Purwakarta, Jurnaliswarga.id – Dinamika kepemimpinan di Kabupaten Purwakarta memanas. Setelah satu tahun pasca pelantikan hasil Pilkada 2024, Wakil Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPW PSI Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin, akhirnya mengambil sikap terbuka terhadap kondisi pemerintahan yang dinilainya tidak berjalan secara kolaboratif.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada publik, Abang Ijo menyoroti pola kepemimpinan yang disebutnya berjalan secara single fighter, di mana dirinya sebagai Wakil Bupati tidak dilibatkan secara maksimal dalam berbagai program strategis, rapat-rapat penting, maupun kegiatan resmi Pemerintah Daerah.
“Semangat awal kami maju bersama adalah kolaborasi untuk memajukan Purwakarta. Kepemimpinan daerah bukan kerja satu orang, melainkan kerja tim,” tegas Abang Ijo.
Komitmen Politik Dipertanyakan
Sebagai pasangan yang maju bersama dalam Pilkada 2024, publik tentu mengingat komitmen politik yang digaungkan saat kampanye: sinergi, kolaborasi, dan kepemimpinan bersama. Namun, satu tahun berjalan, realitas di lapangan dinilai berbeda.
Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa Wakil Bupati tidak dilibatkan dalam sejumlah agenda strategis daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah komunikasi dan koordinasi antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik?
Pengamat politik lokal menilai, jika benar terjadi minimnya pelibatan Wakil Bupati, maka hal tersebut berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan.
“Dalam sistem pemerintahan daerah, Wakil Bupati bukan pelengkap, melainkan mitra strategis kepala daerah,” ujar salah satu analis pemerintahan.
Abang Ijo Pilih Transparan ke Publik
Langkah Abang Ijo untuk bersikap terbuka dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Purwakarta.
Sebagai kader partai sekaligus pejabat publik, ia tidak ingin terjadi kesan adanya ketidakharmonisan tanpa kejelasan informasi.
Di internal PSI Jawa Barat, dukungan terhadap Abang Ijo terus mengalir.
Para kader menyerukan solidaritas dan dukungan positif terhadap kepemimpinan Wakil Bupati agar tetap konsisten memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan transparan.
Masyarakat Menunggu Perbaikan Sinergi
Situasi ini menjadi perhatian publik. Masyarakat Purwakarta tentu berharap dinamika internal pemerintahan tidak berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Kepemimpinan daerah yang kuat bukanlah tentang siapa yang paling dominan, melainkan bagaimana visi bersama dapat dijalankan secara sinergis.
Harapan masyarakat sederhana: Bupati dan Wakil Bupati kembali duduk bersama, menyatukan langkah, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Kini, sorotan tertuju pada bagaimana respons Bupati Purwakarta atas pernyataan terbuka Wakilnya. Akankah ada klarifikasi? Ataukah dinamika ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik Purwakarta? Satu hal yang pasti, publik kini menyaksikan.
Salam Solidaritas, Salam Kebaikan.
(Red/nR)