Menjaga Pers Sebagai Pilar ke – 4 Demokrasi

Jurnaliswarga.id, Sintang, Kalbar – Pers adalah merupakan pilar keempat demokrasi di negara Republik Indonesia keberadaan dan fungsi kontrolnya harus dijaga serta dirawat.

Seperti dikatakan oleh salah seorang pengamat Sosial Kabupaten Sintang, Ireng Maulana mengatakan bahwa, pers merupakan pilar ke empat Demokrasi yang harus terus dijaga dan dirawat. pasalnya hasil kinerja-kinerjanya sangat dibutuhkan untuk kemajuan demokrasi.

“Karya para jurnalis, terutama di daerah masih diharapkan sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. ” hal tersebut dismpaikan langsung dalam diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Sintang (IJS) bertempat di Canopy Center Sintang, sabtu(12/3/2022)

Ireng Maulana mengungkapkan, peran cukup ampuh sebagai salah satu saluran penyambung suara masyarakat untuk memastikan kebijakan lokal masih berpijak kepada kepentingan publik.

Baca Juga:  Peduli Masyarakat Korban Banjir di Sintang, Kodam XII/Tpr Bantu Obat-obatan

“Peran pers dan karya jurnalis di lapangan akan terus mendorong penguatan proses demokratisasi di daerah dengan terus mengedukasi masyarakat melalui informasi yang kredibel dan berimbang.

Lanjutnya, masyarakat hingga saat ini masih memerlukan fungsi jurnalis untuk membantu mpublik untuk mengakses pemberitaan yang baik dan benar.

“Hari-hari ini, kita juga melihat kemunculan media sosial sebagai saluran bertukar informasi bagi publik. Namun, informasi dari platform ini juga melahirkan ancaman seperti hoaxs dan ujaran kebencian, ” ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa, seiring dengan Fenomena disrupsi informasi berkembang karena platform media sosial yang menyebarkan informasi memang tidak memiliki kaidah – kaidah seperti yang ditemui dalam Karya jurnalistik.

Baca Juga:  Ketum Pewarna Indonesia Menanggapi Penangkapan Ketum PPWI diselesaikan lewat "Restorasi Justice"

“Berita berbasis media sosial sangat rentan berisi kebohongan, fitnah, adu domba, dan provokasi. Oleh karena itu, peran pers dan kekuatan tulisan jurnalistik harus terus berkembang untuk mengimbangi dominasi media sosial yang tidak memiliki mekanisme kontrol terhadap isi yang mereka sampaikan kepada publik, ” pungkasnya.

Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Sintang mengambil tema “Peran Media Dalam Menangkal Hoax Dan Ujaran Kebencian Serta Mengatasi Isu Intoleransi Di Kabupaten Sintang”.

Diskusi Publik tersebut menghadirkan tiga narasumber yakni dari Badan Kesbangpol Sintang, Polres Sintang dan Pengamat Sosial Sintang. serta peserta diskusi berasal dari sejumlah awak media Sintang, Unsur Organisasi Pemuda, pimpinan organisasi masyarakat dan sejumlah Penggiat media Sosial.(Citizen Journalist, Fyan)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT