Tingkatkan Mutu Layanan, Dewas BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan Kunjungi Dua RS di Malang

MALANG, JURNALISWARGA.ID – Dalam rangka memastikan kualitas layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, melakukan kunjungan kerja ke dua rumah sakit di wilayah Malang, yaitu RSUD Kota Malang dan RS Wava Husada, pada Selasa, 12 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung implementasi layanan, mengidentifikasi tantangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Dalam kunjungannya, Siruaya didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, beserta jajaran.

*Fokus Pembenahan di RSUD Kota Malang*
Di RSUD Kota Malang, rombongan disambut oleh Direktur dr. Rina Istarowati. Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah tingkat kunjungan dan keterisian tempat tidur (BOR) yang masih berkisar antara 30-50%.

Menurut dr. Rina, tantangan utama yang dihadapi adalah aksesibilitas. “Lokasi kami yang berdekatan dengan pasar seringkali terkendala kemacetan. Selain itu, posisi kami di ujung kota dan status Kabupaten Malang yang belum Universal Health Coverage (UHC) menjadi kendala bagi sebagian pasien,” jelasnya.

Meskipun utilisasi masih rendah, dr. Rina menegaskan bahwa RSUD Kota Malang berkomitmen memberikan perawatan sesuai kebutuhan medis pasien, tanpa batasan hari rawat. “Kami pernah merawat pasien dengan ventilator selama satu bulan. Ini bukti komitmen kami,” ujarnya.

Namun, isu waktu tunggu menjadi perhatian serius. Pihak rumah sakit mencatat waktu tunggu pelayanan bisa mencapai 80-90 menit, terutama karena banyak pasien datang sebelum loket dibuka. Di sisi lain, antrean farmasi untuk obat racikan yang memakan waktu lebih dari 60 menit menjadi keluhan utama pasien.

Baca Juga:  Kasdim 1417/Kendari Hadiri HUT Ke-9 Kabupaten Konawe Kepulauan

Menanggapi hal ini, Siruaya Utamawan menekankan pentingnya analisis mendalam. “Dengan BOR yang masih rendah, seharusnya waktu tunggu bisa dioptimalkan. Ini perlu menjadi prioritas perbaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Yudhi Wahyu Cahyono menyarankan agar RSUD Kota Malang lebih gencar melakukan promosi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Dari sisi fasilitas dan kompetensi, RSUD tidak kalah dengan RS sekitar. Perlu promosi yang lebih masif untuk mengenalkan keunggulan yang ada,” kata Yudhi.

Pihak RSUD menyatakan telah berupaya memperbaiki alur layanan dan mempromosikan RS ke puskesmas-puskesmas. Di tengah berbagai tantangan tersebut, ditemukan sebuah catatan positif pada layanan perawatan intensif. Direktur dr. Rina Istarowati memaparkan bahwa tingkat kematian di unit perawatan intensif (ICU) sangat rendah, dengan hanya satu kasus dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana di ICU telah terpenuhi dan tenaga kesehatan yang bertugas juga telah tersertifikasi.

Menanggapi hal ini, Siruaya Utamawan memberikan apresiasi. “Tingkat kematian di ICU harus menjadi perhatian. Angka kematian yang rendah menunjukkan pentingnya standar dan kompetensi tenaga kesehatan. Ini adalah sebuah keunggulan yang harus dipertahankan, mengingat ada beberapa rumah sakit yang tingkat kematiannya tinggi,” ujarnya.

*Optimalisasi Sistem di RS Wava Husada*
Kunjungan berlanjut ke RS Wava Husada di Kabupaten Malang, di mana rombongan disambut oleh Direktur dr. Muhammad Alam El Yaqin. Kondisi di RS ini menunjukkan utilisasi yang tinggi, dengan BOR mencapai 78% dan sekitar 80% pasien merupakan peserta JKN.

Baca Juga:  Brigade Masjid BKPRMI Kab. Bogor Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Cibinong

Sebagai satu-satunya RS swasta Tipe B di Kabupaten Malang, RS Wava Husada menjadi salah satu tumpuan layanan kesehatan. Namun, keluhan serupa mengenai waktu tunggu obat juga ditemukan. Penyebabnya adalah sistem farmasi yang belum terhubung (bridging) secara digital dengan sistem BPJS Kesehatan.

“Kami menyarankan agar proses bridging sistem ini segera dilakukan. Harapannya, ini dapat memangkas waktu tunggu secara signifikan dan meningkatkan kepuasan peserta,” ujar Siruaya.

Diskusi juga membahas upaya meminimalkan klaim yang tertunda (pending) dan sengketa (dispute). Siruaya berharap setiap kasus pending dapat menjadi titik pembelajaran untuk perbaikan proses di masa depan, sehingga tidak terulang kembali. Hal ini penting untuk menjaga cashflow rumah sakit dan memastikan BPJS Kesehatan membayar layanan yang sesuai ketentuan.

“RS Wava Husada adalah salah satu palang pintu layanan di Kabupaten Malang dengan mutu yang dikenal baik oleh masyarakat,” tambah Yudhi.

Sebagai penutup, Yudhi juga mendorong manajemen rumah sakit untuk memastikan tim anti-fraud internal bekerja efektif dan melaporkan hasilnya langsung kepada Direktur RS sebagai bentuk komitmen korporasi dalam mencegah kecurangan.(nR)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Satu Kepedulian Bisa Berarti: Dokter Spesialis Jiwa IHC RS Pertamina Prabumulih Bicara tentang Pencegahan Bunuh Diri

PRABUMULIH — Tidak semua orang yang sedang menghadapi persoalan berat mampu mengatakannya secara langsung. Ada yang tetap bekerja, tersenyum, berbicara dengan orang lain, dan...

IHC RS Pertamina Prabumulih Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Smanda Event ke-11

PRABUMULIH — IHC RS Pertamina Prabumulih kembali hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangkaian Smanda Event ke-11 yang digelar...

Sigap di Tengah Konser Utopia Band, IHC RS Pertamina Prabumulih Jadi Tim Emergency Uthopia Smanda Event ke-11

PRABUMULIH — Di tengah riuhnya musik dan antusiasme para pelajar dalam Konser Band Uthopia Smanda Event ke-11 yang digelar pada 10 September 2026, kehadiran...

Hari Olahraga Nasional, IHC RS Pertamina Prabumulih: Kita Berolahraga Bukan Sekadar Agar Kuat, Tetapi Agar Tetap Sehat untuk Orang yang Kita Cintai

PRABUMULIH – Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas), IHC RS Pertamina Prabumulih hadir memberikan pesan penting kepada masyarakat tentang arti olahraga dan aktivitas fisik bagi...

BPI KPNPA RI Bogor Sorot Marwah APH dan Alarm Moral Kabupaten Bogorr

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bogor melontarkan kritik keras terhadap dinamika...

 

ARTIKEL TERKAIT