PAPUA, JURNALISWARGA.ID – Tim Ekspedisi Patriot IPB Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026 bersama Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan mendorong percepatan pembentukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Papua Selatan. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat memperkuat layanan pengawasan dan sertifikasi benih sekaligus mendukung kemandirian benih di Papua Selatan.
Pertemuan koordinasi ini dihadiri unsur pemerintah provinsi, Tim Ekspedisi Patriot IPB Kementrans dari sejumlah kelompok yang bertugas di Salor, serta tenaga teknis yang berpengalaman dalam pengawasan benih tanaman. Para peserta membahas kebutuhan layanan pengawasan dan sertifikasi benih di Papua Selatan serta pilihan kelembagaan untuk memperkuat layanan tersebut.
Salah satu opsi yang dibahas ialah membentuk balai khusus di tingkat provinsi. Kelembagaan ini diharapkan dapat memberi landasan yang lebih terarah bagi pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi benih. Peserta juga membahas langkah alternatif apabila pembentukan BPSB Provinsi Papua Selatan belum dapat segera diwujudkan.
Para peserta sepakat mendorong percepatan pembentukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Papua Selatan. Apabila pembentukan balai tersendiri belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, alternatif yang dibahas adalah menambahkan tugas pokok dan fungsi pengawasan serta sertifikasi benih ke dalam balai benih induk. Kedua pilihan tersebut menjadi bahan tindak lanjut kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan proses yang berlaku di daerah.
Kesepakatan ini menjadi pijakan bagi tindak lanjut bersama. Peserta mendorong percepatan pembentukan BPSB Provinsi Papua Selatan atau penguatan balai benih induk melalui penambahan tupoksi yang relevan. Kedua opsi tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan perbenihan dan mendukung upaya Papua Selatan membangun kemandirian benih.
Pembahasan juga menempatkan kemandirian benih sebagai arah penting bagi penguatan sektor pertanian di Papua Selatan. Kemandirian benih memerlukan dukungan kelembagaan yang mampu mengawal mutu dan kelayakan benih melalui fungsi pengawasan dan sertifikasi. Karena itu, pembentukan BPSB atau penguatan fungsi serupa pada balai benih induk dipandang sebagai langkah yang perlu didorong agar layanan perbenihan dapat berkembang sesuai kebutuhan daerah.
Pengawasan dan sertifikasi benih menjadi bagian dari upaya menjaga mutu benih yang beredar dan digunakan dalam kegiatan budidaya. Dengan fungsi tersebut ditata secara jelas, pemerintah daerah memiliki dasar kelembagaan untuk menjalankan layanan perbenihan secara lebih terarah. Penguatan ini juga diharapkan dapat mendukung petani dalam memperoleh benih yang memenuhi persyaratan, sekaligus mendorong kapasitas perbenihan lokal.
Pertemuan dihadiri Paino, S.IP., M.T., Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan; Prof. Dr. Muhamad Syukur, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 9 Salor; Dr. Zulfikar Damaralam Sahid, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 8 Salor; dan Dr. Astryani Rosyad, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 2 Salor. Hadir pula Abas Alibasyah, S.P., Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, serta Langgeng Muhono, SP, MP, Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.
Melalui pertemuan ini, Tim Ekspedisi Patriot IPB dan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan mendorong agar kebutuhan kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih ditindaklanjuti. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan perbenihan di daerah dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mendukung kemandirian benih Papua Selatan.(RED)