Presiden Dorong Peningkatan Pelaku UMKM dalam Ekosistem Digital

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Digitalisasi telah menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk terus berkembang di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Momentum tersebut harus terus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM ke dalam ekosistem digital.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022 melalui konferensi video di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 28 Maret 2022.

“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita,” ucap Presiden.

Kepala Negara menargetkan agar jumlah pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital dapat mencapai 20 juta pada tahun ini dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga:  Title Pemprov Kepri Pastikan Pasokan Gas Aman Menjelang Nataru Content <p>Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan pasokan gas menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru berada dalam kondisi aman. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari persiapan menghadapi periode libur dan perayaan akhir tahun, ketika kebutuhan energi masyarakat berpotensi meningkat.</p><h2>Jaminan Pasokan untuk Persiapan Nataru</h2><p>Ketersediaan gas menjadi salah satu perhatian dalam persiapan Nataru di Kepulauan Riau. Gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kegiatan memasak, serta mendukung aktivitas sejumlah pelaku usaha. Karena itu, kepastian pasokan dipandang penting agar kegiatan masyarakat tetap berjalan selama periode perayaan dan libur akhir tahun.</p><p>Informasi yang tersedia menyebutkan bahwa Pemprov Kepri memberikan jaminan umum mengenai keamanan pasokan gas. Namun, materi tersebut belum mencantumkan angka volume pasokan, jumlah cadangan, jenis gas yang dimaksud, maupun perbandingan antara stok dan kebutuhan masyarakat. Nama pejabat yang menyampaikan pernyataan juga belum tersedia dalam informasi yang dapat diverifikasi.</p><p>Dengan demikian, hal yang dapat dipastikan adalah adanya pernyataan pemerintah daerah bahwa pasokan gas untuk menghadapi Nataru berada dalam kondisi aman. Pernyataan itu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan jumlah stok secara kuantitatif, tingkat kecukupan di setiap wilayah, atau kondisi ketersediaan gas pada tingkat pengecer.</p><h2>Rincian Distribusi Belum Dijelaskan</h2><p>Sumber belum menjelaskan cakupan wilayah yang termasuk dalam jaminan keamanan pasokan tersebut. Kepulauan Riau memiliki kebutuhan energi yang tersebar di sejumlah wilayah, sehingga informasi mengenai distribusi menjadi penting bagi masyarakat. Sampai berita ini diproses, belum terdapat keterangan apakah jaminan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah provinsi atau hanya wilayah tertentu.</p><p>Selain wilayah layanan, informasi mengenai lokasi penyaluran, jadwal distribusi, ketersediaan di tingkat pengecer, dan kemungkinan perubahan harga juga belum disebutkan. Rincian tersebut dibutuhkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana jaminan pasokan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan pasokan di tingkat provinsi belum otomatis menggambarkan akses warga di setiap daerah.</p><p>Sumber juga belum memuat penjelasan mengenai mekanisme pengawasan di lapangan. Tidak terdapat keterangan tentang pihak yang bertanggung jawab memantau distribusi, bentuk koordinasi dengan badan usaha atau distributor, maupun langkah yang akan ditempuh jika terjadi peningkatan permintaan. Prosedur penanganan apabila muncul kendala penyaluran juga belum dijelaskan.</p><h2>Kepentingan bagi Rumah Tangga dan Usaha</h2><p>Bagi rumah tangga, ketersediaan gas berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan energi sehari-hari. Sementara bagi pelaku usaha, pasokan yang stabil dapat mendukung kegiatan operasional. Pada masa Nataru, sebagian masyarakat melakukan perjalanan, berkumpul bersama keluarga, atau menjalankan kegiatan ekonomi dengan pola yang berbeda dari hari biasa.</p><p>Dalam konteks tersebut, jaminan pasokan dari Pemprov Kepri menjadi informasi awal bagi masyarakat. Namun, warga masih membutuhkan informasi yang lebih praktis mengenai produk yang tersedia, titik penyaluran, jadwal distribusi, serta harga. Tanpa rincian itu, masyarakat belum dapat menggunakan pernyataan keamanan pasokan sebagai panduan lengkap untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah masing-masing.</p><p>Informasi detail juga diperlukan untuk memastikan jaminan pasokan dapat diterjemahkan menjadi distribusi yang merata. Perbedaan kondisi antarwilayah membuat keterangan umum perlu dilengkapi dengan data lapangan. Sumber yang diproses belum menyebutkan jadwal pemeriksaan, sistem pemantauan, ataupun saluran pengaduan apabila warga mengalami kesulitan memperoleh gas.</p><h2>Menunggu Informasi Lanjutan</h2><p>Berita mengenai kepastian pasokan tersebut ditampilkan pada 22 Oktober 2026. Namun, sumber tidak menjelaskan waktu dan lokasi ketika pernyataan disampaikan. Sampai informasi ini diproses, belum tersedia pula keterangan mengenai rencana tindak lanjut Pemprov Kepri, termasuk kemungkinan pembaruan berkala mengenai stok dan distribusi selama Nataru.</p><p>Masyarakat Kepulauan Riau dapat mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah dan pihak terkait. Pemantauan diperlukan agar warga memperoleh informasi terbaru apabila terdapat perubahan kebutuhan, kendala distribusi, atau penjelasan tambahan mengenai wilayah layanan. Dengan demikian, jaminan pasokan gas menjelang Nataru telah disampaikan, sementara detail cadangan, distribusi, pengawasan, harga, dan langkah antisipasinya masih perlu dilengkapi.</p> Excerpt

“Yang masuk ke platform digital tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta, dan meningkat 24 juta di tahun depan, tahun 2023, dan 30 juta di tahun 2024. Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, insyaallah kita semua bisa melakukan,” tutur Kepala Negara.

Di samping itu, Presiden berharap agar jumlah koperasi modern berbasis digital dapat terus meningkat, dari 250 koperasi di tahun 2022 meningkat menjadi 400 koperasi di tahun 2023, dan 500 koperasi pada tahun 2024.

“Target satu juta UMKM untuk on-boarding, untuk masuk ke e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini. Ini penting sekali,” lanjut Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat harus terus ditingkatkan agar pengembangan UMKM dapat lebih fokus, terarah dan berkelanjutan. Presiden menyebut, pemerintah pusat sampai daerah juga harus terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM.

Baca Juga:  Kodim 1417/Kendari Gelar Upacara Bendera Bulanan

“Memberikan pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi, serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden meminta jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha, baik dalam hal perizinan, akses permodalan, maupun inovasi dan teknologi. Presiden pun telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024.

“Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita makin baik, dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, yang kreatif, yang siap memajukan UMKM Indonesia dan bersaing di pasar global,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.


Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT