JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan ekonomi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat secara merata. Karena itu, negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi profesional, dan kepastian hukum sebagai fondasi negara maju. Pemerintah, kata Presiden, harus mampu mendukung dunia usaha agar tercipta lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.
“Tidak ada negara maju kalau pemerintah yang lemah dan birokrasi yang lemah,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden turut menegaskan komitmen pemerintah memberantas korupsi dan memperkuat institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, termasuk hakim dan lembaga penegak hukum, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan profesional.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Hingga saat ini, sebanyak 1.061 koperasi telah beroperasi dan ditargetkan terus bertambah hingga puluhan ribu unit pada akhir tahun 2026.
Di sektor energi, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tengah mempercepat pembangunan energi baru terbarukan, termasuk pengembangan tenaga surya dan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Komitmen pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan, pelayanan publik, hingga ketahanan energi juga dinilai menjadi arah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.(Red/nR)