinya administrasi keberadaan organisasi di tingkat daerah, HMNI Kabupaten Bogor diharapkan dapat semakin memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan, mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.
HMNI Kabupaten Bogor juga diharapkan dapat membangun sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat dalam mengembangkan potensi sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Bogor.
