Pelayanan PDAM Dikeluhkan Warga, Ketua DPC AJWI Bogor Kecam Kinerja PDAM

Bogor, Jurnaliswarga.id – Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bogor kembali menuai kritik keras. Aliran air bersih ke Perumahan Telaga Kahuripan dilaporkan mati total selama lima hari berturut-turut tanpa penjelasan resmi dari manajemen PDAM. Kondisi ini memicu keresahan warga dan dinilai sebagai bentuk gagalnya pelayanan publik.

Ketua DPC Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Kabupaten Bogor, Nimbrod Rungga, mengecam keras buruknya respons PDAM setelah menerima laporan langsung dari warga terdampak. Ia menilai absennya informasi, keterbukaan, dan solusi konkret menunjukkan lemahnya tata kelola layanan air bersih yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini bukan gangguan biasa. Air mati berhari-hari tanpa pemberitahuan dan tanpa kejelasan adalah pelanggaran serius terhadap hak pelanggan. PDAM sebagai BUMD tidak boleh abai terhadap kewajiban pelayanan publik,” tegas Nimbrod.

Baca Juga:  Camat Cibinong Acep Sajidinn Hadiri Rapat Koordinasi Penataan Kebersihan Lingkungan 2024

Ia menegaskan AJWI Kabupaten Bogor akan mengawal persoalan ini dan mendorong adanya pertanggungjawaban manajemen PDAM, termasuk penjelasan terbuka kepada publik serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengaduan pelanggan.

Dampak krisis air bersih ini dirasakan oleh ribuan warga di lima RW Perumahan Telaga Kahuripan yang meliputi kawasan Gugus BIP, Aluna, Taman Ganesa, dan Candraloka. Aktivitas warga terganggu, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga ibadah.

Maniso, Ketua Formatur Solidaritas Warga Telaga Kahuripan, menyatakan warga tengah menyiapkan somasi resmi kepada PDAM apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan pemulihan layanan.

“Selama lima hari air tidak mengalir sama sekali. Tidak ada pemberitahuan yang pasti. Warga dirugikan, tapi kewajiban membayar tetap berjalan,” ujarnya.

Baca Juga:  Perbakin Kabupaten Bogor Gelar Silaturahmi Bersama Perhubungan Kostrad

Kondisi di lapangan bahkan memaksa warga mencari air secara darurat. Danny, perwakilan warga, mengungkapkan bahwa sejak subuh warga harus mengantre di mushola demi mendapatkan air untuk kebutuhan dasar.

“Kami antre sejak pagi hanya untuk air. Ini tidak manusiawi jika dibiarkan terus,” katanya.

AJWI Kabupaten Bogor menilai kasus ini mencerminkan persoalan struktural dalam pengelolaan PDAM dan mendesak pemerintah daerah segera turun tangan. Selain pemulihan layanan, warga juga menuntut kompensasi yang adil atas kerugian yang dialami serta jaminan kejadian serupa tidak terulang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PDAM Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab gangguan dan batas waktu normalisasi layanan.(Red)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT