Sidang Tipikor Ferdy Yohanes, Advokat Dr. Dwi Seno Sependapat dengan Dua Ahli Hukum yang di hadirkan

Tanjung Pinang – Sidang lanjutan Kasus Tindak Pidana Korupsi No Perkara : 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg yang melibatkan Ferdy Yohanes selaku Terdakwa kembali di gelar dengan agenda Pembuktian di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang Kepulauan Riau Jl. Raya Senggarang No.1 KM 14 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau Senin 26/9/22

Hadir Penasehat Hukum terdakwa Ferdy Yohanes Adv. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE.,CPA., Adv.Jack Kuhon, S.E., S.H., C.NSP.,CF.NLP dan Adv.Anrizal, S.H., C.NSP., CF.NLP., C.CL

Pada agenda Sidang Pembuktian hari ini, Penasehat Hukum Terdakwa dari Law Office RJK & Partners menghadirkan Dua Ahli Ilmu Hukum, Assoc.Prof.Dr.Hotma P Sibue,S.H.,M.H dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
selaku Ahli Hukum Administrasi Negara dan Assoc.Prof.Dr.Youngky Ferdando,S.H.,M.H dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Berdasarkan Fakta persidangan Ahli Pidana Assoc.Prof.Dr. Youngky berpendapat ” Bahwa jika ada ketentuan Khusus yang saling berbenturan maka menjawab persoalan hukum tersebut harus berdasarkan Asas Lex Konsumen Derogat Legi Konsumsi, penerapan penegakan hukum nya adalah tidak melihat subyek hukumnya tetapi diliat pada Fakta hukum dan substansi permasalahannya, jika berkaitan dengan pertambangan maka pendekatannya harus UU pertambangan dengan Sanksi Administrasi bukan Tipikor” jelas Assoc.Prof.Dr. Youngky

Selanjutnya Dosen Ibnu Chaldun itu berpendapat Penerapan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor Harus secara Aktual loss bukan Potensi Loss sebagaimana yang diatur di dalam UU Pertambangan, Artinya harus ada kerugian yang rill dan nyata didalam Penerapan UU Tipikor tidak bisa diperkirakan kerugian negaranya, dan hanya BPK lah yang berwenang menetapkan kerugian negara” Terang Assoc.Prof.Dr. Youngky

Baca Juga:  Pangdam I/BB, Desingan Peluru Warnai Peresmian Lapangan Tembak Gurindam 12 Korem 033/WP

masih pendapat Assoc.Prof.Dr. Youngky, ia menjelaskan apabila dalam Perkara Pidana didakwa dengan Delneming Delicten yang mana Intelektual Dadernya telah diputus Bebas dan Onslagh di Mahkamah Agung, maka terhadap Delnemingnya (turut sertanya) tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum” terangnya

Sementara Ahli Hukum Administrasi Negara Assoc.Prof.Dr. Hotma berpendapat ” Tidak bisa Aparat Penegak Hukum, menegakkan hukum dengan cara melanggar Hukum, Didalam Perkara tindak Pidana Korupsi, yang berhak secara Konstitusional menentukan kerugian Negara adalah BPK, bukan BPKP, BPKP hanya berwenang mengaudit investigasi kerugian keuangan Perekonomian negara bukan menetapkan kerugian Negara. jadi apabila ada suatu kasus dimana yang menetapkan kerugian Keuangan Negara adalah BPKP, maka menurut Pandangan Hukum Administrasi Negara adalah tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai Alat bukti” Jelas Assoc.Prof.Dr. Hotma

Saat dimintai pendapat hukum nya mengenai Persidangan Hari ini Penasehat Hukum terdakwa Ferdy Yohanes dari Law Office RJK & Partners Advokat.Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE.,CPA berpendapat ” saya sependapat dengan Ahli Pidana dan Ahli Tata Negara yang kami hadirkan, bahwa Berdasarkan fakta hukum keterangan yang disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, menurut kami sudah sangat tepat, bahwa secara sejak awal peristiwa Hukum ini merupakan peristiwa Hukum Perdata berkenaan tentang Pertambangan sehingga penegakan hukum yang seyogya nya adalah UU pertambangan yang sanksi hukumnya adalah Administrasi bukan Sanksi Pidana yang ditarik keranah Tipikor ” Jelas Advokat Dr. Dwi Seno di Kantor RJK & Partners pada 26/9/22

Baca Juga:  Saat Presiden Berikan Kuis Berhadiah Sepeda di Bendungan Kuwil Kawangkoan

selanjutnya Dr. Dwi Seno menyampaikan ” Berdasarkan fakta hukum keterangan yang disampaikan oleh Ahli Hukum Administrasi Negara, bahwa secara Konstitusional yang berwenang dan diamanahkan oleh UU yang berwenang mendeaclear menentukan kerugian keuangan Negara Adalah BPK, bukan BPKP. Artinya dalam konteks ini kami berpendapat bahwa telah ada penyelewengan hukum yang mengakibatkan cacat formil. artinya berdasarkan normatif hukum yang benar bahwa hasil penetapan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah dan tidak sah juga dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara ini, ” jelas Advokat Dr. Dwi Seno

Dr.Dwi Seno menambahkan” bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta Yuridis dalam persidangan hari ini telah terang dan jelas pencerahan yang disampaikan oleh 2 Pakar Ahli Hukum yang kami hadirkan, kami berharap majelis yang memeriksa dan Mengadili perkara klien kami, dapat obyektif secara arif dan Bijak memutus perkara klien kami dengan Seadil-adilnya berdasarkan adagium hukum JUDEX DEBET JUDICARE SECUNDUM ALLEGATA ET PROBATA : seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan dalam persidangan ” Jelas Dr. Dwi Seno

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bupati Kolaka Sambut Menhan RI, Kunjungan ke Yonif

Bupati Kolaka menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) dalam agenda kunjungan kerja resmi ke markas Yonif TP 869 Taawu pada Jumat, 20 November 2026.Kunjungan Menhan RI ke Yonif TP 869 Taawu tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi pertahanan serta koordinasi kewilay

Bupati Kolaka Sambut Menhan RI, Kunjungan ke Yonif

Bupati Kolaka secara resmi menyambut kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) di Kabupaten Kolaka. Agenda kunjungan kerja ini difokuskan pada peninjauan ke Batalyon Infanteri (Yonif) TP 869 Taawu.Penyambutan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pe

Lomba Musik Bambu Baasi dan Penampilan Kerukunan S …

Perhelatan seni dan tradisi lokal berupa Lomba Musik Bambu Baasi serta penampilan seni dari Kerukunan turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Kebudayaan Mekongga ke-1 Tahun 2026 di Kabupaten Kolaka. Kegiatan pelestarian kebudayaan ini dihadirkan untuk memperkuat identitas tradisi dan kebersamaan

Bupati dan Wabup Turun Berlomba Tradisi Mosonggi di Kolaka

Pemerintah Kabupaten Kolaka kembali menghidupkan tradisi lokal melalui keikutsertaan jajaran pimpinan daerah dalam perhelatan adat dan budaya setempat. Bupati bersama Wakil Bupati Kolaka terjun langsung meramaikan kegiatan perlombaan tradisi Mosonggi yang menjadi salah satu agenda pelestarian kearif

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) guna mendorong percepatan penyerapan serta pelaksanaan program anggaran di daerah. Agenda koordinasi strategis ini difasilitasi langsung oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretar

 

ARTIKEL TERKAIT