JurnalisWarga.id | Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II sebagai bagian dari upaya mewujudkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas pembangunan, Otorita IKN secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi bersama kementerian/lembaga, investor, penyedia jasa konstruksi, konsultan, serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan tersebut berlangsung di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026).
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja, kualitas infrastruktur, estetika kawasan, dan keberlanjutan lingkungan.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki Hadimuljono.
Pembangunan Tahap II IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta. Sinergi tersebut menjadi fondasi percepatan pembangunan kawasan pemerintahan baru Indonesia.
Melalui pendanaan APBN yang dikelola Otorita IKN, saat ini terdapat 40 paket pekerjaan fisik, terdiri atas 9 paket telah selesai, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki proses persiapan lelang. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga sistem penyediaan air minum.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket proyek, dengan 78 paket telah rampung dan 12 paket masih dalam tahap pembangunan, termasuk proyek strategis seperti Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta jalan pendukung lainnya.
Di sektor hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, dengan 11 paket telah selesai dan 1 paket berupa pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih berlangsung.
Partisipasi sektor swasta juga terus meningkat. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, 9 proyek telah selesai dan 6 proyek sedang dibangun, di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, apartemen, serta kawasan hunian dan komersial.
Melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa, terdiri atas sektor hunian dan infrastruktur jalan. Dalam waktu dekat akan dimulai pembangunan 108 unit rumah tapak dan 8 menara rumah susun guna mendukung kebutuhan kawasan IKN.
Forum evaluasi yang digelar Otorita IKN juga menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi agar seluruh proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Percepatan pembangunan Tahap II IKN mendapat respons positif dari berbagai kalangan karena dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan ibu kota negara yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.(Red/nR)
Sumber: Klik disini >>> Humas Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), 15 Juli 2026.