Presiden Jokowi Lantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional

Foto: Lukas – Biro Pers Sekretariat Presiden

JURNALISWARGA.ID, JAKARTA-Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 13 Oktober 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan Dewan Pengarah BRIN dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun nama-nama para Dewan Pengarah BRIN yang dilantik tersebut adalah:

IMG 20211013 WA0208
  1. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri sebagai ketua;
  2. Menteri Keuangan sebagai wakil ketua;
  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai wakil ketua;
  4. Dr. (H.C.) Drs. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, S.H., sebagai sekretaris;
  5. Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D., sebagai anggota;
  6. Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D., sebagai anggota;
  7. Bambang Kesowo, S.H., LL.M., sebagai anggota;
  8. Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D., sebagai anggota;
  9. Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, sebagai anggota;
  10. Ir. Tri Mumpuni sebagai anggota.
Baca Juga:  Polisi Berprestasi : Ipda John Sansri Nobel, Peace Keeper Dan Awardee LPDP Dari Polres Tana Toraja
IMG 20211013 WA0184

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada nama-nama tersebut.

Baca Juga:  Title Pemprov Kepri Pastikan Pasokan Gas Aman Menjelang Nataru Content <p>Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan pasokan gas menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru berada dalam kondisi aman. Kepastian tersebut disampaikan sebagai bagian dari persiapan menghadapi periode perayaan dan libur akhir tahun, ketika kebutuhan energi masyarakat berpotensi meningkat.</p><p>Informasi ini menjadi perhatian karena gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kegiatan memasak, serta mendukung aktivitas sejumlah pelaku usaha. Ketersediaan pasokan yang terjaga dipandang penting agar kegiatan masyarakat di Kepulauan Riau tetap berjalan selama masa Nataru.</p><h2>Jaminan Pasokan Menjelang Nataru</h2><p>Pemprov Kepri memberikan jaminan umum mengenai keamanan pasokan gas. Namun, informasi yang tersedia belum mencantumkan angka volume pasokan, jumlah cadangan, jenis gas yang dimaksud, ataupun perbandingan antara stok dan kebutuhan masyarakat.</p><p>Sumber juga belum menyebutkan nama pejabat yang menyampaikan kepastian tersebut. Waktu dan lokasi penyampaian pernyataan pun tidak tersedia dalam materi yang dapat diverifikasi. Karena itu, hal yang dapat dipastikan adalah adanya pernyataan pemerintah daerah bahwa pasokan gas untuk menghadapi Nataru berada dalam kondisi aman.</p><p>Pernyataan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan jumlah stok secara kuantitatif, tingkat kecukupan di setiap wilayah, ataupun kondisi ketersediaan gas pada tingkat pengecer. Informasi mengenai keamanan pasokan secara umum masih perlu dilengkapi dengan data teknis agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas.</p><h2>Rincian Distribusi Belum Dijelaskan</h2><p>Sumber belum menjelaskan cakupan wilayah yang termasuk dalam jaminan keamanan pasokan tersebut. Kepulauan Riau memiliki kebutuhan energi yang tersebar di sejumlah wilayah, sehingga informasi mengenai distribusi menjadi penting bagi warga. Belum terdapat keterangan apakah jaminan itu berlaku untuk seluruh wilayah provinsi atau hanya wilayah tertentu.</p><p>Selain cakupan layanan, materi yang tersedia juga belum memuat lokasi penyaluran, jadwal distribusi, ketersediaan di tingkat pengecer, maupun kemungkinan perubahan harga selama periode Nataru. Rincian tersebut dibutuhkan agar masyarakat mengetahui bagaimana jaminan pasokan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p><p>Keamanan pasokan pada tingkat provinsi belum otomatis menggambarkan akses warga di setiap daerah. Perbedaan kondisi antarwilayah membuat informasi mengenai jalur distribusi dan ketersediaan di lokasi konsumen tetap diperlukan. Tanpa keterangan tersebut, masyarakat belum dapat memastikan waktu memperoleh gas atau biaya yang harus disiapkan.</p><p>Sumber juga belum memuat penjelasan mengenai mekanisme pengawasan di lapangan. Tidak terdapat keterangan tentang pihak yang bertanggung jawab memantau distribusi, bentuk koordinasi dengan badan usaha atau distributor, maupun langkah yang akan ditempuh jika terjadi peningkatan permintaan. Prosedur penanganan apabila muncul kendala penyaluran juga belum dijelaskan.</p><h2>Kepentingan bagi Rumah Tangga dan Usaha</h2><p>Bagi rumah tangga, ketersediaan gas berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan energi sehari-hari. Sementara bagi pelaku usaha, pasokan yang stabil dapat mendukung kegiatan operasional. Pada masa Natal dan Tahun Baru, sebagian masyarakat melakukan perjalanan, berkumpul bersama keluarga, atau menjalankan kegiatan ekonomi dengan pola yang berbeda dari hari biasa.</p><p>Dalam konteks tersebut, jaminan dari Pemprov Kepri menjadi informasi awal bagi masyarakat. Namun, warga masih membutuhkan keterangan yang lebih praktis mengenai produk yang tersedia, titik penyaluran, jadwal distribusi, serta harga. Informasi tersebut juga penting bagi pelaku usaha yang bergantung pada gas untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.</p><p>Data yang lebih terperinci diperlukan agar jaminan pasokan dapat diterjemahkan menjadi akses yang jelas dan merata. Sumber yang diproses belum menyebutkan jadwal pemeriksaan, sistem pemantauan, saluran pengaduan, ataupun langkah antisipasi apabila masyarakat mengalami kesulitan memperoleh gas.</p><h2>Menunggu Informasi Lanjutan</h2><p>Berita mengenai kepastian pasokan tersebut ditampilkan pada 22 Oktober 2026. Namun, materi sumber tidak menjelaskan kapan dan di mana pernyataan mengenai keamanan pasokan disampaikan. Sampai informasi ini diproses, belum tersedia pula keterangan mengenai rencana tindak lanjut Pemprov Kepri, termasuk kemungkinan pembaruan berkala mengenai stok dan distribusi selama Nataru.</p><p>Masyarakat Kepulauan Riau dapat mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah dan pihak terkait. Pemantauan diperlukan agar warga memperoleh informasi terbaru apabila terdapat perubahan kebutuhan, kendala distribusi, penjelasan mengenai wilayah layanan, atau informasi tambahan mengenai harga.</p><p>Dengan demikian, perkembangan utama yang dapat dicatat adalah adanya jaminan Pemprov Kepri bahwa pasokan gas menjelang Nataru berada dalam kondisi aman. Detail mengenai cadangan, distribusi, pengawasan, harga, dan langkah antisipasi masih perlu dilengkapi agar informasi tersebut menjadi rujukan yang lebih utuh bagi masyarakat.</p> Excerpt

Selanjutnya, Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ini akan mengemban tugas selama lima tahun sejak dilantik. Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas lainnya.

IMG 20211013 WA0185

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko.(Red*/NR)

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT