Soal Wacana Penundaan Pemilu, Anggota DPR RI Mukhlis Basri Angkat Bicara

JURNALISWARGA.ID, BANDAR LAMPUNG – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung, Mukhlis Basri angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilu. Menurutnya, wacana penundaan Pemilu yang sejatinya dilaksanakan pada 14 Februari 2024 itu digelontorkan oleh segelintir kelompok yang mengatasnamakan rakyat di Republik ini harus dihentikan, Karena sangat tidak sesuai dengan konstitusi negara.

“Biarkan mereka sibuk berwacana ingin perpanjangan, Tidak ada kata kompromi kita harus taat asas, Kita harus menjaga konstitusi bangsa,” Kata Mukhlis Basri, Selasa (1/3).

Hal tersebut, Terang Mukhlis, Tidak sejalan dengan perjuangan para reformis yang telah berkorban darah dan harta untuk menjatuhkan orde baru.

“Percuma saudara-saudara kita, Rekan-rekan kita para reformis yang telah berkorban diawal darah dan harta untuk menjatuhkan orde baru,” Beber dia.

Jika wacana tersebut sampai terwujudkan, Sambung Mukhlis, maka dipastikannya kondisi negara akan lebih buruk daripada masa orde baru.

“Sekarang kita ingin lebih buruk daripada orde baru kalau kita sampai memperpanjang atau menunda Pemilu, Karena Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali,” Rincinya.

Mukhlis melanjutkan, Kekuasaan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota semua hanya 2 periode, Kita sebagai kader partai saat ini lebih baik kita urus rakyat kita, Pemilih kita, Jaringan partai kita. Kuatkan, Sapa mereka, Tegur mereka.

“Jangan hanya butuh mereka pada waktu menjelang Pemilu, Saatnya mereka disapa”.

“Kepada teman-teman para pengurus partai baik DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting para senior-senior partai mari rapatkan barisan, Solidkan kita bergerak total kita yakin bahwa 2024 kita akan menjadi pemenang kembali. Terimakasih Merdeka!”, Pungkasnya. (Red*)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Tim Gabungan Kepolisian Sosialisasi Pencegahan Karhutla Door to Door di Kayong Utara 2026

KALIMANTAN BARAT, JURNALISWARGA.ID - Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia melalui Kapolri, tim yang terdiri dari mahasiswa S2 STIK angkatan 16 dan serdik Setukpa polri...

Ketum BPI KPNPA RI Desak KPK Ungkap Tersangka Dugaan Korupsi Dilingkup Pemkab Bogor 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmat Sukendar, mendesak Komisi...

Kegaduhan Dampak Upah Pungut: Jangan Salahkan Instrumennya, Tindak Oknumnya 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Polemik insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah atau upah pungut kembali menjadi perhatian publik, kegaduhan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan...

Prof. Henry Soroti Pembatasan Rekening Aktivis Pati 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID  — Guru Besar hukum pidana Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyoroti polemik penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok,...

Menanti Transparansi KPK: Mengapa Pengumuman Tersangka OTT Pemkab Bogor Sengaja Ditunda?

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Gelombang desakan publik terus mengalir deras menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka tabir di balik Operasi Tangkap Tangan (OTT)...

 

ARTIKEL TERKAIT