Wow! 500 Ribu Lebih Ormas, Kesbangpol DKI: Penting Wujudkan Program Pembangunan

Jakarta – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri menyatakan kehadiran organisasi masyarakat (ormas) sangat dibutuhkan di tengah masyarakat luas dalam merealisasikan program pembangunan.

Hal itu, dikatakan Taufan Bakri dalam kegiatan peningkatan peran ormas dalam pembangunan DKI Jakarta Angkatan I (pertama) tahun 2023, Kesbangpol DKI,
Kamis, (2/3/2023) di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan, jika ormas menemukan hal yang menghabat program pembangunan dapat melaporkan data tersebut sehingga cepat ditangani oleh pemerintah.

“Kirm ke Jaki atau pengaduan lainnya supaya bisa ditangani,” ujar Taufan.

Saat ini, data ormas nasional per 27 Februari tercatat ormas berbadan hukum, yakni 326.953 berbentuk yayasan, 211.992 berbentuk perkumpulan dan 49 orams asing 49. Total keseluruhan ormas berjumlah 538.994. Sementara jumlah ormas yang mendaftar di Kesbangpol dan memiliki Surat Keterangan terdaftar berjumlah sekitar 2.170.

Baca Juga:  Aktif Dalam Kegiatan Masyarakat, Babinsa Koramil 1417-12/Soropia Bantu Muat Batang Sagu Untuk Di Olah

Sedangkan di DKI Jakarta, memiliki ormas berbadan hukum sebanyak 26.812 yayasan, 8.690 perkumpulan, 26 ormas asing, dan ormas tidak berbadan hukum dan memiliki SKT sejumlah 134 jenis ormas.

Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhnas), Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA mengatakan agenda ormas yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga itu dapat menanggulani kemiskinan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dapat memberantas korupsi dan reformasi birokrasi.

“Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, Ormas akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembangunan,” katanya.

Baca Juga:  Arung Bungin Ke XXIV Berikan Keris Kepada Cucu Langsung Dari Andi Mappanyukki Raja Bone Ke-32

Oleh sebab itu, ia menilai, perlu penguatan kapasitas kelembagaan Ormas baik dalam sisi kejelasan orientasi yang ingin diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan teknis dalam mendukung kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dadang menjelaskan, ormas perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga donor serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembiayaan kerja-kerja ormas.

Selain itu, menurutnya, ormas perlu lebih memelihara kredibilitas sosial mereka di mata kelompok sasaran dengan lebih berorientasi pada kerja-kerja jangka panjang dan menempuh metode-metode partisipatif sehingga masyarakat mengambil bagian yang lebih besar dalam proses-proses politik-kebijakan.

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

Tubagus Rahmad Sukendar, Tokoh Banten yang Konsisten Mengawal Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Anggaran Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Nama Tubagus Rahmad Sukendar, yang akrab disapa Kang Tb Sukendar, dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Banten yang selama lebih dari...

Ketua APUDSI Kabupaten Bogor Apresiasi Penjaringan Calon BPD 2026

TAMANSARI, JURNALISWARGA.ID — Partisipasi masyarakat dalam proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Kesejahteraan Daerah Asosiasi Pelaku Usaha...

Perkuat Kolaborasi Layanan Kesehatan, IHC RS Pertamina Prabumulih Terima Kunjungan RS Muhammadiyah Palembang.

PRABUMULIH – RS Pertamina Prabumulih terus memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat....

BPI KPNPA RI Soroti Penegakan Hukum di Kabupaten Bogor 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor menyoroti perkembangan penegakan hukum di Kabupaten...

 

ARTIKEL TERKAIT