Kabupaten Bogor, JURNALISWARGA.ID – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Kabupaten Bogor, Nimbrod Rungga, A.Md., S.Th menegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral dan profetis dalam membina kesadaran politik umat di tengah dinamika demokrasi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Nimbrod kepada jurnaliswarga.id dan majalahnusantara.id, menyikapi pengalaman disetiap tahun politik, pemilu semakin kuatnya politisasi identitas serta praktik politik transaksional yang berpotensi merusak nilai demokrasi.
“Gereja tidak boleh masuk dalam politik praktis, tetapi gereja juga tidak boleh diam ketika politik kehilangan arah moral,” tegas Nimbrod, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, pembinaan politik jemaat harus berlandaskan firman Tuhan yang menekankan kebenaran dan keadilan. Ia merujuk pada Mikha 6:8 yang menegaskan bahwa Tuhan menuntut umat-Nya untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati.
Nimbrod menilai gereja memiliki posisi strategis sebagai penjaga nurani publik, terutama dalam mengingatkan penguasa agar tidak menyalahgunakan wewenang. Ia juga mendorong gereja terus mendoakan para pemimpin sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 2:1–2, agar pemerintahan dijalankan dengan hikmat dan integritas.
Gereja, Politik, dan Panggilan Nurani
Ketika Iman Tidak Boleh Diam Di tengah hiruk-pikuk demokrasi elektoral, gereja sering ditempatkan pada persimpangan yang rawan: berbicara lalu dicurigai politis, atau diam lalu dituding abai. Ketua AJWI Kabupaten Bogor, Nimbrod Rungga, “diam justru merupakan pilihan yang paling berbahaya”.
“Ketika gereja berhenti bersuara terhadap ketidakadilan, saat itulah iman kehilangan kesaksiannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, firman Tuhan telah memberikan dasar yang jelas tentang keterlibatan umat dalam kehidupan publik. Dalam Yeremia 29:7, umat diminta mengusahakan kesejahteraan kota, sebuah mandat yang menurutnya mencakup kepedulian terhadap kebijakan publik dan arah politik bangsa.
Nimbrod menilai gereja seharusnya membekali jemaat dengan etika politik Kristen—kejujuran, anti-korupsi, keberpihakan pada kaum lemah—agar umat tidak mudah terseret arus pragmatisme kekuasaan.
“Politik tanpa nilai iman akan melahirkan ketidakadilan. Gereja hadir untuk mengingatkan, bukan menguasai,” katanya.
*Ketika Gereja Diam, Ketidakadilan Mendapat Restu*
Dalam praktik demokrasi kita hari ini, politik kerap kehilangan dimensi moralnya. Politik uang, penyalahgunaan jabatan, dan pembungkaman kritik menjadi fenomena yang berulang. Ironisnya, di tengah situasi itu, sebagian gereja justru memilih diam dengan dalih netralitas.
Padahal, firman Tuhan tidak pernah memanggil gereja untuk netral terhadap kejahatan. Amsal 31:8–9 dengan tegas memerintahkan umat untuk membuka mulut demi orang yang tertindas dan membela hak orang lemah.
Diamnya gereja bukanlah sikap rohani, melainkan kegagalan moral. Ketika mimbar kehilangan keberanian profetis, maka ruang publik akan sepenuhnya dikuasai oleh kepentingan kekuasaan tanpa koreksi nurani.
Yesus sendiri menunjukkan sikap tegas terhadap penyalahgunaan otoritas, sekaligus menjaga jarak dari politik praktis. “Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah,” kata Yesus dalam Markus 12:17. Sebuah pesan bahwa iman tidak boleh tunduk pada kekuasaan, tetapi juga tidak lari dari tanggung jawab sosial.
Gereja bukan partai politik. Namun gereja adalah benteng terakhir nilai kebenaran ketika institusi lain gagal bersuara. Jika gereja memilih aman, maka ketidakadilan akan merasa diberkati.
Sudah saatnya gereja kembali pada panggilan aslinya: menjadi terang yang menyilaukan kejahatan, bukan lilin kecil yang redup di sudut kenyamanan.