KOTA BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), menjadi sorotan utama dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa tingginya realisasi anggaran di tingkat kecamatan belum sejalan dengan kualitas pelayanan publik di lapangan.
Berdasarkan Siaran Pers Sekretariat DPRD Kota Bogor (HUMPROPUB) yang dirilis pada Rabu, 22 April 2026, Komisi I DPRD mencatat rata-rata serapan anggaran kecamatan di Kota Bogor mencapai 95 persen. Angka tersebut dinilai cukup tinggi secara administratif.
Namun demikian, STS menilai capaian tersebut tidak boleh menutupi berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
“Secara administratif, pencapaian anggaran 2025 tergolong baik. Namun, angka tinggi ini tidak serta-merta menghapus kendala teknis di lapangan yang dialami para camat,” tegas STS dalam rapat kerja Komisi I.
Persoalan Infrastruktur Masih Mengemuka
Dalam rapat tersebut, para camat menyampaikan berbagai kendala krusial di wilayah masing-masing. Di Kecamatan Tanah Sareal, kebutuhan pembangunan flyover Kebon Pedes dinilai mendesak untuk mengurai kemacetan.
Sementara itu, wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur masih dibayangi persoalan banjir yang terjadi secara rutin setiap tahun. Di Bogor Selatan, akses jalan Batutulis yang terdampak longsor belum juga tertangani secara optimal meski sudah hampir satu tahun.
Menanggapi hal tersebut, STS menyampaikan bahwa proyek alih trase jalan Batutulis kini telah memasuki tahap lelang di tingkat provinsi.
“Kami mendorong eksekusi cepat karena jalan alternatif di Bogor Selatan sangat sempit dan membebani mobilitas warga,” ujarnya.
Adapun di Bogor Barat, pembangunan infrastruktur relatif menunjukkan progres positif, khususnya di kawasan Situ Gede.
Krisis Fasilitas Kelurahan Jadi Sorotan Keras Selain infrastruktur, isu yang paling mendapat perhatian serius dari Komisi I adalah minimnya fasilitas dasar di kantor kelurahan.
Di tengah tuntutan digitalisasi pelayanan publik, banyak kelurahan di Kota Bogor yang hanya memiliki 2 hingga 3 unit komputer, bahkan sebagian di antaranya sudah tidak layak digunakan.
STS menilai kondisi ini sebagai ironi di tengah tingginya serapan anggaran daerah.
“Ini anggaran kecil, tapi karena pengetatan, mereka kesulitan. Bagaimana mau melayani masyarakat dengan cepat jika perangkat dasarnya saja tidak memadai?” kritiknya.
Dorongan Perbaikan dan Evaluasi Menyeluruh
Komisi I DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa ke depan diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran, agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
STS menutup dengan menegaskan pentingnya keseimbangan antara serapan anggaran dan kualitas pelayanan publik, terutama di lini terdepan pemerintahan seperti kelurahan.
Sumber: Siaran Pers Sekretariat DPRD Kota. (Red/nR)
Bogor (HUMPROPUB), 22 April 2026