JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam (PB FORMULA), Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat terkait perkembangan situasi politik nasional, penegakan hukum, serta arah kebijakan ekonomi kerakyatan. Ketum PB FORMULA Dedi Hermanto Desak MUI Sikapi Dinamika Politik Nasional, Usulkan Evaluasi Jabatan Wapres Gibran 2026
Usulan tersebut disampaikan Dedi Hermanto dalam pertemuan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang berlangsung di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan yang dihadiri pimpinan ormas-ormas Islam tersebut menjadi ruang dialog untuk menyikapi perkembangan politik nasional sekaligus membahas peran strategis MUI dalam memberikan pandangan dan masukan kepada pemerintah.
Dalam sesi tanya jawab, Dedi Hermanto yang juga merupakan Anggota Dewan Pertimbangan MUI menyampaikan empat poin penting yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius MUI Pusat.
Usulkan MUI Dorong Pemberhentian Wapres Gibran
Poin pertama, Dedi mengusulkan agar MUI memberikan masukan kepada DPR RI untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta pemberhentiannya dari jabatan sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
Usulan tersebut, menurut sikap PB FORMULA, merupakan bagian dari respons terhadap dinamika politik nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian berbagai elemen masyarakat.
Desak Pengusutan Dugaan Penyadapan Mantan Kapolri
Poin kedua, Ketua Umum PB FORMULA mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar mengusut secara tuntas dugaan penyadapan terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, termasuk mengungkap pihak yang diduga berada di balik pemesanan informasi hasil penyadapan tersebut.
Dedi menilai, persoalan yang menyangkut dugaan penyalahgunaan informasi dan penyadapan harus ditangani secara transparan, profesional, serta berdasarkan ketentuan hukum.
Kembalikan Semangat Pasal 33 UUD 1945
Poin ketiga, PB FORMULA menyoroti pentingnya mengembalikan dan mengimplementasikan semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dedi menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan dikuasai oleh kelompok pejabat korup, oligarki, mafia lokal maupun jaringan mafia internasional.
Menurutnya, prinsip ekonomi kerakyatan harus menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
MUI Didorong Berperan dalam Referensi Kepemimpinan Nasional
Poin keempat, Dedi mengusulkan agar MUI mengambil peran aktif memberikan referensi dan masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pentingnya karakter kepemimpinan Wakil Presiden yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalitas.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan nasional harus dibangun berdasarkan kualitas, rekam jejak, dan kepentingan bangsa, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Bagi PB FORMULA, persoalan kepemimpinan nasional harus menjadi perhatian bersama dengan tetap mengedepankan konstitusi, kepentingan rakyat, dan persatuan bangsa.
PB FORMULA Minta Aspirasi Umat Menjadi Pertimbangan
Melalui empat usulan tersebut, PB FORMULA berharap MUI Pusat dapat menjadi salah satu ruang strategis dalam menyampaikan aspirasi umat dan memberikan pertimbangan moral terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Dedi Hermanto menilai bahwa ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam persoalan keadilan, integritas kepemimpinan, penegakan hukum, serta pemerataan ekonomi.
Sementara itu, surat pernyataan dan rilis resmi PB FORMULA ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Nandang Sektiyo, S.Ip., bersama Ketua Umum Tuan Guru Drs. Dedi Hermanto di Jakarta, 12 November 2026.
Catatan Redaksi: Seluruh usulan mengenai pemakzulan Wakil Presiden, dugaan penyadapan, dan rekomendasi kepemimpinan nasional dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan serta aspirasi PB FORMULA. Proses pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.