Jakarta, Jurnaliswarga.id – Arus informasi yang semakin deras dan maraknya ancaman disinformasi mendorong Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Sinergi Satgas Komunikasi dan Media di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (22/5/2025).
“Isu komunikasi media tidak bisa lagi ditunda. Diperlukan kesadaran tinggi di bidang media mengingat perannya yang strategis dalam membentuk opini publik serta menjaga stabilitas politik dan keamanan,” ujar Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto.
Sebagai garda terdepan bidang polkam, Kemenko Polkam telah membentuk sembilan desk lintas sektor yang fokus pada isu strategis nasional, seperti pemberantasan narkoba, judi daring, keamanan siber, korupsi, kebakaran hutan dan lahan, hingga perlindungan pekerja migran. Masing-masing desk diperkuat oleh Satuan Tugas Komunikasi dan Media (Satgas Komed) untuk memastikan narasi publik pemerintah berjalan terpadu dan responsif.
Namun, Deputi Eko mengakui Satgas Komed saat ini masih bekerja secara terpisah. “Rakor ini bertujuan menyelaraskan seluruh unsur K/L agar tidak bekerja secara silo, melainkan sebagai satu kesatuan komunikasi pemerintah yang kuat dan solid,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepedulian para pelaku komunikasi pemerintah. “Sense of awareness sangat penting bagi insan media. Jangan sampai ‘sok stecu’ (stelan cuek), karena ini bagian dari tanggung jawab kita,” ucapnya mengingatkan.
Kemenko Polkam menargetkan terbentuknya mekanisme komunikasi krisis yang tangguh, narasi lintas sektor yang konsisten, serta peningkatan kapasitas SDM komunikasi di berbagai K/L.
Rapat dihadiri perwakilan dari BIN, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenkeu, KLHK, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TNI, BSSN, Polri, Bank Indonesia, BNPB, dan BNN.