BANDUNG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah terus memperkuat kualitas layanan kesehatan nasional melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa keselamatan pasien atau patient safety menjadi fondasi utama dalam perluasan layanan kesehatan JKN di seluruh Indonesia.
Wamenkes Benny Tegaskan Keselamatan Pasien Jadi Fondasi Utama Perluasan Layanan JKN. Penegasan tersebut disampaikan Wamenkes Benny saat menghadiri kegiatan Kick-Off Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (20/5/2026).
Menurut Wamenkes, pemerintah bersama BPJS Kesehatan kini semakin memperkuat sinergi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Langkah tersebut mendapat respons positif dari publik karena dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional.
“Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan empat hal: akses pelayanan bagi masyarakat, mutu pelayanan kesehatan, keberlanjutan pembiayaan, dan keselamatan pasien atau patient safety,” ujar Wamenkes Benny.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan medis yang dilakukan, tetapi dari ketepatan penanganan terhadap pasien sesuai kebutuhan medisnya.
“Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan semata-mata melakukan lebih banyak tindakan, melainkan memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat, pada waktu yang tepat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes Benny juga menekankan komitmen Kementerian Kesehatan dalam mendukung BPJS Kesehatan membangun ekosistem layanan kesehatan yang menjunjung tinggi mutu pelayanan dan pencegahan kecurangan (anti-fraud).
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan terus memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan pembiayaan.
“Semangat Kebangkitan Nasional ini kita jadikan momentum untuk BPJS Kesehatan beserta Kemenkes dan seluruh stakeholder fasilitas kesehatan bersama-sama mencanangkan komitmen menegakkan pakta integritas guna membuka akses layanan kesehatan,” ujarnya.
BPJS Kesehatan juga telah memperluas kerja sama dengan 165 Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 45 layanan kesehatan canggih, dan 43 rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia guna memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
Rangkaian kegiatan tersebut turut diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan dan Universitas Padjadjaran, penyerahan Memorandum of Agreement (MoA) standar penjaminan tindakan intervensi jantung, serta penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat kualitas layanan kesehatan nasional.
Kebijakan dan langkah strategis pemerintah ini dinilai masyarakat sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat melalui program JKN.(Red/nR)
Sumber Informasi:
Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, 21 Mei 2026.