Bahas Rencana Pinjaman, Komisi II DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Kerja Dengan Perumda Tirta Pakuan

HUMPROPUB – Komisi II DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, terkait rencana peminjaman uang oleh perusahaan plat merah tersebut ke pemerintah pusat. Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah, menyebutkan dalam rapat ini, pihak Perumda Tirta Pakuan menjabarkan rencananya tersebut sceara rinci.

Rencana program dengan menggunakan alternatif pembiayaan pinjaman perbankan dan insentif NUWSP, akan digunakan oleh Perumda Tirta Pakuan untuk peningkatan SPAM Cipinang Gading. Dengan rincian Rp19,5 miliar dari Insentif NUWSP untuk IPA, pinjaman perbankan sebesar Rp25,9 miliar untuk reservoir dan jaringan perpipaan serta Rp17,2 miliar untuk perbaikan sistem pengaliran dan Rp21,9 untuk penurunan tingkat kehilangan air.

“Jadi pinjaman perbankan senilai Rp65 miliar akan diikutsertakan dalam program NUWSP dan dana insentif digunakkan untuk pembangunan IPA Cipinang Gading dengan kemampuan 100 liter per detik,” jelas Edi, Senin (25/7).

Baca Juga:  Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba, SH Ikuti Rapat Pra Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023 Secara Via Zoom

Dalam rencana pengembangan SPAM Cipinang Gading, Edi juga menerangkan bahwa potensi pelanggan yang dapat dicapai oleh Perumda TIrta Pakuan sebanyak 4.461 SR dan perumahan BNR sebanyak 1.430 SR, sehingga totalnya 5.891 SR baru.

Tentu hal teesbut menjadi potensi pendapatan yang akan didapatkan oleh Perumda Tirta Pakuan, sehingga Edi menilai rencana pengajuan ini akan menguntungkan selama tidak memberatkan APBD kedepannya.

“Tentu kami akan membahas ini lebih lanjut lagi, nemun kami yakini skema ini akan membawa dampak positif untuk Perumda Tirta Pakuan,” terangnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil paparan DIreksi Perumda Tirta Pakuan, pinjaman ini dipastikan tidak akan memberatkan APBD dalam hal pembayarannya. Sedangkan untuk skema pengembalaiannya diprediksi akan berlangsung selama 10 hingga 15 tahun dengan subsidi bunga sebesar 50 persen.

Baca Juga:  Ada apa..!!! Kepala Kampung Agani Papua Datangi Pos Satgas Yonif Raider 514 Kostrad

“Pinjaman ini diupayakan akan bisa terealisasi di tahun ini. Jadi mereka akan mempersiapkan pengajuannya, segala persyaratan jaminan dan segala rupa,” jelas Edi.

Jika menelisik keuntungan yang diperoleh oleh Perumda Tirta Pakuan selama lima tahun terakhir, Edi percaya jika Perumda Tirta Pakuan mampu untuk membayar hutang yang akan dipinjam ini. Namun, ia mengingatkan kepada jajaran direksi agar jangan sampai hutang yang diajukan tahun ini menjadi beban bagi direksi selanjutnya, sehingga perlu perhitungan yang matang.

“Secara sekilas ini sangat memungkinkan. Karena tadi sudah dipaparkan kepada komisj II. Mereka punya kemampuan sumbernya dari mana saja,” pungkasnya.(red)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

KPK Bangun Jejaring Pemuda Antikorupsi, 50 Peserta dari 21 Provinsi

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan melibatkan generasi muda melalui program Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026 bertajuk...

Plh BGN Lantik 5 Pejabat Tinggi Madya, Perkuat Program Gizi Nasional

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan melalui pelantikan lima Pejabat Tinggi Madya di lingkungan BGN, Plh...

Pemkab Kolaka Perkuat Koperasi Modern untuk Dorong Ekonomi Daerah 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menegaskan komitmennya memperkuat gerakan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,...

Bupati Kolaka Dorong Sinergi Eksekutif-Legislatif Percepat Pembangunan 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si. mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan DPRD untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan...

KPK OTT Bupati Lombok Barat, Dugaan Korupsi Proyek Rp17,9 Miliar

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa...

 

ARTIKEL TERKAIT