Beranda blog

Optimis STI KOTA BOGOR Juara FORNAS JABAR VII 2023

0
Kota Bogor, (Jurnaliswarga.id) – Induk olahraga (INORGA) Senam Tera Indonesia (STI) Kota Bogor dengan penuh keyakinan menargetkan meraih juara pada ajang prestisius Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) Jabar VII yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bandung mulai tanggal 2 hingga 9 Juli mendatang.

Seluruh Kontingen berserta official STI Kota Bogor Menghadiri acara pelepasan pegiat Olahraga kota Bogor . Acara tersebut dilaksanakan oleh Komite Olahraga rekreasi masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bogor di Gelanggang Olahraga Semi Indoor Pajajaran pada hari Rabu (28/6/2023) pagi.

Optimis STI KOTA BOGOR Juara FORNAS JABAR VII 2023

Endah Purwanti, Ketua STI Kota Bogor, mengungkapkan optimisme timnya dalam menghadapi FORNAS Jabar VII. Menurutnya, persiapan yang intensif dan komitmen tinggi dari seluruh anggota tim akan menjadi kunci kesuksesan mereka di kompetisi tersebut.

“Kami sangat optimis dapat meraih gelar juara di FORNAS Jabar VII. Setiap anggota tim telah bekerja keras dan berlatih dengan tekun demi mencapai performa terbaik. Kami yakin semangat juang yang tinggi akan membuahkan hasil yang gemilang,” kata Endah Purwanti saat dikonfirmasi oleh media Jurnalis warga.id

STI Kota Bogor, yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi), telah menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai kompetisi senam di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan Do’a dan semangat , tim STI Kota Bogor siap berkompetisi dengan tim-tim terbaik dari daerah lain dalam FORNAS Jabar VII.

FORNAS Jabar VII sendiri merupakan ajang yang sangat dinanti-nantikan oleh para pecinta olahraga Terutama Senam Tera di Kota Bogor. STI Kota Bogor berharap dapat mengharumkan nama kota Bogor dan membawa pulang prestasi yang membanggakan dalam kompetisi tersebut.

Dengan semangat dan tekad yang kuat, tim STI Kota Bogor akan bertanding dengan penuh semangat dan kepercayaan diri di FORNAS Jabar VII. Mereka Yakin Bisa memberikan penampilan terbaik dalam ajang olahraga ini. Semoga mereka berhasil meraih prestasi yang gemilang dan membanggakan selama berkompetisi di FORNAS Jabar VII.

Reporter : Cahyo Prio

Polres Bogor Ungkap Pelaku Jual Beli Satwa di Lindungi 2023

0
Bogor, (JW) – Sat Reskrim Polres Bogor ungkap kasus berhasil membongkar praktik jual beli satwa di lindungi. Yang mana dalam pengungkapan tersebut seorang pelaku berhasil di amankan berikut barang bukti berbagi jenis satwa dilindungi.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro S.H., D.I.K., M.H.Li. mengatakan bahwa kasus ini berhasil terungkap berkat adanya informasi masyarakat terkait adanya perdagangan satwa liar, dari informasi tersebutlah Sat Reskrim Polres Bogor langsung melakukan penyelidikan, dan berhasil menangkap seorang pelaku berinisial SM (36) di wilayah Jonggol Kabupaten Bogor pada Hari Senin 13 Februari 2023. (16/2/2023)

Polres Bogor Ungkap Pelaku Jual Beli Satwa di Lindungi

Selain itu kami juga berhasil mengamankan barang buktu berbagai jenis Satwa liar dilindungi seperti 1 ekor landak jawa (Hystris Javanica), 1 ekor Lutung gudeng ( Trhcypithecus Auratus), 1 ekor lutung budeng ( Trhcypithecus Auratus), 1 ekor lutung surili ( Presbytis Comata), 1 ekor owa jawa ( Hylobates Moloch), 1 ekor burung elang Bidol (Chella) , 2 buah kandang besi dan 2 buah kardus tempat penyimpanan hewan.

Dari pengakuan pelaku SM ini, dirinya mendapatkan hewan-hewan tersebut dari petani. Yang kemudian di rawat dan di perjual belikan melalui media sosial Facebook dan Whatshapp oleh pelaku. Jadi bila ada pembeli yang berminat dalam transaksinya di lalukan melalui transfer ke rekening pelaku sendiri. Lalu hewan tersebut di kirim melalui jasa pengiriman Bus atau Elf ke lokasi pembeli.

Atas perbuatannya pelaku akan kita kenakan pasal 40 ayat 2 Jo. pasal 21 ayat 2 huruf (a) UU RI No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 Juta rupiah, Ungkap Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro.

WALI KOTA SOLO GIBRAN RAKABUMING RAKA JAMU MAKAN SIANG SULTAN NUSANTARA

0

Solo, (Jurnaliswarga id) – Saibatin Puniakan Dalom Beliau (SPDB) Pangeran Edward Syah Pernong beserta istri Hj Ratu Nurur Adiyaty dari Kepaksian Pernong dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berbicang akrab saat jamuan makan siang di di Pura Makunegaran, Keraton Surakarta, Rabu (15/2/2023).

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjamu makan siang para Sultan se-Nusantara di Pura Makunegaran, Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 15 Februari 2023.

Jamuan makan siang itu merupakan rangkaian acara Kirab Majelis Adat Keraton Nusantara yang digelar Rabu,15 Februari 2023 dan diikuti Raja dan Sultan se-Nusantara. Salah satunya diikuti Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bkhak Kepaksian Pernong.

Inilah Hasilnya
Kepaksian Pernong langsung dipimpin Saibatin Puniakan Dalom Beliau (SPDB) Pangeran Edward Syah Pernong adok Sultan Sekala Bkhak Yang Dipertuan ke-23 beserta jelma balak Gedung Dalom Pernong. Mereka diterima Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama KGPAA Mangkunegaran X Gusti Pangeran Harya (GPH) Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo.

Dalam kesempatan itu Pun, sapaan takzim Edward Syah Pernong, menyampaikan sejumlah hal kepada Wali Kota Gibran. Salah satunya cerita tentang Lampung dan keberagaman adat, budaya, etnisnya. Namun Lampung tetap kondusif dan dapat saling beradaptasi antaretnis.

“Lampung itu Indonesia mini. Beragam adat budaya ada di sana selain adat dan budaya Lampung sendiri,” kata Pun Edward.Dalam kesempatan itu Pun,sapaan takzim Edward Syah Pernong, menyampaikan sejumlah hal kepala wali kota Gibran.Salah satunya cerita tentang Lampung dan beragam adat,budaya,etnisnya.

Namun Lampung tetap kondusif dan dapat saling beradaptasi antar etnis”Lampung itu Indonesia mini,Beragam adat budaya Lampung sendiri,”kata Pun Edward.Selain Itu,kini Lampung semakin maju.

Apalagi pemerintah pusat menempatkan sejumlah pembangunan prioritas di sana,misalnya jalan tol,bendungan,renovasi bandara dan pelabuhan .

Akses transportasi di Lampung makin terbuka,apalagi sebentar lagi Bandara Embarkasi Haji ada di Kampung,”kata mantan Kapolda Lampung itu. Terkait ( MAKN) menurut Pun,kini pemerintah sudah mengakomodasi banyak hal tentang adat.

Aspirasi masyarakat adat itu pernah disampaikan Pun dalam sejumlah kesempatan kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satunya dalam Silaturahmi Presiden dengan Raja dan Sultan se-Nusanatara awal Januari 2018 di Istana Bogor,Jawa Barat.”Allhmdulillah sejumlah Aspirasi mulai di akomodasi pemerintah terkait adat,”kata Sultan yang pernah juga menjabat Kapolwiltabes Semarang itu, (yuni/rolla naguib)

Lsm GMBI Audensi Dengan Cabang PT Esta Dana Ventura

0

Bogor, (JW) – Lsm Gmbi distrik kabupaten Bogor melakukan audensi dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang leasing Pt. Esta Dana Ventura padq hari Rabu 15-02 -2023 pukul 10.³⁰ wib bertempat di kantor PT. Esta Dana Ventura Cabang Citeureup.Kamis (17/2/2023)

Turut hadir antara lain Jajaran LSM GMBI di wakili oleh Ketua Distrik ,Sekertaris dan beberpa jajaran distrik Lsm Gmbi kabupaten bogor, perwakilan dari kantor cabang Pt Esta Dana Ventura, perwakilan polsek citeureup dan perwakilan koramil citeureup.

Audensi ini di lakukan atas aduan dari masyarakat dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan dengan pemilik AB di tarik secara paksa di jalan, patut di duga melanggar hukum tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ketua LSM GMBI Kabupaten Bogor mengataka bahwa “Audensi ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian LSM GMBI kepada masyarakat atas tindakan yang di lakukan oleh Pt Esta Dana Ventura terhadap masyarakat yang diduga melanggar hukum, sedangkan penarikkan kendaraan di jalan adalah merupakan perampasan yg melanggar hukum yang sudah di atur dalam undang undang Fiduasi.” Ujar Novi

“Kami Lsm Gmbi distrik kabupaten Bogor memang bergerak sebagai sosial control masyarakat, dalam audensi tersebut kami & Pt Esta Dana Ventura tidak menemui titik temu maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia” sambung Novi

Ketua GMBI Kab. Bogor Ibu Novi Yanty Rosah, SE berharap dengan adanya Audensi ini tidak ada lagi masyarakat mengalami kasus serupa, kendaratan ditari di jalan.
” Saya berharap agar tidak ada lagi penarikan kendaraan di jalan yang dilakukan depcolektor atau pihak ke tiga yang sangat bertentangan dengan aturan hukum karena yang berhak menarik kendaraan dalam hukum perdata adalah pihak pengadilan melalui juru sita.” Harap Novi

Pantauan awak media, audensi berjalan dengan damai dan humanis.b

Refleksi 9 Tahun, Dirjen Bina Pemdes Harap Implementasi Pelaksanaan UU Desa Lebih Optimal

0

Jakarta, (JW) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro berharap implementasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat lebih optimal. Dengan begitu, desa dapat menjadi lebih kuat, maju, dan mandiri.

“Sehingga (desa) memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Eko membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengusung tema “Refleksi Sembilan Tahun Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Penguatan Pemerintahan Desa”. Acara ini berlangsung secara hybrid dari Ruang Rapat Paramananda, Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Eko menambahkan, berbagai pihak meliputi pemerintah pusat, daerah, desa, serta kalangan akademisi, media massa, hingga masyarakat perlu bersinergi untuk mendorong desa semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Hal tersebut, tambah Eko, juga telah dilakukan Ditjen Bina Pemdes dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas. Hal ini seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tujuannya untuk bersinergi membangun desa di Indonesia.

“Setelah sembilan tahun menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada banyak capaian dan kemajuan yang dicapai desa. Pemberlakuan Undang-Undang ini juga menjadi dasar pengalokasian dana desa. Untuk itu, berbagai kemajuan yang dicapai harus terus diperbaiki untuk mencapai desa maju, mandiri dan sejahtera. Jadi sangat tidak mudah untuk membahas Undang-Undang ini. Namun, dengan perjuangan bersama semua pihak, Undang-Undang ini bisa direalisasikan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah mengatakan, tujuan diadakannya Rakornas tersebut untuk menjalin koordinasi dan sinergisitas dari sejumlah pihak. Hal ini meliputi pemerintah pusat, daerah, dan desa.

“Kita bangun komitmen serta langkah bersama seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa agar secara serius mengimplementasikan Undang-Undang Desa,” jelas Paudah.

Sebagai informasi, kegiatan Rakornas tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya. Di antaranya, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Matheos Tan, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Murtono, dan Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Lutfi T.M.A. Selain itu, narasumber berikutnya yakni Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Tb. Chaerul Dwi Sapta, dan Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Mohammad Noval.

Hadir pula pada kegiatan ini perwakilan pemenang lomba desa dari Provinsi Kalimantan Timur, Maluku, Jambi, dan Jawa Barat. Selain itu, jajaran pejabat Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, serta para gubernur di seluruh Indonesia, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Kabupaten/Kota ikut hadir secara daring.

Puspen Kemendagri

Kemendagri Lakukan Koordinasi Percepatan Penempatan ASN di DOB Papua

0

Jakarta, (JW) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan koordinasi percepatan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Koordinasi itu dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam Rapat Percepatan Pengalihan Status ASN/Penempatan ASN pada DOB Papua di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Wempi mengatakan, kebutuhan awal ASN untuk mengisi empat DOB Papua dalam satu provinsi berjumlah kurang lebih 1.053 orang. Rincian jumlah tersebut terdiri dari Jabatan Tinggi Madya 1 orang, Jabatan Tinggi Pratama 33 orang, Jabatan Administrator 108 orang, Jabatan Pengawas 297 orang, dan Jabatan Pelaksana 614 orang. Dengan demikian, total ASN yang dibutuhkan untuk mengisi proses awal penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB Papua kurang lebih 4.212 orang.

“Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di empat DOB yang baru, gubernur dapat mempersiapkan perangkat ASN di DOB yang baru, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dapat berjalan maksimal. Besaran (jumlah) perangkat daerah bervariasi sesuai dengan beban-beban kerja tiap urusan pemerintahan,” katanya.

Dia menjelaskan, sumber ASN untuk mengisi struktur perangkat daerah tersebut berasal dari (1) provinsi induk, (2) kabupaten/kota cakupan wilayah provinsi baru, (3) kementerian/lembaga atau K/L, dan (4) lamaran pribadi.

“Prinsip selama proses mutasi, persetujuan PPK ke dua pihak berupa surat persetujuan pelepasan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi asal dan surat persetujuan (usulan ke BKN) dari instansi penerima (DOB),” jelasnya.

Guna mempercepat penempatan ASN di DOB Papua, pihaknya akan melakukan berbagai langkah. Pertama, Kemendagri akan segera rapat dengan provinsi induk untuk menginventarisasi nama ASN yang bekerja pada cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kedua, provinsi induk diminta untuk segera memastikan ASN yang mau bekerja atau mau dipindahkan ke DOB.

Ketiga, Pemda DOB wajib mengakomodir ASN yang bekerja di UPT dan cabang dinas di wilayah DOB sepanjang yang bersangkutan juga bersedia.

Puspen Kemendagri

Tuntas! 14 Provinsi Sepakati Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut

0

Jakarta, (JW) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat sukses memfasilitasi penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di laut secara maraton pada medio Februari 2023. Tim PBD Pusat tersebut terdiri dari Direktorat Topografi TNI AD, Pushidros TNI AL, Badan Informasi Geospasial, dan ORPA BRIN.

Sebanyak 14 provinsi telah mencapai kesepakatan batas. Mereka di antaranya Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menjelaskan, upaya fasilitasi 14 provinsi telah menghasilkan kesepakatan yang akan segera ditindaklanjuti melalui rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) berikut peta lampirannya. “Sehingga akan memperjelas alas hukum, dan sejurus pula akan membuka peluang investasi seluas-luasnya di daerah,” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dan Peta Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut oleh para pejabat pemerintah provinsi yang telah diberikan kuasa oleh para gubernur. Poin kesepakatan itu meliputi titik koordinat dan penarikan garis batas kewenangan, serta menyepakati untuk ditetapkan dalam Permendagri.

Dia mengatakan, penyelesaian batas kewenangan pengelolaan SDA di laut ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan one map policy. Hal itu sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Selain itu sebagai bentuk pelaksanaan Perpres Nomor 34 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

“Sebagai aktualisasi tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah terus berkomitmen untuk melakukan fasilitasi dan asistensi sekaligus mensupervisi atas kesepakatan yang telah dicapai,” pungkas Safrizal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Toponimi dan Batas Daerah Wardani menambahkan, peta kesepakatan batas kewenangan pengelolaan SDA di laut ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah (Pemda) dalam pengajuan perizinan, penyusunan rencana tata ruang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta urusan lainnya. “(Dengan demikian) daerah dapat bergerak secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Puspen Kemendagri

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin Kunjungan Kerja Ke Kawasan Barus Tapteng Sumut

0

Medan, (JW) – Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin didampingi Ibu Hj Wury, tiba di Bandara FL Tobing Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka kunjungan kerja ke kawasan Barus, Selasa (14/2). Kehadirannya mendapat sambutan tarian Tepak Sirih dari siswa/siswi SMP Negeri 1 Sibolga.

Mendarat di Bandara FL Tobing, Pinangsori Tapteng, rombongan Wapres disambut Sekdaprov bersama Ketua TP PKK Sumut serta unsur jajaran Forkopimda provinsi menyambut kedatangan KH Ma’ruf Amin dengan tarian Tepak Sirih, khas pesisir pantai Barat Sumatera.

Agenda utama Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Sumatra Utara kali ini untuk menghadiri acara ‘Barus Bershalawat untuk Indonesia yang akan diselenggarakan di Lapangan Merdeka Barus, Padangmasiang, Kecamatan Barus, Kabupten Tapanuli Tengah, pada Rabu (15/2) pagi.

Selain itu, Wapres juga akan singgah di Masjid Raya Barus untuk melakukan penanaman bibit kamper dan pohon rempah.
Melengkapi agenda kunjungan kerjanya di Tapanuli Tengah, Wapres juga akan berziarah ke Kompleks Makam Mahligai yang berada di Desa Daek Dakka.

Sebagai informasi, Barus menurut berbagai literatur merupakan kota tua. Jauh lebih tua sebelum peradaban nusantara yang lahir dan tumbuh. Sempat dikenal sebagau Kota Emporium pada abad ketujuh. Sebagai kota pelabuhan internasional yang disinggahi oleh saudagar dari berbagai negeri di belahan dunia. Derah ini cukup potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan Wisata Sejarah, sekaligus menjadi spot Wisata Religi unggulan di Tapanuli Tengah.

Tampak dalam penyambutan Wapres RI tersebut, Sekdaprov Sumut mengenakan batik coklat bermotif wayang berwarna abu-abu, selaras dengan wargan batik yang digunakan RI 2. Begitu juga pakaian yang dikenakan Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis dengan motif tenun berwarna merah jingga dengan dasar abu-abu, dipadu hijab merah muda.(Red)

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Dikreg LI Sesko TNI

0

Jakarta, JW – (Puspen TNI). Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. didampingi Kasad Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M, M.Tr. (Opsla) dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA memimpin sidang Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) Dikreg LI Sesko TNI TA 2023, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Lt. 3 Gd. Sudirman Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Turut hadir pada kegiatan pantukhir diantaranya Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Hery Puranto, S.E., M.M., Aspers Panglima TNI Marsda TNI Samsul Rizal, S.I.P., M.Tr. (Han)., Aspers Kasal Laksda TNI Irwan Achmadi, M.Tr.(Han), Aspers Kasau Marsda TNI Elianto Susetyo, S.I.P., M.Si., Kapuspsi TNI Laksda TNI Dr. Wiwin D. Handayani., M.Si., Psikolog, Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Guntoro, Sp.BP-RE(K)., Wadan Sesko TNI Mayjen TNI Kukuh Surya, Waaspers Kasad Bid. Binpers Brigjen TNI Arif Cahyono dan Kapusjaspermildas TNI Brigjen TNI Mahfud, S.E., M.Si.

Presiden Jokowi Terima Delegasi World Water Council di Istana Merdeka

0

Jakarta, (JW) – Presiden Joko Widodo menerima Presiden World Water Council, Loic Fauchon, dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 15 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo antara lain menekankan enam topik yang harus dibahas dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 mendatang, salah satunya adalah kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan.

“Kami dari World Water Council dan juga dari National Organizing Committee untuk World Water Forum Ke-10 di Bali tahun 2024, baru saja diterima oleh Bapak Presiden. Beliau memesankan kepada enam topik yang harus dibahas di dalam World Water Forum nanti, di antaranya adalah kebutuhan air untuk human dan environment,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan.

Menurut Menteri PUPR, topik kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan menjadi perhatian karena Presiden Jokowi memandang saat ini dunia sudah menghadapi krisis air global. Oleh karena itu, Presiden berharap World Water Forum ke-10 di Bali nanti dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi nyata.

“Beliau melihat the global water crisis sekarang ini sudah kita hadapi. Untuk itu, beliau berharap World Water Forum Ke-10 nanti tidak hanya sebagai conference biasa, tapi juga menghasilkan concrete recommendations untuk dilakukan aksinya,” ungkap Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR menyampaikan bahwa pada Senin-Selasa 15-16 Februari ini, akan dimulai pertemuan awal yang akan dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur World Water Council yang terdiri atas 56 orang. Selain itu, pertemuan perdana ini juga akan dihadiri lebih dari 1.400 orang peserta.

“Mudah-mudahan kick-off meeting ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa menggerakkan semua. Jadi tujuannya adalah memobilisasi, menggerakkan semua stakeholders di water sector untuk lebih aware terhadap problem-problem pengelolaan sumber daya air,” imbuh Menteri Basuki.

Sementara itu, Presiden World Water Council, Loic Fauchon, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Joko Widodo dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam bidang air. Ia pun mengajak semua pihak untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali dengan baik.

“Kita harus mempersiapkan World Water Forum berikutnya yang akan diadakan di Bali tahun depan dan bersama-sama dalam proses koordinasi kita mencoba memberikan solusi baru, respons baru yang memungkinkan kita meningkatkan akses air untuk miliaran orang,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Editor : Nimbrod Rungga
Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Bahas Renja 2023, Komisi I Gelar Rapat Kerja Dengan Seluruh Camat

0

HUMPROPUB, (JW) – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor, Rabu (15/2). Dalam raker ini, pihak legislatif mencoba meminta laporan rencana kerja (Renja) di tahun 2023 terkait pembangunan di wilayah.

Dalam rapat ini hadir, Ketua Komisi I, Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah, Sekretaris Komisi I Fajari Arya Sugiarto beserta anggota Komisi I Ade Azkiah, Endah Purwanti, Siti Maesaroh, Ence Setiawan dan H. Mulyadi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyebutkan berdasarkan hasil rapat pembangunan dan program di tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya, belum ada pemerataan pembangunan di wilayah.

Sebab, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.

“Jadi tadi camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat,” jelas Anna.

Lebih lanjut, politisi PKS ini pun meminta kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

“Menurut kami kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representatif pemerintah kota bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran,” tegasnya.

Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.

Padahal, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji untuk menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.

“Tadi kita lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini,” jelas Anna.

“Sekaligus kami akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan,” sambungnya.

Berdasarkan hasil rapat ini, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikannya ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti dengan TAPD.

Pimred Media Sergapnusantara.com Maju Calon Ketua RW 07 Nanggewer

0

Bogor, (JW) Perhelatan Calon Ketua RW 07 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Bogor Sedang bergulir, Sejumlah kandidat mulai mendaftarkan diri ke panitia pemilihan RW 07 yang terdiri dari 6 RT. Rabu (15/2/2023)

Salah satu calon yang sudah mendaftarkan diri ke panitia pemilihan ketua RW adalah Barun, SE yang juga merupakan Pimpinan Redaksi media online sergapnusantara.com sekaligus ketua yayasan Baruna Bintang Amanah.

Kepada awak media, Barun mengungkapkan keinginannya maju sebagai ketua RW adalah untuk memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih terbuka dan berkeadilan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga RW 07.
“Saya ingin agar semua warga RW 07 mendapatkan pelayanan humanis, cepat dan tepat serta hak keadilan bagi semua warga”Ujarnya.

Lebih lanjut pimpinan media online ini menguraikan visi dan misinya jika warga RW 07 mempercayakan tanggung jawab kepadanya.

“Visi : Terwujudnya Masyarakat yang rukun,kreatif, mandiri, berdaya saing dan bermartabat.” Bebernya

“Misi : Meningkatkan pelayanan publik, membangun dan meningkatkan hubungan kemasyarakatan dengan nilai gotong royong dan kepedulian sosial, membangun sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan taqwa” ujarnya.

Ketua Yayasan Baruna Bintang Amanah menyatakan diri siap mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan bijaksana.

“Saya siap mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh hikmat, bijaksana, komunikatif dan humanis” tutupnya.(NR)

Bentuk Nyata Perhatian TNI Kepada Rakyat, Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani Bantu Warga Perbatasan Bangun Jembatan

0

SINTANG, (JW) – Wujud nyata kepedulian TNI kepada masyarakat ditunjukkan oleh Personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani Pos Koki Nanga Bayan dengan membantu warga desa binaan mereka membangun kembali jembatan yang sudah rapuh dan dapat membahayakan bagi warga yang melintas, kegiatan tersebut bertempat di jembatan yang menghubungkan Dusun Lubuk Ara dengan Dusun Belubu, Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Senin, 13 Februari 2023.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani, Letkol Arm Edi Yulian Budiargo, S.Sos., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Makotis Badau. Senin (13/02/2023).

“Sebagai wujud kepedulian Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani kepada warga di desa binaan, personel Pos Koki Nanga Bayan SSK III yang dipimpin langsung oleh Danki Lettu Arm I Gede Bagus Tomy beserta personel Pos membangun jembatan baru secara swadaya yang menghubungkan Dusun Lubuk Ara dengan Dusun Blubu di Desa Nangan Bayan, dalam kegiatan tersebut personel pos bersama dengan aparat desa dan masyarakat bergotongroyong dalam menyelesaikan jembatan tersebut.” Ujar Dansatgas.

Jembatan tersebut merupakan akses utama bagi Masyarakat khususnya warga Desa Nanga Bayan yang hendak keluar masuk desa menuju jalan Nasional untuk melangsungkan kegiatan ekonomi, pergi menuju ladang maupun akses anak-anak menuju sekolah.

Di tempat terpisah, Danki SSK III Pos Nanga Bayan Lettu Arm I Gede Bagus Tomy juga menyampaikan bahwa melihat kondisi jembatan yang terbuat dari kayu tersebut sudah semakin tua dan rapuh, sehingga tidak layak lagi untuk dilalui baik dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor dimana dapat membahayakan nyawa orang jika saat dilewati tiba-tiba roboh.

“Dengan melihat kondisi jembatan terebut, Satgas Pamtas RI-MLY Yonarmed 19/105 Tarik Pos Koki Nanga Bayan bekerja sama dengan Kepala Desa beserta kepala Adat dan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Nanga Bayan untuk membangun jembatan baru secara Swadaya yang menghubungkan Dusun Lubuk Ara dengan Dusun Blubu di Desa Nangan Bayan. Jembatan yang akan dibangun memiliki panjang sekitar 10 m dan lebar sekitar 4,15 m,” Ucap Tomy.

“Pengerjaan jembatan ini menghabisi waktu hampir 2 minggu dari penyiapan bahan sampai pengerjaan jembatan. Dimana, pembangunan jembatan dikerjakan oleh personel Pos Koki Nanga Bayan dan Masyarakat Nanga Bayan sehingga sampai selesai seperti saat ini,” Tambahnya.

“Harapan kita, jembatan ini dapat memperlancar akses Masyarakat untuk beraktivitas keluar masuk Desa tanpa ada rasa takut lagi saat menyeberangi jembatan.” Pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Nanga Bayan Bapak Widiyanto yang juga turut ikut dalam kegiatan ini menyampaikan terima kasih kepada TNI, khususnya Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani yang telah membantu membangun jembatan di desanya.

“Kehadiran Bapak-bapak TNI ini sangat membantu kami dalam berbagai kegiatan di Desa kami, semoga Satgas Pamtas Yonarmed 19 Bogani selalu sukses dan selalu hadir ditengah masyarakat untuk membantu segala kesulitan warga perbatasan.” Tutur Widiyanto.(Pen Yonarmed 19/105 Trk Bogani)

Kunjungi Kodim Palembang, Kasad Tinjau Rumah Dinas dan Nostalgia Dengan Mantan Anak Buah

0

JAKARTA, (JW) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Rahma Dudung Abdurachman meninjau rumah dinas anggota Kodim 0418/Palembang yang selesai direnovasi, berlokasi di Jalan Raya Residen Abdul Rozak Palembang, Selasa (14/2/2023). Momen kunjungan Kasad tersebut sekaligus bernostalgia dengan satuan Kodim yang pernah dipimpinnya dan dimanfaatkan bersilaturahmi dengan mantan anggotanya semasa Jenderal Dudung Abdurachman menjabat pada periode 2006-2008.

Peninjauan ke rumah dinas prajurit ini sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada anggota yang kondisi rumah sebelumnya kurang layak dan jika hujan sering banjir. Rumah dinas Kodim 0418/Palembang yang direnovasi sebanyak 24 unit, yang sudah selesai dan siap ditempati sejumlah 6 unit.

“TNI Angkatan Darat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, salah satunya dengan memperbaiki kondisi perumahan bagi para prajurit. Saya minta yang masih-kurang-kurang agar diperbaiki, “ tutur Kasad.

Seusai melaksanakan peninjauan rumah dinas anggota Kodim 0418/Palembang, momen tersebut dimanfaatkan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sekaligus bernostalgia dengan mengunjungi satuan lamanya semasa menjabat sebagai Dandim 0418/Palembang (2006-2008).

Jenderal Dudung Abdurachman juga menyempatkan diri untuk menengok ruang kerja Komandan Kodim yang menurutnya telah banyak berubah menjadi lebih bagus. Pada kesempatan ini, Kasad disambut seluruh personel Kodim dan para Babinsa jajaran Kodim 0418/Palembang.

Suasana kekeluargaan dan keakraban antara Jenderal TNI Dudung Abdurachman dengan mantan anggotanya selama menjabat di Kodim 0418/Palembang terlihat jelas, hal ini menunjukkan kedekatan antara seorang pimpinan dan bawahannya. Di samping itu, Kasad juga menyapa seluruh anggota Kodim 0418/Palembang, juga mantan anggota Kodim yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Di akhir kunjungannya di Kodim 0418/Palembang, Kasad menyempatkan diri untuk berfoto selfie dengan seluruh anggota Kodim 0418/Palembang (Dispenad)

Pangdam I/BB Cek Langsung Pengamanan Lokasi Kunker Wapres RI di Barus

0

Tapteng, (JW) – Pangdam I/BB, Mayjen TNI A Daniel Chardin, SE, MSi, mengecek langsung pengamanan lokasi kunjungan kerja Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin beserta ibu Hj Wury Ma’ruf Amin di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Senin (13/2/2023).

“Pengecekan ini penting untuk memastikan kesiapan pengamanan, sehingga kunjungan Wakil Presiden RI benar-benar aman dan terkendali,” ucap Pangdam selalu Pangkogasgabpad Pengamanan VVIP.

Dalam pengecekan ini, Pangdam hadir bersama Kapoldasu, Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak, MSi, Kabinda Sumut, Brigjen TNI Asep Djauhari.

Pangdam menegaskan, Wakil Presiden RI beserta Ibu akan menghadiri acara Barus Bersholawat pada Selasa, 14 Februari 2023.

“Untuk itu, waspadai pergerakan masyarakat, dan titik konsentrasi padat masyarakat agar ditambah personel, serta radius jarak pandang penglihatan pengamanan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Pangdam.

Di bagian akhir pengecekan, Pangdam menekankan kepada Dansubsatgas untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan pengamanan sesuai SOP yang ada. “Ingat! Keberhasilan pengamanan VVIP ini adalah keberhasilan kita semua,” tegas Pangdam.

Hadir di acara, antara lain Danrem 023/KS, para PJU Kodam I/BB, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tapsel.

Sumber: Pendam I/BB

Bekali Aparatur Keterampilan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Perbendaharaan Keuangan

0

Jakarta, (JW) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perbendaharaan Keuangan Daerah Angkatan I dan II Tahun 2023 di Hotel Best Western Jakarta, Senin (13/2/2023). Diklat ini bertujuan untuk membekali aparatur pemerintah agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengelolaan keuangan daerah di lingkup pemerintah daerah (Pemda).

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan, Diklat tersebut diselenggarakan dengan harapan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin bersih dan tata kelola pemerintah semakin baik. Selain itu, peserta dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam membuat laporan keuangan yang akurat. Di samping itu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kualitas peserta dalam pelatihan ini ditentukan oleh mereka sendiri dan berharap mereka akan terus belajar,” katanya.

Sugeng mengatakan, pelaksanaan Diklat ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan sistem dan aplikasi keuangan yang selalu dinamis. Ia juga menyebut, Diklat ini selalu direkomendasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, karena perubahan-perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah, mekanisme sistem, dan prosedur perbendaharaan.

Menurut Sugeng, fungsi perbendaharaan sangat penting untuk memastikan uang yang keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki hasil dan manfaat, serta menjaga konsistensi pengeluaran. Dalam entitas Pemda terdapat lima lini pertahanan yang memastikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berjalan dengan baik. BPSDM Kemendagri juga sudah menyediakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau kinerja Pemda.

Puspen Kemendagri

Wujudkan Aparatur Profesional, Kemendagri Gelar Pelatihan Penjenjangan PPUD Ahli Muda dan Madya

0

Jakarta, (JW) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terus berkomitmen mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, terutama di bidang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Langkah itu dilakukan salah satunya dengan menggelar Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Muda dan Madya.

Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Muda digelar pada 8 Februari hingga 2 Maret 2023. Sedangkan Pelatihan untuk PPUD Ahli Madya dihelat pada 8 hingga 25 Februari 2023. Gelaran tersebut diawali dengan pembelajaran secara online dari tanggal 8 hingga 11 Februari 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka yang akan digelar di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta Selatan.

Tujuan dari pelatihan tersebut yakni membekali peserta agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi salah satu syarat bagi Pejabat PPUPD Ahli Pertama yang bakal diusulkan diangkat ke jabatan Fungsional Ahli Muda, serta Pejabat PPUPD Ahli Muda yang akan diusulkan diangkat ke jabatan Fungsional PPUPD Ahli Madya.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam sambutannya menjelaskan, jabatan fungsional binaan Kemendagri seperti PPUPD, Satpol PP, Damkar, ADB Kependudukan, Operator SIAK, dan Pranata Perizinan harus memiliki pelayanan yang mengedepankan konsultasi serta penyelesaian masalah (problem solution). BPSDM Kemendagri, jelas Sugeng, akan fokus dalam pengembangan kompetensi bagi PPUPD melalui pelatihan penjenjangan dan diklat teknis lainnya, serta memastikan sinkronisasi dengan peraturan yang berlaku.

Dia melanjutkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, telah terjadi perubahan aturan tentang jabatan fungsional. Perubahan tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi pengembangan kompetensi dan kinerja PPUPD.

Sugeng menambahkan, BPSDM Kemendagri telah mengintegrasikan pelaksanaan pelatihan penjenjangan dengan sertifikasi. Upaya ini merupakan langkah untuk mengefisienkan proses penyelenggaraan pelatihan, serta mempersiapkan pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi yang mendapatkan pengakuan mutu dari pemangku kepentingan. Hal ini terutama dari atasan langsung yang merupakan user utama yang dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja di tempat masing-masing.

Sugeng berharap, para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut tidak hanya memperoleh pengetahuan di tataran kognitif, tetapi juga memiliki kompetensi yang berdampak terhadap kinerja.

Puspen Kemendagri

Perkuat Kompetensi, BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Fungsional Jenjang Muda bagi Polisi Pamong Praja

0

Bogor, (JW) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membekali para pejabat fungsional Polisi Pamong Praja untuk menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Jenjang Muda bagi Polisi Pamong Praja yang berlangsung di Wisma Tenang Kemendagri, Kabupaten Bogor, Senin (13/2/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Anggar Pramudiani Widyaningtyas yang mewakili Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan, kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Fungsional Polisi Pamong Praja. Hal ini terutama dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maupun penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Selain itu, Diklat ini juga untuk membekali para pejabat fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama yang akan menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi. Dengan begitu, mereka dapat semakin percaya diri menghadapi seluruh rangkaian uji kompetensi, sehingga memperoleh hasil yang optimal.

Diklat ini juga merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja.

Menurutnya, Polisi Pamong Praja berperan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu memelihara ketenteraman, ketertiban umum, dan memberikan pelindungan masyarakat. Karena itu, upaya meningkatkan kompetensi dibutuhkan terlebih pada 2024 akan berlangsung Pemilu dan Pilkada Serentak. Dengan demikian, mereka dapat semakin berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan pelindungan kepada masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tersebut.

Di lain sisi, dirinya mengapresiasi peserta Diklat atas antusiasmenya mengikuti kegiatan tersebut. Anggar menekankan bahwa kurikulum materi Diklat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan inovasi pemerintah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Anggar berharap, melalui Diklat ini para peserta nantinya dapat memberikan dorongan inovasi kepada pemerintah daerah (Pemda) agar bisa lebih inovatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Puspen Kemendagri

Terjunkan 100 Petugas dan 35 Dinas Dukcapil se-Jateng, Dukcapil Layani IKD Bagi Mahasiswa UNDIP

0

Semarang, (JW) – Ditjen Dukcapil Kemendagri kembali menggelar Dukcapil Goes to Campus di Semarang, Jawa Tengah. Sasarannya, siapa lagi kalau bukan warga kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) untuk dibuatkan identitas kependudukan digital (IKD).

Kampus yang berada di ranking ke-3, kampus terbaik di Indonesia ini, memiliki sebanyak 11 fakultas, dan sekolah pascasarjana serta sekolah vokasi. UNDIP tercatat memiliki 67 ribu mahasiswa dan 4.000 dosen.

Tidak tanggung-tanggung, untuk melayani seluruh civitas akademika UNDIP, Dukcapil Kemendagri menerjunkan 35 Dinas Dukcapil se Jawa Tengah, serta membawa sebanyak 80 peralatan untuk mengaktivasi KTP digital dan 100 petugas.

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, agar negara bisa terus bertumbuh maju, maka pemerintah tidak bisa sendirian bekerja, melainkan harus menggandeng ekosistemnya.

“Pemerintah tidak akan menjadi ‘lone wolf’ atau serigala penyendiri yang sifatnya tertutup. Maka, Dukcapil didukung oleh ekosistem dan komunitasnya. Maka saya berterima kasih kepada Bapak Rektor UNDIP, Prof Yos Yohan Utama,” kata Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Atif Fakrulloh, dalam sambutannya di acara Dukcapil Goes To Campus, Pembuatan Identitas Kependudukan Digital Universitas Diponegoro, di Gedung Prof. Sudarto, Semarang, Selasa (14/2/2023).

Lebih jauh Dirjen Zudan menjelaskan, IKD tidak lain hanya memindahkan dokumen kependudukan (KK, akta lahir, dst) ke dalam gadget. “Sehingga kita tidak perlu lagi membawa KK, KTP-el dan akta-akta lainnya. Semuanya ada di ponsel dalam genggaman tangan kita,” kata Prof. Zudan.

Dalam bertransformasi menuju pelayanan Adminduk digital, Zudan menerangkan, Dukcapil belajar dari konsep transformasi industri keuangan. Sekarang orang banyak menggunakan m-Banking, dengan PIN di dalamnya. “Begitu juga di IKD, bila hape hilang ganti hape baru nomornya bisa didaftarkan lagi. Yang penting masih ingat nomor PIN, sebagaimana m-Banking kalo PIN-nya lupa maka di-install kembali,” papar Dirjen Zudan menjelaskan.

Sementara dalam sambutannya, Rektor UNDIP Prof. Yos Yohan Utama menyebut Prof. Zudan sebagai sahabat karib sejak 30 tahun lalu. “Prof. Zudan alumni S2 Undip. Sebagai Dirjen Dukcapil beliau juga ahli bonsai, sensei karate Dan 8,” ucapnya mencairkan suasana.

Prof. Yos juga mengatakan tanpa perlu menyebutkan ‘NKRI Harga Mati’, Prof. Zudan dan Ditjen Dukcapil menunjukkan bukti menjadi bagian strategis dalam mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Mempertahan NKRI nggak usah banyak komentar. Mempersatukan Indonesia orang bangga dengan KTP digital. Dengan KTP digital ada lambang negara Pancasila di dalamnya,” tukas Prof Yos Yohan Utama, Rektor Universitas DIponegoro.

Puspen Kemendagri

KTP Digital Perkuat Digital Trust

0

Semarang, (JW) – Teknologi digital terus berkembang di era internet of things (IoT) sekarang ini. Dampaknya sangat positif, segala urusan bisa diselesaikan lewat ponsel cerdas.

Namun, bagi Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, masih ada hal yang mengganjal di pikirannya, yakni belum ada identitas sebagai penanda ketika bertransaksi secara online. “Waktu itu kita belum punya identitas digital ketika berbelanja online atau bertransaksi digital,” ujar Dirjen Zudan membuka wawasan ihwal identitas kependudukan digital (IKD) dalam acara Dukcapil Goes to Campus di Gedung Prof. Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (14/2/2023).

Identitas digital dinilainya juga membantu memperkuat digital trust dalam bertransaksi di dunia maya. “Sekarang dikenal yang namanya digital trust. Belanja di Tokped, Lazada, kita nggak pernah mengenal siapa penjual, sebaliknya pun begitu. Tapi masyarakat saling percaya mengirimkan uang. Nah, dengan IKD, digital trust itu makin diperkuat. Sebab antara penjual dan pembeli bisa saling mengenal karena ada identitas masing-masing,” jelasnya.

Senada dengan Dirjen Zudan, Rektor UNDIP Prof. Yos Yohan Utama menyatakan, identitas digital sangat bermanfaat. Sebab banyak sekali urusan menjadi lebih mudah. Misalnya, masyarakat tidak usah banyak menyimpan dokumen kependudukan yang rawan rusak dan hilang. “Simpan dokumen kependudukan secara digital dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Itu sangat aman,” tegas Prof. Yos.

Selain itu, sambungnya, data kependudukan menjadi lebih akurat, sehingga akan banyak membantu mengelola kampus. “Saya mengelola mahasiswa UNDIP sebanyak 67 ribu dengan menggunakan data digital sangat banyak membantu kemahasiswaan, dan sangat memudahkan mengelola data mahasiswa dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Rektor UNDIP, Prof. Yos Yohan Utama.

Puspen Kemendagri

Puan Bertemu Presiden Majelis Umum PBB, Tegaskan Komitmen RI Atasi Perubahan Iklim

0

US, (JURNALISWARGA.ID) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA), Csaba Korosi. Dalam pertemuan, Puan menekankan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Pertemuan Puan dengan Korosi digelar di sela-sela perhelatan Annual Parliamentary Hearing at the United Nations di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (13/2/2023). Turut mendampingi Puan 2 anggota DPR RI yakni Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri.

UN Parliamentary Hearing kali ini mengambil tema ‘Solutions through solidarity, sustainability and science’ dengan membahas isu air dan sanitasi.

“Saya menyambut baik UN Parliamentary Hearing kali ini yang membahas isu air dan sanitasi. Tema presidensi ini sangatlah tepat untuk mengatasi tantangan multidimensional saat ini,” kata Puan saat bertemu Csaba Korosi.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, diperlukan kerja sama internasional yang konkret dan dukungan terhadap multilarisme. Dalam upaya ini, kata Puan, parlemen juga dapat berperan penting untuk memberikan dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.

“Sekaligus memastikan implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri. Harapan saya, keterlibatan parlemen dan IPU (Inter-Parliamentary Union) dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dapat terus ditingkatkan,” tuturnya.

Puan menyebut, air merupakan isu utama yang dapat mempengaruhi pencapaian semua tujuan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar, namun pemenuhan air bersih dan sanitasi aman secara merata bagi 275 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau masih menjadi tantangan besar.
 
“Hal ini terutama dikarenakan pendanaan yang terbatas bagi infrastruktur air dan sanitasi,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini menyinggung soal kewajiban negara menyediakan pelayanan air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Puan mengatakan, hal tersebut untuk menjamin agar air bersih tersedia dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
 
“Untuk itu, kami memerlukan USD 40 milliar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi di seluruh Indonesia. Sementara dana publik hanya mencukupi 30%. Karenanya, berbagai upaya kami lakukan,” jelas peraih 2 gelar Doktor Honoris Causa tersebut.

Oleh karenanya, Puan berharap Parliamentary Hearing ini dapat berkontribusi terhadal peningkatan pemenuhan komitmen masyarakat internasional bagi investasi serta dukungan pendanaan dan teknologi untuk negara berkembang dalam pencapaian SDG.
 
“Kami juga mendorong saling bertukar pengalaman dan pemikiran bagi upaya bersama terkait air dan sanitasi,” lanjut Puan.

Pada kesempatan ini, Puan pun menyampaikan dukungan DPR RI terhadap perhelatan World Water Conference 2023 di bawah kepemimpinan Csaba Korosi yang akan dihelat pada 22-24 Maret mendatang. Ia juga memastikan partisipasi Indonesia pada tingkat tinggi dalam pertemuan tersebut.
 
“Secara khusus, Indonesia berpandangan bahwa keterkaitan antara Water, Disaster and Food Security perlu mendapatkan perhatian global yang lebih besar,” terang Puan.

Sementara itu, World Water Forum 2024 akan diselenggarakan di Bali, Indonesia, dengan tema ‘Water for Shared Prosperity’. Menurut Puan, pertemuan itu akan menindaklanjuti hasil dari Water Conference guna memperkuat komitmen global untuk pencapaian SDG 6.
 
“Saya juga menyambut baik inisiatif Yang Mulia untuk melibatkan ilmuwan dalam pembahasan tantangan global agar dapat mendukung para pengambil kebijakan dengan data yang akurat dan saintifik,” ujarnya.

Puan mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengembangkan sistem manajemen air terintegrasi yang bertujuan mengumpulkan dan memonitor data terkait kapasitas air dan curah hujan guna memprediksi bencana alam dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence.  
 
“Harapan saya, ini dapat mendukung gagasan anda untuk membangun global data hub mengenai sistem manajemen air,” sebut Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun kemudian menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk dari sisi parlemen. Puan mengingatkan, isu perubahan iklim pertama kali dibahas dalam Sidang Umum IPU pada IPU ke-144 di Bali tahun 2022.
 
“Saya mendorong parlemen berbagai negara untuk mengakselerasi langkah pengurangan emisi, adaptasi, transisi energi serta pemenuhan komitmen negara maju untuk climate financing,” tegas mantan Menko PMK tersebut.

Tak hanya itu, Puan juga membahas mengenai isu pemberdayaan perempuan dalam pertemuan dengan Korosi. Ia juga menekankan komitmen Indonesia terkait isu tersebut, termasuk dengan menjabarkan saat ini Indonesia memiliki banyak pemimpin perempuan.
 
“Saya berkeyakinan bahwa untuk mengatasi krisis global, kita perlu solusi yang inklusif. Untuk itu, pelibatan perempuan harus lebih ditingkatkan. Karena sering kali perempuan dan anak perempuan paling terdampak saat terjadi krisis,” ucap Puan.
 
“Diperlukan komitmen nasional dan global untuk pemajuan kesetaraan gender. Karenanya, saya siap untuk bekerjasama dengan Yang Mulia untuk memajukan pembahasan isu gender pada berbagai forum internasional,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Puan kembali menegaskan dukungan DPR RI kepada Majelis Umum PBB sebagai salah satu organ utama PBB.
 
“Saya percaya di bawah kepemimpinan Yang Mulia Majelis Umum PBB dapat terus mengobarkan semangat multilateralisme bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia,” ungkapnya.

Sementara itu, Csaba Korosi mengapresiasi komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Puan terkait isu perubahan iklim. Ia juga mengungkapkan rasa senangnya telah bertemu dengan Puan.

“Saya berbesar hati mendengar betapa pentingnya Indonesia melekat pada upaya nasional dan globalnya untuk mengatasi perubahan iklim dan komitmennya dalam konferensi air PBB yang akan datang,” kata Korosi.

Usai pertemuan, Puan dan Korosi kemudian berdiskusi bersama Presiden IPU Duarte Pacheco dan Wakil Ketua Majelis Nasional Pakistan, Zahid Akram Durrani. Mereka membahas soal peran parlemen dalam memajukan pembahasan isu global tentang perubahan iklim dan air bersih.(Red)

Sidak Ke SMPN 20 Kota Bogor, Ini Temuan Komisi IV DPRD Kota Bogor

0

HUMPROPUB, (JURNALISWARGA.ID) – Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 20 Kota Bogor, Selasa (14/2). Hal ini dilakukan atas adanya laporan warga yang mengadukan kondisi sekolah yang sudah memprihatinkan.

Sidak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Akhmad Saeful Bakhri dan diikuti oleh anggota Komisi IV yakni, Devi Prihatini Sultani, Pepen Firdaus, Lusiana Nurissiyadah, Eny Indari, Dody Hikmawan dan Sri Kusnaeni.

Rombongan Komisi IV disambut oleh Kepala Sekolah SMPN 20 Kota Bogor, Dwi Nurharyani dan langsung meninjau beberapa titik yang perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Berdasarkan hasil sidak, diketahui ruang perpustakaan di SMPN 20 Kota Bogor sudah tidak bisa lagi digunakan karena kondisi ruangan membahayakan dan ditakutkan ambruk. Sehingga ruang laboratorium IPA yang berada dibawahnya pun perlu dikosongkan.

“Kondisi ruangan sudah tidak bisa digunakan, karena lantainya sudah goyang dan membahayakan. Ini perlu segera diintervensi,” ujar Akhmad Saeful Bakhri.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus M ini bersama rombongan Komisi IV meninjau turap yang ada di sekitaran sekolah dan mendapati kondisinya mengkhawatirkan karena sudah terdapat retakan sehingga mengancam bangunan sekolah karena rawan longsor.

“Ini adalah PR Kadisdik yang baru. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan dan menjadi bencana bagi para siswa yang ada di sekolah,” tegas Gus M.

Berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah, Komisi IV mencatat minimnya ruang kelas di SMPN 20 Kota Bogor ini. Hal ini pun tergambarkan dengan dialihfungsikannya masjid menjadi ruang belajar.

Sehingga Gus M meminta agar Disdik Kota Bogor mulai memetakan masalah dan kebutuhan sekolah yang ada di Kota Bogor. Sebab, sarana prasarana sekololah perlu menjadi prioritas.

“Pendataan masalah sarpras perlu dijalankan. Jangan sampai menunggu ada kejadian bencana baru kelimpungan. Kadisdik baru harus bisa menyelesaikan ini, kalau tidak dilaksanakan kami akan mengambil langkah tegas,” pungkasnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Sekolah SMPN 20 Kota Bogor, Dwi Nurharyani menyampaikan terimakasihnya kepada Komisi IV yang telah memberikan perhatian ke SMPN 20 Kota Bogor

Ia pun berharap aduan dan masukan dari pihak sekolah bisa ditindaklanjuti dan disampaikan ke Disdik Kota Bogor.

“Semoga dari kunjungan ini aspirasi kami bisa ditindaklanjuti dan kami mengucapkan terimakasih kepada Komisi IV DPRD Kota Bogor yang telah memberikan perhatiannya kepada sekolah kami,” tutupnya.

Komisi I Dorong BKAD Sertifikasi Seluruh Aset di Kota Bogor

0

HUMPROPUB, (JURNALISWARGA.ID) – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor dengan agenda pembahasan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dilakukan guna mendorong penyelesaian sertifikasi aset yang ada di Kota Bogor.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono mengatakan sertifikasi aset perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi kehilangan aset atau diakuisisinya aset milik daerah oleh pihak lain.

“Sertifikasi aset ini menjadi penting karena bertujuan mengamankan harta rakyat agar statusnya pasti dan jelas bersertifikat, sehingga ini mengurangi potensi digugat oleh pihak lain dan hilangnya aset milik Kota Bogor,” ujar pria yang akrab disapa HC ini, Selasa (14/2).

Nantinya, dari hasil rapat kerja ini, Komisi I akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat bersama instansi lainnya, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lainnya. Sebab, berdasarkan laporan dari BKAD, dari target 250 aset yang harus disertifikasi di 2022, hanya 166 aset yang berhasil disertifikasi.

“Tentu dengan target yang ada di 2023 ini dan sisa yang belum tersertifikasi di 2022, BKAD perlu bekerja keras untuk menyelesaikan itu semua,” jelas HC.

Dilokasi yang sama, anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mendorong BKAD meningkatkan peran aplikasi SIMASDA yang memiliki tujuan untuk mendigitalisasi pendataan aset yang ada di Kota Bogor.

“Kita semua kan mau aset ini dijaga, terlebih aset strategis yang bisa menghasilkan PAD. Nah aplikasi SIMASDA ini harus maksimal penggunaannya,” terang Endah.

Untuk diketahui dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Komiis I, Anna Mariam Fadhilah beserta anggota Komisi I lainnya yakni, Azis Muslim, Ade Askiah, Ence Setiawan dan Siti Maesaroh, sekaligus Ketua BKAD, Denny Mulyadi beserta jajaran.(Red)

Ferdy Sambo Di Vonis Hukuman Mati Oleh Hakim Ketua, Ini Tanggapan Kejagung

0

Jakarta, (JURNALISWARGA.ID ) – Terdakwa kasus pembuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, Senin, 13 Februari 2023.

Vonis tersebut mengundang reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan ikwal pidana mati sekaligus hukuman 20 tahun penjara pada terdakwa Putri Candrawathi serta 15 tahun penjara untuk terdakwa Kuat Ma’ruf.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan sejumlah penjelasan.

Pertama Kejagung berpendapat bahwa seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum yang disampaikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum telah diakomodir dalam vonis Majelis Hakim di perkara a quo.

“Perbedaan pendapat dalam strafmaat hukuman adalah hal biasa, namun demikian Penuntut Umum telah berhasil meyakinkan Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pasal Primair pembunuhan berencana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum,” jelas Ketut, Selasa (14/2).

Terhadap vonis Majelis Hakim tersebut, Ketut menandaskan bahwa Kejagung juga menyampaikan masih akan mempelajari seluruh putusan yang dibacakan pada Senin 13 Februari 2023 dan Selasa 14 Februari 2023.

“Untuk menentukan langkah lebih lanjut dan melihat perkembangan upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya,” pungkasnya.

STT LETS Mendapat Sertifikat ISO 9001:2015 dari WQA

0

Bekasi, (Jurnaliswarga.id) Selasa 14/2 – STT LETS (Lighthouse Equipping Theological School) mendapat Sertifikat ISO 9001:2015 dari badan sertifikasi Internasional Worldwide Quality Assurance (WQA) UK Limited. Sertifikat manajemen mutu berdasarkan standar Organisasi Standardisasi Internasional (The International Organization for Standardization/ ISO), sejak 2023 dan setelah ini setiap tahun diaudit oleh WQA.

Yayasan Transformasi Membangun Indonesia (YTMI) yang menaungi STT LETS dengan Pembina Dr. Jakoep H. Ezra, DBA., Ph.D dan Ketua Yayasan Firman Schrijver, M,Th, CBC., CLS., memilih model tata kelola Sekolah Teologi yang baik berdasarkan model-model manajemen mutu yang tersedia dan sudah terbukti baik diterapkan di organisasi nirlaba termasuk organisasi keagamaan dan Perguruan Tinggi.

Tata kelola organisasi yang baik adalah konsep dasar yang diterapkan dalam berbagai organisasi. Manajemen STT LETS wajib mengerti dan memahami tugas dan fungsi serta kewenangan dalam menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen agar dapat berkembang dan mendukung proses belajar dan mengajar. adapun Visi STT LETS “Menjadi institusi pendidikan Teologi berbasis karakter yang menghasilkan pembaharu secara holistik untuk mewujudkan generasi emas”.

YTMI selaku pemilik bersama STT LETS memastikan apa yang dilakukan sesuai dengan aturan Badan Akreditasi Nasiolal Perguruan Tinggi (BAN PT), Peraturan dari Kemenag RI, Peraturan dari Kemendikbud Ristek RI serta kebenaran Alkitab. Keuntungan dari sertifikasi ini tentunya memberikan jaminan mutu (quality assurance) dari pihak yang berwenang akan sistem manajemen mutu yang sudah dikembangkan dan diterapkan secara konsisten oleh Sekolah Tinggi Teologi LETS.

Model Tata Kelola Sekolah Tinggi Teologi LETS Standar berisi tujuh prinsip sistem manajemen guna memberikan kemampuan bagi STT LETS untuk dapat beradaptasi dan menghadapi tantangan kemajuan zaman. Dan harus mampu menyerap dan menyesuaikan diri terhadap berbagai krisis yang terjadi, munculnya pengetahuan dan pandangan teologi yang baru baik yang sejalan dengan Alkitab maupun yang bertentangan dengan etika, moral serta Alkitab.

Ketujuh prinsip manajemen mutu yakni: Customer focus, Leadership, Engagement of people, Process approach, Improvement, Evidence-based decision making, Relationship management Standar ISO 9001:2015 mengedepankan pendekatan proses ketika STT LETS mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu, pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, staf administrasi, alumni dan Yayasan Transformasi Membangun Indonesia serta pengguna lulusan pendidikan. Informasi lanjut mengenai STT LETS dapat dilihat pada website https://sttlets.education.

Sementara itu, Pjs. Ketua STT LET’S, Dr. Antonius Natan, M.A., Th.M mengatakan bahwa sertifikasi ini merupakan wujud nyata dari apa yang dilaksanakan oleh segenap civitas dari STT LET’S. Hal ini menjadi catatan penting dari perjalanan STT LET’S dalam pelayanan pendidikan keagamaan di Indonesia, khususnya dalam manajemen tata kelola sekolah tinggi. sinergitas dengan pelbagai lembaga menjadi poin penting bagi STT LET’S di masa depan, termasuk tantangan teknologi. Disampaikan juga bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan aturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Peraturan dari Kemenag RI, Peraturan dari Kemendikbud Ristek RI serta kebenaran Alkitab

Dalam penyerahan Sertifikasi tampak hadir dari WQA Bp Muhammad Aristian Wakil Direktur WQA Asia Pacific bersama staff, Pembina YTMI Dr. Jakoep Ezra, Ph.D., Bendahara YTMI Nanny Wiharjo, SH., MM., MTh, Ketua STT LETS Dr. Ir. Rachmat Manullang, MSI, Pjs Ketua STT LETS/ Wakil Ketua Bidang Akademik Dr. Antonius Natan, M.Th, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Dr. Yandry Manoppo, M.Th, Wakil Ketua Bidang Admininstrasi Keuangan Tumpahan Manik, SE, M,Th., para kaprodi, dosen, perwakilan alumni yang hadir Rinto Langitan, M.Th. dan perwakilan mahasiswa. (Kefas Hervin Devananda,STh)

Singgah ke PTRI New York, Puan Ingatkan Dorong WNI di AS Ikut Pemilu dan Cegah Polarisasi

0

US,(Jurnaliswarga.id) – Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Ada sejumlah pesan yang disampaikan oleh Puan, termasuk upaya pencegahan polarisasi di tahun politik jelang Pemilu 2024.

Kedatangan Puan ke PTRI PBB merupakan undangan dari Wakil Tetap RI (Watapri) untuk PBB di New York atau Dubes RI untuk PBB, Arrmanatha Christiawan Nasir, Senin (13/2/2023) waktu setempat. Pertemuan yang dibalut dalam jamuan makan siang itu juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslan dan Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) New York, Winanto Adi.

Puan datang ke PTRI New York di sela-sela menghadiri perhelatan Annual Parliamentary Hearing at the United Nations di Markas PBB, New York, yang bertemakan tentang pengelolaan air yaitu ‘Water for People and the Planet: Stop the Waste, Change the Game, and Invest for Future’. Ia didampingi oleh anggota DPR RI, Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri.

Kepada jajaran staf PTRI New York, Puan mengucapkan terima kasih karena telah memberi dukungan atas kunjungan kerja DPR RI ke PBB. Ia juga mengaku senang dapat bertemu dengan para staf PTRI New York sekaligus berdiskusi bersama mengingat saat ini dunia tengah berada dalam era saling ketergantungan (interdependent world) dan era real time.

“Karenanya Perwakilan RI di luar negeri harus lebih jeli melihat kebijakan ataupun kejadian yang berdampak bagi Indonesia. Di sisi lain, juga perlu lebih jeli melihat peluang yang ada,” kata Puan.

Menurutnya, laporan dari Perwakilan bukan saja tentang apa yang terjadi (factual report is not enough), seperti yang sudah diberitakan oleh media internasional. Namun juga, kata Puan, perlu dilihat bagaimana dampaknya bagi Indonesia dan peluang apa yang ditimbulkan.
 
“Krisis silih berganti yang sudah menjadi bagian new normal, karenanya Perwakilan RI perlu lebih antisipatif mencermati kemungkinan terjadinya krisis global ataupun regional, karena suatu kejadian di negara perwakilan. Jangan sampai kita telat mengantisipasi terjadinya suatu krisis,” tuturnya.

Puan menambahkan, perwakilan Indonesia di Amerika Serikat (AS) dan PTRI New York perlu berkontribusi membangun jembatan (bridge building) memobilisasi kerjasama global dan membangun saling kepercayaan. Apalagi kini dunia tengah terbelah (fragmented world) karena persaingan kekuatan besar.

“Kita perlu mencari isu yang mana semua negara dapat duduk bersama, mencari solusi. Kita dapat melakukan kerja sama global untuk isu air bersih, dan sanitasi; isu perubahan iklim; atau isu bencana,” pesan Puan.

Lebih lanjut, cucu Proklamator RI Bung Karno ini mengingatkan PTRI untuk terus bekerja dalam upaya menjamin perdamaian dan kesejahteraan masyarakat global. Menurut Puan, perwakilan Indonesia harus menjadi garda terdepan untuk menjembatani perbedaan antar negara dan mendorong lebih besar kerja sama internasional.
 
“Perwakilan RI di PBB juga perlu berada di garis depan dalam pembahasan isu-isu global. Sehingga kita dapat mempengaruhi agenda setting dan pembahasan suatu isu. Jika tidak dilakukan maka Indonesia hanya akan mendapat dampak pembahasan suatu isu global,” ucap mantan Menko PMK itu.

Puan pun menekankan soal isu perlindungan dan pembinaan WNI di luar negeri yang harus terus menjadi perhatian.

“Kiranya perlu terus dipupuk rasa cinta Indonesia termasuk nilai Pancasila bagi WNI yang tinggal di AS. Dan perwakilan RI perlu melanjutkan upaya perlindungan WNI yang telah semakin baik saat ini,” tegas Puan.

PTRI juga diingatkan mengenai dunia yang sedang mengalami berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19 dan perang di Ukraina, dampak perubahan iklim, ancaman resesi ekonomi, serta ancaman krisis pangan dan energi.

Di sisi lain, Puan menyoroti soal berbagai permasalahan regional seperti krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar hingga pengungsi Rohingya yang telah memasuki wilayah Indonesia.

“Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia tentu terus meningkatkan perannya dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar peraih 2 gelar Doktor Honoris Causa itu.

Ditambahkan Puan, Indonesia sendiri telah berhasil menggalang kekuatan global melalui kepemimpinan di berbagai forum internasional. Menurut Puan, Indonesia harus membangun komitmen agar bisa memanfaatkan posisi keketuaan tersebut demi memperjuangkan kepentingan bangsa yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
 
“Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam menghadiri forum Parliamentary Hearing di PBB kali ini, saya mengemban misi untuk terus menggalang kerjasama multilateral untuk perbaikan tatakelola sumber daya air dan sanitasi,” urai Puan.
 
“Kita melihat perbaikan tatakelola sumber daya air merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan juga menyampaikan kinerja DPR RI, khususnya dalam berbagai agenda strategis di tahun 2023, baik dari sisi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Puan pun mengingatkan mulai tahun 2023 ini Indonesia sudah menghadapi tahun politik jelang Pemilu serentak 2024. Dalam pesta demokrasi mendatang, ia mengajak semua elemen bangsa bekerja maksimal agar tercipta suasana damai, kondusif, dan demokratis, termasuk kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Diharapkan tahun politik ini tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat. Persaingan antar partai politik tidak perlu menjadi suasana tidak nyaman bahkan terbelah di tingkat masyarakat,” sebutnya.

Menurut Puan, kantor perwakilan negara di luar negeri harus bisa menjaga nama baik Indonesia. Untuk itu peran serta PTRI, KBRI, dan Konjen RI dibutuhkan dalam mengupayakan kondusivitas masyarakat di luar negeri saat Pemilu.

“Kantor Indonesia di luar negeri adalah cermin kita sebagai warga Indonesia. Jangan sampai kita sudah adem ayem kaya gini, hanya karena ada masalah perbedaan yang harusnya cuma bisa terjadi di bilik pencoblosan, jadi timbul permasalahan. Di luar bilik pemungutan suara, kita tetap saudara, sesama warga Indonesia,” tambah Puan.

Puan berharap apa yang disampaikannya dapat menjadi refleksi bersama dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.
 
“Semoga kedatangan saya dan delegasi dapat menambah semangat rekan-rekan untuk terus menjalankan tugas dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia,” tutup Puan.(Red)

HIPAKAD 63 GERCEP KONSOLIDASI INTERNAL, INI INTRUKSI KETUM DJOKO WAHYUDI,S.H

0

BANDUNG, JURNALISWARGA.ID – Kembali Himpunan Putra-Putri Keluarga Besar TNI-AD Enam Tiga (Hipakad’63) laksanakan konsolidasi organisasi dengan ditandai serah terima dokumen organisasi berupa akta Notaris dan SK Menkumham dan lain-lainnya yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 11/02/2023 di ruang pertemuan Hotel Harmony di Jalan Talaga Bodas Bandung.

Penandatanganan penyerahan dokumen organisasi Hipakad’63 dilakukan dari Ketua Umum sebelumnya Sahala Hutabarat kepada Ketua Umum R.S Djoko Wahyudi, S.H dan diketahui oleh Dewan Pengawas Agatha, Iman Isbu, S.T dan disaksikan Dewan Pakar Drs HR.Achmad Zulnaini,S.H,M.Si, Sekretaris Umum R.Benny Irianto Nababan, Sm.Hk beserta jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hipakad’63.

Pada saat serah terima Sahala Hutabarat mantan Ketua Umum menyampaikan kepada Ketua Umum RS Djoko Wahyudi, S.H agar menjalankan amanah yang diemban dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Hal yang sama Ketua Umum Hipakad’63 R.S Djoko Wahyudi, S.H mengatakan bahwa organisasi Hipakad’63 ini sangat besar kalua dikelola dengan baik dan amanah karena Hipakad’63 berlogo Melati mempunyai sejarah.

“Dimana organisasi ini dilahirkan dan besar dilingkungan Seskoad pada bulan Juni 1963 oleh Bapak Letjend TNI (P) Soedirman yang pada saat itu sebagai Danseskoad” beber Ketua Umum Hipakad’63 RS Djoko Wahyudi, S.H

“Selaku Ketua Umum, kami akan lakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal dengan Gerak Cepat (Gercep), tentunnya akan memfungsikan semua jajaran pengurus pusat dan wilayah-wilayah” ujarnya

“Disamping itu DPP Hipakad’63 telah menunjuk Wakil Sekretaris Umum saudara Iwan Oentung sebagai panitia HUT Hipakad’63 yang ke-60 pada rapat awal tahun 2023 dan tempatnya di Hotel Harmony ini juga. Kepada Ketua Panitia segera menyusun kelengkapan panitia dan mulai bekerja” pungkasnya.

“Kedepannya seluruh jajaran pengurus Hipakad’63 baik pusat maupun wilayah-wilayah segera mengoptimalkan sumber daya manusia untuk melakukan kerja ikhlas, kerja cerdas. Dan yang paling penting jaga kekompakan dan kesolidan sesama pengurus, maupun anggota, sehingga apa yang kita mau capai melalui program yang sudah direncanakan atau dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal dan bermannfaat.” tutup Ketua Umum Hipakad’63

Acara serah terima dipandu oleh Iwan Untung Seskoanto sebagai Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) berjalan dengan lancer dan sukses dan ditutup dengan foto bersama. (Red)

Aksi Pencurian di Rumah Warga Terekam CCTV, Pihak Kepolisian Gelar Penyelidikan

0

Bogor, (Jw) – Aksi pelaku pencurian beraksi di dalam seorang rumah warga di wilayah Desa pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor pada Sabtu (11/02), yang mana aksi pencurian tersebut pun terekam oleh pantauan CCTV yang berada di dalam rumah korban.

Dalam rekaman CCTV tersebut nampak seorang pria yang mengenakan kaos bergaris merah putih dan hitam serta mengenakan celana jeans berwarna biru memasuki rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya, dan berhasil mengambil 1 buah unit Hanphone, pelaku sendiri masuk ke rumah melalui pintu yang dalam keadaan tidak dikunci.

Terkait kejadian pencurian tersebut pihak kepolisian dari polsek Parung pun bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan.

Kapolsek Parung kompol sularso SH menjelaskan bahwa saat ini proses penyelidikan sedang kami lakukan, dengan menggelar olah tempat kejadian perkara, beberapa orang saksi pun sudah kita mintai keterangan berikut rekaman CCTV yang berada di lokasi juga telah kita amankan, ungkapnya.

Sumber: Humas Polres Bogor

Mendagri Beberkan Pandangan Pemerintah terhadap Materi Muatan 8 RUU Provinsi

0

Jakarta,(Jurnaliswarga.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah terhadap materi muatan 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang provinsi. Provinsi itu yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Bali. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Mendagri menambahkan, pada prinsipnya pemerintah menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada beberapa hal. Pertama, dasar hukum dari yang semula berdasar pada Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara 1950. Kedua, terbatas pada pembahasan penataan wilayah, terutama akibat adanya pemekaran wilayah.

“Sehingga ada kabupaten/kota yang baru, yang di dalam UU sebelumnya belum dibahas atau belum disebutkan, maka perlu dilegalisasi dengan UU yang baru. Sehingga UU yang baru menjadi dasar cakupan wilayah akibat pemekaran-pemekaran tersebut,” terang Mendagri.

Ketiga, sambung Mendagri, terbatas pada pembahasan karakteristik daerah. Diketahui sejumlah wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dinilai perlu untuk mengenali ciri kewilayahan berdasarkan aspek geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa, dan budaya.

Mendagri menambahkan, pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas bahasan terhadap 8 RUU tersebut di luar perubahan dasar hukum, penataan wilayah, dan karakteristik daerah. Hal ini terutama berkaitan dengan permasalahan yang mungkin berpotensi bertentangan dengan sejumlah aturan lain, seperti UU Cipta Kerja, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

“Oleh karena itu, pada prinsipnya sekali lagi pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 8 RUU Provinsi usul DPR RI sebatas substansinya dalam koridor 3 hal telah kami sampaikan sebelumnya,” tambah Mendagri.

Dirinya menambahkan, terkhusus untuk Provinsi Bali yang telah dikenal sebagai destinasi utama wisata internasional, utamanya karena kekayaan budaya, adat, dan kearifan lokal (local wisdom), maka perlu didukung dengan payung hukum. Upaya ini untuk menjaga kekayaan budaya, adat, dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas Bali. Namun hal itu tetap dalam koridor konstitusi, serta koridor sistem berbangsa, bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang plural.

“Selanjutnya, terdapat penyesuaian atas DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU yang telah juga kami siapkan terdahulu (sehingga DIM yang akan digunakan dalam pembahasan adalah DIM) yang kami sampaikan dalam rapat kerja ini,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Contoh Presiden, Mendagri Minta Kepala Daerah Cek Inflasi Rutin ke Lapangan

0

Jakarta, (JURNALISWARGA.ID) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah melakukan pengecekan inflasi secara rutin ke lapangan sebagaimana yang telah dicontohkan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut, ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/2/2023).

“Silakan Bapak-Bapak/Ibu-Ibu mengikuti, Beliau (Presiden) pasti akan ke pasar dan ke pasar itu akan mengecek langsung harga-harga. Beliau sangat paham harga beras, beras premium misalnya hafal, kemudian juga hafal harga cabai pun beliau mengerti, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam dan daging sapi, hafal beliau luar kepala,” katanya.

Mendagri dalam kesempatan itu menyampaikan terkait beberapa kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa daerah. Seperti kunjungan Presiden ke Sumatera Utara (Sumut) khususnya ke Medan, di sana Presiden menemukan harga-harga relatif terkendali dan ketersediaan bahan pangan relatif baik.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Sumut dan juga kepada Wali Kota Medan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Mendagri, Presiden melakukan kunjungan ke Provinsi Aceh khususnya Kota Lhokseumawe. Di daerah tersebut Presiden menemukan harga cabai, beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya relatif stabil. Tren inflasi di Kota Lhokseumawe menunjukkan tren yang relatif baik di angka 4,98 persen.

“Terima kasih banyak kepada Penjabat Gubernur Aceh Bapak Marzuki dan juga terima kasih banyak kepada Wali Kota, Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Bapak Imran,” terangnya.

Ia menambahkan, Presiden juga mengapresiasi kerja sama pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Atas kerja sama tersebut, Mendagri menyebut pada awal tahun Januari 2023, tren inflasi menunjukkan angka yang baik, yaitu 5,28 persen (year-on-year).

“Namun kita jangan berpuas diri karena perintah beliau (angka inflasi) untuk terus kita jaga, karena memang dinamika global internasional dan juga tentunya dalam negeri terutama berkaitan dengan cuaca dan lain-lain,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Tekan Inflasi, Mendagri Sebut Sejumlah Komoditas Perlu Diwaspadai

0

Jakarta, (JURNALISWARGA.ID)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut sejumlah komoditas perlu diwaspadai dalam rangka menekan inflasi, seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, dan komoditas spesifik lainnya di setiap daerah.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/2/2023). Rapat tersebut dihadiri para kepala daerah dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

“Ada beberapa daerah yang (komoditasnya naik) spesifik, seperti konsumsi gula pasir, serta kalau di Madura tadi ada emas perhiasan di antaranya itu, dan juga tembakau alias rokok, itu menjadi penyumbang. Dan dari daerah-daerah juga sudah disebutkan oleh BPS, daerah-daerah yang terjadi kenaikan (komoditas) meskipun tidak signifikan, tapi perlu diwaspadai,” kata Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengingatkan daerah agar terus memonitor dan melakukan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat mekanisme pasar (volatile). Selain itu, daerah juga diminta untuk memonitor komoditas-komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah pusat, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lain sebagainya.

Mendagri menekankan, kunci dari penanganan inflasi terkait dengan hal-hal detail. Khususnya bagaimana pemerintah daerah bisa memahami masalah dan merumuskan solusinya secara mendetail, termasuk dalam menentukan jenis komoditas yang mengalami kenaikan harga beserta lokasinya.

“Dalam rangka mengendalikan inflasi, yang penting pendapat saya adalah pengecekan di lapangan dan detail masalahnya persis tahu diagnosanya, sehingga terapinya juga lebih tepat, dan cek lapangannya,” ujarnya.

Ia pun menegaskan agar pemerintah daerah terus melakukan prinsip-prinsip pengendalian inflasi seperti yang telah dirumuskan. Langkah tersebut mulai dari operasi pasar, melakukan monitoring harian, rapat dengan Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), hingga pemberian subsidi.

“Subsidi menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kemudian didukung oleh TNI dan penegak hukum, itu sebetulnya, semua daerah akan bisa mengendalikan,” tandas Mendagri.

Puspen Kemendagri

Tito : Realisasi APBD Tahun 2022 Meningkat Dibandingkan Tahun Sebelumnya

0

Jakarta, (Jurnaliswarga.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Tower BPK RI Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Mendagri menjelaskan, realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 secara nasional rata-rata sebesar 97,51 persen atau Rp1.165,98 triliun. Jumlah ini meningkat 1,35 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun. Sedangkan realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun, meningkat 2,04 persen dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun.

Selain itu, informasi yang menggembirakan lainnya adalah realisasi APBD Tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51 persen.

Sementara itu, pada kesempatan lain saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah di Lampung, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan bahwa meningkatnya realisasi APBD Tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat kerja keras, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari semua pihak.

“Monitoring, evaluasi, dan asistensi yang terus menerus dilakukan Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD. Begitu juga rapat koordinasi yang digelar secara rutin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota turut mempercepat realisasi APBD,” ungkap Fatoni.

Selain itu, faktor leadership juga turut berperan penting dalam meningkatkan realisasi APBD. “Berdasarkan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kami, kepala daerah dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ikut menentukan percepatan realisasi APBD. Kalau KDH (kepala daerah) dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus,” terangnya.

Lebih lanjut Fatoni menyampaikan data realisasi APBD akumulasi per provinsi dan akumulasi per kabupaten/kota.

Realisasi APBD provinsi dari sisi pendapatan tahun 2022 secara nasional sebesar 99,16 persen atau Rp349,98 triliun. Realisasi pendapatan APBD provinsi tahun 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354,75 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat 3,34 persen dengan realisasi sebesar 95,82 persen atau Rp323,88 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 97 persen atau Rp665,48 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,15 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,85 persen atau Rp629,16 triliun. Selain itu, juga lebih tinggi 6,36 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 90,64 persen atau Rp593,27 triliun.

Kemudian realisasi pendapatan pada APBD kota tahun 2022 sebesar 96,04 persen atau Rp150,52 triliun. Angka ini lebih tinggi 1,87 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,17 persen atau Rp139,82 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi 3,03 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 93,01 persen atau Rp133,79 triliun.

Selanjutnya realisasi APBD provinsi dari sisi belanja tahun 2022 secara nasional sebesar 90,46 persen atau Rp344,69 triliun.  Realisasi belanja APBD Provinsi tahun 2021 sebesar 89,44 persen atau Rp349,22 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat 5,31 persen dengan realisasi sebesar 85,15 persen atau Rp314,78 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 87,37 persen atau Rp658,75 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,19 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 85,18 persen atau Rp612,12 triliun, dan lebih tinggi 5,58 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81,79 persen atau Rp578,51 triliun.

Kemudian realisasi belanja pada APBD kota tahun 2022 sebesar 86,86 persen atau Rp152,64 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,16 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,70 persen atau Rp136,95 triliun, dan lebih tinggi 5,86 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81 persen atau Rp127,97 triliun.

Menurut Fatoni, data tersebut masih dimungkinkan mengalami peningkatan, mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan konsolidasi realisasi dari semua OPD dan Satuan Kerja (Satker) di daerah masing-masing.

Puspen Kemendagri

SKP Bekasi gelar Bakti Sosial Berbagi Nasi Goreng di Grand Opening UKM Binaan SKP Nasi Goreng “Nona Manis”

0

KOTA BEKASI, (JURNALISWARGA.ID) –  DPC Setya Kita Pancasila Kota Bekasi yang tak pernah berhenti mewujudkan perjuangan belanegara mendukung pembangunan nasional dan Daerah dengan cara memperkuat ketahanan ekonomi dengan membina UKM sebagai salah satu visi dan misi SKP dengan menyerukan yel yel “Siapa Kita? Pancasila,”  salam dari Ormas Setya Kita Pancasila bergema di acara bakti sosial berbagi nasi Goreng kepada anak-anak yatim piatu di wilayah kota bekasi,saat acara grand opening nasi goreng nona manis salah satu ukm binaan SKP yang terletak di wilayah kayuringin, Kalimalang Kota Bekasi.

Acara berlangsung pada hari Sabtu malam, (11/02/2023), pukul 19.00 wib, Ada sekitar 50 anak yatim piatu yang menerima berupa paket nasi goreng dari warung nasi goreng “Nona Manis” ini.

Hadir dalam acara tersebut, ketua umum Setya Kita Pancasila, Andreas Sumual, Sekjen Meyske Yunita, ketua SKP kota Bekasi Djajang Buntoro dan anggota SKP Pancasila Kota Bekasi. Tim SKP kota Bekasi mengadakan bakti sosial kepada anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, terutama anak-anak yatim piatu di kota Bekasi.

Meyske Yunita dalam kesempatan ini mengatakan, bahwa “Kegiatan bakti sosial malam ini (11/02/2022) adalah bentuk kepedulian kita, Setya Kita Pancasila kepada anak-anak yatim piatu. Saya senang bisa berbagi kepada sesama. Kita sudah diberkati Tuhan, hendaklah kita juga bisa berbagi berkat, karena kita tidak akan berkekurangan. Mari kita selalu peduli kepada sesama. Salam Pancasila, ” ujar Meyske.

Hal senada juga dikatakan oleh ketua DPC SKP kota Bekasi, Djajang Buntoro yang juga menjabat sebagai sekretaris Daerah Pewarna Indonesia Propinsi Jabar ini mengatakan ,”Biarlah kita anggota SKP khususnya kota Bekasi selalu peduli dan memberikan perhatian kepada sesama. Dan juga melalui UKM binaan SKP Nasi Goreng ” Nona Manis”, kita bisa terus mengembangkan potensi kita dalam bidang wira usaha di kota Bekasi, ” pungkasnya.

Ketua Umum Setya Kita Pancasila Andreas Sumual juga terus mendukung kegiatan SKP kedepan yang terus memberikan sumbangsih kepada masyarakat sesuai ajaran dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. (Kefas Hervin Devananda,STh)

Asep Balap Putra Hadiri Puncak Harlah Emas ke-50 PPP di Stadion Pakansari

0

BOGOR, (MGA) – Seperti kita ketahui Asep Balap Putra (Ki Balap Muda) yang Merupakan Putra Daerah dari Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor akan maju di Pemilu 2024 sebagai calon legislatif (Caleg) DPR RI, Hadir di acara yang di selenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor, dengan rangkaian kegiatan Gebyar Senam dan Jalan sehat, dalam rangka Harlah Emas ke-50 PPP di Stadion Pakansari, Minggu (12/2/2023).

Sejak pukul 09: 00 Wib hingga selesai berlangsung Kegiatan Gebyar Senam dan Jalan Sehat yang digelar partai berlambang Ka’bah ini, diikuti oleh 21.000 masyarakat Kabupaten Bogor dan sekitarnya.berjalan lancar dan sukses. Pada kegiatan tersebut disiapkan doorprize 17 umroh 3 motor, mesin cuci, TV, kulkas sampai sepeda dan hadiah lain yang luar biasa banyaknya.

Dalam kesempatan ini, Hj. Elly Rachmat Yasin yang juga Anggota DPR RI Fraksi PPP ini di dampingi oleh sang suami Rahmat Yasin, memaparkan, Kegiatan Gebyar Senam dan Jalan Sehat pada pelaksanaan meskipun di guyur hujan , tidak mengurangi antusias masyarakat untuk menghadiri acara ini, dihadiri oleh tamu spesial.bintang tamu kita Bapak Erick Thohir selaku Mentri BUMN.

“Saya berharap khususnya kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah mendaftar dan sudah berpartisipasi dengan antusias datang tepat pada waktunya. sejak Pukul 07:00 WIB. saya juga berharap masyarakat mengikuti acara dengan tertib agar acara ini berjalan dengan lancar, pungkasnya.

Sementara itu Asep Balap Putra (Ki Balap Muda) sangat yakin PPP di Kabupaten Bogor pada Pemilu 2004 menjadi pemenang, Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat warga Kabupaten Bogor dari mulai dari pelosok dari tingkat bawah akar rumput sampai tingkat Nasional masih solid mendukung P3 di untuk pemilu di 2024, tuturnya

“Insyaallah saya akan maju untuk pemilihan legislatif DPR RI daerah pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Bogor,”imbuhnya.

Saya berharap untuk Pemilu 2014 di Kabupaten Bogor ini masyarakatnya memberikan dukungan, dan kepada masyarakat untuk mendukung Kabupaten Bogor ini agar dipimpin kembali oleh PPP, Saya berharap DPR DPR-nya pun dari orang PPP, harapnya.

karena sudah terlihat kerja kerasnya dalam pembangunan yang disponsori dan dimotori oleh orang-orang PPP yang luar biasa, kepada masyarakat sangat terasa dan sampai saat ini program-program yang sudah jalankan oleh PPP sangat luar biasa, hingga sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di kabupaten Bogor, tegasnya.

Sesuai dengan Moto PPP ” Merawat persatuan dengan pembangunan,
PPP rumah besar umat Islam, tetap solid yang terbaik untuk Kabupaten Bogor, dan Kami akan mendukung ibu Elly Rahmat Yasin untuk menjadi Bupati Bogor, tambahnya.

Semoga PPP khususnya di kabupaten Bogor pada Pemilu 2024 akan menduduki peringkat teratas dan masih dicintai oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Bogor, Aamiin ya rabbal alamin, tutupnya.(Effendi)

Polsek Ciampea Sampaikan Hasil Penyelidikan Terkait di Temukannya Pria Yang Gantung Diri di Sebuah Gubuk

0

Bogor, (MGA) – Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di sebuah gubuk kebun sayur yang berada di desa Cicadas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Pada Jum’at pagi (10/02)

Pria yang diperkirakan berusia 35 tahun tersebut memiliki ciri-ciri yakni memiliki kulit sawo matang , dan mengenakan pakaian Celana Levis berwarna biru serta sweater berwarna hitam. Korban sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang menyiram sayuran di perkebunan.

Kapolsek Ciampea Kompol Beben Susanto SH Mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan yang kita lakukan identitas dari jenazah yang di temukan dalam keadaan gantung diri tersebut ialah Ismail, warga yang beralamat di desa Kalong kecamatan Leuwisadeng.

Dari pemeriksaan luar yang telah lakukan Di RSUD Leuwiliang terhadap jenazah korban tidak di temukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sementara itu pihak keluarga sendiri menolak untuk dilakukannya otopsi, sehingga jenazah Korban pun langsung kita serahkan pada pihak keluarga untuk langsung dimakamkan.

Menurut keterangan yang kami dapat dari pihak keluarga, diketahui bahwa korban ini mengidap sakit beban mental yang telah di idap cukup lama, ungkap Kapolsek Ciampea Kompol Beben Susanto.(Red)

Farewell Shooting Danrem 081/DSJ Bersama Forkopimda dan Komponen Bangsa Binaan

0

Madiun,(MGA) – Farewell shooting Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Deni Rejeki digelar di Lapangan Tembak Sayudi Yonif Para Raider 501/BY, Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Kota Madiun, Sabtu (11/2/2023).

Dalam sambutan awalnya, Danrem 081/DSJ menyampaikan kegiatan ini untuk menjalin silahturahmi.

“Kegiatan ini bukan perlombaan, akan tetapi kegiatan ini upaya untuk menjalin hubungan silaturahmi agar lebih erat dan nanti para peserta mendapat sertifikat dan sebagai kenang-kenangan dari saya,” ujar Danrem.

Kegiatan itu tidak hanya diikuti oleh para Dandim di jajaran Korem 081/DSJ, namun juga Forkopimda dan komponen bangsa lainnya.

“Farewell Shooting Danrem 081/DSJ kali ini juga diikuti oleh Forkopimda dan sahabat Korem,” tambah Danrem.

Orang nomor satu di Korem 081/DSJ ini juga mengucapkan terima kasih pada satuan Yonif Para Raider 501, yang memfasilitasi lapangan dan dukungan lainnya.

“Terima Kasih Danyon yang di wakili Wadanyon atas dukungan tempat dan lain-lainnya, semoga pelaksanaan Farewell Shooting, berjalan aman dan lancar,” ungkapnya.

Kolonel Deni berharap, melalui kegiatan itu akan dapat mempererat hubungan baik dan sinergitas yang telah terjalin selama ini.

“Kebersamaan yang sudah dijalin bersama dengan para anggota semuanya, termasuk dengan yang di wilayah jajaran, begitu pula Forkopimda serta tokoh masyarakat semuanya agar terus ditindak lanjuti dengan pejabat Danrem baru nantinya, Korem 081 tetap jaya dan selalu menjadi prajurit Bhirawa Anoraga, sesuai dengan sesanti Korem 081 harus menjadi pahlawan yang sejati, terus berkarya dan bertugas tetap manunggal dan selalu dicintai oleh rakyat,” pungkasnya.(Kefas Hervin Devananda,STh)

BAMAGNAS KOTA BEKASI SIAP BERSINERGI DENGAN SELURUH GEREJA DI KOTA BEKASI

0

BEKASI, (MGA) – Dewan Pengurus Daerah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) Kota Bekasi sukses menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I, hari ini, Sabtu (11/02/2023) di Maxone Hotel Kota Harapan Indah, Bekasi. Berbagai program kerja dari seluruh departemen berhasil dibuat dan ditetapkan untuk dikerjakan.

Program kerja yang sangat menyentuh pada kebutuhan warga gereja khususnya sangat terasa pada Rakerda yang dibuka langsung oleh Pembimas Kristen Kota Bekasi Marudut Manik, M.Th dan dihadiri oleh Ketum Bamagnas Pusat Pdt. Dr. Japarlin Marbun serta Sekjen Pdt. Dr. Hence Bulu, S.E., M.Th.
Kepada wartawan, Ketua DPD Bamagnas Kota Bekasi, Pdt. Dr. Yohanes J Sihombing, M.Th menyatakan dengan optimis bahwa Bamagnas siap memberi warna yang lebih baik untuk Kota Bekasi. Sihombing juga menyatakan siap bersinergi dengan seluruh gereja di Kota Bekasi.
“Dengan diadakan Rakerda Bamagnas yang pertama di Kota Bekasi, hari ini, sebagai Ketua DPD Bamagnas Kota Bekasi menyatakan bahwa kehadiran Bamagnas Kota Bekasi akan memberikan warna yang lebih baik untuk Kota Bekasi,” jelasnya.
“Kita bersama-sama bersinergi dengan seluruh gereja-gereja karena Bamagnas ini adalah Badan Musyawarah Antar Gereja, berarti disini tidak ada pandang dari merek gereja apapun, termasuk gereja Katolik, gereja Advent. Semua gereja-gereja digabungkan ada di Bamagnas ini untuk kita bisa mewarnai Kota Bekasi, menggarami Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi menjadi penuh kemuliaan Tuhan,” jelasnya lagi.

Ketua DPD Bamagnas Kota Bekasi sekaligus gembala GBI Mawar Sharon Harapan Indah inipun mengajak semua gereja dapat bergabung dan bekerja bersama untuk kemajuan pelayanan di Kota Bekasi.
“Saya mengajak kita semua gereja-gereja supaya kita boleh bersama-sama, bergabung bersama, bagaimana di Kota Bekasi ada sebuah ormas Kristen yaitu Bamagnas yang akan mengubah banyak hal dalam kemajuan pelayanan di Kota Bekasi,” harap Pdt. Dr. Yohanes J. SIhombing.

Sementara itu, Ketum Bamagnas Pusat, Pdt. Dr. Japarlin Marbun menyampaikan selamat sekaligus menitipkan harapannya agar kehadiran Bamagnas Kota Bekasi mampu memberi dampak yang positif bagi gereja, masyarakat dan warga Kota Bekasi.
“Dengan dilaksanakannya Rakerda Bamagnas Kota Bekasi ini, saya sebagai Ketua Umum tentu berharap Bamagnas semakin menunjukkan kiprahnya di Kota Bekasi. Kehadiran Bamagnas betul-betul membawa dampak yang positif, baik bagi gereja, masyarakat dan juga warga Kota Bekasi,” tutur Japarlin Marbun.
“Kira-kira itu harapan saya, biarlah pengurus Bamagnas ini bekerja keras dan tentu memperluas kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya dan gereja-gereja yang ada sehingga kita semuanya bisa katakanlah bahu membahu untuk membangun Kota Bekasi menjadi Kota yang lebih baik yang lebih mensejahterakan warganya, sehingga kehadiran Bamagnas menjadi berkat. Selamat bekerja bagi seluruh pengurus, kiranya melalui Rakerda ini betul-betul menghasilkan hail-hasil yang luar biasa,” tutur Japarlin Marbun lagi.

Tak jauh berbeda dengan Ketum Bamagnas Pusat, mewakili Pembina, Pdt. Prof. Dr. Kharel Silitonga, MA memotivasi pengurus untuk memberi warna tersendiri yaitu dekat dengan masyarakat dan menjadi mitra pemerintah.
“Sekalipun ormas yang baru di Kota Bekasi tetapi tingkat nasional. Bamagnas mempunya warna tersendiri yang dekat dengan masyarakat, bahkan menjadi mitra kerja pemerintah Kota Bekasi. Jadi sekali lagi, selamat buat Bamagnas Tuhan memberkati kita,” terangnya singkat.
Mewakili penasihat, Pdt. Stefanus H. Karsten, S.Th lebih menyoroti pada dinamika yang sering terjadi dalam organisasi.

Menurutnya, berbagai dinamika karena perbedaan pendapat harus disikapi dengan bijak sehingga membawa Bamagnas lebih maju dan bersinar di Kota Bekasi.
“Ada satu hal yang ingin saya tanamkan bahwa dalam setiap organisasi selalu ada yang namanya dinamika. Itu sebabnya saya merindukan, setiap dinamika dalam organisasi akan membawa Bamagnas semakin maju, membuat Bamagnas semakin bersinar di Kota Bekasi,” jelasnya mengingatkan.
“Terlebih dalam jalinan hubungan dengan pemerintah, dengan gereja terutama, bahkan dalam segala program yang telah disusun nanti akan menunjukkan bahwa Bamagnas benar-benar hadir untuk memberkati,” jelas Sekretaris BPD Bekasi GBI ini lagi mengakhiri nasihatnya. (Kefas Hervin Devananda,STh)

Wartawan Harus Terus Tingkatkan Kompetensinya

0

Penguji Kompetensi Wartawan di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS): Wartawan Harus Terus Tingkatkan Kompetensi

JAKARTA – Sekber Wartawan Indonesia (SWI) kembali menggelar Ngopi (ngobrol Pintar dan Inspiratif) Bareng Lahyanto Nadie, Penguji Kompetensi Wartawan di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jumat, (10/2/2022) di kantor DPP SWI, Jalan Indramayu 117 Menteng Jakarta Pusat .

“Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik yaitu 6 M; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, digital, dan segala jenis saluran lainnya.” terang Lahyanto memulai paparnya pada acara Ngopi Bareng yang mengusung tema “Meningkatkan Profesionalisme Wartawan” itu.

Menurutnya, wartawan profesional adalah wartawan yang memiliki kompetensi di bidang jurnalistik. Kompetensi adalah kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.”

Standar kompetensi wartawan, lanjut Lahyanto, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.

“Teman-teman bisa membaca dalam peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan” terangnya.

Menjadi wartawan profesional merupakan proses, dengan bekerja, belajar, berlatih, mulai dari saat direkrut sampai mencapai kedudukan tertinggi di ruang redaksi sebuah media.

“Jadi sebagai wartawan teruslah menulis dan banyak membaca untuk menambah literasi. Gunakan bahasa yang efektif dalam menulis berita.” pesan Lahyanto yang juga anggota Pokja Pendidikan Dewan Pers sejak 2019.

Untuk keberimbangan berita, tambah wartawan yang pernah menjadi penyiar Tri Jaya FM dan Presenter AN TV dan TVRI, tidak cukup hanya dari dua nara sumber.

” Terus lakukan konfirmasi dari banyak sumber. Konfirmasi, konfirmasi, konfirmasi, konfirmasi dan konfirmasi” tandas Lahyanto.

Diakhir dialog yang dipandu oleh Sekjen SWI Herry Budiman, Lahyanto memberikan dua buah buku terbitan LPDS yaitu “Saya Wartawan Kompeten Petunjuk Praktis UKW Berwawasan Kebaruan” dan “Pedoman Uji Kompetensi Wartawan Penerapan Standar Kompetensi Wartawan”.

Ngopi Bareng yang dibuka oleh Waketum SWI Ali Nasrullah itu dihadiri oleh anggota Dewan Etik SWI Eddie Karsito, DPP Bekasi Raya, DPD Tangerang Raya dan DPD kota Depok serta wartawan Jurnal Wicaksana Grup. HUM

Sambut Baik Peluang Belajar Budaya dan Pendidikan Jepang melalui Webinar BPSDM Kemendagri

0

Jakarta, (MGA) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komunitas Alumni Jepang di Indonesia (KAJI) untuk menyelenggarakan Webinar BPSDM HEBAT (Humble, Emphaty, Believe, Agile, and Tangible) Sesi ke-2 dengan tema “Pengenalan Budaya Pendidikan Jepang dan Huruf Hiragana”, Jumat (10/2/2023).

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam sambutannya menyampaikan, webinar ini merupakan seri kedua. Dirinya sangat mengapresiasi kolaborasi antara Kemendagri dengan KAJI untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dia menegaskan, kunci utama mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah SDM. Selain itu, Indonesia perlu belajar banyak dari Jepang, khususnya dalam pengelolaan budaya dan mempertahankan akar budayanya.

Webinar yang dimoderatori oleh Silvany Dianita tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Fachrurrozi atau yang dikenal dengan panggilan Ozi dan Alvin Mariogani.

Dalam penyampaian materi, Ozi menjelaskan bahwa bahasa Jepang bukan merupakan hasil pemikiran mereka sendiri, melainkan diambil dari aksara Cina dan Kanji. Dia menambahkan, bahasa Jepang merupakan pintu masuk untuk bereksplorasi dan memaksimalkan kegiatan budaya dan bahasa Jepang.

Sementara itu, Alvin memaparkan bahwa hiragana adalah huruf yang pertama kali dikenal oleh anak SD dalam menulis dan menjadi dasar bagi penulisan huruf lain seperti Katakagana dan Kanji. Dia berharap, pemahaman tentang budaya dan bahasa Jepang dapat diimplementasikan secara nyata di masa depan dan peserta tidak bosan untuk belajar.

Terakhir, Silvany menyebutkan bahwa acara ini diharapkan dapat menjadi forum silahturahmi bagi aparatur untuk belajar bahasa Jepang dan peserta bisa kembali hadir pada agenda berikutnya.

Puspen Kemendagri

AKBP Siswantoro Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional Kepada Wartawan Sampang Saat Ngopi Bareng Media

0

Sampang, (MGA) – Kepolisian Resor Sampang kembali menggelar acara Ngopi Bareng Media (Piramida) di Aula Sanika Satyawada, kamis (09/02/2023) pukul 10.30 Wib..

Acara Piramida dilaksanakan setelah Kapolres Sampang AKBP Siswantoro S.IK, MH memimpin konferensi pers ungkap kasus oleh Sat. Reskrim dan Sat. Resnarkoba Polres Sampang periode bulan januari tahun 2023.

AKBP Siswantoro didampingi Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sukaca mengucapkan terima kasih atas kehadiran 47 wartawan dari media televisi, media cetak dan media online. yang hadir dalam acara Piramida sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai Kapolres Sampang yang baru menggantikan AKBP Arman S.IK, M.Si.

Kapolres Sampang juga mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2023 dan mendoakan pers nasional semakin jaya dan dapat bekerja sama dengan Polri khususnya Polres Sampang dalam memberitakan hal-hal positif sebagai sinergitas menjaga kondusifitas Kabupaten Sampang agar senantiasa aman damai dan kondusif

Kepada puluhan wartawan, Kapolres Sampang menyampaikan bahwa acara Piramida merupakan kegiatan positif dan memerintahkan Ipda Sujianto selaku Kasi Humas Polres Sampang untuk mengagendakan kembali kegiatan Ngopi Bareng Media.

Saat menyampaikan arahannya, AKBP Siswantoro mengajak seluruh wartawan yang mempunyai hobby olahraga bersepeda, bulu tangkis dan lari santai untuk bergabung dengan Polres Sampang setiap minggunya guna menjaga kesehatan sekaligus sebagai sarana menjalin silaturahmi personil Polres Sampang dengan rekan-rekan media.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto selesai acara Piramida menjelaskan bahwa kegiatan Ngopi Bareng Media merupakan program Kapolda Jawa Timur yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara Kepolisian dengan awak media, dan juga sebagai sarana diskusi terkait perkembangan dinamika yang ada di masyarakat.

Selaras dengan AKBP Siswantoro, Ipda Sujianto berharap kepada awak media dapat membantu dalam mengekspose atau menyampaikan informasi kegiatan–kegiatan positif Kepolisian dari Polres Sampang dan Polsek jajarannya dalam rangka pemeliharaan dan cipta kondisi Kamtibmas di Kabupaten Sampang.

Kontributor : Moh Sahidi

Kemendagri Gelar Rakornas Pengelolaan Dana Transfer, Pinjaman, dan Obligasi Daerah

0

BANDAR LAMPUNG, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Dana Transfer, Pinjaman, dan Obligasi Daerah di Bukit Randu Hotel, Bandar Lampung, Minggu Lalu.

Rakornas itu membahas alternatif sumber pembiayaan daerah, serta pengelolaan dana transfer pasca-diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan kepala dinas terkait di provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam pengarahannya saat membuka Rakornas sekaligus menjadi keynote speaker, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, daerah saat ini sudah dapat mengakses sumber pembiayaan utang daerah meliputi pinjaman, obligasi, dan sukuk daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan, terdapat beberapa pengaturan pembiayaan utang daerah yang mengalami perubahan.

“Ada empat perubahan pengaturan terkait dengan pembiayaan utang, yaitu pertama mengenai penyesuaian taksonomi pinjaman daerah menjadi pembiayaan utang daerah berupa pinjaman, obligasi, dan sukuk daerah sesuai praktik APBN. Kedua, pengintegrasian persetujuan DPRD atas pembiayaan utang daerah dari regulasi sebelumnya, yaitu persetujuan DPRD dilakukan bersamaan pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menjadi persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD,” jelas Fatoni.

Ketiga, tambah dia, yaitu perluasan skema pembiayaan dengan memasukkan aspek syariah seperti sukuk daerah. Hal ini sesuai dengan aspirasi sebagian daerah yang menginginkan adanya skema pembiayaan syariah karena secara kultur dan politis lebih diterima.

“Terakhir, reklasifikasi jenis pinjaman dari berdasarkan jangka waktu menjadi berdasarkan bentuk pinjaman, yaitu pinjaman program dan pinjaman kegiatan. Sehingga dapat mencegah kesimpangsiuran istilah yang akan membingungkan daerah sebagai institusi pelaksana peraturan dan selaras dengan praktik dalam APBN,” sambungnya.

Dalam rangka akselerasi pembangunan, Fatoni menekankan daerah agar betul-betul serius jika melakukan pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan pembiayaan utang daerah, di antaranya taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, serta kehati-hatian, dan profesional.

Pada kesempatan yang sama, Fatoni juga menyebutkan, daerah mempunyai ruang untuk mendapatkan insentif fiskal yang diberikan atas penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. Insentif fiskal yang bersumber dari transfer pemerintah dialokasikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik.

“Insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya diberikan kepada daerah berkinerja baik. Hal ini dihitung berdasarkan klaster daerah, indikator kesejahteraan, kriteria utama, dan kategori kinerja. Kemudian daerah tertinggal dihitung berdasarkan kategori kinerja yang dikelompokkan atas tata kelola keuangan daerah, dan pelayanan dasar publik,” lanjut Fatoni.

Dia menambahkan, insentif fiskal daerah untuk kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk daerah berkinerja baik. Di antaranya percepatan pemulihan ekonomi daerah yang meliputi infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama UMKM, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Kemudian, lanjut Fatoni, untuk daerah tertinggal digunakan dalam pembangunan dan percepatan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa insentif fiskal tidak dapat digunakan untuk mendanai seperti gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas,” tutur Fatoni.

Sebagai informasi, hadir juga dalam acara tersebut, Wali Kota Bandar Lampung yang bertindak sebagai tuan rumah, Sekda Kota Metro, pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. (Oking)

REFORMASI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN
HUTANG LUAR NEGERI

0

Oleh Ismail Ahmad CH SPd.MM

Jakarta, (MGA) – Reformasi ekonomi adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perekonomian suatu negara. Tujuan utama dari reformasi ekonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi ekonomi biasanya meliputi beberapa hal berupa Deregulasi: Mengurangi peraturan dan regulasi yang membatasi aktivitas bisnis dan mempercepat proses bisnis, Liberalisasi: Membuka pasar dan mengurangi intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi,Privatisasi: Menjual aset milik pemerintah ke sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan Pengembangan infrastruktur: Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas publik untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan masyarakat maupun Pengembangan sumber daya manusia: Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas.

Reformasi ekonomi seringkali menimbulkan beberapa masalah sementara seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan sosial, namun jika dilakukan dengan benar, reformasi ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang Pemerintahan Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi memiliki beberapa program reformasi ekonomi untuk meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

  1. Penyederhanaan Perizinan: Program ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha dan mempercepat waktu penerbitan izin usaha.
  2. Pembangunan Infrastruktur: Jokowi memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
  3. Mendorong Investasi: Jokowi juga berupaya untuk meningkatkan investasi asing dan membuka lebih banyak peluang bagi para investor melalui beberapa kebijakan fiskal dan perpajakan.
  4. Perlindungan Konsumen: Pemerintah Jokowi memperkuat perlindungan bagi konsumen melalui berbagai regulasi dan inspeksi produk, untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang diterima oleh masyarakat.
  5. Peningkatan Produktivitas: Jokowi berupaya meningkatkan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, serta memperluas akses ke teknologi dan informasi.
  6. Deregulasi: Jokowi juga melakukan deregulasi dalam beberapa sektor bisnis untuk mempermudah pelaksanaan bisnis dan mempercepat proses bisnis.

Reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan Jokowi memang telah menyentuh sektor ekonomi masyarakat dan UKM. Beberapa program yang memiliki dampak positif seperti Dukungan untuk UKM: Pemerintah memiliki berbagai program untuk membantu pengembangan UKM, seperti dukungan finansial, pelatihan dan pendidikan, serta akses ke pasar dan Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas bagi UKM, sehingga mempermudah mereka untuk berbisnis dan meningkatkan produktivitas serta Perlindungan konsumen yang kuat dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UKM, sehingga dapat Membantu mereka untuk memperluas pasar dan meningkatkan pemasukan. meskipun sudah ada beberapa program yang memiliki dampak positif bagi sektor UKM dan ekonomi masyarakat, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan akses modal dan teknologi, ketidakstabilan lingkungan bisnis, dan kesulitan dalam memperluas pasar.

Meskipun demikian pemerintah harus terus berupaya untuk membantu UKM dan ekonomi masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya sehingga Pemerintahan Jokowi telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi keterbatasan akses modal dan teknologi bagi UKM dan sektor ekonomi masyarakat. Beberapa di antaranya;

  1. Dukungan Finansial Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk membantu UKM dan sektor ekonomi masyarakat dalam mengatasi keterbatasan akses modal, seperti pemberian pinjaman dengan bunga rendah dan dukungan pembiayaan bagi UKM.
  2. Program Digitalisasi Jokowi juga memprioritaskan pengembangan ekonomi digital, seperti menyediakan akses internet dan teknologi informasi bagi UKM dan masyarakat, serta memfasilitasi UKM untuk memasuki pasar digital.
  3. Pelatihan dan Pendidikan Pemerintah juga menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi UKM dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengetahuan mereka mengenai teknologi dan informasi.
  4. Kerja Sama dengan Dunia Usaha: Pemerintah juga bekerja sama dengan dunia usaha untuk membantu UKM dan sektor ekonomi masyarakat dalam mengatasi keterbatasan akses modal dan teknologi.

Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi memiliki beberapa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak positif seperti Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah membantu meningkatkan investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan pada pengembangan ekonomi digital, seperti dengan memfasilitasi UKM untuk memasuki pasar digital dan memperluas akses internet dan teknologi informasi bagi masyarakat, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
titik negatif dari reformasi ekonomi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari Reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah mungkin belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil dan UKM masih mengalami kesulitan untuk memperoleh akses modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis mereka, sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur, masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan jembatan yang buruk, yang membatasi aksesibilitas dan konektivitas, dan membatasi pertumbuhan ekonomi.
cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari reformasi ekonomi

  1. Pemerataan Pendapatan: Pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tidak dapat memanfaatkan hasil dari pertumbuhan ekonomi.
  2. Peningkatan Akses Modal dan Teknologi: Pemerintah harus berupaya untuk memfasilitasi UKM agar dapat memperoleh akses modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis mereka.
  3. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah harus terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih, agar aksesibilitas dan konektivitas meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung.
  4. Stabilitas Ekonomi: Pemerintah harus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, melalui manajemen makroekonomi yang baik, seperti mempertahankan tingkat inflasi dan suku bunga yang stabil, dan memastikan adanya ketentuan dan kebijakan yang konsisten dan tidak mempengaruhi stabilitas ekonomi.
  5. Perlindungan Sosial: Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki perlindungan sosial yang memadai, seperti akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan reformasi tentu saja diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga pemerintah Jokowi melakukan penambahan hutang luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia meliputi jumlah utang yang diterima oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia dari negara lain dan lembaga keuangan internasional. Menurut data terbaru, hutang luar negeri Indonesia pada akhir 2021 sekitar 360 miliar dolar AS. Meskipun hutang luar negeri dapat membantu membiayai investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikelola dengan baik, ia juga dapat memperburuk situasi ekonomi dan menimbulkan beban yang berat bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengendalikan hutang luar negeri dengan bijak dan memastikan bahwa utang tersebut digunakan untuk investasi yang produktif dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Tentu saja reformasi ekonomi yang dilakukan harus memperhatikan anggaran negara dan swasta sehingga langkah utama menghadapi utang luar negeri yang membengkak dengan Pemerintah sering membatasi jumlah utang luar negeri yang diterima oleh perusahaan dan sektoral tertentu melalui kebijakan fiskal dan moneter dan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan utang luar negeri. Ini membantu memastikan bahwa utang tersebut digunakan secara efisien dan transparan. Dan terpenting berkaitan utang luar negeri adalah membatasi jumlah utang luar negeri yang diterima oleh perusahaan dan sektoral tertentu melalui kebijakan fiskal dan moneter tentu saja adanya pengelolaan utang luar negeri transparan serta Kebijakan suku bunga: Bank sentral dapat mengendalikan tingkat utang luar negeri dengan mengubah suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat memperlambat tingkat utang luar negeri, sebaliknya, tingkat suku bunga yang rendah dapat mempercepat pertumbuhan utang. (Red)

Seluruh Fraksi DPRD Kota Depok Sampaikan Hasil Reses

0

Jurnaliswarga I KOTA DEPOK Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menyampaikan laporan hasil reses masa sidang pertama Tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Tengku Muhammad Yusufsyah Putra didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari dan dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono juga para Kepala SKPD dan Tokoh Masyarakat serta Media yang sering meliput di DPRD Kota Depok. Ada tujuh Fraksi di DPRD Depok yakni Fraksi PKS, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB-PSI serta Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menyampaikan hasil reses dalam rapat paripurna yang digelar, Hari Kamis (09/02/23) di Gedung DPRD Kota Depok.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Depok, H Igun Sumarno mengatakan, bahwa 4 (empat) anggota fraksinya telah melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Kesatu Tahun 2023, yang dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2023 secara tatap muka. “Kami mencatat, dalam pembangunan bidang infrastruktur perlu diperhatikan terkait banyaknya drainase, jembatan, pintu air, aliran sungai, jalan perumahan, jalan lingkungan yang kondisinya sudah rusak dan perlu diperbaiki yang kondisi airnya tergenang dan beberapa tempat perlu dibangun,” tutur Igun.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ikravany Hilman mengungkapkan, masa reses merupakan masa dimana kegiatan Anggota Dewan di luar masa sidang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang bersifat terbuka dengan undangan terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan dimasa pandemik. Anggota DPRD adalah representasi masyarakat pada daerah pemilihannya.“Oleh karena itu aspirasi-aspirasi  masyarakat tersebut harus tersalurkan dengan baik. Melalui kegiatan Reses ini, anggota DPRD, dalam mengunjungi, mendengar, dan menyerap aspirasi satu persatu masyarakat pada daerah pemilihannya bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kemudian ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Hilman.

Kegiatan reses ini adalah bertujuan untuk mendengar langsung dan menyerap aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran Anggota DPRD Kota Depok kepada konsituennya serta masyarakat Kota Depok pada umumnya.

Ketua Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, Edi Sitorus mengungkapkan, salah satu fungsi dari Anggota Legislatif (Anggota Dewan) adalah melakukan kewajiban reses, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. “Reses Anggota Dewan merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan masyarakat secara berkala. Reses juga merupakan jembatan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan,” ucapnya

Selain itu, sambungnya, hasil Reses Anggota Dewan, tentu menjadi catatan penting dalam hal prioritas penyusunan RKPD dan perencanaan kegiatan APBD Pemerintah Daerah. “Dalam Reses Anggota Dewan DPRD Kota Depok Masa Sidang Pertama Tahun 2023, antusias maupun partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan reses Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok sangatlah baik, terlihat dengan banyaknya partisipasi aktif, maupun usulan-usulan (aspirasi) masyarakat dalam Reses Anggota Dewan,” jelas Edi. (BMS)

Pandangan Umum Fraksi PAN Dalam Laporan Kegiatan Reses DPRD Kota Depok

0

Jurnaliswarga I KOTA DEPOK. Materi Penyampaian Laporan Kegiatan Reses Januari 2023 setiap Fraksi DPRD Kota Depok dalam Rapat Paripurna 9 Februari 2023

 Penyampaian Laporan kegiatan Reses ini di laksanakan pada hari Kamis 9 Febuari 2023 pukul 14.30 di Gedung DPRD Kota Depok, Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 tahun 2018, Tentang peraturan Tata Tertib DPRD pada pasal 111 ayat 4 disebutkan bahwa Anggota DPRD Wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, antara lain yaitu ;

1. Jadwal waktu dan tempat kegiatan reses

2. Tanggaapan, aspirasi dan pengaduan dari Masyarakat.

3. Dan kegiatan Pendukung.

Dalam sidang paripurna tersebut Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), telah menyampaikan pandangan umum terkait laporan mengenai tanggapan, aspirasi, dan pengaduan 

Fraksi PAN melaporkan bahwa 4 (empat) anggota fraksi telah melaksanakan kegiatan reses masa sidang pertama Tahun 2023 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2023 secara tatap muka langsung dengan masyarakat dalam kegiatan reses anggota dewan yang telah dilakukan dan secara garis besarnya adalah sebagai berikut.

Bidang Pemerintahan.

Berkaitan dengan Perwali Nomor 13, Adanya aduan dari masyarakat terkait pemilihan LPM yang berkaitan dengan juknis yang disampaikan oleh walikota Depok menjadi polemik di masyarakat. Polemik yang terjadi berkaitan pula dengan kepesertaan pemilihan LPM sehingga adanya diskriminasi pada pemilik hak pilih.

Bidang Infrastruktur.

• Dalam pembangunan bidang infrastruktur perlu diperhatikan terkait banyaknya sungai atau kali irigasi yang sudah dangkal sehingga perlu dilakukan pengerukan di beberapa wilayah diantaranya,; kelurahan Limo, Kecamatan Limo tepatnya di Limo Tengah RT06/RW01, RT03/RW03 dan RT04/RW03 dan pengerukan kali gede di kelurahan Meruyung Kecamatan Limo tepatnya di lingkungan RT03/RW03.

• Usulan dari RT.01 RW.06 Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan, agar bisa dibangun kembali sarana dan prasarana Pendidikan yang dirasakan kurang oleh masyarakat. Adanya sistem  zonasi yang perlu dikaji ulang dikarenakan warga Kelurahan Bedahan merasa dipersulit untuk memasukkan anaknya ke SMP Negeri dan SMA Negeri dengan dalih zonasi sehingga banyak anak dari warga yang bersekolah di Tangerang Selatan.

• Dalam pembangunan bidang infrastruktur perlu diperhatikan terkait banyaknya drainase, jembatan, pintu air, aliran sungai, jalan perumahan, jalan lingkungan yang kondisinya sudah rusak dan perlu diperbaiki, yang kondisi airnya tergenang, dan beberapa tempat perlu  dibangun.

• Adanya pertanyaan di Perumahan Komplek Green Garden 2 RT04/RW01 Kel. Cinangka Kec. Sawangan terkait sulitnya mendapatkan sertifikat rumah sedangkan pada awal pembelian sudah melakukan transaksi Cash namun sampai saat ini belum 

mendapatkannya. Adapun terkait tanah fasos dan fasum yang ketika akad pembelian rumah dikatakan sudah ada akan tetapi tidak diketahui letaknya dimana, padahal sudah diserahkan ke pemerintah.

Bidang Kesehatan

Adapun tahapan di bidang Kesehatan ,ada dua Poin yang di ajukan oleh masyarakat diantaranya;

• Peningkatan gizi  dan kesehatan balita,dalam hal ini masih banyak posyandu yang masih menumpang di Rumah atau di Kantor RW agar diberi kemudahan pembangunan Kantor Posyandu berikut kesejahteraan  dengan peningkatan insentif  bagi kader posyandu agar dibuatkan satu rekening untuk satu lembaga posyandu.

  • Peningkatan terkait sarana dan prasarana, serta pengadaan alat kesehatan setiap posyandu seperti alat ukur timbang bayi dan lain-lain.

• Memberikan lahan dan pembangunan Posyandu di setiap lingkungan warga.

Bidang Ekonomi

Di bidang Ekonomi banyaknya usulan untuk mempermudah mendapatkan dana bantuan UMKM dari pemerintah Kota Depok, yang selama ini masih sangat minim dan minta agar anggota DPRD bisa menfasilitasi untuk kader-kader sebagai pelaku UMKM mengingat bahwa UMKM sebagai senjata untuk penguatan ekonomi mikro dan penyangga ekonomi keluarga.

Bidang Sosial

• Fraksi PAN dari hasil reses, masa sidang kesatu Tahun 2023 ini, ada usulan bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja petugas-petugas Kerohanian, Marbot Masjid, Guru Ngaji, Majlis Ta’lim, agar ditambah porsinya untuk anggarannya walaupun saat ini sudah bergulir tapi masih sangat terbatas. Demikian pandangan umum Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) terkait dengan laporan penyampaian hasil reses masa sidang Pertama Tahun 2023. (BMS)

Dugaan Gratifikasi, Aksi Demo Desak KPK Periksa Kepala BWS dan BPJN Malut Bersama Satker Serta Sejumlah PPK

0

Jakarta, (MGA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Republik Indonesia kembali didesak periksa dan evaluasi oknum oknum yang terlibat dalam dugaan Indikasi terjadi praktek tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek
pembangunan milik Kementrian PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Jalan Nasional (BPJN)
Wilayah Maluku Utara.

Kordinator Aksi, Ajis Abubakar mengatakan kedatangan ke KPK dan KemenPUPR ini karena ada sejumlah kasus terindikasi dugaan korupsi yang melekat di Balai Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku Utara.

Disampaikan dugaan dan indikasi korupsi diantaranya adalah pekerjaan preservasi jalan WEDA – MAFA – MATUTING – SAKETA
Tahun Anggaran 2022 yang dikerjakan oleh PT. Sama Prima Jaya dengan nilai Rp25.420467.000,- yang diduga mengalami keterlambatan pekerjaan atau sudah melampaui batas waktu pekerjaan sebagaimana ketentuan Kontrak.

“Pekerjaan tersebut saat ini berstatus Show Cause Meeting (SCM III) dan diduga kuat Pekerjaan tersebut ada item pekerjaan longsoran pada Sisi kanan badan Jalan, dan ternyata tidak selesai dikerjakan, begitu juga dengan Pekerjaan Lapisan Pondasi Atas (LPA) diduga pekerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi tehnis
pekerjaan,” bebernya.

Selain itu ada indikasi masalah pekerjaan pembangunan preservasi jalan pada ruas
Halmahera 2.2. WEDA – SAGEA – PATANI Tahun 2021 yang dikerjakan oleh PT. Buli Bangun
Dengan Nilai Kontrak Pekerjaan Rp. 43.573.070.,00, diduga kuat 2 Kilometer Jalan pada Ruas tersebut dialihkan menjadi status jalan Kabupaten Halmahera Tengah dan selanjutnya Pekerjaan Tersebut diduga kuat tidak sesuai spesifikasi tehknis pekerjaan.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPC GPM Kota Ternate, Juslan J Latif, Kamis 9 Februari 2023.

Selain itu, lanjut dia, ada dugaan dan indikasi keterlambatan pekerjaan pada pembangunan Preservasi Jalan Ruas SP. DODINGA – AKELAMO – PAYAHE – WEDA Tahun Anggaran 2022 Dengan Nilai Kontrak
Pekerjaan Senilai Rp. 30.529.964.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Amara Marga Jaya, dimana saat ini pekerjaan tersebut berstatus Show Cause Meeting (SCM III), serta diduga kuat
pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan.

Sementara dalam orasinya, dikatakan ada dugaan dan Indikasi Korupsi serta utang piutang bahan pekerjaan kepada pihak ketiga atas pelaksanaan Pekerjaan Jembatan AKE TIABO yang dikerjakan oleh PT. Victory Sinergi Perkasa dengan nilai Pekerjaan Rp16.954.469.800,- tahun anggaran 2022 melalui Balain Pelaksana Jalan Nasional Maluku Utara, yang saat ini pekerjaan tersebut telah dilakukan pemutusan Kontrak Pekerjaan.

Ia bahkan membeberkan adanya konspirasi atau persaingan tidak sehat atas pelaksanaan Tender Proyek melalui BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi) Wilayah Maluku Utara atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2021 pada Ruas GEBE – BANDARA – GEBE – UMERA dengan Nilai Kontrak Rp. 95.555.967,00 yang mana awalnya dimenangkan oleh PT. Addies Pratama Persada kemudian dilakukan pembatalan, dan selanjutnya di menangkan oleh PT. Lombok Ulina.

Sementara Ketua LPP Tipikor Zainal Ilyas pada kesempatan tersebut juga menambahkan dalam orasinya dugaan korupsi pekerjaan jaringan perpipaan SPAM IKK Taliabu Barat Laut Pulau Limbo Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang di kerjakan oleh PT.
Kusuma Wardhana Group senilai Rp24.044.900.000,- Tahun Anggaran 2019 melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara (BPPW Maluku Utara) sejak
awal pekerjaan proyek tersebut gagal dikerjakan, bahkan masyarakat tidak dapat menikmati Air Bersih atas pekerjaan tersebut (Total Loss).

” Atas kasus inilah KPK yang di pimpin oleh Irjen pol Firly Bahuri harus segera membongkar sejumlah kasus korupsi di Maluku Utara,” ungkapnya. Ia juga menyentil dugaan dan indikasi Grativikasi 4 Unit Mobil Tipe X-Pander dan 2 Unit Mobil Tipe HR-V yang diduga maksud dan tujuan atas kepentingan Proyek pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PUPR, yang diduga dilakukan oleh
Oknum Pengusaha/Kontraktor dengan inisial “ S “ dan “ RL ” yang diduga kuat diterima oleh
Oknum PPK dan Satker.

“Olehnya itu kami mendesak kepada KPK dan KemenPUPR Republik Indonesia agar segera memanggil dan memeriksa, serta mengevaluasi Kepala BPJN Maluku Utara Ir. Herdiyanto Arifin, kepala Satker Wilayah I PJN Maluku Utara Chandra Syah Parmance, PPK 2.2 Balai PJN Maluku Utara Joone Seisi Margareth Manus, PPK 2.1 Balai PJN Maluku Utara Wahyudi, PPK 1.1 Balai PJN Maluku Utara Ema Amelia, PPK 2.3 Balai PJN Maluku Utara Mohammad Ali Afanti, Kepala BWS Maluku Utara, Kalpin Nur atas dugaan sejumlah kasus tersebut,” tandasnya.

Sekedar diketahui, aksi tersebut sudah dilakukan aksi demontrasi pertama pada hari Senin tanggal 6 February 2023 dengan tuntutan yang sama.(Red)

Senam Sehat Ala Yani Shyn

0

Dramaga, (MGA) -Senam Adalah Satu Olah Raga Yang Paling Digemari Oleh Ibu-Ibu Saat Ini, Karena Senam Termasuk Jenis Olah Raga Yang Paling Mudah Diikuti Dan Menumbuhkan Rasa Pertemanan Yang Lebih Erat Lagi.

Yani Shyn Atau Yang Biasa Disapa Teh Yani Termasuk Salah Satu Wanita Yang Menggeluti Olah Raga Senam Ini Sebagai Profesi.

Yani Shyn Mengatakan Sore Ini, Usai Melatih Senam Di Salah Satu Sanggar Yang Berada DiLokasi Desa Ciherang Kecamatan Dramaga, Alhamdulillah Senam Untuk Sore Ini Kami Melakukan Senam Aerobic Dan Tera, Jadi Kami Melihat Senam Ini Sangat Mudah Di Ikuti Khsususnya Buat Ibu Ibu,Ucap Yani Kepada Awak Media Jurnaliswarga.id,Kamis,(09/02/2023).

Lanjutnya, Untuk Saat Ini Saya Dan Team Menerima Panggilan Untuk Melatih Senam Di Sekitar Kecamatan Dramaga, Ciampea Dan Kota Bogor,Dari Instansi Pemerintahan Atau pun Komunitas Kami Selalu Siap Bila Memang Kami Dibutuhkan,Adapun Jenis Senam Yang Kami Kuasai Adalah Senam Aerobic, Senam Jantung, Body Langued, Senam Lansia Dan Senam Tera.

Semoga saja Untuk Ibu-Ibu Yang Ikut Senam Ini Pada Sehat, Dan Dengan Adanya Senam Inipun Menjalin Silaturahmi Juga Supaya Ibu Ibu Tahu Sehat Itu Murah Sakit Itu Mahal,Harap Yani.

Reporter : Ade Suhendar

Kapendam I/BB Tepis Kabar Paspampres Aniaya dan Intimidasi Warga Asal Bandar Baru

0

Medan,(MGA) – Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan (Kapendam I/BB), Kolonel Inf Rico J Siagian, S.Sos, menepis kabar di beberapa media, yang mengatakan Paspampres melakukan penganiayaan dan intimidasi kepada sejumlah warga asal Bandar Baru, Sibolangit, saat berlangsungnya acara Presiden RI, Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jln Willem Iskandar/Pancing, Medan, Kamis (9/2/2023).

Kapendam sudah memastikan tidak ada personil Paspampres melakukan apa yang diberitakan beberapa media tersebut. Karena Paspampres berada di sektor dalam (Ring 1).

Sebaliknya, Kapendam menjelaskan, sejumlah warga dari Bandar Baru, Sibolangit sengaja datang ke Gedung Serbaguna Pemprov Sumut untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan menggelar beberapa spanduk yang sudah mereka siapkan dan rencanakan, yang kegiatannya tanpa mendapat izin dari pihak Kepolisian.

“Karena tanpa izin, maka dilakukan pengamanan di sektor luar, dengan tujuan agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban acara Presiden RI. Soal adanya penganiayaan dan intimidasi, kita pastikan tidak ada. Silakan kalau ada bukti visum,akan kita selidiki lebih lanjut guna mengungkap kebenarannya,” ungkap Kolonel Rico mengakhiri.

Sumber: Pendam I/BB

Membangun Demokrasi Dalam Masyarakat Sipil Tanpa Oligarki

0

Oleh Ismail CH SPd.MM

Jakarta, (MGA) – Ketika pemerintah menutup demokrasi dan mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, situasi ini sangat serius dan memerlukan tindakan yang segera.

Berikut adalah beberapa cara yang dapat diambil untuk memperkuat demokrasi dan memperjuangkan hak asasi manusia dalam situasi seperti itu

  1. Gerakan sipil: Gerakan sipil dan organisasi masyarakat sipil dapat memperjuangkan hak dan kebebasan warga negara dan memperkuat demokrasi melalui aksi sosial dan politik.
  2. Penyampaian aspirasi dan informasi: Penyampaian aspirasi dan informasi kepada publik dan media internasional sangat penting untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi.
  3. Kerjasama internasional: Kerjasama internasional dan dukungan dari negara-negara demokratis dapat membantu memperjuangkan hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi.
  4. Partisipasi warga negara: Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat terwakili dan memperkuat demokrasi.
  5. Penegakan hukum: Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggar hak asasi manusia sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa sistem politik bekerja secara adil dan efektif.
    Namun, perlu diingat bahwa situasi seperti ini seringkali memiliki resiko yang tinggi dan melakukan tindakan untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi dapat menimbulkan risiko bagi para pengacara dan aktivis hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan bijaksana dan didukung oleh kerjasama internasional dan partisipasi aktif dari warga negara. Dalam situasi di mana negara tidak pro-demokrasi, gerakan sipil harus berhati-hati dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan tindakan.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh gerakan sipil untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi dalam situasi seperti itu:

  1. Berkumpul dan berkoordinasi secara legal: Gerakan sipil harus berkumpul dan berkoordinasi dengan aman dan legal, dan harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan risiko bagi anggota gerakan atau masyarakat lainnya.
  2. Berkomunikasi dengan publik dan media: Gerakan sipil harus mengkomunikasikan aspirasi dan tindakan mereka kepada publik dan media, dan memastikan bahwa suara mereka didengar oleh publik dan masyarakat luas.
  3. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya: Gerakan sipil harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat tindakan dan memastikan bahwa aspirasi dan tindakan mereka mendapatkan dukungan yang luas.
  4. Berkumpul dan berkoordinasi secara legal: Gerakan sipil harus berkumpul dan berkoordinasi dengan aman dan legal, dan harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan risiko bagi anggota gerakan atau masyarakat lainnya.
  5. Berkomunikasi dengan publik dan media: Gerakan sipil harus mengkomunikasikan aspirasi dan tindakan mereka kepada publik dan media, dan memastikan bahwa suara mereka didengar oleh publik dan masyarakat luas.
  6. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya: Gerakan sipil harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat tindakan dan memastikan bahwa aspirasi dan tindakan mereka mendapatkan dukungan yang luas.
    gerakan sipil bisa didukung oleh dunia internasional.

Banyak negara dan organisasi internasional yang mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, dan mereka dapat memberikan dukungan kepada gerakan sipil yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.
Dukungan internasional dapat berupa bantuan finansial, perlindungan bagi aktivis dan anggota gerakan, dan upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka di forum internasional.

Negara dan organisasi internasional juga dapat membuat tekanan politik dan diplomasi pada negara yang tidak pro-demokrasi untuk memperjuangkan hak-hak para aktivis dan anggota gerakan sipil. Namun, perlu diingat bahwa dukungan internasional tidak selalu tersedia atau efektif dalam setiap situasi, dan banyak faktor, termasuk situasi politik dan diplomasi, dapat mempengaruhi tingkat dukungan yang diterima oleh gerakan sipil. Oleh karena itu, gerakan sipil harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor tersebut dan memastikan
kasus-kasus pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh negara dan dapat ditutupi. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti manipulasi media, intimidasi terhadap aktivis dan pengacara, dan korupsi. Untuk membantu mencegah dan memperjuangkan hak-hak demokrasi, penting bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk tetap aktif dan berkoordinasi dalam memantau situasi dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

Mereka juga dapat membuat laporan dan membuat tekanan politik dan diplomasi pada negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Peran media dan jurnalis independen juga sangat penting dalam memastikan bahwa informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi tersebar dengan benar dan tersedia bagi masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat membuat keputusan yang informasi dan memperjuangkan hak-hak mereka.
pada beberapa kasus, negara dapat menghalalkan segala cara untuk membendung arus demokrasi dengan dukungan dari oligarki. Oligarki adalah kelompok ekonomi dan politik yang kuat dan memiliki kepentingan tertentu dalam mempertahankan kekuasaan dan pengaruh mereka. Mereka dapat mempengaruhi pemerintah dan institusi politik dengan menggunakan uang dan kekuatan politik mereka . Hal ini bisa menyebabkan banyak masalah bagi demokrasi, karena oligarki dapat mempengaruhi proses politik dan pembuatan kebijakan demi kepentingan mereka sendiri, bukan demi kepentingan masyarakat secara umum. Negara yang bekerja sama dengan oligarki dapat membatasi hak-hak demokrasi dan hak asasi manusia, seperti hak berbicara, berkumpul, dan memperoleh informasi.
Untuk memperjuangkan demokrasi dan hak-hak demokrasi, penting bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja bersama dan membuat tekanan politik dan diplomasi pada negara dan oligarki untuk memastikan bahwa proses politik dan pembuatan kebijakan bersifat transparan dan akuntabel. Masyarakat juga dapat mempromosikan edukasi dan kesadaran akan hak-hak demokrasi dan hak asasi manusia, serta memfasilitasi diskusi dan debat publik untuk memastikan bahwa pendapat dan aspirasi masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam proses politik
demokrasi di Indonesia saat ini sedang berkembang dan mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1998, Indonesia melakukan transisi dari rezim otoriter ke demokrasi setelah era pemerintahan Soeharto berakhir. Sejak saat itu, Indonesia telah melalui beberapa pemilihan umum dan memperkuat institusi demokratis seperti lembaga legislative, yudikatif, dan eksekutif
Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti korupsi, kebijakan diskriminatif, dan penguatan kekuatan oligarki. Dalam beberapa kasus, institusi politik dan ekonomi masih dapat dipengaruhi oleh kekuatan tertentu dan kebijakan yang diambil tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas akan tetapi ada ruang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat institusi demokratis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memperjuangkan hak-hak dan kebebasan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan memperhitungkan aspirasi masyarakat secara luas.

Demokrasi masih menghadapi beberapa tantangan di masa pemerintahan Jokowi. Beberapa orang mengeluhkan bahwa proses pemilihan dan pembuatan kebijakan masih dipengaruhi oleh kekuatan tertentu dan tidak selalu mewakili aspirasi masyarakat secara luas. Ada juga beberapa isu tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang masih perlu ditangani. Dan Demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa tantangan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk adanya kekerasan dan pengorbanan petugas yang menjaga stabilitas dan keamanan demokrasi. Kehilangan mereka sangat menyedihkan dan merupakan pengorbanan besar bagi negara dan masyarakat
Oligarki dalam konteks demokrasi Indonesia adalah kelompok orang atau kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan besar dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Mereka biasanya terdiri dari pengusaha terkemuka, politisi, dan pemimpin bisnis. Dalam demokrasi, oligarki dapat mempengaruhi politik dan mempromosikan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan rakyat. Mekanisme untuk mencegah terjadinya oligarki, namun masih ada beberapa tanda-tanda bahwa oligarki masih memegang pengaruh besar dalam pemerintahan dan perekonomian. Contohnya, beberapa pengusaha terkemuka memiliki hubungan yang erat dengan partai politik dan memiliki pengaruh besar dalam pemilihan anggota parlemen dan pemimpin pemerintahan.

Diperlukan upaya-upaya yang lebih kuat dalam memperkuat institusi-institusi demokrasi dan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan sistem pemilu yang lebih adil, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, dan memastikan adanya kontrol yang lebih baik atas keuangan partai politik agar oligarki tidak pembuat kebijakan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah oligarki merusak demokrasi:

  1. Reformasi politik dan ekonomi: Reformasi politik dan ekonomi yang menjamin distribusi kekayaan dan kuasa yang lebih merata akan membantu membatasi pengaruh oligarki.
  2. Transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi akan membantu mencegah oligarki mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
  3. Perlindungan terhadap hak asasi manusia: Memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan diterapkan secara adil akan membantu membatasi pengaruh oligarki dan mempromosikan keseimbangan kekuasaan.
  4. Pendidikan politik: Pendidikan politik yang membantu membangun kesadaran dan kapasitas politik masyarakat akan membantu memastikan bahwa rakyat memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dalam pemilu dan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Kontrol terhadap keuangan partai politik: Meningkatkan kontrol terhadap keuangan partai politik akan membantu mencegah oligarki mempengaruhi partai politik dan mempromosikan kepentingan mereka sendiri.
  5. Partisipasi publik: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan akan membantu memastikan bahwa kepentingan rakyat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan politik.
  6. Perlindungan terhadap kebebasan pers: Memastikan bahwa kebebasan pers dilindungi akan membantu memastikan bahwa informasi dan opini publik tersebar secara luas dan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan.
  7. Penegakan hukum yang adil: Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan membantu memastikan bahwa oligarki tidak dapat melanggar hukum dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
  8. Kontrol terhadap keuangan partai politik: Meningkatkan kontrol terhadap keuangan partai politik akan membantu mencegah oligarki mempengaruhi partai politik dan mempromosikan kepentingan mereka sendiri.
  9. Partisipasi publik: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan akan membantu memastikan bahwa kepentingan rakyat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan politik.
  10. Perlindungan terhadap kebebasan pers: Memastikan bahwa kebebasan pers dilindungi akan membantu memastikan bahwa informasi dan opini publik tersebar secara luas dan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan.
  11. Penegakan hukum yang adil: Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan membantu memastikan bahwa oligarki tidak dapat melanggar hukum dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
    kunci keberhasilan dalam membangun demokrasi tanpa oligarki:
  12. Reformasi politik dan ekonomi: Reformasi politik dan ekonomi yang memastikan distribusi kekayaan dan kuasa yang lebih merata adalah fondasi penting bagi pembangunan demokrasi tanpa oligarki.
  13. Transparansi dan akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa oligarki tidak mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
  14. Perlindungan terhadap hak asasi manusia: Perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia adalah fondasi penting bagi demokrasi yang tidak terpengaruh oleh oligarki.
  15. Pendidikan politik: Pendidikan politik yang membantu membangun kesadaran dan kapasitas politik masyarakat akan memastikan bahwa rakyat memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dalam pemilu dan mempengaruhi pembuatan kebijakan.
  16. Kontrol terhadap keuangan partai politik: Meningkatkan kontrol terhadap keuangan

Sekolah Dasar Islam Terpadu Persatuan Umat Islam Gelar Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444H

0

Tenjolaya,(MGA)-Bertempat Di Halaman SD IT PUI ( Sekolah Dasar Islam Terpadu Persatuan Ummat Islam ) Hari Ini Mengelar Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444H,Rabu ( 08/02/2023 )

Atas Kerjasama Dan Peran Serta Orang Tua Siswa Dan Komite Sekolah Selama Dua Hari Ini,Alhamdulilah Peringatan Isra Mir’aj Di SD IT PUI Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Dan Meriah.

“Umi Desinda Sari” Selaku Kepala Sekolah SD IT PUI Menyampaikan Hari Ini Kami Melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam Yaitu Peringatan Isra Wal Mi’raj, Alhamdulilah Jamaah Yang Hadir Membludak, Karena Penceramah Yang Kita Hadirkan Adalah Ustadzah Hj Lulu Susanti Dari Depok,Dengan Begitu Banyak Ilmu Yang Disampaikan Oleh Beliau Tentang Hikmah Dari Isra Mir’aj Ini.

Semoga Apa Yang Di Sampaikan Bisa Bermanfaat Khususnya Kepada Para Jamaah Yang Hadir, Dan Semoga Jamaah Yang Menyekolahkan Putra Putrinya Di SD IT PUI Ini Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleha,Saat Ini Jumlah Siswa Di SD IT PUI Berjumlah Kurang Lebih 140 Siswa,Tuturnya.

Semoga Saja Kedepannya Sekolah Kami Makin Diminati Oleh Masyarakat Khususnya Masyarakat Kecamatan Tenjolaya, Dan Alhamdulilah Saat Ini Siswa Kami Ada Yang Berasal Dari Kecamatan Dramaga Dan Kecamatan Ciampea,Harap Umi Desi.

Reporter : Ade Suhendar

Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Utara, Mengapresiasi PANWASCAM

0

Bogor, MGA – Endah Purwanti, S.Pi, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bogor Utara, guna memberikan keterangan atas dugaan Panitia pemungutan suara (PPS) yang merangkap pengurus parpol.Selasa (7/2/2023)

“Sebagai warga negara yang patuh hukum, saya memenuhi undangan ini dan sangat apresiasi kepada PANWASCAM karena telah menjalankan fungsi tugas dengan baik, demi terwujudnya pelaksanaan demokrasi yang sehat”, ujar Endah.

Pada kesempatan tersebut terdapat 21 pertanyaan yang dilontarkan panwascam terjawab baik dan lugas dengan suasana yang cair. “Pertanyaan-pertanyaannya saya jawab baik dan lugas. Ada 21 pertanyaan, titik tekannya adalah hal yang wajar ketika anggota dewan turun wilayah melakukan berbagai kegiatan dengan mengundang tokoh-tokoh di wilayah tersebut bukan hanya untuk pengurus dan anggota partai saja tetapi umum, ini bagian dari bentuk kepedulian dan perhatian saat sudah menjadi anggota dewan” tutup Endah.(Cahyo)

Kodam XII/Tpr Serahkan Barang Bukti 7,1 Kg Sabu ke BNN Kalbar

0

Pontianak, Rabu (8/2/23) – Barang bukti 7,1 Kilogram sabu dan pelaku yang berhasil diamankan oleh Kodam XII/Tanjungpura atas upaya Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha di wilayah perbatasan, diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Barat pada Selasa (2/7) sore kemarin.

Penyerahan Barang haram tersebut diserahkan langsung oleh Dansatgas Pamtas Yonif 645/Gty, Letkol Inf Hudallah kepada Kabid Pemberantasan BNN Kalbar, Kombes Pol Drs. Made Sugawa, S.H. Disaksikan oleh Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Ade Rizal Muharram dan Kasi Wastati BNN Kalbar, Anida Sari, S.ST, M.M.

Sebanyak 7 paket Sabu yang dikemas dalam aluminium foil dan dibungkus dengan kantong hitam tersebut sebelumnya diamankan oleh 5 personel Satgas Pamtas Yonif 645/Gty yang dipimpin oleh Sertu Arda saat melaksanakan Patroli di jalur tikus perbatasan, tepatnya di Jalan Kayu Buluh, Desa Sekidak, Jagoi Babang, Bengkayang.

Sabu yang dibawa oleh kedua remaja atas nama Dino (27) dan Kasturi (30), merupakan warga Dusun Jagoi Belidak. Saat akan diamankan pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil dihentikan dan diamankan oleh Tim Patroli Pos Pamtas Sentabeng.

Dansatgas Pamtas Yonif 645/Gty, Letkol Inf Hudallah dalam kesempatan tersebut mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, pelaku mengakui sabu tersebut didapat dari warga negara Malaysia.

“Sabu tersebut berasal dari Kampung Stass, Sarawak, Malaysia yang rencananya akan dijual ke Pontianak. Barang haram ini kami serahkan kepada pihak BNN untuk dijadikan barang bukti dan pendalaman selanjutnya ,” ungkap Letkol Inf Hudallah.

Sedangkan Kabid Pemberantasan BNN Kalbar, Kombes Pol Drs. Made Sugawa, S.H. mengucapkan
terima kasih kepada TNI dalam hal ini Kodam XII/Tpr yang
telah menyerahkan ke Dua tersangka dan barang bukti Narkotika jenis sabu
sekitar 7,1 Kilogram tersebut.

“Kerjasama ini sudah yang ketiga kalinya. Terkait pelimpahan barang bukti dan pelaku ini kami akan tindak lanjuti dengan pengembangan, guna untuk mendapatkan hasil pengungkapan yang lebih luas dan lebih dalam lagi. Sinergitas BNN dengan TNI sudah berjalan lama dan akan terus ditingkatkan,” ucap Kombes Pol Drs. Made Sugawa mengakhiri. (Pendam XII/Tpr)

Tim Pencari Fakta Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Bogor Turun Ke GPDI Metlend, Terkait Persekusi Pelarangan Ibadah Minggu

0

Kabupaten Bogor, (MGA) – Terkait adanya Persekusi yang dilakukan oleh sejumlah Oknum yang mengatasnamakan Warga Masyarakat terhadap GPdi Metlend Cilengsie ketika Ibadah Minggu (05/02/2023) yang lalu dan viral bertebaran di laman medsos, yang akhirnya DPC Asosiasi Pendeta Kabupaten Bogor bersama sama beberapa lembaga keumatan mendatangi lokasi Gpdi Metlend Cilengsie bertempat di Ruko Blok AA19/10 selasa 7/2/2023

Rombongan yang di pimpin oleh Sekretaris DPC API Pdt. Roman Sibuea di dampingi oleh Pdt. Melky Ratu selaku Penasihat, Pdt. Vekky Wakkary selaku Wakil Ketua 1 dan Pdt. Agus Lase sebagai Humas dan  bidang Media.

Sedang lembaga – lembaga yang ikut hadir serta bersama Rombongan DPC API kabupaten Bogor adalah Passer PGPI DPD DKI Jakarta yaitu Pdt. Pandapotan Siahaan (Ketua DPD),Saut Simangunsong (Team Moeldoko Center dan Ketua PASSER DPC Jakut),Lamris Simamora (Anggota Passer PGPI DPD DKI Jakarta), ormas Pemuda Batak Bersatu Cilengsie adalah ketuanya dan Sekretaris

Pengamatan Awak media juga terlihat hadir Kapolsek Cilengsie Kompol Zukarnain dan Jajarannya terlihat di lokasi GPDI Metlend.

Adapun Pertemuan tujuannya lebih kepada memberi dukungan kepada Pelayanan Pdt J.Malau serta keluarga dan Jemaat untuk menghadapi tetap tenang sabar berdoa, serta membicarakan langkah – langkah  yang ditempuh sebagai sebuah solusi untuk permasalahan yang di alami oleh pihak Gpdi Metlend dalam pertemuan tersebut  Gembala Sidang GPDI Metland Pdt. Yosep Malau menyatakan memang benar telah terjadi persekusi yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan warga terhadap gereja yang di gembalakannya selama 17 Tahun saat ibadah Minggu (5/2/2023) yang lalu

Menurut kesaksian Pdt Yosep bahwa sebenarnya warga pasir angin Cilengsie yang ada di sekitar lokasi Gereja tidak pernah menolak kehadiran gereja dan jemaat, malah kehidupan toleransi umat beragama sangat harmonis dan terjaga selama ini.

Lebih lanjut bahwa persekusi itu sudah terjadi selama 2 Tahun ini dikarenakan gerejanya baru 3 tahun ini menggunakan ruko sebagai tempat ibadah dengan alasan yang katanya tidak sesuai peruntukannya imbuh pak pendeta.

Setelah ditelusuri diduga kejadian persekusi pelarangan ibadah GPdI Metland Ada beberapa oknum yang diduga memprovokasi seperti yang dituturkan sumber  kami, Ada yang berprofesi sebagai guru pendidik disalah satu sekolah di Cileungsie Dan juga Aa yang bertugas atau menjabat sebagai penyuluh agama islam turut hadir yang mengaku – aku sebagai Ketua MUI.

Dari komunikasi dan diskusi dari pertemuan yang juga di hadiri Kapolsek Cilengsie maka DPC API Kabupaten Bogor;

meminta pihak kepolisian sebagai pelindung masyarakat dan memberikan ketentraman bagi masyarakat secara khususnya umat beragama yg sedang menjalankan ibadah
meminta pihak Kepolisian tidak boleh gentar dan takut serta memberi ruang bagi kaum intoleransi
meminta pihak kepolisian mengawasi gerak gerik kaum radikalisme yg mengatasnamakan agama karena di duga adalah salah satu organisasi yg di bubarkan oleh pemerintah sebab “bibit teroris di mulai dari Intoleransi “
meminta pihak kepolisian kooperatif dan menjaga kenyamanan orang beribadah di kegiatan hari Minggu
meminta pihak kepolisian harus netral ketika pertemuan FKUB dan pemerintah setempat yang sedang di agendakan.

Dan DPC API Kabupaten Bogor memberikan Solusi yang diantaranya;

API meminta kepada Gereja GPdI tetap jalankan ibadah seperti biasanya
API meminta kepada Gereja GPdI agar melakukan kontak atau membangun hubungan kepada tokoh masyarakat setempat dan API akan turut serta membantu serta memfasilitasi agenda tersebut
API menunggu jawaban dari MD Jabar GPdI perihal bantuan hukum agar di sinergykan dengan pihak hukum API Kab. Bogor, namun jika tidak ada bantuan hukum, API bersedia memberikan bantuan hukum dan bekerjasama dengan pihak Passer DPD DKI Jakarta, team Moeldoko Center dan team lembaga lainnya
API akan turut serta dalam audiensi yg sedang di atur oleh FKUB dan pemerintah setempat perihal persekusi gereja GPdi
API meminta pihak Passer PGPI DPD DKI Jakarta dan pihak PBB untuk mengawal peribadahan kegiatan Minggu GPdI tanpa atribut lembaga namun jika terjadi chaos maka atribut lembaga boleh di pakai sebagai antisipasi gerakan yg lebih besar.

Demikian hasil pertemuan antara  DPC API Kab. Bogor di agenda pertemuan dengan pihak Gereja GPdI Metland Cileungsi, Kapolsek Cileungsi dengan jajarannya, Passer PGPI DPD DKI Jakarta, Team Moeldoko Center, PBB dan team lembaga lainnya yang di informasikan oleh Sekretaris DPC API kabupaten Bogor Pdt Roman Sibuea kepada Pihak awak media anggota Pewarna Indonesia Propinsi Jawa Barat setelah paska pertemuan tersebut (Red)

Serunya Grand Nobar Film Uti Deng Keke, Dihadiri Para Artis & Bupati Gorontalo

0

Jakarta, (MGA) – Sejak awal diputar di bioskop XXI di Gorontalo dan Manado November tahun 2022 lalu, Film Uti Deng Keke memang ditunggu oleh masyarakat di daerah – daerah lain seperti di pulau Jawa.

Hartono Ko, produser film yang dibintangi nama – nama beken seperti Roy Marten, Gary Iskak, Mongol Stress, Rency Milano dan Teguh Julianto, Fannita Jacklin, Didi Roa itu mengatakan telah berusaha cukup keras agar film tersebut bisa diputar di jaringan bioskop besar yang ada di kota besar seluruh Indonesia.

“Dan akhirnya film Uti Deng Keke bisa menembus & diputar di jaringan bioskop CGV, salah satu jaringan bioskop raksasa,” ujar Hartono Ko kepada awak media seusai menggelar Grand Nobar Film Uti Deng Keke di bioskop CGV Green Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

Tampak hadir dalam Acara Grand Nobar film Uti Deng Keke, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo serta sejumlah pemain seperti Mongol Stres dan Teguh Julianto.

Nelson Pomalingo yang berperan sebagai penggagas film yang mengangkat kisah persahabatan 4 anak remaja di dua daerah yakni Gorontalo dan Manado, dengan sentuhan latar belakang keindahan destinasi wisata di dua wilayah provinsi di Sulawesi itu, Nelson mengungkapkan kebangaan film yang digagasnya akhirnya diputar di jaringan bioskop nasional.

“Sebagai penggagas sekaligus Bupati Gorontalo saya tentunya merasa bangga dan bahagia film kebanggaan masyarakat Gorontalo dan Manado bisa diputar di bioskop CGV ini. Karena sudah ada disini, saya menghimbau kepada masyarakat Gorontalo dan Manado dimana saja berada, untuk ramai-ramai ke bioskop CGV untuk nonton film Uti Deng Keke,’ ujarnya.

“Dan saya memiliki harapan semoga pak Hartono Ko selaku produser Uti Deng Keke bisa segera membuat sekuelnya, agar tidak kehilangan momen dan ceritanya masih banyak yang bisa diangkat,’ harap Nelson.

Hartono pun merespon harapan bupati Gorontalo tersebut dengan senang hati.

“Dengan senang hati kami menerima harapan bapak Bupati, hanya saja kami bisa juga buru-buru memproduksi sekuelnya. Karena cerita dan penggarapannya tentunya harus lebih baik dari yang pertama,” tandas Hartono.

Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang pemeran utama,
Fannita Jacklin menyatakan bangganya terhadap film Uti Deng Keke sebagai film produksi sineas daerah yang mampu membawa pesan pentingnya hidup bertoleransi bagi seluruh anak bangsa.

Mahasiswi yang tercatat di Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara ini mendapatkan peran utama dalam film garapan sutradara Linur, dirinya mengaku senang bisa bermain dalam film yang banyak memotret keindahan alam Manado serta Gorontalo dan ceritanya menginspirasi buat masyarakat yang menontonnya.

“Pastinya ada kebanggaan berperan di film produksi putra daerah yang memotret keindahan alam Manado dan Gorontalo dengan tema cerita yang jarang diminati produser lain yaitu tentang pentingnya hidup bertoleransi,” ungkapnya.

Fannita berharap film Uti Deng Keke yang dibintanginya mendapat respon positif dari para pecinta film Indonesia.

“Semoga bisa menghibur sekaligus mengedukasi tentang indahnya toleransi dalam keberagaman budaya,” pungkasnya.( Yd)

Ketua DPR RI Puan Maharani Kirim Surat Sampaikan Dukacita Bagi Korban Gempa Turky Lewat Parlemen Turky

0

Jakarta, (MGA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berduka atas gempa berkekuatan Magnitudo (M) 7,8 yang melanda Turki hingga berdampak sampai ke Suriah. Puan mengimbau Pemerintah agar mengirimkan bantuan untuk membantu para korban.

“Atas nama DPR RI dan pribadi, saya sampaikan dukacita mendalam dan turut berbelasungkawa atas bencana gempa bumi di Turki yang juga ikut berdampak di Suriah. Doa saya dan rakyat Indonesia bersama warga Turki dan Suriah,” kata Puan, Selasa (7/2/2023).

Untuk menyampaikan ucapan dukacita secara resmi, Puan pun akan mengirimkan surat dari DPR RI. Surat akan disampaikan melalui parlemen Turki.

“Kami juga akan mengirimkan surat secara resmi ke Turki untuk menyampaikan belasungkawa melalui parlemen Turki. Sebagai perwakilan rakyat, DPR RI akan sampaikan bahwa Indonesia ada bersama para korban gempa,” jelasnya.

Sampai pada Selasa siang, dilaporkan ribuan orang meninggal dunia akibat gempa Turki, termasuk yang berada di Suriah. Gempa juga menyebabkan belasan ribu orang terluka dan ribuan bangunan luluh lantak.

Hingga saat ini tim penyelamat masih berusaha menyelamatkan korban yang terperangkap di bawah reruntuhan. Puan pun berharap masih ada korban hilang yang ditemukan selamat.

“Saya meminta Pemerintah Indonesia agar mengirimkan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Turki dan Suriah,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk berdoa dan berpartisipasi membantu korban gempa Turki sesuai kapasitasnya masing-masing.

“Mari kita bersolidaritas untuk membantu korban gempa dahsyat di Turki dan Suriah. Dengan semakin banyaknya uluran tangan yang datang, kita berharap kondisi di Turki dan Suriah bisa cepat kembali normal seperti sedia kala,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK tersebut pun terus memantau perkembangan mengenai WNI di Turki yang menjadi korban gempa. Meski sampai saat ini dilaporkan tidak ada WNI yang menjadi korban tewas, Puan meminta Pemerintah melalui KBRI Ankara terus meng-update kondisi WNI di Turki, apalagi ada 3 orang WNI yang terluka akibat gempa.

“Mengingat cukup banyak warga kita yang tinggal di Turki, Pemerintah harus terus memantau informasi mengenai korban jiwa akibat gempa. Kita juga harus pastikan WNI yang terluka mendapat penanganan sebaik-baiknya,” jelas cucu Bung Karno itu.

Berdasarkan laporan, WNI di Turki tercatat ada sebanyak 6.500 jiwa di mana 500 orang di antaranya tinggal di area gempa dan sekitarnya. KBRI Ankara sendiri menyiapkan tempat penampungan sementara untuk para korban dan telah berkoordinasi dengan otoritas lokal di Turki beserta Satgas Perlindungan WNI dan PPI di sekitar lokasi untuk menangani WNI yang terdampak.

“DPR RI juga berkoordinasi melalui parlemen Turki lewat Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Parlemen Turki,” tutup Puan.(red)

Kasad Hadiri Resepsi Hari Lahir Satu Abad NU

0

Sidoarjo,(MGA) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman menghadiri resepsi Hari Lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Stadion Delta Gelora Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Acara yang diikuti oleh ratusan ribu peserta tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar. Tampak juga hadir Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kasal, Kasau dan Kapolri. Panitia acara yang diwakili Abdul Hamka selaku Sekretaris Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama menyatakan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara resepsi terutama dari segi pengamanan yang dilakukan oleh pihak TNI-Polri dan pihak lainnya yang mendukung penuh acara resepsi Satu Abad Nahdlatul Ulama.

“Terima kasih Bapak Panglima TNI, Bapak Kasad, Bapak Kasal, Bapak Kasau dan Bapak Kapolri yang telah mendukung acara resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu menyukseskan penyelenggaraan acara resepsi sehingga berjalan dengan lancar dan aman,”ujarnya.

Sementara itu pada saat membuka Acara Resepsi Hari Lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, abad kedua Nahdlatul Ulama (NU) menjadi penanda kebangkitan baru organisasi tersebut sekaligus memperkokoh keislaman dan ke Indonesiaan.

“Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat,” kata Presiden Jokowi.

Para pejabat negara yang juga hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ibu Negara ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jatim, Penasihat PBNU K.H. .Mustofa Bisri, Duta Besar dari negara-negara sahabat (Dispenad)

Iwan Iswanto Temukan Rumah Warga yang Tak Kunjung Dapat Bantuan RTLH

0

HUMPROPUB – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto, disela kegiatan resesnya menemukan adanya dua unit rumah di Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat yang belum mendapatkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kota Bogor.

Rumah pertama yang disambangi oleh Iwan adalah kediaman milik Bu Entut di RT 02, RW 06, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat. Atap rumah yang bolong, tembok penuh dengan bercak hitam sisa kebakaran dua tahun silam, menjadi gambaran tempat tinggal milik bu Entut.

“Kondisi rumah ini sangat memprihatinkan. Saya akan minta kepada Kadis Perumkim dan DInas Sosial untuk langsung mengintervensi rumah bu Entut ini. Dua tahun lalu jadi korban kebakaran, namun sayangnya hingga hari ini tak kunjung dapat bantuan. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Iwan, Selasa (7/2).

Lalu, rumah kedua yang disambangi oleh Iwan adalah kediaman milik Bu Aci di RT 03, RW 06 Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat. Tempat tinggal seorang janda ini, nyatanya tak kunjung dapat perbaikan. Meski sudah mengajukan beberapa kali melalui kelurahan. Nyatanya, program RTLH dari Pemerintah Kota Bogor, belum juga ia rasakan.

Iwan pun menyayangkan program yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga miskin yang membutuhkan, namun tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh warga di Kelurahan Loji.

“Jadi memang proses pengajuannya perlu diperbaiki. Pemkot harus tahu mana yang prioritas. Kondisi rumah Bu Aci ini sudah sangat tidak layak. Nanti akan saya sampaikan ke dinas-dinas terkait untuk segera memberikan intervensi,” pungkasnya.

Kemendagri Selesaikan Penyediaan Lahan Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan

0

Wamena, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelesaikan penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Penyelesaian itu disepakati melalui Rapat Koordinasi dalam rangka Penyiapan Lahan Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Senin (6/2/2023).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, lahan seluas 108,8 hektare telah disepakati Kepala Suku Walesi dan Kepala Suku Wouma untuk menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan Povinsi Papua Pegunungan. Selain itu, akses jalan dengan lebar 80 meter dari pusat pemerintahan menuju jalan utama di Yagara juga menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.

Wempi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kebutuhan lahan tersebut. Meskipun luas yang disepakati kurang dari yang diharapkan yakni seluas 150 hektare.

“Tugas saya hari ini untuk wilayah Papua Pegunungan telah selesai, untuk menuntaskan (ketersediaan) lahan,” ujar Wempi saat ditemui usai rapat.

Wempi menegaskan, upaya pemenuhan lahan itu bukanlah untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Namun, langkah tersebut untuk kesejahteraan generasi yang akan datang, terlebih kemajuan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.

Dirinya berharap, langkah ini menjadi penyemangat bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, baik Penjabat (Pj.) Gubernur, Pj. Sekretaris Daerah, dan perangkat lainnya untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua.

Di lain sisi, Wamendagri berpesan kepada semua pihak agar menyosialisasikan hasil kesepakatan tersebut kepada masyarakat luas bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan di Papua Pegunungan telah terpenuhi. Dengan demikian, dirinya menekankan tidak ada lagi kegaduhan dan mengajak semua pihak bersatu memajukan wilayah Papua Pegunungan.

“Sekali lagi, masyarakat yang hadir di luar yang ikut menyaksikan terima kasih sudah menyaksikan,” tandasnya.

Sebagai informasi, penyediaan lahan itu disepakati oleh Kepala Suku Walesi Yohanes Yelipele dan Kepala Suku Wouma Philemon Elopere. Dalam kesepakatan itu, sejumlah pihak ikut mengetahui di antaranya Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S. Napitupulu, Dandim 1702 Jayawijaya Letkol CPN Athenius Murib, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Salman, Ketua Pengadilan Negeri Wamena Dedy Heriyanto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya Baharudin Tuharea, Kepala Kanwil BPN Papua John Wiclif Aufa, Wamendagri John Wempi, dan Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo.

Puspen Kemendagri

Seorang Terduga Pelaku Curanmor Tertangkapn Warga, Pihak Kepolisian Lakukan Penyidikan

0

Bogor, (MGA) – Seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di sebuah Alfamart yang berada di kelurahan Pabuaran kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor diamankan Pihak kepolisian Polsek Cibinong Polres Bogor pada Senin (6/2/2023).

pelaku yang seorang diri mengambil sepeda motor milik korbannya saat sedang terparkir di parkiran Alfamart dengan menggunakan kunci letter T. Aksi terduga pelaku berinisial HF (44) tersebut gagal usai alarm motor yang ia curi berbunyi hingga di ketahui korban.

Usaha Pelaku yang mencoba melarikan diri usai aksinya di ketahui pun gagal, akibat tertangkap oleh korban dan warga sekitar yang melakukan pengejaran.

Kapolsek Cibinong Kompol Adhimas Sriyono Putra S.I.K., M.M. mengatakan bahwa untuk pelaku akan langsng diproses sesuai dengan Prosedur dan tetap akan dilakukan pengembangan terhadap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berinisial HF (44) tersebut, Ungkapnya.

Sumber : Humas Polres Bogor

Percepat Realisasi APBD Sejak Awal Tahun, Kemendagri Turun Langsung ke Kota Sorong

0

SORONG, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumat (3/2/2022). Hal ini sebagai bentuk upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menilai percepatan realisasi APBD sejak awal tahun, sangat penting, dengan melaksanakan kegiatan dan anggaran dari awal tahun.

“Perlu segera dilaksanakan kegiatan sejak awal tahun, pertama, karena uang akan beredar di masyarakat, menggerakkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyatakat,” ungkap Fatoni.

Selain itu, fatoni menjelaskan, “kedua, pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun berarti pembangunan lebih cepat dimulai, sehingga kinerja pemerintah dan pembangunan daerah akan lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat, sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dan negara ditengah-tengah masyarakat. Ketiga, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Keempat, daya saing daerah akan meningkat dan akan menarik investor. Kelima, semua itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Kegiatan monev dan asistensi ini dilaksanakan di Kota Sorong, karena realisasi APBD Kota Sorong tergolong rendah. Realisasi pendapatan Kota Sorong Tahun 2022 sebesar 85,15% atau sebesar Rp 1,1 triliyun. Sementara itu, realisasi belanja kota Sorong Tahun 2022 sebesar 81,18% atau sebesar Rp 923,15 milyar.

Pada kesempatan monev dan asistensi, Fatoni menyampaikan sejumlah solusi dan strategi percepatan relisasi APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya, “melakukan pengadaan dini dimulai bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.”

“Kedua, melakukan percepatan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/Lembaga. Ketiga, percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Keempat, penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa menggunakan tahun anggaran,” jelas Fatoni.

“Kelima, percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun, diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Keenam, pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Ketujuh, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa. Kedelapan, pembentukan tim monitoring dan evaluasi, baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat secara periodik. Kesembilan, pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran. Kesepuluh, percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan,” lanjutnya.

Selanjutnya, “melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Kemudian, mendorong peran APIP dalam melakukan Reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. Terakhir, meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK,” pungkas Fatoni.

Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut, hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kasubdit Dana Otsus Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Tim teknis SIPD Ditjen Bina Keuangan Daerah. Selanjutnya, hadir pula Pj Walikota Sorong, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Sorong. (Oking)

Kodam XII/Tpr Dengan Komitmen Tegas Berantas Narkoba,”Sabu Seberat 7,1 Kg Berhasil Diamankan di Jalur Tikus Perbatasan

0

Pontianak Kalbar, (MGA) – Genderang perang terhadap peredaran gelap Narkoba sampai saat ini masih terus ditabuh oleh Kodam XII/Tanjungpura, dan tidak akan pernah dihentikan. Komitmen tersebut berlaku bagi siapapun dan hari ini ditunjukkan kembali oleh Satgas Pamtas RI-Malaysia dari Yonif 645/Gardatama Yudha dengan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu di jalur tikus perbatasan.Selasa 7 Febuari 2023

Sabu seberat 7,1 Kilogram berhasil digagalkan masuk ke wilayah Indonesia saat akan diselundupkan oleh dua orang WNI di Sektor Kayu Buluh, Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat.

Demikian disampaikan Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Ade Rizal Muharram malam ini melalui keterangan tertulis di Kantor Pendam XII/Tpr.

Kolonel Ade Rizal Muharram mengungkapkan, diduga sabu seberat kurang lebih 7,1 Kilogram asal Malaysia tersebut berhasil diamankan oleh lima orang personel Pos Pamtas Sentabeng SSK II Satgas Yonif 645/Gty yang dipimpin oleh Sertu Arda sekitar pukul 17.52 WIB.

Dari penangkapan tersebut telah diamankan dua orang pria inisial K dan D. Keduanya merupakan masyarakat dari Dusun Belidak, Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang,” ungkap Kapendam XII/Tpr.

Ia menjelaskan,bahwa personel Satgas Pamtas Yonif 645/Gty berhasil mengamankan sebanyak 7 paket plastik berwarna hitam dilapisi aluminium foil yang diduga sabu.

“Sampai dengan saat ini barang bukti dan kedua pelaku masih diamankan di Pos Pamtas untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” jelas Kolonel Inf Ade Rizal Muharram.

Sumber:Pendam XII/Tpr
Jn/98

Penasehat HKBP Pusat Jawa Barat, Drs. Darius Simanjutak Resmikan Gereja Oikumene Nomensen Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad

0

Majalengka, (MGA) – Penasehat HKBP Pusat Jawa Barat, Drs. Darius Simanjuntak, meresmikan Gereja Oikumene Nomensen di Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Dalam kesempatan memberi sambutan, Penasehat HKBP Pusat Jawa Barat, Drs Darius Simanjutak, mengatakan, rumah ibadah tersebut dibentuk untuk mencari pencahayaan dari kegelapan. Dengan harapan, rumah ibadah ini akan memberkati umat kristiani. Ia juga mengajak untuk mendukung pelayanan keagamaan bagi umat kristiani yang ada khususnya anggota di Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad.

“Saya atas nama Pembina penasehat HKBP Pusat Jawa Barat mengucapakan terimakasih kepada anggota Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad, karena itu di samping kebahagiaan bagi kami, pembangunan Gereja Oikumene Nomensen di satuan Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad ini merupakan bentuk bahwa kehidupan di asrama ini berjalan dengan damai antar umat beragama yang ada.”

Sementara itu, Danbrigif Raider 13/GR, Kolonel Inf Jimmy T.P. Sitinjak, menyatakan, diharapkan Gereja Oikumene Nomensen dapat menjadi pusat pembinaan serta pembentukan karakter dan moral. Sehingga dapat menginspirasi dan memotivasi jemaat untuk terus membangun hidup yang berkualitas.

“Dengan dibangunnya Gereja Oikumene Nomensen di satuan Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad ini merupakan wujud dan keberagaman dalam beribadah dan berbudaya, semoga dapat digunakan sebaik-baiknya oleh warga Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad yang beragama Nasrani dan masyarakat sekitar dalam pembinaan mental spiritual sehingga terwujudnya keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan meningkatkan toleransi antar umat beragama,” tutur Danbrigif Raider 13/GR.

Danbrigif Raider 13/GR menambahkan, kepada seluruh komponen masyarakat agar tetap semangat, saling tolong-menolong dan hendak bisa menjadi cermin bagi seluruh warga Wilayah Majalengka, bahwa kita sangat menjujung tinggi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bersama, terlebih khusus kehidupan antar umat beragama di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,” tambahnya.

Pembangunan Gereja Oikumene Nomensen ini merupakan Program Bantuan Pangkostrad kepada Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad dalam rangka memberikan layanan tempat ibadah bagi umat Nasrani yang ada di Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad dan masyarakat sekitarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Para Kasi Brigif 13/GR, Wadandenma Brigif 13/GR, Kakorum Yonif Raider 321/GT, Danposramil 1701/Majalengka, Kapolsek Cigasong, Perwakilan Kecamatan Cigasong, dan Para Pendeta disekitar wilayah Majalengka.(Red)

Kapolres Sampang Berikan Reward Anggotanya Yang Berhasil Tangkap Tahanan Rutan Kabur

0

Sampang, (MGA) – Kepolisian Resor Sampang Polda Jatim kembali memberikan reward / penghargaan kepada 2 anggota berprestasi dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.

Penyerahan langsung di berikan Kapolres Sampang AKBP Siswantoro S.IK, MH saat memimpin apel jam pimpinan yang diikuti Wakapolres Sampang, PJU Polres, Kapolsek jajaran, perwira, bintara dan ASN Polres Sampang dilapangan apel Wira Manunggal Wichaksana, senin (06/02/2023) pukul 07.00 Wib.

Sesuai dengan surat keputusan Kapolres Sampang nomor : Kep/12/II/2023 tentang penganugerahan tanda / piagam penghargaan dan ucapan terima kasih bagi anggota Polri yang berprestasi di lingkungan Polres Sampang, AKBP Siswantoro memberikan reward kepada Bripka Deddy Sukadarisman anggota SiHumas Polres Sampang dan Bripka Mohammad Fakhrudin anggota Sat. Binmas Polres Sampang.

Bripka Deddy Sukadarisman jabatan Ps. Kasubsipenmas SiHumas Polres Sampang diberi penghargaan Kapolres Sampang karena peran aktifnya dalam meliput kegiatan Polres Sampang dan mendapatkan juara 3 lomba fotografi dalam rangka hari jadi Kabupaten Sampang ke-399 tahun 2022.
Bripka Mohammad Fakhrudin jabatan Banit Binpolmas Sat. Binmas Polres Sampang diberi penghargaan Kapolres Sampang karena keberhasilan menangkap tahanan Rutan kelas IIB Sampang An. Nasirudin alias Endin yang kabur dengan melewati tembok belakang Rutan.

Selain piagam penghargaan, Kapolres Sampang AKBP Siswantoro memberikan hadiah handphone kepada kedua anggota yang telah mengharumkan nama baik Polres Sampang di masyarakat.

AKBP Siswantoro berharap keseluruh anggota Polres Sampang meningkatkan kinerja dan pelayanan Kepolisian terutama dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga Polri semakin dicintai oleh masyarakat.

“Jadikan kedua anggota yang berprestasi ini sebagai contoh dan motivasi anggota lain untuk tetap profesional dalam melaksanakan tugas Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat” kata AKBP Siswantoro S.IK, MH kepada seluruh anggotanya.

Selain itu AKBP Siswantoro menegaskan di bawah kepimpinannya sebagai Kapolres Sampang akan memberikan hadiah umroh ketanah suci kepada anggota Polres Sampang dan Polsek jajarannya yang berhasil mendapatkan 3 penghargaan karena prestasi dan kontribusi yang baik kepada institusi Polri.

“Saya dengan senang hati akan memberikan reward kepada anggota yang berprestasi dan sebaliknya saya tidak segan-segan memberikan punishment kepada anggota yang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia” tegas Kapolres Sampang.

Kapolres Sampang memerintahkan seluruh anggotanya meningkatkan kedisiplinan saat melaksanakan tugas serta menghindari sekaligus menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan nama baik pribadi, keluarga dan Institusi Polri.

“Terus tingkatkan kinerja dan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dengan prima. Laksanakan langkah-langkah preventif, preemtif dan tingkatkan sinergitas dengan seluruh stakeholder di wilayah masing-masing dan menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat guna mewujudkan Kamtibmas yang aman damai kondusif jelang Pemilu tahun 2024” pungkas Kapolres Sampang AKBP Siswantoro S.IK, MH.(Red)

MEDCO E&P TANAM POHON UNGGULAN BERSAMA SISWA SMKN 1 INDRA MAKMU

0

Aceh Timur, (MGA) – Pekerja PT Medco E & P Malaka (Medco E&P) bersama siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Indra Makmu, Aceh Timur, menyelenggarakan kegiatan penanaman bibit pohon unggulan. Perusahaan secara simbolis menyerahkan dan menanam 100 batang bibit berbagai jenis pohon dengan pihak sekolah dan murid pada Selasa (1/2). Kegiatan ini juga diisi kampanye diskusi Go Green bertema pengendalian penggunaan bahan mikroplastik.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2023 serta bertujuan menindaklanjuti program kerja sama yang telah dibina. Sebelumnya, Medco E&P juga melakukan program pendampingan pertanian organik berkelanjutan bagi siswa. Pada awal tahun ini, juga dilakukan kunjungan siswa dan guru ke lokasi Central Processing Plan untuk pengenalan industri hulu migas.

Dalam diskusi ini, Perusahaan menjelaskan bahaya dampak mikroplastik bagi lingkungan, baik biota laut maupun manusia. Kepala SMKN 1 Indra Makmu Syahrial Fuadi, S.Pd. menyambut baik kunjungan Medco E&P. “Dengan diskusi ini, murid-murid menjadi lebih paham penanganan limbah plastik dan meluruskan kekeliruan selama ini. Ke depan, kami akan memaksimalkan bank sampah sekolah,” ujarnya.

VP Relations & Security Medco E&P Arif Rinaldi mengatakan, kunjungan ini sejalan dengan strategi keberlanjutan Perusahaan, mendukung edukasi serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. “Kegiatan ini bagian upaya Perusahaan membangun kerja sama dan meningkatkan ketrampilan masyarakat di sekitar area operasi,” ujarnya.

Zainal Abidin pjt

Percepat Realisasi APBD Sejak Awal Tahun, Kemendagri Turun Langsung ke Kota Sorong

0

Sorong, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumat (3/2/2022). Hal ini sebagai upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menilai, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting dan dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan serta anggaran dari awal tahun.

“Perlu segera dilaksanakan kegiatan sejak awal tahun. Pertama, karena uang akan beredar di masyarakat, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyatakat,” ungkap Fatoni.

Selain itu, Fatoni menjelaskan, kedua, pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun berarti pembangunan lebih cepat dimulai. Sehingga kinerja pemerintah dan pembangunan daerah akan lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat, serta sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dan negara di tengah-tengah masyarakat.

“Ketiga, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Keempat, daya saing daerah akan meningkat dan akan menarik investor. Kelima, semua itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan monev dan asistensi ini dilaksanakan di Kota Sorong mengingat realisasi APBD Kota Sorong tergolong rendah. Realisasi pendapatan Kota Sorong Tahun 2022 diketahui sebesar 85,15 persen atau sebesar Rp1,1 triliun. Sementara itu, realisasi belanja Kota Sorong Tahun 2022 sebesar 81,18 persen atau sebesar Rp923,15 miliar.

Pada kesempatan itu, Fatoni menyampaikan sejumlah solusi dan strategi percepatan relisasi APBD Tahun Anggaran 2023. Di antaranya, melakukan pengadaan dini dimulai bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.

“Kedua, melakukan percepatan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga. Ketiga, percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Keempat, penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa menggunakan tahun anggaran,” jelas Fatoni.

Kelima, tambah Fatoni, percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Keenam, pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Ketujuh, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa. Kedelapan, pembentukan tim monitoring dan evaluasi, baik di pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan rapat secara periodik. Kesembilan, pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran. Kesepuluh, percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

“Selanjutnya, melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Kemudian, mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. Terakhir, meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK,” pungkas Fatoni.

Sebagai informasi, turut hadir pada kegiatan itu, Kasubdit Dana Otsus Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Ditjen Bina Keuangan Daerah, dan Tim Teknis SIPD Ditjen Bina Keuangan Daerah. Selanjutnya, hadir pula Pj. Wali Kota Sorong, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Sorong.

Puspen Kemendagri

Gedung Baru Puskesmas Cijayanti Miliki Berbagai Ruang Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat

0

Babakan Madang, (MGA) – Puskesmas Cijayanti kini memiliki gedung baru untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gedung yang memiliki dua lantai itu memiliki berbagai ruangan pelayanan kesehatan. Sejak tanggal 2 Januari 2023 gedung baru Puskesmas Cijayanti di buka untuk pelayanan kesehatan masyarakat Desa Cijayanti, yang berlokasi di Jl. Raya Cijayanti RT 02 RW 06, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Kepala Puskesmas Cijayanti Drg. Fitria saat ditemui oleh awak media di ruangan Pelayanan Gigi mengatakan, gedung baru puskesmas ini masih sama untuk pelayanannya, seperti Pelayanan Umum, Pelayanan Gigi, Pelayanan Kia dan KB. Kemudian Pelayanan Lansia dan juga Pelayanan TB dan Laboratorium, Senin (06/02/2023).

Kalau kemarin kan mungkin laboratorium karena kita masih gedung lama itu belum punya tempat, sekarang sih sudah ada cuma memang karena petugas labnya itu belum ada jadi kita laboratorium yang sederhana, maksudnya pemeriksaan-pemeriksaan sederhana kita bisa seperti kontrol gula darah bisa kita lakukan setiap hari di sini dan ada jadwalnya.

Ada juga yang mungkin masyarakat untuk diketahui di Puskesmas ada Poli Konsultasi yang mungkin belum familiar ada Konsultasi Gizi, Konsultasi Promkes (Promosi Kesehatan) dan Konsultasi Kesehatan Lingkungan.

Kalau misalnya ada gatal-gatal yang terjadi di satu lingkungan ini di 1 RT. Ada apa sih di lingkungan itu kok bisa hampir banyak warga yang terkena gatal-gatal, bisa datang ke Poli Konsultasi Kesehatan Lingkungan untuk dapat mengetahui masalahnya.

“Alhamdulilah ya untuk masyarakat cijayanti, alhamdulillah kita sudah punya gedung yang lebih representative ya, untuk pelayanan mangga dimanfaatkan. Kami juga dari Puskesmas akan berusaha semaksimal mungkin dengan SDM dan apa namanya peralatan yang ada, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” Ucapnya

“Harapannya masyarakat bisa memanfaatkanlah fasilitas yang ada di Puskesmas. Untuk yang punya BPJS mangga di pakai, tidak ada perbedaan pelayanan BPJS maupun pasien tunai di Puskesmas semuanya sama,” Tutupnya.

Kepala Puskesmas Cijayanti pun berharap, dengan adanya gedung baru ini bisa lebih memberikan kenyamanan bagi masyarakat Cijayanti saat mengakses layanan kesehatan. Dengan begitu, merasa terfasilitasi kebutuhannya dengan kenyamanan yang ada.

Awak media pun mencoba menemui beberapa warga yang sedang berobat di Puskesmas Cijayanti, banyak menyampaikan perbedaan yang lebih baik seperti tempat pelayanan, antrian, tempat yang luas serta kebersihan dan kenyamanan.

“Alhamdulillah gedung baru dan tempatnya luas,” Ati seorang warga yang berobat di Puskesmas.

Disamping itu ada seorang warga yang sedang membawa anaknya berobat ke Poli Umum memberikan tanggapannya untuk gedung baru Puskesmas Cijayanti kepada awak media.

“Dengan gedung baru ini merasa nyaman, tempatnya bersih dan luas, sudah tidak lepas-lepas sendal lagi kalau mau masuk ruangan ke dokter. Semoga dengan gedung baru ini pelayanannya semakin baik dan masyarakat bisa berobat dengan nyaman,” Kata Mimin warga cijayanti yang sedang membawa anaknya berobat.

Selain itu Puskesmas juga menerima pelayanan persalinan untuk masyarakat cijayanti yang akan melakukan persalinan, namun pelayanan persalinan hanya ada saat jam operational Puskesmas. Tidak ada pelayanan rawat inap hanya rawat jalan. Untuk masyarakat yang ingin berobat ke Puskesmas jangan lupa membawa kartu berobat /BPJS Kesehatan, KTP dan Kk untuk kelancaran berobat di loket pendaftaran.

Disamping itu, Puskesmas juga membuka pelayanan Vaksinasi untuk masyarakat Desa Cijayanti, yang bisa menghubungi pihak Puskesmas.

Berikut ini jadwal pelayanan Puskesmas Cijayanti yang bisa masyarakat ketahui ;

  • Pelayanan Kesehatan
    Hari Senin – Kamis dimulai jam 08:00 – 12:00 WIB.
    Hari Jumat – Sabtu dimulai jam 08:00 – 11:00 WIB.
  • Pelayanan Poli Umum, Poli Gigi, KIA / Pemeriksaan Kehamilan dan Pelayanan KB
    Hari Senin – Kamis dimulai jam 08:00 – selesai.
    Hari Jumat – Sabtu dimulai jam 08:00 – selesai.
  • Pelayanan Imunisasi
    Hari Kamis dimulai jam 08:00 – 12:00 WIB
    Hari Jumat dimulai jam 08:00 – 11:00 WIB
  • Pelayanan Poli TB
    Hari Selasa dimulai jam 08:00 – 12:00 WIB
  • Pelayanan Lab TB
    Hari Rabu dimulai jam 08:00 – 10:00 WIB
  • Pelayanan Lab Sederhana
    Hari Senin – Kamis dimulai jam 08:00 – 11:30 WIB
    Hari Jumat – Sabtu dimulai jam 08:00 – 10:30 WIB
  • Pelayanan Konsultasi Gizi
    Hari Senin dimulai jam 08:00 – 12:00 WIB
  • Pelayanan Konsultasi Promkes
    Hari Selasa dimulai jam 08:00 – 12:00 WIB
  • Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan
    Hari Rabu dimulai jam 08:00 – 12:00 WIB

Ikatan Remaja Mushola Al-Hidayah Adakan Giat peringatan Hari Isra Mi’raj Nabi Muhammad Saw 1444H

0

Dramaga (MGA) – Ikatan Remaja Mushola Al-Hidayah Menggelar Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 H Dengan Tema”Hijrah Menuju Pribadi Yang Lebih Baik Untuk Menjemput Ridha Allah SWT, Kegiatan Ini Berlangsung Di Halaman Mushola Al-Hidayah Kp Cilibang Rt 01 Rw 02 Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga, Minggu,( 05/02/2023 )

Ust Enjun Junaedi Mewakili Panitia Sekaligus Ketua MUI Desa Sukadamai Kepada Awak Media Jurnaliswarga.Id Menyampaikan Alhamdulilah Kegiatan Ini Dilaksanakan Oleh Ketua Ikatan Remaja Mushola Al-Hidayah Dan Juga Atas Partisipasi Semua Warga Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Hingga Acara Peringatan Isra Mi’raj Ini Bisa Berjalan Dengan Baik.

Kegiatan Peringatan Isra Mi’raj Ini Di Hadiri Oleh Perwakilan Staf Desa Sukadamai Karena Pada Saat Ini Kepala Desa Sukadamai Dalam Keadaan Kurang Sehat,Hadir Pula ketua Rt Dan Rw Setempat Dan Kepala Desa Sukawening,Tokoh Masyarakat,Dan Tentunya Warga Sekitar.

Acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 H Di Isi Dengan Hadrof Dari Lingkungan Kita Sendiri,Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Oleh Raudotus Syarifah Dan Ust Zelfa Al-Buguri Dan Untuk Acara Intinya Yaitu Ceramah Àgama Kita Mengundang Ketua MUI Kecamatan Dramaga Yaitu KH.Endang Muhtadin Serta Kita Hadirkan Pula KH Ridwan Rosadi ( Ki Towil )Hingga Acara Peringatan Isra Mi’raj Ini Semakin Khidmat.

Semoga Dengan Adanya Kegiatan Isra Mi’raj Ini Bagi Warga Kp Cilubang Khususnya Bisa Lebih Baik Lagi Dalam Berlomba Lomba Mencari Ridha Illahi Dan Tentunya Dapat Lagi Meningkatkan Tali Silaturahmi Sesama Warga Dan Kami Selaku Panitia Berharap Semoga Kedepannya Kegiatan Ini Bisa Terlaksana Lebih Meriah Lagi,Harap Ust Enjun Junaedi.

Reporter : Ade Suhendar

Rogoh Kantong Pribadi, Bupati Sampang Kembali Berangkatkan Kaum Dhuafa Umrah Gratis

0

SAMPANG, (MGA) – Kepedulian Bupati Sampang H. Slamet Junaidi terhadap kaum dhuafa patut diacungi jempol, untuk kedua kalinya kembali memberangkatkan kaum dhuafa seluruh perwakilan kecamatan Umrah secara gratis dari kantong pribadinya.

Pemberangkatan dan pelepasan umrah tersebut dilakukan di Aula Peringgitan Pendapa Trunojoyo Sampang, Sabtu (3/2/2023).

Keberangkatan 14 kaum dhuafa tersebut dilepas oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Ketua TP PKK Sampang Hj. Mimin Slamet Junaidi, seluruh Camat dan Kepala Desa serta ketua TP PKK Kecamatan

Suasana haru keluarga mengiringi pelepasan keberangkatan umrah para kaum dhuafa di Pendapa Trunojoyo.

Sebanyak 14 kaum dhuafa tersebut merupakan pilihan perwakilan per kecamatan hasil program JELITA (Jelajah Wanita untuk Dhuafa) yang diinisiasi oleh Ketua TP PKK Sampang Hj. Mimin Slamet Junaidi saat turun ke masyarakat.

“Saat kami turun ke bawah, banyak dhuafa yang hidupnya serba berkecukupan, dengan niat dan kepedulian yang tulus alhamdulilah kali ini Bapak Bupati bisa memberangkatkan mereka umrah ke tanah suci,” ujar Ketua TP PKK Sampang Hj. Mimin Slamet Junaidi.

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menitipkan doa kepada para jamaah umrah yang akan melaksanakan ibadah ke tanah suci.

“Kami titip doa kebaikan untuk Kabupaten Sampang semoga terus diridhoi dan diberi keberkahan serta dijauhkan dari bencana,” ujarnya.

Adapun kaum dhuafa yang terpilih diberangkatkan umrah oleh Bupati Sampang diantaranya Asmuna Desa Panggung Kecamatan Sampang Kota, Ismail Desa Labuhan Kecamatan Sreseh, Sumrah Desa Asem Jaran Kecamatan Banyuates, Nahriyah Desa Bulmatet Kecamatan Karang Penang, Simah Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal, Saena Desa Karang Anyar Kecamatan Tambelangan.

Kemudian Marsuni Desa Bancekok Kecamatan Jrengik, Sumrati Desa Patarongan Kecamatan Torjun, Sitti Desa Sejati Kecamatan Camplong, Muspa Desa Pangerreman Kecamatan Ketapang, Maryami Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan, Pukati Desa Tambak Kecamatan Omben dan Masni Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah. Red

Ketiga kalinya Jasiman Sitorus, S.Kom., MM Terpilih kembali menjadi Ketum Sitorus Bogor Dohot Boruna

0

Kemang, Bogor (MGA) – Partangiangan Bona Taon Parsadaan Raja Sitorus Dohot Boruna Bogor, dengan tema “Rukunlah Dalam Persaudaraan” dengan Sub tema : “Dengan Partangiangan Bona Taon Parsadaan Raja Sitorus Dohot Boruna Bogor Semakin Rukunlah dalam persaudaraan” berlangsung dengan lancar di Gedung BPU Sahala Martua Jl. Raya Kemang No. 112 Bogor Jawa Barat. Minggu (5/2/2023)

Sekitar 500 orang Turut hadir pada kegiatan  ini, juga tampak hadir adalah para   penasehat diantaranya :
1. Prof. S.R.P Sitorus br.Simajuntak
2. Mayor Purnawirawan Marali Sitorus br.Butar Butar
3. Drs. Herbert Sitorus Br.Silaban.
4. Ir.P.Sitorus Br.Sirait
5. M.Sitorus br.Silitonga

Jasiman Sitorus, S.Kom., MM br.Marpaung kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Parsadaan Raja Sitorus Dohot Boruna Bogor yang ketiga kalinya, (Periode 2023-2025).

Berikut adalah Susunan BPH Raja Sitorus Dohot Boruna Bogor, Periode Tahun 2023 sampai 2025.
Ketua Umum: Jasiman Sitorus, S.Kom., MM. br.Marpaung.
Wakil Ketua Umum Pane: Daniel Sitorus, br.Marpaung.
Wakil Ketua Umum Dori:  Ir.Hobby Sitorus, br.Sirait.
Wakil Ketua Umum Boltok: Ir.Jefry Sitorus br.Simajuntak.
Sekum. : Ir.J.Sitorus Br.Gurning.
Wakil Sekum 1 : P.Sitorus br.Panjaitan.
Wakil Sekum2 : St.Bangun Sitorus br.Simajuntak.
Bendum : Ny.Purba Br.Sitorus.
Wakil Bendum: J.Nainggolan br.Sitorus.

*Ketua-Ketua Komisariat*
*I. Ketua Komisariat1.*
   1. Ricky Sitorus
        br.Tampubolon
   2. Daniel Sitorus
        br.Marpaung.
*II. Ketua Komisariat 2.*
    1. Sumurung Sitorus,
         br.Sihombing.
   2. Muller Sitorus, br.Sinaga
*III. Ketua Komisariat 3.*
    1. Napolion Sitorus,
         br.Panjaitan
    2. Ir.Hitman Sitorus,
         br.Sembiring.
*IV. Ketua Komisariat4*
     1. St. H.Sitorus
          br.Limbong.
     2. St.A.Sitorus br.Hutapea.

*Bidang Adat*
1. Maringan Sitorus,
     Br.Silitonga.
2. St.Bangun Sitorus,
     br.Simajuntak
3. Bekman Sitorus, br.Sinaga
4.Daniel Sitorus,
    br.Marpaung.

Ketua umum terpilih Jasiman
Sitorus saat ditemui awak media mengemukakan harapannya sebagai ketua umum terpilih agar kedepan BPH Parsadaan Sitorus Dohot boruna Bogor dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi semua anggotanya.

“Semoga kedepan BPH Parsadaan Sitorus Dohot boruna Bogor yang sudah terpilih semakin kompak dan bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi semua anggotanya.’Harap Dewan Redaksi Media Group Ajwi

“Parsadaan Raja Sitorus Dohot Boruna, merupakan salah satu wadah perkumpulan orang Batak( Sitorus dan Boruna) yang ada di Kab.Bogor dan Kota Bogor. Perkumpulan ini berperan untuk melayani semua Marga Sitorus dan Boruna secara khusus pelayanan dalam bidang Adat(Suka dan Duka).Sambungnya

Lebih lanjut Jasiman Sitorus berpesan agar Marga Sitorus dan Boru Sitorus yang ada di Kabupaten dan Kota yang berlum terdata agar mendaftar diri.
“Marga Sitorus dan Boru Sitorus yang berdomisili di Kab.Bogor dan Kota Bogor yang belum terdaftar supaya bisa langsung menghubungi Ketua-ketua Komisariat sesuai wilayah dimana domisili tempat tinggal.”Pesan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis warga Indonesia Kabupaten Bogor.

Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

0

BANDAR LAMPUNG, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka menguatkan komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan diikuti pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, berlangsung di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Kamis (2/2/2023).

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, dapat pula diikuti melalui media sosial dan youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri. Hadir sebagai narasumber ahli antara lain Kepala Perwakilan Bapan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung, Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP); Tenaga Ahli Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, Kepala Daerah, serta Pakar dan Ahli Keuangan Daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuda Kemendagri, Agus Fatoni sebagai keynote speech pada saat membuka Rakor menyampaikan bahwa melalui momentum Rakor ini, pemerintah daerah (pemda) dapat memperoleh bekal, informasi dan pengetahuan yang cukup terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, termasuk langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, baik dari sisi regulasi, kebijakan, dan informasi penting lainnya.

“Pada hari ini sengaja kami mengundang Bapak/Ibu dalam rangka menjalin koordinasi dan komunikasi guna penyamaan pemahaman terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” tegas Fatoni.

Fatoni menekankan laporan keuangan pemda harus menyajikan informasi yang bermanfaat. “Pelaporan keuangan harus menyediakan beberapa informasi, pertama menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Terakhir, keenam menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,”
tutur Fatoni.

Fatoni melanjutkan, tahun 2023 merupakan tahun kesembilan bagi pemda seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Fatoni memberikan penjelasan, “Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sehingga diharapkan pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Pemda juga dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,” jelas Fatoni.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fatoni meminta pemda untuk mencantumkan beberapa komponen dalam penyusunan laporan keuangan. “Komponen tersebut, yaitu pertama Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL). Ketiga, Neraca. Keempat, Laporan Operasional (LO). Keempat, Laporan Arus Kas (LAK). Kelima, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Keenam, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),” ujar Fatoni.

Diakhir sambutannya, Fatoni berharap melalui Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diharapkan Pemda dapat menyusun laporan keuangan daerah dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dengan demikian, diharapkan jumlah Pemda yang berhasil meraih predikat opini WTP sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kian meningkat,” pungkas Fatoni.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri sekaligus menjadi pembicara kunci, kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pelaksana harian (Plh) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) se-Indonesia, Kabid Akuntansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (Oking)

Hasil Investigasi Keluarga : Virendy Ditengarai Meninggal di Malino, Pengurus Mapala Diduga Buat Skenario Kebohongan

0

MAKASSAR, (MGA) – Tidak terasa sudah sekitar 3 pekan berlalu peristiwa kematian Virendy Marjefy Wehantouw (18), mahasiswa Fakultas Teknik (FT) Arsitektur Universitas Hasanuddin (Unhas) saat mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Diksar & Ormed) XXVII UKM Mapala 09 Senat Mahasiswa FT Unhas. Namun kepergian almarhum yang begitu tragis masih meninggalkan misteri yang belum dapat terkuak secara transparan hingga saat ini.

Hal itu dikemukakan tim kuasa hukum keluarga almarhum Virendy yang terdiri dari Yodi Kristianto, SH, MH, Lusin Tammu, SH dan Cesar Depaska Kulape, SH, Minggu (05/02/2023) ketika menjawab pertanyaan awak media terkait perkembangan penanganan kasus yang masih dalam penyelidikan aparat Kepolisian Resor (Polres) Maros maupun pihak Tim Investigasi Internal Fakultas Teknik Unhas yang diketuai Dr. Ir. Samsuddin Amin, MT.

Menurut ketiga pengacara muda ini, ditengah simpang siurnya informasi dan belum jelasnya motif atau penyebab pasti kematian Virendy, belakangan muncul kabar dan temuan baru yang diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan membuat kasus tewasnya mahasiswa Arsitektur Unhas itu menjadi terang benderang.

“Kabar terbaru yang diterima pihak keluarga almarhum Virendy dan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi di lapangan, hasil awalnya semakin menimbulkan kecurigaan dan dugaan adanya skenario dan pengaburan fakta terkait tempat kejadian perkara (TKP) yang ditengarai dilakukan pihak Mapala 09 FT Unhas untuk berusaha menutup-nutupi kasus ini agar bisa lepas dari jeratan hukum,” kata Yodi.

Dia menerangkan, peristiwa kematian Virendy saat mengikuti kegiatan Diksar & Ormed XXVII UKM Mapala 09 Senat Mahasiswa FT Unhas pertama kali disampaikan oleh Ibrahim (Ketua Mapala 09 FT Unhas) kepada keluarga almarhum pada Sabtu (14/01/2023) pagi di RS Grestelina Makassar dengan menyebutkan TKP adalah daerah perbukitan di wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

“Keterangan Ibrahim soal TKP dan menyebutkan Virendy meninggal dunia pada Jumat (13/01/2023) malam sekitar pukul 23.00 Wita inilah yang kemudian menjadi dasar bagi keluarga sewaktu melapor ke aparat penegak hukum di Polres Maros. Penyidik pun melakukan penyelidikan dengan mengacu kepada ‘locus delicti’ adalah daerah yang berada di wilayah Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros,” sambungnya.

Namun belakangan, Selasa (31/01/2023) sore sekira pukul 16.59 Wita, seorang kerabat keluarga menelpon menyampaikan informasi bahwa melihat adanya rombongan mahasiswa peserta diksar dengan jumlah berkisar 10 orang mengenakan kostum seragam merah bersama puluhan panitia dan seniornya melintas di jalan poros Kota Malino depan obyek wisata Hutan Pinus (Jl Karaeng Pado) pada Jumat (13/01/2023) malam sekitar pukul 20.00-21.00 Wita.

Informasi via telepon inilah yang selanjutnya dianalisa dan ditindaklanjuti pihak keluarga dengan melakukan investigasi sampai ke Malino Kabupaten Gowa serta mengambil keterangan sejumlah warga yang mengaku melihat langsung adanya rombongan mahasiswa peserta diksar mengenakan kostum seragam warna merah yang melintas di depan mereka pada Jumat (13/01/2023) malam.

“Pengakuan sejumlah warga itu yang juga menerangkan bagaimana suasana saat peserta diksar melintas dengan mengalami perlakuan dari senior-seniornya yang terlihat bersikap arogan dan bahkan terkesan ‘kejam’, semakin membuat pihak keluarga pun curiga dan menimbulkan dugaan bahwa Virendy meninggal bukan di Tompobulu tetapi di Malino,” ungkapnya.

Dengan begitu, tambah Yodi, jika kelak informasi tersebut benar maka patut diduga pula oknum-oknum pengurus Mapala 09 FT Unhas, Panitia dan Peserta Diksar, pihak Unhas serta unsur terkait lainnya, telah dengan sengaja secara bersama-sama melakukan pengaburan fakta, menyusun skenario kebohongan, menghalang-halangi penyelidikan/penyidikan, pembohongan publik lewat keterangan di sejumlah media, dan memberi keterangan palsu kepada keluarga almarhum maupun aparat kepolisian.

Dugaan melakukan pengaburan fakta, nilai Yodi, cukup beralasan karena jika dilaporkan TKPnya di hutan-hutan atau daerah perbukitan di wilayah Tompobulu, Maros, maka saksi-saksinya hanya sesama mereka saja. Sementara kalo benar TKPnya di daerah Malino, maka banyak warga yang menyaksikan dan bisa memberikan kesaksian tentang kejadian sebenarnya sehingga sangat mudah bagi aparat kepolisian dalam mengungkap kasus ini secara terang benderang.

“Karena muncul dugaan ‘locus delicti’ bukan di wilayah Tompobulu, Kabupaten Maros, tetapi kemungkinannya di daerah Malino, Kabupaten Gowa, maka kami kuasa hukum akan mendampingi keluarga almarhum Virendy untuk membuat laporan baru di Polda Sulsel dan mengharapkan aparat kepolisian dengan slogan PRESISI-nya dapat mengungkap tuntas kasus ini secara transparan, obyektif, independen dan penuh rasa keadilan,” tegas Yodi.

*Warga Saksikan Peserta Tersungkur*

Dihubungi terpisah, James Wehantouw, ayah almarhum Virendy mengisahkan kembali kronologis ketika dihubungi via telepon oleh Nanang, seorang kerabatnya yang berprofesi jurnalis pada Selasa (31/01/2023) sore. Dalam percakapan telepon, Nanang menyampaikan melihat langsung adanya rombongan mahasiswa peserta diksar yang melintas berjalan kaki di jalan poros Kota Malino dalam suasana yang terkesan diwarnai adanya unsur ‘kekerasan/penyiksaan’.

“Kanda, anakda dikabarkan meninggal pada Jumat (13/01/2023) malam sekira pukul 23.00 Wita di daerah Tompobulu, Maros ? Nah pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.00-21.00 Wita, saya dan banyak warga di Malino melihat rombongan mahasiswa pencinta alam peserta diksar melintas berjalan kaki hingga berlari saling berpegangan tangan di jalan poros yang menanjak di depan obyek wisata Hutan Pinus Malino,” tukas Nanang dari balik telepon selularnya.

Dikemukakannya, peserta diksar yang dilihatnya melintas, mengenakan kostum seragam warna merah, sama atau mirip dengan pakaian yang dipakai rombongan almarhum Virendy. “Saya tidak tahu pasti rombongan Mapala dari institusi mana yang melintas malam itu. Yang jelas peserta diksar tidak banyak, berkisar 10 orang saja. Tapi panitia dan senior-seniornya banyak sekali. Peserta diksar mengenakan kostum seragam warna merah, sama dengan kostum rombongan anakta’ yang saya lihat pada foto di sejumlah media,” bebernya.

Nanang menceritakan lagi, puluhan panitia dan seniornya terlihat sangat arogan dalam bersikap dan bahkan ada yang perilakunya terkesan ‘kejam’ terhadap peserta. Ada seorang peserta pria yang sudah berapa kali rubuh tersungkur di aspal tapi tetap ditarik paksa untuk berdiri dan terus berlari di jalan aspal yang menanjak.

“Saya sampai emosi dan ngomel-ngomel melihat perilaku senior-senior kepada peserta diksar yang terkesan melebihi pendidikan militer. Saya sampai berteriak, kalau saja terjadi apa-apa sama anaknya orang, maka saya paling duluan wawancara dan beritakan kalian. Bukan hanya saya yang menyaksikan, tapi banyak warga melihat langsung kejadian tersebut,” tuturnya.

Ditanyakan oleh James apakah ada peserta, panitia atau senior yang sempat dikenalinya saat melintas, Nanang mengaku ada seorang senior wanita dengan gestur tubuh agak gemuk pendek yang terlihat paling menonjol menunjukkan sikap arogan dan terkesan ‘kejam’ kepada peserta diksar. Sepanjang jalan, senior wanita itu paling ribut suaranya dengan berteriak-teriak keras membentak dan memaksa peserta terus berjalan meski sudah kelelahan ataupun jatuh tersungkur di aspal jalan.

Saat James mengirimkan via WA foto salah seorang senior wanita yang ikut dalam rombongan diksar Mapala 09 FT Unhas, meski tak memastikan 100 persen namun Nanang pun memperkirakan kemungkinan besar senior wanita di foto itulah yang dilihatnya melintas di hadapannya pada Jumat (13/01/2023) malam sekitar pukul 20.00-21.00 Wita. Ia juga tak melihat jelas wajah peserta pria yang beberapa kali tersungkur tapi masih dipaksa bangkit dan berlari. Hanya gestur tubuhnya yang tinggi dan kulit putih.

*Periksa CCTV di Beberapa Titik*

Menanggapi serius informasi yang diberikan kerabatnya Nanang dan juga seorang jurnalis lainnya, Muh. Amir Dg Gassing yang berdomisili di Jl Karaeng Pado, Malino, keluarga Virendy beserta tim kuasa hukumnya sepakat berangkat ke Malino untuk melakukan investigasi. Selama 2 hari pada Kamis (02/02/2023) dan Sabtu (04/02/2023), keluarga dan kuasa hukum mengambil keterangan sejumlah warga.

Menurut James, sejumlah warga yang ditemui memberikan keterangan yang sama, seperti kaos seragam warna merah yang dikenakan oleh sekitar 10 orang peserta diksar, kemudian dikawal puluhan panitia dan senior-senior, serta suasana yang terkesan diwarnai unsur ‘kekerasan/penyiksaan’ terhadap peserta. Sejumlah warga juga mengakui hanya mengenali salah seorang senior wanita yang ketika itu terlihat sangat arogan dan kejam serta berteriak-teriak sepanjang jalan.

Ciri-ciri wanita yang disebutkan sejumlah warga itu, sama dengan pengakuan Nanang maupun Muh. Amir Dg Gassing. Bahkan ada seorang wanita berusia remaja sehabis menceritakan apa yang dilihatnya terjadi sewaktu rombongan mahasiswa peserta diksar bersama panitia dan senior-seniornya melintas di hadapannya, ketika James memperlihatkan foto seorang senior wanita di Mapala 09 FT Unhas, dia secara spontan menunjuk dan memastikan jika wanita di foto itulah yang dilihatnya.

Mengacu kepada kesaksian sejumlah warga itu, keluarga pun berupaya meminta bantuan beberapa warga yang rumah atau tempat usahanya dilengkapi perangkat CCTV. Sayangnya, meski semua warga mempersilahkan melihat hasil rekaman CCTV, tapi kemampuan perangkat mereka dalam menyimpan hasil rekaman hanya paling lama 14 hari. Sehingga untuk data rekaman tanggal 13 Januari 2023 sudah hilang dari perangkat CCTV tersebut karena sudah sekitar 21 hari hari (3 pekan) berlalu.

Selain mengambil keterangan sejumlah warga dan berusaha melihat rekaman CCTV, keluarga almarhum juga mendatangi Kantor Polsek Tinggimoncong dan menanyakan perihal kegiatan diksar mahasiswa pencinta alam yang melintas di jalan poros depan Hutan Pinus Malino (Jl Karaeng Pado) dan banyak warga yang menyaksikan pada Jumat (13/01/2023) malam. Namun dari penelusuran pihak Polsek Tinggimoncong, sama sekali tidak ada laporan atau penyampaian terkait kegiatan diksar yang dilakukan Mapala 09 FT Unhas pada hari dan tanggal yang diinformasikan warga. (Red)

Worskhop DPC AJWI, Bangun Sinergitas Dengan APWMI Dengan Memberikan Fasilitas Free Premi BPJS Bagi Peserta Pelatihan

0

Bogor, (MGA) – Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (DPC AJWI) Kabupaten Bogor gelar kegiatan workshop Pendidikan dan Pelatihan dengan tema, Capasity Building dan Pemahaman “Citizen Journalist’ Yang di ikuti lebih dari 20 pengurus yang di hadiri oleh Dpp sebagai pemateri, berlangsung di Kantor Asosiasi Pengusaha Wanita Mandiri (APWMI),NRuko BNR Kota Bogor. Sabtu (4/2/2023).

Di sela Kegiatan Ketua Pembina Asosiaasi Pengusaha Wanita Mandiri Indonesia (APWMI ) Sekaligus Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (DPC AJwi) Kabupaten Bogor Hj Nurhati, S.Kom memperkenalkan kegiatan untuk meningkatkan sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kota dan kabupaten Bogor.

Dalam Paparannya Hj. Nurhayati, S.Kom menyebutkan, Apwmi sudah tersebar di berbagai propinsi di Indonesia seperti Jawa , Bali ,Papua, DKI Jakarta, dan lain-lain. APWMI Menyiapkan SDM Yang handal melalui kegiatan atau keterampilan antara lain tata busana , tata boga , kecantikan dan teknik sipil yang baru di bentuk karena adanya permintaan kerja dari mitra Apwmi.

Selain Kegiatan keterampilan diatas, Apwmi juga merambah ke usaha franchice kuliner. Hj. Nurhayati selaku pembina mengajak masyarakat yang berbinat ikut pelatihan bisa di fasilitasi bahan siap kirim.

” Bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan kuliner franshice berupa sate Maranggi, akan di siapkan bahan siap diolah dan dikirim ke tempat usaha.” ujarnya.

Ketua DPC Ajwi Kabupaten Bogor Nimbrod Rungga, A.Md.,S.Th Menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung kegiatan workshop pendidikan dan pelatihan pengurus Ajwi Kabupaten Bogor.
” Saya mewakili segenap pengurus DPC Ajwi Kabupaten Bogor menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini secara khusus kepada pembina Apwmi ibu Hj. Nurhayati, S.Kom, Pembina Ajwi Prof. Dr. Iwan, Dr. Ny.Henny, Bpk Ferry, Bpk.Azis Muslim, Bpk. Dadang Iskandar Danubrata, Bpk. Juanda Kasintel Kajari Kab.Bogor, Bpk.Buldan, DPP Ajwi dan semua pihak yang telah memberikan dukungan terlaksananya kegiatan ini.ucapnya.

“Terima kasih kepada segenap pengurus yang sudah mengikuti kegiatan, semoga bermanfaat dan makin solid dalam membangun kerjasama dalam Tim demi memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat kabupaten Bogor dan Indonesia pada umumnya.” Harapnya

Di lokasi kegiatan, Sekjen DPP Ajwi Popy Rachim turut menyampaikan apresiasi kepada APWMI.
“Saya sangat mengapresiasi program-program kegiatan yang dirancang Apwmi dalam membangun SDM dan Pelatihan kerja bagi masyarakat melalui berbagai pelatihan”tuturnya.
(Effendi)

Plt. Bupati Bogor Ingin Optimalkan Keberadaan Hutan Kota Pakansari Untuk Jaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

0

CIBINONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berupaya menjaga ekosistem lingkungan di Wilayah Cibinong Kabupaten Bogor. Salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan hutan kota Pakansari, mengingat pesatnya pembangunan di wilayah Kawasan Stadion Pakansari Cibinong.Jum’at (3/2/2023)

Hal itu ditandai melalui kegiatan serah terima hutan kota dari Yayasan Korindo ke Pemerintah Kabupaten Bogor sekaligus panandatangan prasasti hutan kota Pakansari, yang ditandatangani langsung oleh Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Jumat (3/2/23).

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan keberadaan hutan kota di Kawasan Stadion Pakansari Cibinong, diproyeksikan menjadi paru-paru Kabupaten Bogor untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem di perkotaan di Kawasan Stadion Pakansari.

“Harus banyak paru-paru dunia atau pohon-pohon yang ditanam di kawasan Pakansari ini, supaya wilayah ini lebih sejuk,” ungkap Plt. Bupati Bogor.

Lanjut Plt. Bupati Bogor, agar hutan kota Pakansari tetap terjaga dan terpelihara dengan baik terutama dari sampah. Dirinya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Lurah juga masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan kota Pakansari tersebut.

“Harus ada tim khusus untuk menjaga Hutan Kota Cibinong, PIC-nya DLH kerjasama dengan Satpol PP juga lurah, agar kebersihan dan keindahannya tetap terjaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Iwan Setiawan berterima kasih kepada PT. Korindo yang turut menjaga keseimbangan Kabupaten Bogor serta mendukung pembangunan Kabupaten Bogor.

Di tempat yang sama, Sekjen Yayasan Korindo, Soe Jongsik menerangkanq bahwa terbangunnya hutan kota Pakansari diawali melalui kerjasama yang tertuang di dalam surat nomor 097/YK/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 lalu.

Hal itu disambut dengan baik mengingat pembangunan hutan yang baru maupun kegiatan reboisasi hutan yang sudah rusak atau lahan kritis sangat diperlukan, dalam menjaga ekosistem dan perimbangan yang baik antara pembangunan infrastruktur di satu pihak dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

“Kini hutan kota Pakansari dengan 1.170 pohon ini menjadi hutan yang subur, lebat, dan terpelihara dan hari ini kami serahkan kepada Pemkab Bogor,” imbuhnya. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Sekjen Kemendagri Minta Jajaran Sekda Jalankan Tugas Bantu Kepala Daerah

0

Jakarta, (MGA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta jajaran sekretaris daerah (sekda) terus berkomitmen menjalankan tugas dalam membantu kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Hal tersebut disampaikannya saat menutup Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Hotel Swiss-Belinn, Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Menurut Suhajar, di dalam sistem pemerintahan, sekda berperan dalam membantu kepala daerah. Sebagaimana teori tentang organisasi dari pakar studi manajemen Henry Mintzberg, dia mengibaratkan peran sekda di pemerintahan layaknya leher di dalam tubuh manusia. Hal ini bermakna sekda perlu mengikuti arahan maupun perintah dari pimpinan yakni kepala daerah.

“Sekda itu leher, organisasi pemerintah daerah itu bagaikan tubuh manusia, satu kesatuan. Bappeda, keuangan, kepegawaian, adalah tangannya. Dinas-dinas adalah kakinya, sekda itu terikat erat dengan kepala,” terang Suhajar dalam forum tersebut.

Sementara itu, berkaitan dengan kegiatan Rapat Kerja Nasional Forsesdasi, Suhajar berpesan agar para sekda saling menghormati satu sama lain. Selain itu, jajaran sekda juga diminta untuk menjunjung tinggi kesetaraan antaranggota. Melalui forum tersebut, Suhajar berharap para sekda dapat saling berkumpul, berdiskusi, dan mencari jalan keluar mengenai tantangan yang dihadapi daerah.

“Jabatan sekda sudah jelas aturannya. Jadi kita harus memberi ruang kepada gubernur (kepala daerah) untuk mengatur kita (dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah),” tambahnya.

Di sisi lain, menganai upaya Forsesdasi untuk memperkuat kelembagaan, Suhajar secara prinsip mempersilakan langkah tersebut. Namun dia mewanti-wanti agar langkah itu tetap sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban sekda, serta tidak keluar dari kewenangan tersebut.

Di akhir sambutannya, dia kembali menekankan para sekda agar mengikuti 8 arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Selasa, 17 Januari 2023 lalu. Arahan itu di antaranya mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem dengan target 0 persen pada 2024, penurunan stunting, memperhatikan investasi, serta memastikan APBD dibelanjakan untuk produk buatan dalam negeri. Selain itu, arahan berikutnya yaitu daerah perlu mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi, menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, serta menjamin kebebasan beragama.

Suhajar berharap, jajaran sekda dapat menyokong tugas-tugas yang diemban kepala daerah. Dia juga berharap agar program-program yang dijalankan Forsesdasi mampu mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

Puspen Kemendagri

Bertemu Lindsay Hoyle di Inggris, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

0

Internasional, (MGA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja di Inggris. Ia pun bertemu dengan Speaker of the House of Commons of the United Kingdom (UK), Sir Lindsay Hoyle beserta sejumlah anggota parlemen Inggris lainnya.

Pertemuan antara Puan dan Hoyle dibalut dalam jamuan makan siang di kediaman Ketua Dewan Rakyat Britania Raya itu di London, Rabu (1/2/2022) waktu setempat. Puan hadir didampingi Dubes LBBP RI untuk Inggris, Desra Percaya serta dua anggota DPR RI, Gilang Dhiela Fararez dan Vanda Sarundajang.

Di awal pertemuan, Puan menyampaikan rasa terima kasih atas jamuan yang diberikan oleh Hoyle. Dalam talking lunch itu, ada sejumlah hal yang menjadi pembahasan antara pimpinan parlemen dua negara tersebut.

“Kami berharap tidak ada diskiriminasi produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit ke Inggris,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga mendorong adanya kerja sama pengembangan green technology dan transfer teknologi dalam menghadapi perubahan iklim. Puan pun meminta agar Inggris mempermudah pembuatan visa bagi WNI untuk ke Inggris, termasuk bagi pelajar Indonesia.

“Perlu juga dikembangkan kerja sama pendidikan untuk generasi muda karena generasi muda menjadi komponen penting dalam relasi kita,” ucap mantan Menko PMK itu.

Menurut Puan, upaya peningkatan hubungan people to people antara Indonesia dan Inggris sangat penting. Sebab hal itu dapat menjadi dasar hubungan yang kuat dan langgeng antar kedua negara.

Lebih lanjut, Puan mendukung program pertukaran dan kerja sama praktis antara Inggris dan Indonesia di berbagai bidang, termasuk dalam hubungan parlementer. Menurut Puan, hubungan antar-parlemen telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia dan Inggris.

“Saya berharap kunjungan saya akan terus mempererat hubungan kita, dan kita dapat mengarahkan kerja sama parlementer yang lebih strategis di masa mendatang,” tutur Puan.

Sementara itu Sir Lindsay Hoyle menyampaikan perlunya kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Inggris. Termasuk dalam pembuatan kapal perang.

“Kedua negara juga perlu kerja sama pengembangan manufacturing, farmasi, dan peningkatan kerja sama dalam bidang pendidikan,” jelas Hoyle.

Sebelum acara Talking Lunch, Lindsay Hoyle mengajak Puan dan rombongan untuk melihat Prime Minister’s Questions (PMQs) di Gedung Parlemen Inggris. PMQs adalah sesi khusus di parlemen Inggris yang merupakan tradisi konstitusional di mana Perdana Menteri menjawab pertanyaan para anggota dewan.

Pada kesempatan tersebut, Puan hadir sebagai observer di House of Commons Chamber Gallery. Selama sekitar 40 menit, ia menyaksikan PM Inggris Rishi Sunak yang merupakan pimpinan Partai Konservatif Inggris mendapat pertanyaan-pertanyaan dari anggota House of Commons UK.

Rishi Sunak berdiri dikelilingi oleh anggota Partai Buruh sebagai partai oposisi Inggris yang duduk mengitarinya. Sementara anggota parlemen dari Partai Konservatif duduk di sisi lain. PMQs dipimpin langsung oleh Lindsay Hoyle.

PMQs kali ini digelar di tengah mogok massal pekerja di Inggris. Kegiatan hearing antara pihak parlemen dan pemerintah Inggris itu salah satunya membahas soal seputar penanganan krisis biaya hidup dan aksi boikot pekerja.

Keluarga Besar 5 Keturunan Bandardewa Sambut Sukacita Vonis Bebas Birin

0

BANDARLAMPUNG, (MGA) – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Menggala yang membebaskan Sabirin alias Birin salah satu pejuang hak tanah Ulayat Masyarakat Adat Lima Keturunan Bandardewa dari tuntutan satu tahun enam bulan oleh jaksa penuntut umum atas dakwaan penganiayaan, disambut suka cita oleh keluarga besar Lima (5) Keturunan Bandar Dewa. Hal ini disampaikan melalui perwakilannya Benson Wertha SH.

“Alhamdulillah Wa Syukurillah, masih ada penegak hukum yang benar-benar menegakkan supremasi hukum yang seadil-adilnya di negeri ini tanpa melihat latar belakangnya,” kata Benson kepada media ini melalui keterangan tertulis. Jumat (3/2/23).

Menurut Benson, Karena mempertahankan hak Tanah Ulayat Lima keturunan yang telah semen-mena dirampas pihak PT HIM selama 49 tahun dan nyawanya bakal terancam oleh karenanya birin melakukan perlawanan hingga terjadi bentrok dan penganiayaan yang dilakukan Para security dan centeng-centeng kebun PT HIM dan akhirnya terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian yang terkesan lambat merespon suasana yang terjadi sehingga terjadi cheos di areal kebun.

“Kami atas nama Keluarga besar Lima keturunan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja para lawyer pengacara serta para majelis hakim yang telah bertindak amat adil dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada yang terzolimi agar tidak dizolimi oleh para oknum yang selama ini menilai Hukum dengan Materi dan menyalahi kekuasaan,” ungkapnya.

Mudah mudahan dengan bebasnya birin menjadi Pembelajaran bagi Pemangku kekuasaan yang zolim selama ini agar tidak lagi menggunakan kekuasaan untuk menzolimi orang-orang yang berjuang mempertahankan Hak haknya yang telah dirampas PT HIM selama 40 tahun, tambah dia.

Benson melanjutkan, Kami akan terus berjuang mengambil kembali hak kami dari PT HIM yang telah dirampas selama 40 tahun oleh PT HIM, semoga keadilan tidak akan pernah kalah oleh kezoliman para pemangku kekuasaan yang zolim karena memperkaya diri dan menjadi Centeng Kebun PT HIM.

Putusan majelis hakim tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah cq BPN RI untuk segera mengeksekusi permohonan kami agar HGU PT HIM yang sejak awal sudah batal demi hukum dan diperpanjang kembali masa berlaku haknya melalui kolaborasi PT HIM dan oknum aparat BPN serta Pemda Tubaba (diduga mafia tanah) ketika sedang dalam proses mediasi Komnas HAM pada tahun 2012/2013 padahal masa berlakunya baru akan berakhir tahun 2019.

Sekedar mengingatkan, tambah Benson lagi, Kasus sengketa tanah ini secara resmi telah kami laporkan dan ekspose dihadapan Kapolda dalam forum silaturahim yang dihadiri PJU Polda Lampung, Polres Tubaba, Bupati Tubaba, ketua Federasi Adat Megou Pak, Kepala Tiyuh Bandardewa dan sekitarnya serta PT HIM pasca terjadinya bentrok fisik berdarah tapi sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya.

“Untuk itu, kami mohon agar dugaan adanya mafia tanah ini dapat segera diungkap dan para pihak yang terlibat diproses secara hukum demi tegaknya wibawa pemerintah serta peristiwa kerusuhan ini tidak terulang kembali,” tutup Advokat dan Mantan Anggota DPRD Kota Bandarlampung itu.

Diketahui, Terdakwa Sabirin alias Birin yang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala dituntut hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan atas dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHP, divonis lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Kamis (02/02/2023).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang diketuai oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H, M.H, dan Hakim Anggota Frisdar Rio Ari Tentus M, S.H, dan Laksmi Amrita, S.H, menyatakan jika terdakwa Birin telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf.

“Melepaskan Terdakwa Birin alias Sabirin bin Rusdi oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa satu helai baju lengan pendek berkerah warna biru tua, pada bagian depan baju disebelah dada kanan bertuliskan “TURN BACK CRIME” dan bagian belakang bertuliskan “SECURITY”, satu helai Jaket lengan panjang berwarna coklat, satu helai celana jins panjang berwarna biru muda; dikembalikan kepada Saksi Asmuni Bin Basri. Sementara sehelai jaket berwarna hitam lengan panjang dikembalikan kepada Terdakwa,” papar Hakim.

Kemudian, dilanjutkannya, satu buah flashdisk yang berisi 1 (satu) buah klip video dengan nama VID-20220302-WA0345, dikembalikan kepada Saksi Jevial Bin Jumantoro. Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara kepada negara.

“Bahwa Birin alias Sabirin telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dan diancam berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) yang merupakan Alasan Pemaaf berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa Birin alias Sabirin dari Kantor Hukum Lembaga Advokasi Siwo Migo DEDE SETIAWAN, S.H, dan BAMBANG IRAWAN, S.H, untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Lalu, memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Terdakwa Birin alias Sabirin terbukti melakukan penganiayaan kepada saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka pada bagian hidung,” imbuhnya.

Meski demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu pembalaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) dan merupakan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP.

“Hal ini didasarkan karena adanya perbuataan penganiayaan yang terlebih dahulu dilakukan kepada diri Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, oleh karenanya perbuatan Terdakwa Birin dimaafkan menurut hukum,” ucap Hakim.

Terpisah, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Birin dari Kantor Hukum Lembaga Advokasi Siwo Migo Dede Setiawan, S.H dan Bambang Irawan, S.H, mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim, dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala.

“Dalam hal ini, Majelis Hakim telah sangat cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, sehingga kemudian mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang kami ajukan. Ini merupakan bukti nyata bahwa penegakkan hukum di Indonesia tidak tebang pilih, sehingga masyarakat kecil juga bisa mendapatkan keadilan,” terang Dede Setiawan.

Ditambahkannya, merujuk pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa Birin tidak memiliki niat jahat (mens rea) dan batin jahat berupa kesengajaan (dolus) untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban, melainkan perbuatan Terdakwa Birin alias Sabirin yang mengayun-ayunkan senjata tajam kepada siapapun yang berada didekatnya secara tidak teratur atau asal-asalan dari atas kebawah sebanyak 3 (tiga) kali sambil sempoyongan karena Terdakwa sudah hilang kesadaran, perbuatan terdakwa terjadi sebagai bentuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) untuk diri sendiri.

“Dimana hal tersebut disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan pada saat itu kepada diri Terdakwa. Oleh karenanya, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka ditemukanlah alasan pengahapus pidana (strafuitsluitingsgrond) yaitu alasan Pemaaf (schulduitsluitingsgrond), sebagaimana kemudian diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana, sehingga Terdakwa Birin alias Sabirin tidak dapat dicela (menurut hukum) atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, meskipun perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum,” tandas advokat muda Sai Bumi Ruwa Jurai ini. (Junaidi Ismail)

Icha Christy Syukuran Ulang Tahun Ke-21 Bersama Ustadz Solmed dan Anak Yatim

0

Jakarta, (MGA)- Artis terpopuler versi Aliansi Jurnalis Video, Icha Christy merayakan ulang tahun yang ke-21 di D’Ich yang merupakan Cafe miliknya, turut hadir pula Ustad Solmed dan anak-anak yatim piatu, Kamis (2/2/2023).

Icha yang didampingi oleh ibunda tercinta di hari yang bahagia juga turut membagikan kebahagiaan bersama anak-anak yatim.

Ustadz Solmed saat ditemui awak media seusai acara mengatakan, “Icha yang masih muda ini sangat membutuhkan support dan bimbingan dari teman-teman dan keluarganya, tak lupa Ustad Solmed pun mendoakan Icha semoga diberikan kesehatan, bahagia, sukses, menyenangkan dan membahagiakan orang-orang sekitar serta semua impian Icha terkabul,” ujarnya.

Icha yang mengawali karirnya melalui dunia presenter inipun mengaminkan apa yang menjadi do’a terbaik untuknya. Icha juga memiliki harapan besar di ulang tahunnya kali ini.

“semoga dengan bertambahnya usia menjadi menjadikan Icha lebih baik lagi, diberikan kesehatan, kesuksesan dalam berkarir terutama di dunia musik Indonesia,” ungkapnya.

Penyanyi bersuara merdu yang telah mengeluarkan dua single ini tak berhenti berkarya, single pertama berjudul “Terbaik Untukmu” lalu sukses membawakan single kedua bertajuk “Sandaran Jiwa” dan dalam waktu dekat ini menjelang Ramadhan, Icha pun akan mengeluarkan single religi yang judulnya masih dirahasiakan.

Terakhir sebelum menutup pembicaraan, Ustad Solmed kembali memberikan doa untuk Icha, “Semoga semua doa terbaik, apa yang menjadi impian dan harapan Icha terwujud dan diwujudkan oleh Allah SWT, ” yang langsung diaminkan oleh seluruh hadirin.( Yd)

TARUNA AAU YOGYAKARTA AKAN MERIAHKAN KAWASAN MALIOBORO DENGAN DRUMBAND

0

Yogyakarta, (MGA) – Dalam rangka menyambut Taruna Tingkat I dan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, Para Karbol (Taruna AAU) akan melaksanakan Kirab dan Display Drumband “Gita Dirgantara” di Sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 dari Pukul 17.00 s.d. 20.00 Wib.

Kirab dan Display Drumband Taruna AAU, akan mengambil Star dari Halaman Gedung Kepatihan menuju Titik Nol km, dan akan berakhir di Sebelah Timur Alun-alun Utara Yogyakarta pada pukul 20.00 Wib.

Pada kesempatan tersebut para Karbol (Taruna AAU) akan berinteraksi dan bersosialisasi dengan seluruh Warga Masyarakat yang hadir. Para kawula muda berkesempatan berdialog dan foto bersama dengan Calon-Calon Pimpinan TNI AU masa depan yang profesional dan tangguh.

Mari kita meriahkan event yang jarang terjadi ini. Event ini akan menjadi ajang sosialisasi sesama kawula muda yang penuh kesan mendalam.

(Kefas Hervin Devananda/Romo Kefas)

Pertemuan Perwakilan Organisasi Pers Kabupaten Bogor Nyatakan Siap Meriahkan HPN 2023

0

Bogor, (MGA) – Menjelang Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2023, perwakilan dari berbagai organisasi jurnalis di Kabupaten menggelar pertemuan di Gedung Graha Wartawan, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis, (2/2/2023).

Pada pertemuan yang dihadiri oleh para ketua Organisasi Jurnalis diantaranya H. Subagiyo Ketua PWI Kabupaten Bogor, Ketua Forum Wartawan Bogor Bersatu Iwan, Ketua AIPBR Aliv Simanjuntak, Ketua Forwara Irwan, Brodin Ketua IWO, Irvan Lubis Ketua MIO serta Nimrod Rungga Ketua AJWI Kab.Bogor dan Marpaung Ketua PJID membahas sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyambut HPN yang merupakan perhelatan besar insan pers di seluruh Indonesia.

“Pertemuan ini untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan menyambut Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari nanti bersama para perwakilan organisasi pers yang ada di Kabupaten Bogor, karena agak mendadak memang tidak seluruh perwakilan organisasi jurnalis bisa hadir, namun semoga hal tersebut tidak mengurangi kebersamaan pada saat peringatan HPN nanti,” ujar Ketua PWI.

“Kita berharap, peringatan HPN tahun 2023 nanti menjadi momentum untuk menjalin kebersamaan & persatuan seluruh insan pers yang ada di Kabupaten Bogor khususnya. Walaupun organisasi kita berbeda, namun secara profesi kita adalah sesama jurnalis, jadi alangkah baiknya bila kita bisa memiliki rasa kebersamaan dalam menjaga marwah wartawan sebagai profesi mulia yang menjunjung tinggi profesionalisme, menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pilar ke- 4 Demokrasi,” imbuhnya.

Sementara itu, para ketua organisasi Wartawan menyampaikan apresiasi dengan adanya pertemuan para perwakilan organisasi jurnalis yang ada di Kabupaten Bogor, menurut mereka, sebuah hal yang sangat positif jika seluruh organisasi pers yang didalamnya beranggotakan para wartawan dari berbagai media lokal dan nasional ini tahun ini ikut andil meriahkan HPN.

“Kita hadir disini guna mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat peringatan HPN nanti,” ujarnya.

Rencananya, kegiatan yang akan dilaksanakan pada peringatan HPN yakni upacara, pembacaan ikrar persatuan oleh para ketua organisasi jurnalis dilanjutkan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, lokasi kegiatan tersebut di TMP Pondok Rajeg.

Selanjutnya, para insan pers akan menuju ke Gedung Graha Wartawan untuk menggelar syukuran, pemotongan tumpeng dan ramah tamah.

“Semoga HPN tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan, bisa lebih sukses dari HPN-HPN lainnya dengan dukungan seluruh insan pers yang ada di Kabupaten Bogor ini,” pungkas Subagiyo.(Red)

Presiden Jokowi Bersama Pelajar Buleleng Resmikan Bendungan Danu Kerthi, Bali

0

Bali, (MGA) – Presiden Joko Widodo bersama siswa/siswi SD/SMP/SMA di Buleleng didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan Bendungan Tamblang di Kab Buleleng, Bali, Kamis (2/2/2023).

Kehadiran ratusan pelajar ini merupakan upaya edukasi kepada generasi muda akan pentingnya bendungan sebagai sarana dan prasarana pengelolaan air.

Bendungan Tamblang secara resmi diusulkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk berubah nama menjadi Bendungan Danu Kerthi dengan harapan bendungan ini menjadi infrastruktur yang dapat menjaga keberlanjutan sumber air di Kab Buleleng.

Satu keunggulan Bendungan Danu Kerthi dari bendungan lain adalah inti bendungan menggunakan teknologi aspal yang menjadi pertama dibangun di Indonesia (Asphalt Core Concrete Embankment Dam – ACCED).

“Kapasitas tampung bendungan ini 5,1 juta m3 dan luas genangannya kurang lebih 29,8 hektare yang ini akan mengairi sawah 588 hektare. Jadi bendungan ini dipakai untuk irigasi sawah dan untuk mengurangi banjir,” kata Presiden Jokowi.

Menteri Basuki menambahkan selain dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, Bendungan Danu Kerthi juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.

Turut hadir dalam peresmian Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.(Red)

Reses DPRD, Kang Atang Sabar Menyimak Curhatan Warga

0

HUMPROPUB, (MGA) – Selama tiga hari gelaran reses DPRD Kota Bogor sejak Senin (30/1) hingga Rabu (1/2), Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyambangi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Bogor Utara yang merupakan daerah pemilihannya (Dapil).

Dalam kegiatan resesnya, pria yang akrab disapa Kang Atang ini bersilaturrahmi dan beranjangsana dengan warga dan pengurus wilayah.

“Reses ini dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi program pembangunan yang sudah dijalankan, sambil mencari dan mengumpulkan harapan dan aspirasi warga untuk bisa direalisasikan di tahun berikutnya,” ujar Atang.

Selama reses tersebut, banyak sekali keluhan ataupun curhatan dari warga. Mulai dari harapan peningkatan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, beasiswa, penebusan ijazah, pembangunan sarana ibadah, sertifikasi tanah, pendataan warga miskin, masalah tawuran hingga urusan pemberdayaan anak dan perempuan.

Mendengar curhatan yang begitu banyak dan terkadang diselipi dengan kritik tajam, Kang Atang nampak menyimak dengan sabar.

“Alhamdulillah banyak mendapat nasihat sekaligus usulan-usulan dan harapan warga terhadap program pembangunan. Semoga bisa satu per satu ditindaklanjuti”, jelasnya.

Usulan-usulan program pembangunan yang disampaikan warga kepada Kang Atang selama gelaran reses di Kelurahan Cimahpar, Bantarjati, Tegalgundil dan Kedung Halang, diantaranya adalah pembangunan TPT, pembangunan jembatan, pemeliharaan posyandu, pemeliharaan jalan lingkungan, kenaikan untuk honorer guru ngaji, kader posyandu, dan pembangunan infrastruktur pendidikan dari mulai SD hingga SMA.

Selain berdialog dan bersilaturrahmi, Kang Atang juga turun ke lapangan melakukan inspeksi terhadap program pembangunan yabg sudah berjalan ataupun usulan infrastruktur warga yang perlu ditindaklanjuti.

Ia pun menilai pembangunan di wilayah Bogor Utara harus semakin ditingkatkan. Meskipun pusat Kota Bogor berada di Kecamatan Bogor Tengah, namun perkembangan Kecamatan Bogor Utara terutama di Kelurahan Tegalgundil dan Bantarjati sebagai wilayah penyangga ekonomi perlu juga diperhatikan.

“Jadi, penyempurnaan program di Bogor Utara harus dimaksimalkan sesuai dengan janji Walikota dan pengawasan dari kami di DPRD,” tutup Atang.

Tri Tito Karnavian Lantik Pj. Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya dan Pj. Ketua TP PKK  Kabupaten Jayapura

0

Jakarta, (MGA) – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik Andar Aryani sebagai Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya dan Flora Yvonne de Quelyoe sebagai Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Jayapura. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 003/KEP/PKK.Pst/I/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya serta Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 004/KEP/PKK.Pst/I/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (2/2/2023). Agenda ini dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendagri, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, Pj. Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Tri menegaskan, TP PKK merupakan organisasi yang menjadi mitra pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda). Keberadaan TP PKK telah memiliki legalitas yang kuat dan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

“Nah oleh sebab itu, mungkin karena Ibu Ketua yang sekarang adalah baru kepengurusan PKK, kami harapkan bisa berkoordinasi dengan para pengurus pusat dan juga mungkin dari kabupaten di kepengurusan provinsi,” ujar Tri.

Dirinya menambahkan, mengingat adanya pemakaian anggaran yang bersumber dari negara ataupun daerah, TP PKK diminta untuk dapat bertanggung jawab di dalam melaksanakan program. TP PKK di daerah juga didorong agar dapat ditempatkan di bawah dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ataupun dinas terkait lainnya. Tujuannya agar TP PKK dapat saling bekerja sama dalam menyusun program yang berdampak.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan dinas-dinas setempat, karena umumnya 10 program pokok PKK itu ada di setiap OPD, tinggal kita nanti bekerja sama,” tambahnya.

Tri berharap Pj. Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Daya dapat membuat fondasi kepengurusan yang kuat. Dengan demikian, hal tersebut akan menjadi dasar bagi kepengurusan di masa mendatang. Menurut Tri, kader TP PKK berperan penting di dalam organisasi. Pasalnya, mereka berperan dalam mewujudkan program-program di masyarakat dalam rangka kesejahteraan keluarga.

Karena itu, dia berharap jajaran pengurus di dalamnya adalah figur-figur berhati ikhlas yang mempunyai keinginan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini terutama bagi kesejahteraan keluarga di Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Jayapura.

“Selamat atas dilantiknya Ibu sebagai Penjabat Ketua (TP PKK) Provinisi Papua Barat Daya dan Kabupaten Jayapura. Semoga kegiatan PKK di sana betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat dalam tujuan kita meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Seorang Terduga Pelaku Pencurian di Amankan Warga, Pihak Kepolisian Lakukan Penyidikan

0

Bogor, (MGA) – Seorang Terduga pelaku pencurian yang terjadi di salah satu rumah warga Wilayah Desa Curug Bitung kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor berhasil diamankan warga pada Kamis (2/2/2023).

Terduga pelaku berinisial DD (23) Melakukan pencurian di salah satu rumah warga, dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebilah golok, dan mengambil sebuah handphone serta uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah.

Kapolsek Nanggung AKP Jony Handoko , Mengatakan bahwa tertangkapnya Terduga pelaku pencurian berinisial DD Sebut berawal saat korban yang baru saja selesai sholat subuh mendapati adanya seorang yang sedang tertidur di teras mushola dan dicurigai sebagai pelaku pencurian yang terjadi di rumahnya.

Dari kecurigaan tersebut korban menginformasikan hal tersebut kepada tokoh desa, Namun saat kembali ke mushola untuk dilakukan pemeriksaan, terduga pelaku telah diamankan oleh warga di pos ronda.

Dan dari pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa handphone yang sempat juga dibuang oleh terduga pelaku beserta uang tunai, hingga saat Ini Proses penyidikan pun masih terus dilakukan oleh satuan unit Reskrim Polsek nanggung, Ungkapn AKP Jony Handoko.

Kapolda Jatim Irjen pol Dr.Toni Harmanto Sampaikan Terima Kasih atas Upaya Harkamtibmas di Kota Kediri

0

Kota Kediri, (MGA) – Kapolda Irjen Pol Dr.Toni Harmanto,MH beserta pejabat utama (PJU) Polda Jawa timur dalam kunjungannya,kapolda menekankan pada seluruh personel di jajaran Polres Kediri Kota agar maksimal dalam menjaga Kamtibmas utamanya mencegah keributan dan tawuran anak anak muda.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Kediri Kota, pada Rabu (1/2/2023) pagi.

Menurut Kapolda Jatim, keributan atau tawuran anak muda terus berulang setiap tahun. Rata-rata keributan muncul karena mereka bergabung dalam komunitas yang berbeda.

Karena mereka masih pelajar dan berusia muda, emosinya gampang tersulut dan sulit dikendalikan.

“Apalagi membawa senjata tajam dan sebagainya. Kalau hal tersebut masuk pidana tetap akan diproses hukum,” beber Kapolda Jatim.

Tak hanya itu, Irjen Pol Toni Harmanto juga berterima kasih kepada Kapolres, Kabag, Kasat di jajaran Polres Kediri Kota yang aktif melakukan upaya – upaya menciptakan situasi Kamtibmas di wilayahnya.

Kapolda Jatim juga menegaskan, tidak boleh terjadi tawuran di setiap konvoi atau acara komunitas anak muda.

“Saya sampaikan terima kasih atas masukannya dan kami akan menyikapinya,” lanjut Kapolda.

Selain itu Irjen Pol Toni Harmanto dalam sambutannya juga menyampaikan, kunjungan kerja (kunker) kali ini merupakan agenda ke sebelas di polres-polres yang ada di wilayah Jawa Timur.

Tujuannya untuk bersilaturahmi dan tatap muka secara langsung dengan anggota yang ada di jajaran termasuk Polres Kediri Kota. Agar bisa berdialog interaktif serta mendengar masukan-masukan dari anggota yang ada di jajaran.

Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra menyampaikan ada delapan kecamatan yang masuk di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

“Lima wilayah Kabupaten Kediri yakni Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan, Grogol, dan Tarokan. Kami siap menerima arahan dari jenderal (Kapolda Jatim),”ungkap AKBP Teddy Chandra.

Dalam kesempatan tersebut AKBP Teddy Chandra juga menjelaskan penanganan Covid-19, vaksinasi, hingga memperkenalkan masing-masing pejabat utama Polres Kediri Kota, Kabag, Kasat, maupun Kapolsek Jajaran.

“Apa yang menjadi kesulitan maupun keinginan dan sebagainya di Polres Kediri Kota selama ini belum terakomodir bisa disampaikan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kediri sampai saat ini kondusif. Merupakan hasil sinergitas dari personel TNI, pemerintah maupun semangat seluruh personel Polres Kediri Kota.

Sementara itu Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason saat meminta arahan atau masukan kepada Kapolda Jawa Timur menyampaikan bahwa beberapa bulan terakhir ada kegiatan konvoi perguruan pencak silat di Kediri.

“Kami juga lakukan deklarasi dengan perguruan silat bersama dengan Polsek jajaran, tujuannya biar tidak ada keributan antar perguruan,” tuturnya.

selesai memberikan arahan kepada Kapolres Kediri Kota beserta jajaran, Kapolda Jatim menuju ke Wisma Kapolres Kediri Kota dengan menumpangi becak yang telah disediakan. Selanjutnya, Irjen Pol Toni Harmanto beserta jajaran melakukan ramah tamah dan penanaman pohon di TK Bhayangkari 41 Polres Kediri Kota (KFS)

Terbitnya Perppu Cipta Kerja Dinilai sebagai Langkah Strategis Hadapi Dinamika Perekonomian Global

0

Jakarta, (MGA) – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi dinamika perekonomian global yang sedang terjadi. Apalagi diprediksi pada 2023 hampir sepertiga negara di dunia terancam masuk ke jurang resesi.

Hal itu menjadi topik utama yang diulas dalam Forum Tematik Bakohumas bertajuk “Bergerak Bersama Menuju Indonesia Maju Cipta Kerja Cinta Kerja” di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2023). Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan dihadiri oleh pejabat dan pelaksana kehumasan dari seluruh kementerian/lembaga.

Saat membuka acara tersebut, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Arif Budimanta mengatakan, Perppu Cipta Kerja tersebut diharapkan tetap dapat menavigasi dinamika yang tengah terjadi. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat serta memberi kemudahan dalam berusaha dapat terus dilakukan.

Arif mengungkapkan, pihak yang paling besar merasakan dampak dari kehadiran UU Cipta Kerja ini sebenarnya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta usaha berisiko rendah. “Mereka dipermudah dalam pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS),” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah narasumber di antaranya Ketua Kelompok Kerja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja Tina Talisa, Ketua Kelompok Kerja Strategi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja Dimas Oky Nugroho, dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Prita Laura.

Mereka menyampaikan pandangannya terhadap UU Cipta Kerja maupun Perppu Cipta Kerja. Misalnya yang disampaikan Dimas Oky Nugroho bahwa penetapan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global. Hal ini dilakukan melalui penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Senada dengan Dimas, Tina Talisa mengatakan, sektor yang paling merasakan manfaat kemudahan dalam berusaha dari kehadiran UU Cipta Kerja sebenarnya adalah UMKM. Dengan begitu, anggapan bahwa UU Cipta Kerja memberikan karpet merah kepada investor besar adalah salah besar. “Justru sebaliknya UU Cipta Kerja sangat berpihak terhadap UMKM,” jelasnya.

Asumsi dan pandangan yang menyatakan UU Cipta Kerja sangat pro-investor asing juga perlu diluruskan. Tina menekankan, yang dimaksud investor bukan hanya penanaman modal dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA), tetapi juga penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Di lain pihak, Prita Laura berharap, setiap kementerian/lembaga dapat melakukan sosialisasi terkait Perppu Cipta Kerja kepada publik. Dengan begitu, mindset publik dapat lebih memahami keberadaan regulasi tersebut. Dia juga menekankan, perlunya kesepahaman bersama dari seluruh insan humas kementerian/lembaga terhadap terbitnya Perppu Cipta Kerja. Sebab hal itu akan lebih memudahkan aparatur dalam menyosialisasikan regulasi tersebut kepada publik.

Puspen Kemendagri

Aksi Penipuan dan Penggelapan Telan Korban Hingga 121 Orang, Pihak Kepolisian Lakukan Penyelidikan

0

Bogor, (MGA) – Aksi penipuan dan penggelapan jual beli tanah terjadi di Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Yang mana akibat kejadian tersebut ratusan orang menjadi korban.

Kejadian tersebut berawal saat pelaku berinisial A menawarkan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 100 meter persegi kepada korbannya senilai 50 juta rupiah, namun saat korban menyerahkan uang sebesar 49 juta rupiah Kepada terduga pelaku terkait transaksi jual beli tanah tersebut, pihak pembeli tidak mendapatkan kejelasan hingga saat ini. atas kejadian tersebutlah korban langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. (2/2/2023)

Dari hasil penyelidikan yang di lakukan oleh Polsek Ciomas Polres Bogor tersebut pun tercatat sebanyak 121 orang menjadi korban dan akibatkan total kerugian hingga milyaran rupiah.

Kapolsek Ciomas Kompol Yudi Kusyadi SH jelaskan bahwa dari data yang kami kumpulkan terkait aksi penipuan dan penggelapan tersebut , hingga saat ini tercatat kurang lebih sebanyak 121 orang menjadi korban dari aksi terduga Pelaku A ini, dan apabila di akumulasikan kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan dan penggelapan tersebut di tafsir mencapai 3,2 miliar rupiah. Saat proses penyelidikan pun masih kami lakukan terkait laporan penipuan dan penggelapan tersebut, ungkap Kapolsek Ciomas Kompol Yudi Kusyadi.

Sertifikat Mati Indogrosir, Penyidik Polrestabes Makassar Tersangkakan AJDN, LKBH Makassar Ajukan Keberatan

0

Makassar, (MGA) – Sertifikat mati milik Indogrosir alias PT Inti Cakrawala Citra yang sudah dimatikan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil BPN Sulsel) dengan surat keputusan kepala Kanwil BPN Sulsel Nomor : 04/Pbt/BPN-73/2015 tertanggal 16/4/2015 yang ditandatangani kepala Kanwil BPN Sulsel Dr. H. Muhammad Ikhsan, SH, M.Si, MH, tapi oleh Penyidik Polrestabes Makassar malah dijadikan dasar Tersangkakan AJDN (Abd Jalali Daeng Nai) dengan adanya laporan polisi nomor : LP/101/I/2022/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 17 Januari 2022, pelapor Yogi Gunawan, pegawai Indogrosir.

Sertifikat Indogrosir alias PT Inti Cakrawala Citra yang dibeli 4/5/2016 Akta jual beli oleh notaris Ramiz, SH dari M Idrus Mattoreang dkk (dan kawan kawan) yang disahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Suhartono Sah NIP : 19601005 198503 1 005, nomor sertifikat 21970 Hak Guna Bangunan yang berasal dari sertifikat hak milik nomor 25952 atas nama M Idrus Mattoreang dkk, ternyata bersumber bekas Sertifikat hak milik nomor 490/Bulurokeng, Warkah tanah dengan Persil Nomor 6 DI Kohir 51 CI atas nama Tjonra Karaeng Tola, luas kurang lebih 5,75 hektar yang berdasarkan putusan pengadilan negeri Ujungpandang sekarang pengadilan negeri Makassar nomor 86/PDT.G/1997/P.UJ.Pdg telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

“Masak saya Ditersangkakan pakai sertifikat mati pak, nah itu sertifikat telah dimatikan oleh putusan pengadilan negeri Makassar dulunya ujungpandang, dikuatkan lagi dengan SK kanwil BPN Sulsel yang membatalkan sertifikat tersebut, kan aneh toh pak,” ujar Abd Jalali Daeng Nai (AJDN) di kantor media lintas Mata Nusantara News jalan Bawakaraeng Makassar, Rabu, 1/2/2023.

AJDN ini didampingi kuasa hukumnya dari LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar) Muhammad Sirul Haq, SH, C.NSP, C.CL. selaku Direktur LKBH Makassar mengutarakan bahwa rincik tanah Persil Nomor 6 DI Kohir 51 CI atas nama Tjonra Karaeng Tola juga telah dikuatkan dengan putusan pidana pengadilan negeri Makassar tanggal 29/11/2010 nomor 25/Pid.B/2010/PN Mks yang amarnya menyatakan terdakwa M Idrus Mattoreang dkk telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian.

“Inilah yang menjadi dasar keberatan kami, mengapa laporan polisi di Polrestabes Makassar tetap dilanjutkan bahkan mentersangkakan Daeng Nai ini, padahal legal standing sertifikat Indogrosir yang dijadikan alasan laporan pidana telah dimatikan, dibatalkan, ini ada apa ya?” Ungkap Muhammad Sirul Haq, SH, C.NSP, C.CL, direktur LKBH Makassar saat mendampingi AJDN di kantor Lintas Mata Nusantara News.

Tambah Muhammad Sirul Haq bahwa surat keberatan telah dilayangkan ke Polrestabes Makassar dengan tujuan surat kepada Kapolrestabes Makassar, Kasatreskrim Polrestabes Makassar, Kanit Tahbang Polrestabes Makassar dan penyidik laporan polisi nomor : LP/101/I/2022/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 17 Januari 2022, pelapor Yogi Gunawan, pegawai Indogrosir.

“Senin kemarin kami bersama daeng nai telah menghadap pak Aryo Parawansyah Bripka NRP 87090191, namun karena ada jadwal BAP kasus lain maka pemeriksaan daeng nai ditunda ke Senin 6/2/2023 pukul 10.00 WITA,” tutur Muhammad Sirul Haq.

LKBH Makassar berharap surat keberatan atas Penetapan tersangka berdasarkan nomor STP.ASTS/92/XII/RES.1.2/2022/Reskrim atas nama Abd Jalali Daeng Nai segera ditanggapi Kapolrestabes Makassar beserta jajaran hingga ke penyidik untuk membebaskan AJDN dari segala tuduhan kotor yang tak berdasar dengan keluarnya SP3 Surat Pemberitahuan Penghentian Penyedikan.

Pesan Pangdam Kasuari Jelang Perayaan HUT Ke 168 PI : Ajak Masyarakat Refleksi Diri Kembali Kepada Iman

0

Manokwari, (MGA)– Jelang Hut ke-168 Pekabaran Injil (PI), Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., berpesan dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk merefleksikan diri kembali kepada Iman.

Hal ini disampaikan Pangdam disela-sela ia melaksanakan peninjauan kesiapan menyambut perayaan HUT ke-168 Pekabaran Injil di Tanah Papua (5 Februari), di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Rabu (1/2/2023).

Pangdam yang hadir bersama Staf Ahli Kasad bidang Hubungan Internasional, Brigjen TNI Wahyu Jiantono, S.I.P., dan para pejabat Kodam menyampaikan bahwa Pulau Mansinam ini merupakan pulau dimana dalam sejarahnya adalah tempat masuknya injil pertama kali di seluruh daratan tanah Papua.

“Kita memahami bahwa segala kehidupan termasuk juga dengan profesi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dalam Pancasila asas ataupun Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi penjuru utama, tepatnya di Kodam XVIII/Kasuari yang sekarang berada di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya tentunya ada hal-hal yang menjadi problematik baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kesejahteraan,” ucapnya.

Ia mengatakan dua hal ini menjadi sentral dalam rangka untuk terus menjaga, meningkatkan kesejahteraan, rohnya adalah kembali kepada iman itu sendiri.

“Dimana dari sisi keamanan kita ketahui sendiri wilayah Papua secara umum, masih ada basodara kita yang kita kenal dengan KKB atau KST yang terus melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu bahkan memberikan sesuatu situasi yang kurang nyaman diwilayah Papua secara keseluruhan termasuk diwilayah Kodam XVIII/Kasuari, namun secara umum lewat iman tersebut semua berbagai macam agama harus bersatu padu dalam rangka menghadirkan Tuhan yang paling utama untuk menyelesaikan semua kepentingan Bangsa dan Negara ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Pangdam mengharapkan agar seluruh masyarakat untuk menjaga Pulau Mansinam serta seluruh fasilitasnya serta bersatu padu untuk memastikan kedepannya akan ada suatu peningkatan dalam iman.

“Kita berharap juga dikatakan bahwa tanah Papua secara keseluruhan adalah tanah yang terberkati untuk itu, mari pada kesempatan ini kami mewakili Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi juga seluruh Stake Holder dan Komponen Bangsa yang ada lewat kami ingin mengajak kita semua bersatu padu dalam memahami, merefleksi dari sisi iman mengetahui bagaimana kehidupan kita selama ini sampai dengan detik ini tentang apa yang sudah kita berikan bagi kehidupan dihadapan Tuhan dan juga kehidupan secara nyata dalam konteks berbangsa dan bernegara”.

“Tanah Papua tanah terberkati, untuk itu kita harus hadirkan segalanya mulai dari pemikiran, bercucap, bahkan sampai dengan melakukan segala tindakan dan kegiatan baik secara pribadi maupun kebersamaan ini dengan tindakan-tindakan yang positif. Kami menghimbau kepada basodara yang masih melakukan kegiatan yang sifatnya mengganggu ketentraman, keamanan hati setiap manusia yang hidup di Papua Barat karena didalam hati itulah tempat bersemayamnya Tuhan Yang Maha Kuasa secepatnya sadar, kembali karena kalian juga merupakan anak bangsa juga merupakan kekuatan dalam rangka menjaga Bangsa dan Negara, NKRI dan tanah Papua,” ajak Pangdam.

(Pendam XVIII/Ksr)

Pangdam XII/Tpr Hadiri Peresmian PT Sucofindo Cabang Pontianak

0

Kubu Raya, Rabu (1/2/23) – Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., menghadiri peresmian Gedung Kantor dan Laboratorium PT Sucofindo Cabang Pontianak, Jalan Arteri Supadio, KM 12,5 Arang Limbung, Sungai Raya, Kubu Raya.

Kantor dan Laboratorium PT Sucofindo Cabang Pontianak yang baru selesai dibangun, diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. Acara peresmian selain ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Kalbar dan Direktur Utama PT Sucofindo, juga dilaksanakan pengguntingan pita oleh Gubernur Kalbar bersama Pangdam XII/Tpr, Kapolda Kalbar, Bupati Kubu Raya, Direktur dan Komisaris Utama PT Sucofindo serta Kepala PT Sucofindo Cabang Pontianak. Usai peresmian kegiatan dilanjutkan dengan laboratorium tour.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji dalam sambutannya mengatakan, Sucofindo merupakan BUMN yang paling banyak ruang lingkup pekerjaannya. Ia berharap Sucofindo terus berupaya melakukan inovasi dan penelitian – penelitian sesuai dengan bidangnya.

Menurut Gubernur, dari hasil – hasil penelitian dan inovasi Sucofindo tentunya dapat menjadi bahan acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Sehingga Negara dalam hal ini akan terhindar dari kerugian.

Direktur Utama PT Sucofindo Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan, gedung baru ini dibangun untuk mengantisipasi dan merespon dinamika perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Kalbar. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Direktur Utama PT Sucofindo berharap dengan diresmikannya kantor dan laboratorium ini, serta dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan kinerja karyawan PT Sucofindo Cabang Pontianak menjadi yang terbaik di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan Sucofindo di Kalimantan Barat yang telah mempercayakan kegiatan verifikasi atau pemastian pengujian serta analisis terhadap produk – produknya di Sucofindo Cabang Pontianak.(Pendam XII/Tpr)

Semua Personel Satgas Apter Yonif Raider 300/Bjw TA.2022 Kembali ke Induk Pasukan

0

Cianjur,(MGA) – Batalyon Infanteri Raider 300/Bjw sambut kepulangan personel Satgas Apter wilayah Kodam XVII/Cendrawasih dengan meriah, Selasa kemarin (31/01/2023).

Hal tersebut yang disampaikan oleh Komandan Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P dalam release tertulisnya di Kabupaten Cianjur, Rabu (01-02-2023).

Acara penyambutan ini sebagai bentuk penghormatan dan upacara selamat datang atas kembalinya personel di satuan asal sekaligus memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas dan semangat yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kurang lebih satu tahun menjalankan tugas Apter di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih dengan baik.

Acara disambut dengan meriah oleh seluruh personel Yonif Raider 300/Bjw yang dipimpin langsung Komandan Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P yang bertempat di Markas Yonif Raider 300/Bjw Kab. Cianjur, dengan kedatangan 10 personel ini melengkapi semua personel satgas Yonif Raider 300/Bjw yg berjumlah 15 orang.

10 personel yang baru bergabung dengan induk satuan adalah prajurit-prajurit pilihan yang dimana di wilayah papua melaksanakan Satgas Apter berada di daerah Distrik Suru-suru, Kab. Yahukimo. Papua yang terkenal dengan kerawanan daerahnya dimana kebanyakan daerah sana hanya bisa di tempuh dengan jalur udara memakai helly.

“Selamat datang kembali di satuan dan Apresiasi kepada prajurit-prajurit semua yang telah bertugas selama kurang lebih satu tahun disana. Dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta kembali ke kesatuan dengan selamat,” tegas Danyonif.

Danyon menambahkan, berbekal kemampuan dan keterampilan serta pengabdian yang tulus sebagai prajurit profesional mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya karena dengan profesionalisme yang ditopang oleh kedisiplinan, dedikasi dan semangat juang maka kehormatan sebagai prajurit Raider 300 yang selalu berhasil dalam setiap penugasan akan dapat diraih.

Dikatakan, kembalinya sebanyak 10 prajurit ke pangkalan, diharapkan untuk secepatnya menyesuaikan diri dengan kondisi satuan dan lingkungan. Begitu juga diminta segera lakukan konsolidasi dan inventarisasi baik personel maupun material.

Di akhir amanat saya perlu menyampaikan beberapa hal yang harus kita pedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas.

Sumber : Pen Yonif Raider 300/Bjw Lettu Inf Dody Suyono

Kemeriahan Tradisi Penyambutan Kopral Taruna AAL Angkatan-71

0

Surabaya, (MGA) – Usai menempuh pendidikan integratif selama enam bulan di Mencandra Akademi TNI bersama Taruna Akmil dan AAU, sebanyak 250 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat I Angkatan ke-71 bergerak dari Magelang menuju Surabaya. Iring-iringan kendaraan tidak langsung menuju Bumimoro Krembangan, tetapi berhenti di icon Kota Pahlawan yakni di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Rabu (1/2).

Taruna AAL Angkatan ke-71 yang terdiri atas 236 Taruna dan 14 Taruna Wanita pada pagi ini, dari Monumen Tugu Pahlawan melaksanakan tradisi long march sambil diperkenalkan kota Surabaya, hingga menuju stadion Jala Krida Mandala, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya.

Kali pertama memasuki Gerbang Utama Kesatrian Akademi Angkatan Laut pasca selesainya pendidikan integratif di Resimen Candradimuka (Mencandra) Akademi TNI Magelang, kedatangan Kopral Taruna AAL disambut Upacara Tradisi di depan Monumen KRI Macan Tutul, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya.

Setelah melalui Gerbang AAL, para Taruna Senior telah mempersiapkan penyambutan dengan diawali aktraksi dari Genderang Suling Gita Jala Taruna yang dilanjutkan dengan beberapa kegiatan orientasi lainnya. Pada saat di dermaga Halong Koptar diterima Dewa Laut untuk meminum air suci sebelum memasuki Gerbang Samudera, kemudian turun kelaut untuk melaksanakan upacara pembukaan orientasi yang dipimpin Gubernur AAL Laksda TNI Denih Hendrata.

Turut hadir Ketua Cabang BS Jalasenastri AAL Ny. Kiki Denih Hendrata yang juga selaku Ibu Asuh Taruna AAL, Wagub AAL Brigjen TNI (Marinir) Edy Prakoso beserta istri dan jajaran pengurus CBS Jalasenastri AAL lainnya, Seklem AAL, Laksma TNI Ni Ketut Prabhawati serta Pejabat Utama lainnya turut menyambut kedatangan Kopral Taruna AAL Angkatan-71.

Menurut Gubernur AAL dalam sambutannya mengatakan, Akademi Angkatan Laut ini memiliki tugas pokok mendidik dan membentuk generasi muda terpilih bangsa untuk menjadi calon-calon pemimpin TNI AL dan TNI di masa depan yang professional dibidangnya selain itu juga harus ditunjang dengan moralitas yang baik, berwawasan luas, memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme tinggi serta siap menjadi pemimpin-pemimpin pembaharu TNI di masa datang.

Dalam melaksanakan pendidikan Taruna akan dididik, dibekali dan ditempa melalui kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, agar memiliki bekal ilmu pengetahuan dan kemampuan profesi yang tinggi, memiliki tingkat kesamaptaan jasmani dan kondisi fisik yang tangguh dan prima.

Pada akhir amanatnya Gubernur AAL berharap agar Taruna lulusan AAL akan menjadi perwira-perwira TNI AL yang beriman, disiplin, loyal, berdedikasi tinggi dan professional dalam menjalankan profesi, tugas dan tanggung jawab yang diemban dimasa depan.

Presiden Jokowi: Pasar Seni Sukawati Siap Terima Wisatawan

0

Bali, (MGA) – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan Pasar Seni Sukawati yang terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pasar yang telah berdiri sejak tahun 1985 tersebut sempat mengalami kerusakan dan saat ini telah selesai dilakukan pembangunan.

“Ini adalah pasar rakyat, kita dulu ingat yang lama seperti apa dan sekarang kita lihat yang baru seperti apa,” ucap Presiden dalam sambutannya saat peresmian pada Rabu, 1 Februari 2023.

Kepala Negara mengatakan bahwa pasar rakyat tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis, salah satunya dengan penataan produk-produk yang lebih rapi dan tertata. Presiden pun berharap Pasar Seni Sukawati akan semakin dikenal.

“Inilah pasar rakyat yang kita harapkan gaungnya Pasar Sukawati ini akan makin baik ke depannya,” tutur Kepala Negara.

Selain itu, Presiden juga berharap agar wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali akan makin meningkat. Apalagi setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu.

“Kita juga tahu setelah PPKM dicabut, PPKM telah dicabut di akhir Desember tahun lalu, kita harapkan turis-turis akan makin banyak ke Pulau Dewata, Pulau Bali, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara,” ujar Presiden.

Sebagai informasi, Pasar Seni Sukawati terdiri dari tiga bagian bangunan yaitu blok A, B, dan C. Blok A memiliki 779 los pedagang, Blok B memiliki 31 kios, dan Blok C memiliki 525 los dan 64 kios dibangun dengan anggaran sebesar Rp161 miliar. Pembangunan pasar tersebut telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono  menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Seni Sukawati tidak hanya membangun pasar, tapi juga fasilitas parkir _basement_ dan jumlah kios yang lebih banyak dari sebelumnya.

“Jadi kami tidak hanya membangun bangunan untuk pasar, tapi juga membangun fasilitas parkir di basement untuk mengatasi kemacetan. Selain itu juga, kios pasar yang dibangun lebih banyak untuk menampung pedagang yang lebih banyak lagi. Sehingga pasar sudah lebih nyaman untuk turis domestik dan mancanegara,” ujar Basuki.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peresmian ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Antisipasi El Nino, Ditjen Bina Adwil Serahkan Bantuan Pemerintah ke 28 Daerah

0

Jakarta, (MGA) – Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun 2023 diperkirakan bakal lebih kering dibandingkan tahun 2022. Selain itu, diperkirakan pula Indonesia akan mengalami El Nino setelah 3 kali terjadi La Nina sepanjang tahun 2020, 2021, dan 2022. Dampaknya, diperkirakan akan terjadi peningkatan bencana kebakaran dalam skala luas seperti kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019 lalu.

Merespons prediksi tersebut, seluruh daerah diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran dan karhutla. Terlebih di tahun 2023 ini, Indonesia akan bertindak sebagai Ketua ASEAN yang memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan berbagai pertemuan internasional yang bersamaan dengan puncak musim kemarau.

Mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan bantuan pemerintah ke sejumlah daerah, khususnya jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Pemadam Kebakaran (Sat Damkar) di sejumlah kabupaten/kota. Penyerahan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA.

“Hari ini tepat 1 Februari 2023 kita serahkan bantuan kepada 28 kabupaten/kota berupa 14 motor trail ke jajaran BPBD Kabupaten/Kota dan 14 portable fire pump ke jajaran Sat Damkar Kabupaten/Kota,” ujar Safrizal.

Adapun ke-28 daerah tersebut terdiri dari 14 daerah penerima 1 unit motor trail. Daerah-daerah tersebut yakni Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Subulussalam, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Batang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bima, Kabupaten Luwu, dan Kota Kendari.

Sedangkan 14 daerah lainnya telah menerima 1 unit portable fire pump. Daerah itu antara lain Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Badung, Kota Bima, Kota Banjarmasin, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Halmahera Barat.

“Penyerahan bantuan pemerintah ini di samping untuk memperkuat kapasitas sarana dan prasarana di daerah, juga terutama untuk meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam memenuhi response time maksimal 15 menit sampai di lokasi bencana atau kebakaran,” sambung Safrizal.

Perlu diketahui, kebencanaan dan kebakaran merupakan sub-urusan dari urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dinilai perlu diantisipasi karena menentukan aspek peningkatan kemampuan, baik dari sarana prasarana, prosedur, maupun sumber daya manusia.

“Tak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan bahwa urusan trantibumlinmas merupakan urusan mandatory yang bersifat wajib pelayanan dasar. Sehingga perlu menjadi atensi dan dimasukkan dalam skala prioritas dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegas Safrizal.

Di samping itu, Safrizal mengatakan, tugas satuan pemadam kebakaran tidak hanya berkaitan dengan upaya pemadaman kebakaran semata, tetapi juga termasuk unsur penyelamatan. Aspek ini secara faktual sering dipraktikkan di lapangan, tetapi masih kerap terlewatkan. Oleh karena itu, mengingat ruang lingkup tugas satuan pemadam kebakaran yang luas, maka partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan.

“Pada kesempatan ini kami mendorong terus pembentukan relawan pemadam kebakaran atau disingkat Redkar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sebagai bagian yang integral dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Serta ke depan parameter pemberian bantuan pemerintah akan pula didasarkan pada Pemda yang telah mampu membentuk dan membina barisan Redkar di daerahnya,” pungkas Safrizal.

Puspen Kemendagri

Sempurnakan Pengukuran IPKD, BSKDN Jaring Aspirasi Pemda

0

Bantul, (MGA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyempurnakan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan menjaring aspirasi atau masukan dari pemerintah daerah (Pemda). Oleh karena itu, BSKDN melakukan audiensi dengan sejumlah daerah salah satunya Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Audiensi tersebut dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Kamis (26/1/2023).

Dalam kunjungannya, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono mengungkapkan, BSKDN akan melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengukuran IPKD.

Sehubungan dengan perubahan tersebut, Heru menambahkan, pihaknya memerlukan masukan dari Pemda agar pengukuran IPKD lebih sempurna. “Kami meminta masukan Pemda untuk menyempurnakan Permendagri ini (Nomor 19 Tahun 2022),” jelasnya.

Heru melanjutkan, dalam revisi Permendagri tersebut pihaknya akan melakukan penambahan pasal terkait dengan struktur keanggotaan tim penginputan IPKD di tingkat Pemda kabupaten dan kota. Heru menjelaskan, BSKDN juga mendapatkan saran dari Pemda Kabupaten Bantul agar dalam penilaian kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tidak bersifat kaku hanya dengan skor 0 dan 1.

“Penilaian semestinya tidak bersifat kaku. Pemda Kabupaten Bantul memberi saran terkait kesesuaian anggaran ada skor penilaian 0,25 atau 0,75, mengingat dinamika di daerah yang sangat dinamis,” tutur Heru.

Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menyosialisasikan kelembagaan BSKDN sehubungan dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri. Heru mengimbau, dalam membuat unit kerja di pemerintahan daerah dapat menyertakan strategi kebijakan dan memasukkan pengukuran setiap indeks yang dimiliki BSKDN agar tetap melekat pada tugas pokok dan fungsi unit kerja yang akan dibentuk di daerah.

“Mengingat pengukuran indeks terutama IPKD sudah menjadi prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai tolok ukur pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Legal Drafting Angkatan I Tahun 2023

0

Jakarta, (MGA) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan ke-1, Rabu (1/2/2023).

Mewakili Kepala BPSDM Kemendagri, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Anggar Pramudiani Widyaningtyas dalam sambutannya menyampaikan tujuan penyelenggaraan Diklat tersebut. Yakni untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan atau pembentukan Perda dan Perkada yang berkualitas, serta dikerjakan secara kualitatif, responsif, dan aspiratif.

“(Kualitas) Perda lebih penting daripada kuantitas, sebab Perda yang memiliki kualitas tidak dilihat dari seberapa banyak Perda yang ditetapkan, akan tetapi dilihat dari seberapa efektif Perda memberikan manfaat dan berkontribusi untuk masyarakat luas,” kata perempuan yang biasa disapa Tyas tersebut.

Tyas menjelaskan, pembentukan Perda merupakan wujud penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu juga merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ia menambahkan, Perda dan Perkada menampung kondisi khusus daerah secara lebih spesifik. Untuk itu Perda yang ditetapkan harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat setempat.

“Harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya,” ujarnya.

Tyas berharap, pembentukan Perda ke depan lebih terarah dan terkoordinasi. Apalagi secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui untuk membuat Perda dan Perkada. Proses itu meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

Sebagai informasi, penyelenggaraan Diklat dilaksanakan selama lima hari kerja dengan metode blended learning di Gedung F BPSDM Kemendagri. Adapun narasumber yang dihadirkan merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga diharapkan peserta dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan.

Puspen Kemendagri

28 Daerah Terima Bantuan Pemerintah, Dirjen Bina Adwil Ingatkan Response Time Pelayanan

0

Jakarta, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) telah menyerahkan bantuan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sub-urusan bencana dan sub-urusan kebakaran kepada pemerintah daerah (Pemda).

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan kepada 28 Pemda yang masuk ke dalam dua sub-urusan tersebut, dengan masing-masing kategori terdiri dari 14 kabupaten/kota. Penyerahan tersebut dilakukan di Hotel Millennium Sirih, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA menyampaikan, bantuan pemerintah tersebut merupakan bentuk apresiasi dan perhatian kepada Pemda yang telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam sub-urusan bencana dan sub-urusan kebakaran.

Diharapkan adanya bantuan tersebut dapat memotivasi daerah lain untuk tetap bersinergi dalam melayani masyarakat, terutama di bidang trantibumlinmas. Apalagi pelayanan tersebut juga telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa bencana dan kebakaran merupakan salah satu sub-urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang trantibumlinmas yang penyelenggaraannya merujuk kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,” kata Safrizal.

Safrizal menegaskan, penyerahan bantuan tersebut juga untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang bencana dan kebakaran. Dia juga menjelaskan, pemadam kebakaran tidak boleh hanya fokus kepada urusan pemadaman kebakaran, tetapi juga pada tindakan penyelamatan. Perasaan aman yang dirasakan masyarakat dapat menjadi indikator suksesnya pelayanan di bidang kebakaran.

Sedangkan untuk pelayanan sub-urusan bencana, Safrizal menekankan pentingnya melaksanakan pelayanan secara sistematis.

“Identifikasi cepat dengan peringatan dini bencana adalah upaya pengurangan risiko sebagai wujud pelaksanaan SPM dari Permendagri 101 Tahun 2018 dalam koridor waktu response time maksimal 15 menit tiba di lokasi bencana atau kebakaran,” tutur Safrizal.

Safrizal berharap, bantuan yang telah diterima Pemda tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Puspen Kemendagri

Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022

0

Jakarta, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri di Hotel Swiss-Belinn, Kemayoran, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) Kemendagri, serta beberapa pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Suhajar menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam berbagai kesempatan telah memberikan arahan mengenai penyederhanaan birokrasi dan regulasi. Tujuannya agar pelayanan di dalam birokrasi dapat lebih ringkas dan optimal. Penyederhanaan tersebut, kata dia, memicu adanya perubahan. Namun tak jarang perubahan tersebut sulit dihadapi sejumlah kalangan karena berbagai alasan, salah satunya akibat kenyamanan terhadap status quo.

Suhajar menjelaskan, berkaitan dengan adanya Permendagri Nomor 137 Tahun 2022, terdapat perubahan di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemendagri, salah satunya dengan hadirnya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Komponen Kemendagri tersebut berperan sebagai badan yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kemendagri. Selain itu, badan ini juga merupakan perubahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

“Pemahaman saya, BSKDN ini bukan operasional management, dia adalah handling management. Dia tangannya menteri dalam hal unsur kebijakan,” terang Suhajar.

Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menyampaikan beberapa tugas yang perlu dilaksanakan oleh jajaran komponen Kemendagri. Dia juga berpesan agar beberapa aspek kebutuhan berkaitan dengan perubahan SOTK terbaru dapat disiapkan.

Senada dengan itu, Kepala Biro Ortala Kemendagri Suprayitno menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat atas hadirnya Permendagri Nomor 137 Tahun 2022. Dirinya menyebut, banyak tugas berat menanti pasca-diundangkannya Permendagri tersebut. Hal ini seperti adanya struktur baru di Kemendagri, serta perlunya melakukan evaluasi jabatan di masing-masing komponen Kemendagri.

“Dan alhamdulillah dua minggu yang lalu, kami dan teman-teman komponen telah melakukan kegiatan bimbingan teknis untuk menyusun kegiatan evaluasi jabatan,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Kang Dadang Danubrata Tampung Aspirasi Warga Rancamaya Melalui Reses

0

HUMPROPUB, (MGA) – Reses di masa sidang kedua, tahun 2023 DPRD Kota Bogor, dimanfaatkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata untuk menyerap aspirasi warga RW 05 dan RW 10, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan.

Pria yang akrab disapa Kang Dadang Danubrata ini, menggelar reses tepatnya di Saung Paguyuban Budaya Gendang Pencak RW 10, Kelurahan Rancamaya, Rabu (1/2).

Berdasarkan hasil reses, Kang Dadang Danubrata menjabarkan, dari sektor pendidikan, warga Rancamaya mengaku membutuhkan bangunan SMP dan SMA Negeri yang baru. Karena minimnya fasilitas pendidikan di pinggiran Kota Bogor tersebut.

“Kebutuhan atas unit sekolah baru, sudah menjadi kebutuhan yang urgensi bagi warga Rancamaya. Hal ini juga sudah saya sampaikan ke Wali Kota dan mudah-mudahan bisa direalisasikan karena Bappeda sudah mempunyai kajian tersebut,” ujar Kang Dadang Danubrata

Lebih lanjut, Kang Dadang Danubrata menjelaskan dari sektor infrastruktur, warga Rancamaya meminta adanya perbaikan jembatan yang berlokasi di RW 05. Hal tersebut karena jembatan yang biasa digunakan oleh warga, tidak bisa dilintasi saat hujan deras turun, karena selalu terendam banjir.

“Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah akan terus kami perjuangkan di DPRD. Agar hal-hal seperti ini tidak terjadi dan yang dibangun tidak hanya di pusat kota saja,” jelas Kang Dadang Danubrata.

Aspirasi lainnya yang terus diperjuangkan oleh Kang Dadang Danubrata adalah penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyelesaian BPJS yang tertunggak.

Tak hanya itu, para pegiat seni dari Paguyuban Gendang Pencak juga menyampaikan aspirasinya kepada Kang Dadang Danubrata, dimana mereka meminta pengadaan peralatan lengkap untuk pencak silat.

“Aspirasi ini akan saya teruskan ke Disparbud untuk bisa ditindaklanjuti, agar kesenian Gendang Pencak bisa terus dilestarikan dan dibudayakan di Rancamaya. Kami di DPRD Kota Bogor juga akan membantu pelestarian budaya melalui Raperda Kebudayaan Sunda yang saat ini tengah dibahas,” pungkasnya.

Selain di Rancamaya, Kang Dadang juga telah menggelar reses di beberapa titik lain, seperti di RW 02 Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Mulyaharja yang merupakan bagian dari daerah pemilihan.

GABUNGAN SERIKAT PEKERJA RAMAI-RAMAI GUGAT JOKOWI DAN DPR KE PTUN SOAL TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MK CIPTA KERJA

0


JAKARTA, (MGA) – Setelah mengajukan permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Januari 2023, perjuangan Gabungan Serikat Pekerja terus berlanjut. Hari ini, melalui kuasa hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, sebanyak 13 (tiga belas) Serikat Pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Adapun ketiga belas gabungan serikat pekerja tersebut yang secara resmi telah memberikan surat kuasanya ke INTEGRITY, terdiri dari:

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional;
2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
3. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
6. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan;
7. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia;
8. Gabungan Serikat Buruh Indonesia;
9. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia;
10. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia;
11. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat;
12. Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92; dan
13. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Rabu, (1/2/2023)

Gugatan ini diajukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas tindakannya yang tidak melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja (Putusan MK Cipta Kerja) berupa perintah untuk melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja.

Dalam kacamata hukum administrasi negara, tindakan Presiden dan DPR tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad/OOD). Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jenis perkara OOD menjadi kewenangan PTUN sepenuhnya dari yang sebelumnya adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, Gabungan Serikat Pekerja ramai-ramai gugat Presiden dan DPR ke PTUN.

Para Penggugat menilai bahwa tindakan Presiden dan DPR yang tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu, bukan saja bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

_“Memang sejak awal UU Cipta Kerja ini sudah bermasalah, mulai dari proses pembentukannya yang relatif cepat dan tidak partisipatif, serta kesalahan ketik yang berdampak terhadap kesalahan substansi. Fenomena tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa terhadap UU Cipta Kerja perlu dilakukan perbaikan”_. Tegas Denny Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm.

Itulah sebabnya, jika melihat dan membaca ulang poin utama mengapa MK memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja, dikarenakan UU tersebut dinilai sarat akan permasalahan, terutama soal proses pembentukannya yang tidak melibatkan partisipasi publik di dalamnya. Uniknya, perintah dari putusan MK tersebut justru dijawab baru-baru ini oleh pemerintah dengan menerbitkan sebuah produk hukum baru, yakni Perppu Cipta Kerja.

_“Aneh tapi nyata, Presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan seharusnya paham akan situasi seperti ini, begitu juga dengan DPR. Tetapi memang sejak awal (Presiden dan DPR) tidak ingin mengindahkan putusan MK, maka dengan seenaknya putusan MK tersebut mereka abaikan”_. Pungkas Moh. Jumhur Hidayat, selaku ketua umum Gabungan Serikat Pekerja.

Denny Indrayana menegaskan, sikap Presiden dan DPR yang demikian, jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pelecehan dimaksud karena berani menentang amar putusan MK. Perintah dari putusan MK Cipta Kerja adalah memperbaiki UU Cipta Kerja, sudah pasti output yang dihasilkan dari produk tersebut adalah Undang-Undang perbaikan. Namun, nyatanya yang dihadirkan oleh pemerintah adalah produk hukum berupa Perppu Cipta Kerja.

_“Sangat mudah untuk dibaca, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah untuk menghindari ruang dialog yang rumit. Dengan kata lain, Perppu yang dilahirkan oleh pemerintah (Presiden) lebih mencoba untuk menghindari proses pembahasan ditingkat stakeholder, khususnya terhadap beberapa pihak yang secara langsung terdampak”_. Tutup Denny Indrayana, yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara.
***

*Narahubung*
1. Denny Indrayana (0817726299)
2. Moh. Jumhur Hidayat (0816809565)

Lanud Iswahjudi Gelar Latihan Survival Dasar

0

Magetan, (MGA) – Komandan Lanud Iswahjudi, Marsma TNI Irwan Pramuda, S.E., M.M secara resmi membuka Latihan Survival Dasar TA. 2023. Pembukaan latihan ditandai dengan penyematan tanda peserta latihan pada perwakilan kolat dan pelaku. yang berlangsung di Gedung ACMI Kapten Pnb Anm Surindro Supjarso, Lanud Iswahjudi. (2/1).

Latihan ini bertujuan meningkatkan dan menguji kemampuan awak pesawat dalam melaksanakan Survival, Evasion, Resistance dan Escape dan juga sebagai sarana evaluasi dalam menilai kemampuan setiap unsur yang terlibat dalam Latihan, Jelas Danlanud Iswahjudi dalam sambutannya.

Lebih lanjut Danlanud Iswahjudi menegaskan agar memanfaatkan momentum latihan secara maksimal dengan tetap memprioritaskan faktor keselamatan selama latihan berlangsung. “Patuhi semua ketentuan, petunjuk dan perintah para pelatih serta hindari segala bentuk resiko yang dapat berakibat fatal dengan selalu memprioritaskan faktor keselamatan selama latihan berlangsung,” tegas Marsma Irwan.

Terakhir Danlanud menekankan kembali kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Latihan ini untuk melaksanakan Latihan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengutamakan “Safety”.

Latihan Survival Dasar kali ini selain diikuti oleh para penerbang Lanud Iswahjudi baik dari Skadron Udara 3, Skadron Udara 14 maupun Skadron Udara 15 juga diikuti oleh Pramuka Saka Dirgantara Lanud Iswahjudi.

Hadir pada pembukaan latihan Survival Dasar ini, Danwing Udara 3, Kolonel Pnb G.M Yoga Ambara, SE, para Kepala Dinas Lanud Iswahjudi, Para Komandan Satuan Lanud Iswahjudi serta segenap Perwira Lanud Iswahjudi. (KEFAS HERVIN DEVANANDA )

5 Orang Pelajar Terlibat Aksi Tawuran, Polsek Parung Lakukan Pembinaan

0

Bogor, (MGA) – Aksi tawuuran pelajar kembali terjadi, yang mana kejadian tersebut kali ini terjadi di desa waru kecamatan parung kabupaten Bogor, Pada Selasa 31 Januari 2023 sore hari. (1/2/2023)

Kejadian tawuran yang terekam CCTV rumah warga tersebut pun nampak meperlihatkan aksi kejar-kejaran dan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam, hingga masuk ke rumah salah satu warga.

Warga yang mengetahui aksi tawuran tersebut pun berhasil menangkap pelajar yang terlibat aksi tawuran yang kemudian di serahkan ke pihak kepolisian polsek parung polres Bogor.

Kapolsek Parung Kompol Sularso S.H mengatakan bahwa kelima orang pelajar yang berhasil di amankan warga tersebut langung kita bawa ke mako polsek parung untuk di lakukan pemeriksaan dan pembinaan, sementara itu orang tua dan guru dari para pelajar tersebut pun sudah kita lakukan pemanggilan, ungkap Kapolsek Parung Kompol Sularso.

Berusia 1 Abad, Puan Harap NU Selalu Warnai Dunia dengan Wajah Kemanusiaan

0

Jakarta, (MGA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama (NU) yang kini telah berusia 100 tahun. Puan pun memiliki harapan khusus di peringatan seabad NU yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2023.

“Selamat kepada Nahdlatul Ulama yang telah mencapai usia satu abad. Semoga NU terus berjaya untuk kemajuan Islam,” kata Puan, Rabu (1/2/2022).

Nahdlatul Ulama diketahui berdiri sejak tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M berdasarkan kalender Hijriah. Puan menyatakan NU selama ini telah berperan besar terhadap peradaban di Indonesia, terutama bagi umat Muslim.

“Terima kasih atas kontribusi NU kepada bangsa dan negara yang tak pernah berhenti sejak Republik ini didirikan hingga sampai sekarang,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, usia satu abad menjadi tonggak loncatan kemajuan NU di bidang keagamaan dan kemasyarakatan pada masa-masa selanjutnya.

“Saya tidak meragukan komitmen NU sebagai benteng NKRI yang sejak masa kemerdekaan hingga saat ini telah membuktikan membawa banyak kemaslahatan untuk umat Muslim dan masyarakat Indonesia,” tegas Puan.

Dengan tema ‘Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru’ dalam peringatan seabad NU, Puan meyakini salah satu ormas keagamaan besar di Indonesia itu mampu semakin banyak memberi manfaat untuk bangsa dan negara.

Mantan Menko PMK itu menilai, NU akan terus menanamkan dan mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan. Puan berharap, peran NU dalam dunia pendidikan dan perkembangan keilmuan Islam dapat dirasakan tak hanya di Indonesia saja, tapi bagi seluruh penjuru dunia.

“Teruslah mewarnai dunia dengan wajah kemanusiaan, Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Islam yang dapat mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta di tengah kehidupan masyarakat, khususnya di era baru yang penuh tantangan seperti saat ini,” paparnya.

Puan juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangkaian seabad NU. Salah satunya adalah pembentukan NU Women, satgas perempuan NU yang difungsikan untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi isu besar dan strategis.

Adapun gerakan NU Women fokus pada 3 isu besar yakni penguatan perlindungan perempuan dan anak, perubahan iklim yang saat ini juga telah menjadi fenomena global, serta pemberdayaan perempuan NU secara ekonomi, sosial, dan politik yang berkeadilan.

“Strategi membangkitkan kekuatan perempuan yang dilakukan NU sesuai dengan tantangan zaman dan isu global. Gerakan NU Women harus didukung sebesar-besarnya,” jelas Puan.

“Karena kita tahu, peran perempuan sangatlah besar dalam pembangunan bangsa. Perempuan harus bisa menjadi agen perubahan dan menghadirkan solusi bersama kaum laki-laki untuk semua persoalan bangsa,” imbuh cucu Bung Karno itu.

Kepada Nahdliyin, Puan berpesan untuk terus menjaga kerukunan bersama seluruh umat beragama lainnya. Ia percaya, semangat persaudaraan NU akan senantiasa menjaga persatuan bangsa dan negara.

“Mari selalu bergotong royong dengan komponen bangsa lainnya untuk kemajuan Indonesia,” tutup Puan.

Tiba di Bali, Presiden Resmikan Pasar Seni Sukawati

0

Bali, (MGA) – Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Rabu, 1 Februari 2023, pukul 16.50 WITA

Tampak menyambut Presiden dan Ibu Iriana, Gubernur Bali I Wayan Koster beserta istri, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto beserta istri, dan Kapolda Bali Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra.

Dari bandara, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gianyar. Disana, Presiden hadir untuk meresmikan Pasar Seni Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Usai peresmian, Presiden dan Ibu Iriana akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja kali ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahju Hidajat Soedjatmiko, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

DPRD Kawal Musrenbang Kecamatan Kota Bogor Targetkan RPIMD Kota Bogor Rampung di 2024

0

HUMPROPUB, (MGA) – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 tngkat kecamatan Kota Bogor, menjadi Musrenbang terakhir bagi kepemimpinan Bima Arya Dedie Rachim. Guna memastkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019 2024 terpenuhi, DPRD Kota Bogor pun mengawal berlangsungnya Musrenbang tingkat kecamatan.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto yang menghadiri langsung Musrenbang di Kecamatan Bogor Utara pada Senin (16/1), menyampaikan pentingnya pembangunan wilayah yang ditunjang dengan kualitas sumber daya mansia (SOM) dan perekonomian warga.

Hal tersebut pun sejalan dengan program yang sudah ditetapkan didalam RPJMD Kota Bogor dengan visi Kota Bogor Ramah Keluarga yang terdiri dari program Kota Bogor Sehat, Kota Bogor Cerdas dan Kota Bogor Sejahtera.

“Mayoritas usulan musrenbang didominasi oleh pengajuan infrastruktur fisik. Ini penting dan dibutuhkan warga. Namun jangan lupa, pembangunan SDM, menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan UMKM juga penting dan harus kita alokasikan” ujar pria yang akrab disapa Kang Atang tersebut.

Pengembangan SDM, menurut Atang, diperlukan program penguatan sektor pendidikan maupun pengembangan kapasitas di wilayah. “Pendidikan, sarana pendidikan, pelatihan, pengembangan kapasitas diri melalui program informal wilayah dibutuhkan untuk akselerasi SDM di masa depan”, imbuh Atang.

Selain pengembangan kualitas SDM, infrastruktur, dan ekonomi, Atang juga menyampaikan usulan peningkatan insentif untuk petugas ujung tombak di wilayah. Seperti petugas RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan sebagainya.

“Kita sangat terbantu oleh kinerja ujung tombak kita di wilayah. Membantu keberhasilan program Pemerintah. RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan lain. Tapi sudah hampir & tahun ini mereka belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi untuk beliau beliau,” tegas Atang.

Terpisah, Wakil Ketua | DPRD Kota Bogor, Jenal Mutagin yang menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Timur pada Senin (16/1) menyoroti perihal masih minimnya fasilitas pendidikan

tingkat SMP dan SMA di Kecamatan Bogor Timur.

JM sapaan akrabnya, mencatat hanya ada satu SMP Negeri di wilayah Bogor Timur, yakni SMP 18 dan SMP terdekat lainnya adalah SMP 3 yang berada di Bogor Tengah.

“Kami berharap bahwa 2023 atau 2024 itu, sudah bisa menambah jumlah unit sekolah negeri baru. Karena, kemarin DED sudah selesai, kajian sekolah negeri untuk semua kecamatan se Kota Bogor iedalnya juga sudah dilakukan oleh Bappeda, jadi sudah harus bisa direalisasikan sebelum pak wali selesai jabatan,” ujar JM.

Opsi menambah jumlah sekolah tidak hanya seukur membangun sekolah baru dengan membeli lahan yang ada. Tetapi dengan malakukan akuisisi terhadap sekolah swasta yang sudah sepi peminat juga bisa dilakukan guna menambah jumlah SMP Negeri.

Sedangkan untuk tingkat SMA, JM menjamin bahwa pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendanai pembangunan sekolah SMA Negeri baru di Kota Bogor.

“Bicara anggaran, provinsi siap membantu, apalagi untuk sekolah SMA negeri. Kami pimpinan DPRD Kota Bogor sudah dua kali ke dinas pendidikan provinsi jabar, tinggal mengusulkan dimana lahannya, baik lahan pemerintah atau lahan sistem pinjam pakai, pemprov siap membiayai, menganggarkan untuk pembangunan SMA, tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak,” tegas JM.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Selatan pada Rabu (25/1). Dimana, menurutnya perlu segera dibangun SMP dan SMA Negeri di Bogor Selatan untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas pendidikan.

“Saat ini baru ada SMAN 4 yang hanya mengakomidir warga di Kelurahan Empang, Bondongan, Ranggamekar dan sekitarnya. Ini harus segera direalisasikan, agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah SMA karena tidak mampu membayar biaya di sekolah swasta. Saya mencatat, tahun lalu ada 163 anak yang putus sekolah dan yang terbanyak di Kelurahan Rancamaya ada 68 anak, Bojonekertakerta 39 anak dan Genteng 22 anak,” jelas Dadang dihadapan Walikota Bima Arya.

Selain bidang pendidikan, pembangunan Infrastuktur juga masih banyak yang belum terealisasi, seperti pembangunan TPT dan perbaikan wilayah yang terkena longsor di Bogor Selatan yang menurut catatan pihak Kecamatan ada lebih dari 57 titik di wilayah longsor dan 8 titik banjir. “Saya sendiri mencatat ada beberapa wilayah yang sejak tahun 2000 terkena longsor dan sudah disurvei pak Wali, namun sampai sekarang masih belum juga dibangun diantaranya dl wilayah RW 9 dan 10 Kelurahan Bondongan, di RW 3 Kelurahan Muarasari. RW 15 Kelurahan Cipaku dan beberapa wilayah lainnya. Saya berharap tahun 2023 ini bisa segera dilaksanakan khususnya untuk ke 3 wilayah tadi, karena sudah sangat membahayakan jika ada longsor susulan di wilayah tersebut,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Dadang juga mengusulkan agar kedepan bisa dibangun RSUD di Bogor Selatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Terkait

masalah bantuan untuk tiap kelurahan sebesar Rp2SO juta, semoga di tahun depan bisa direalisasikan. Termasuk peningkatan honor bagi RT, RW, kader posyandu dan guru ngaji. Banyaknya UMKM di Bogor Selatan berjumlah 10.837 UMKM, pada bidang ekonomi diharapkan

Pemkot mengalokasikan anggaran dan tempat bagi UMKM.

“Kami dari DPRD Kota Bogor siap bersinergi dengan Pemkot Bogor untuk bisa mengawal dan merealisasikan aspirasi warga Bogor Selatan melalui usulan Musrembang ini. Dengan menjalankan fungsi anggaran kami pada penyusunan APBD 2024 nanti, dan membantu aspirasi warga yang tidak bisa direalisasikan melalui Musrembang ini. Mudah-mudahan bisa dibantu melalui pokok pokok pikiran anggota DPRD dari dapil Bogor Selatan agar warga Bogor Selatan bisa hidup lebih sejahtera kedepannya,” tutupnya (Adv/NR)

Ibu Iriana dan Anggota OASE KIM Kunjungi Kampung Sentra Bakpia Pathuk

0

Yogyakarta, (MGA) – Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin, beserta para anggota OASE KIM meninjau sentra pembuatan bakpia di Kampung Sentra Bakpia Pathuk, Kota Yogyakarta. Ibu Iriana, Ibu Wury, beserta rombongan memilih menuju kampung bakpia dengan menaiki becak dari Pasar Beringharjo pada Selasa siang, 31 Januari 2023.

Setibanya di sana, Ibu Iriana, Ibu Wury, dan anggota OASE KIM langsung berjalan menyusuri gang kampung yang dipenuhi dengan para pelaku usaha bakpia. Sembari berjalan, Ibu Iriana dan Ibu Wury menyapa para pelaku usaha serta melihat proses produksi yang sedang berlangsung seperti pengisian isian bakpia ke dalam kulit.

Pada kesempatan terpisah, salah satu pelaku usaha bakpia yang sekaligus merupakan Ketua Koperasi Sumekar, Sumiyati, menjelaskan bahwa para pelaku usaha di kampung sentra bakpia pathuk tergabung dalam satu kelompok koperasi. Melalui koperasi ini, kata Sumiyati, para pelaku usaha bakpia mendapatkan banyak kemudahan salah satunya dalam perizinan.

“Jadi untuk perizinan-perizinan kita dipermudah dari pemerintah daerah, pemerintah kota maupun secara nasional pemerintah pusat,” ucap Sumiyati.

Selain itu, Sumiyati menuturkan bahwa para pelaku usaha bakpia juga mendapatkan pelatihan dari dinas terkait maupun dari pihak swasta. Menurutnya, pelatihan yang didapatkan bermanfaat bagi pengembangan usaha bakpia.

“Ada dari Dinas Perindustrian, Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi itu kita semua mendapatkan istilahnya bantuan maupun pelatihan-pelatihan yang sangat berguna sekali,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sumiyati berharap kelompok koperasi tersebut dapat menjadi wadah untuk merekatkan kebersamaan dalam mengembangkan usaha bakpia yang dikelola bersama-sama. Ia juga berharap kesejahteraan para pelaku usaha bakpia dapat terus meningkat.

“Dengan adanya koperasi, dengan adanya usaha bersama-sama kita mengelola suatu usaha yang sama, harapannya kita ingin terus maju, berkembang, dan teman-teman dapat merasakan hasil dari kerjanya itu makin baik,” katanya.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Jabatan Kadispsiad, Kolonel Inf Heny Setyono Ingin Kembangkan Pemeriksaan Psikologi Berbasis IT

0

JAKARTA, (MGA) – Kolonel Inf Heny Setyono, S.Psi., M.Si resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (Kadispsiad) mengantikan Brigjen TNI Tagar Pujasembada. Mutasi di lingkungan TNI itu tertuang dalam surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/48/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023. Dirinya berkeinginan untuk mengembangkan pemeriksaan Psikologi berbasis Informasi Teknologi (IT)

Pelantikannya sebagai Kadispsiad bersamaan dengan penyerahan Jabatan Danpuspomad, serta serah terima jabatan lima jabatan lainnya di lingkungan TNI AD yaitu Korsahli Kasad, Dankodiklatad, Danpussenif, Danseskoad dan Dirkuad yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Mutasi Jabatan Kadispsiad tersebut bagian dari 223 Perwira TNI dalam Surat keputusan yang ditandatangani oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Sebelumnya, Kolonel Inf Heny Setyono menjabat sebagai Sekretaris Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (Sesdispsiad).

Heny Setyono menjabat Kadispsiad menggantikan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Tagar Pujasambada yang dirotasi menjadi Kepala Pusat Psikologi Badan Intelijen Negara (Kapuspsi BIN). Dinas Psikologi Angkatan Darat adalah Badan Pelaksana Pusat di tingkat Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

“Saya ingin mengembangkan pemeriksaan psikologi dengan berbasis IT, sesuai dengan keinginan dan harapan pimpinan TNI Angkatan Darat. Jadi ke depan, kegiatan pemeriksaan psikologi, saya berharap dapat menjawab keinginan pimpinan Angkatan Darat menggunakan IT dalam pemeriksaan psikologi, “ ungkapnya usai dilantik Kasad sebagai Kadispsiad.

Tugas pokok Dispsiad adalah menyelenggarakan pembinaan psikologi personel dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Sebelum menjabat Sesdispsiad, Heny Setyono pernah menjadi Komandan Distrik Militer (Dandim) 0418/Palembang.
Berbagai jabatan penugasan telah diemban Pria kelahiran Malang 19 Januari 1973 ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1996. Riwayat penugannya sebagai prajurit TNI AD diawali menjabat Komandan Peleton Yonif 712/WT Kodam VII Wirabuana (1997), Komandan Kompi Yonif Raider 712/WT (2001), Kepala Seksi pembinaan Profesi Dispsiad (2006), Pamen Dispsiad tahun 2011 (pendidikan Seskoad), Kabag Pam Ops Dispsiad (2012), Danyonif 726/Tamalatea Kodam VII/Wirabuana (2012), Dandim 1410/Bantaeng Korem 41 Todopuli Kodam VII/Wirabuana (2013), Inspektur Umum Itdam XIV/Hasanuddin (2018), Dandim 0418/Palembang Korem 044/Gapo Kodam II/Sriwijaya (Kodim Tipe A) tahun 2020, Kepala Sub Dinas pembinaan materiel Psikologi (Kasubdisbinmatpsi) Dispsiad (2021) dan Sesdispsiad (2022).

Berbagai tugas operasi juga telah dilalui terdiri dari Operasi Rawan Irian Jaya (2000), Operasi Pemulihan Poso (2004), Operasi Pemulihan Keamanan Nangroe Aceh Darusallam (2005) dan operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG (2013).

Kolonel Inf Heny Setyono menempuh pendidikan Strata Satu (S-1) Psikologi di Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Manado dan melanjutkan jenjang Magister (S-2) di Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Cimahi.

Dengan pengalaman tugas di satuan tempur, satuan staf, maupun satuan kewilayahan serta tugas operasi dan dengan pengalaman berbagai jabatan di Dispsiad, pimpinan Angkatan Darat serta latar belakang pendidikan formal, kompetensinya sebagai Kadispsiad tidak diragukan. (***)

Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi di PLN

0

Jakarta, (MGA) – Pemerintah akan mendukung pembentukan induk perusahaan _(holding)_ dan anak induk perusahaan _(subholding)_ di PT PLN (Persero). Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 31 Januari 2023.

“Jadi untuk pembentukan _holding subholding_ menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan dalam rangka pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).

“Dari sisi _treatment_ PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi. Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar 20 miliar dolar AS untuk berbagai proyek transisi energi di Tanah Air.

“Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen 20 _billion_ USD,” ucap Sri Mulyani.

Tidak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” tandasnya.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Tinjau Pasar Beringharjo, Ibu Iriana dan Ibu Wury Dukung Produk UMKM Lokal

0

Yogyakarta, (MGA) – Mengawali kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ibu Iriana Joko Widodo, Ibu Wury Ma’ruf Amin, serta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, pada Selasa, 31 Januari 2023. Dengan berjalan kaki dari Istana Kepresidenan Yogyakarta, Ibu Iriana dan Ibu Wury beserta rombongan tiba sekitar pukul 09.40 WIB.

Di sana, Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM menyapa para pedagang yang tengah berjualan. Beberapa kali Ibu Iriana dan Ibu Wury tampak berhenti di kios para pedagang dan menanyakan geliat perekonomian di pasar usai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

Ibu Iriana dan Ibu Wury juga mengapresiasi sejumlah produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diperjualbelikan oleh pedagang. Sejumlah pakaian dan kain batik motif khas Yogyakarta dibeli oleh Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM.

Selain pakaian, sebuah tas selempang kecil berwarna merah juga menarik perhatian Ibu Iriana dan Ibu Wury saat menyusuri lorong pasar. Ibu Iriana dan Ibu Wury pun kompak membeli tas tersebut dan langsung diselempangkan di badan.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana dan Ibu Wury, serta anggota OASE KIM mengajak masyarakat yang berada di pasar untuk mendukung produk hasil UMKM lokal dan mencintai batik yang merupakan warisan budaya dunia.

“Ayo borong semuanya,” ucap Ibu Iriana.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Kembali Beredar Berita Adanya Penculikan Anak di Bogor, Pihak Kepolisian Patikan Informasi Berita Adalah Hoax Tidak Benar

0

Bogor, (MGA) – Beredar kembali berita hoax terkait penculikan anak yang masih duduk di bangku Sekolah dasar, Yang mana kejadian kali ini terjadi di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Selasa tanggal 31 Januari 2023.

Pihak Kepolisian dari Polsek Leuwiliang Polres Bogor melakukan penyelidikan terkait pemberitaan adanya aksi penculikan tersebut dan langsung mendatangi rumah anak tersebit dg memastikan bahwah informasi berita ternyata HOAXS Tidaklah Benar

Kapolsek Leuwiliang Kompol Agus Supriyanto S.H Mengatakan bahwa informasi penculikan yang berdar di tengah masyarakat Tidaklah Benar.
Di jelaskan berawal yangmana Siswi dari SDN 1 Leuwiliang bernama Sdri. RSW ini pulang sekolah dengan mengendarai angkot, lalu pada saat di perjalanan tangannya dipegang oleh seorang penumpang ibu-ibu yang tidak di kenal dan berkata bahwa dirinya mirip dengan anak saya, menurut pengakuan anak tersebut.

Namun Video yang beredar di masyarakat bahwa kejadian tersebut dinarasikan bahwa siswi tersebut ialah korban penculikan sehingga viral di tengah masyarka beredar luas.

Jadi kami pastikan Kejadian tersebut bukanlah Penculikan Anak dan Berita Tidak Benar HOAXS, Atas kejadian ini pun pihak dari orang tua Siswi tersebut Sudah Mengkarifikasi dengan membuat video klasifikasi yang menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan berita bohong, Ungkap Kapolsek Leuwliang Kompol Agus Supriyanto.

Sumber : Humas Polres Bogor

BPSDM Kemendagri Terima Audiensi BEM Universitas Krisna Dwipayana

0

Jakarta, (MGA) – Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) TR. Fahsul Falah menerima kunjungan audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Krisna Dwipayana, Selasa (31/1/2023).

Presiden BEM Universitas Krisna Dwipayana Pier Lailossa menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya. Kedatangan rombongannya untuk menjalin silahturahmi dan membangun sinergisitas kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bisa dipelajari oleh mahasiswa dari sisi kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami berharap melalui kunjungan ini mendapatkan gambaran skema kinerja pemerintahan dalam negeri melalui BPSDM Kemendagri untuk dapat mempersiapkan para mahasiswa siap ke dalam dunia kerja dan mengelola sumber daya manusia yang baik,” ujar Pier.

Sementara itu, TR Fahsul Falah menyambut baik kedatangan pengurus BEM Universitas Krisna Dwipayana. Dirinya berharap, kegiatan itu memberikan manfaat sehingga tujuan kunjungan tersebut dapat terpenuhi.

“Saya mengapresiasi atas kehadiran BEM Universitas Krisna Dwipayana yang telah hadir di BPSDM Kemendagri, pada prinsipnya menyambut baik dan dengan senang hati membantu hal-hal yang dibutuhkan rekan-rekan mahasiswa dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia yang hebat,” jelas TR Fahsul Falah.

Lebih lanjut, TR Fahsul Falah menjelaskan program-program di lingkungan BPSDM Kemendagri yang dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk dikerjasamakan dan memperoleh manfaat bersama. Hal ini utamanya untuk meningkatkan kapasitas seperti melalui kegiatan diskusi, pemagangan, dan menjadi narasumber bersama.

Puspen Kemendagri

Sekjen Kemendagri Minta Jajarannya Perkuat Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

0

Jakarta,(MGA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta jajarannya untuk memperkuat capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh jajaran pejabat eselon III dan IV yang dinilai menjadi tulang punggung reformasi birokrasi di Kemendagri. Bila perlu, jajaran tersebut diminta untuk belajar langsung kepada pihak terkait, agar memperoleh pemahaman komprehensif mengenai reformasi birokrasi.

“Itu caranya. Jangan kita biarkan ini (capaian Indeks Reformasi Birokasi) tidak merangkak naik. Kita inginnya bukan hanya merangkak tapi meloncat naik. Jadi ini saya akan konsen ini agar kita semakin serius,” terang Suhajar saat menyampaikan arahannya pada Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi secara virtual, Selasa (31/1/2023).

Dia berharap torehan Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri terus meningkat pesat. Dengan begitu, hal tersebut secara tidak langsung bakal mendorong agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda). Karenanya, Suhajar meminta jajarannya agar tidak bekerja dengan cara-cara yang biasa.

Dirinya menjelaskan, agenda reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab semua pihak di Kemendagri. Apalagi, Kemendagri berperan sebagai pembina dan pengawas (binwas) jalannya pemerintahan daerah. “Ini kita provokasi kita semua, karena tanggung jawab kita berat kepada daerah,” tambahnya.

Di lain sisi, Suhajar meminta jajarannya memperhatikan dan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada jajajarannya atas kerja keras yang selama ini telah dilakukan.

“Mari kita bersepakat untuk meningkatkan yang sudah baik menjadi lebih baik, kemudian membetulkan yang turun menjadi sempurna kembali dan meningkatkan yang masih rendah menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Webinar Kemendagri: Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu Harus Terus Dijaga

0

Jakarta, (MGA) – Netralitas penyelenggara negara dalam pelaksanaan Pemilu merupakan sesuatu yang final dan perlu terus dijaga. Hal itu menjadi kesimpulan webinar bertajuk “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024”, Selasa (31/1/2023). Webinar ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung ekosistem Pemilu yang berkualitas.

Kesimpulan webinar tersebut disampaikan Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Pol & PUM Sri Handoko Taruna. Dia menegaskan, netralitas itu tidak hanya menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga TNI/Polri termasuk penyelenggara Pemilu.

“Itu menjadi bagian yang sama-sama kita jaga netralitasnya,” terangnya.

Karena itu, lanjut Handoko, perlu adanya sosialisasi yang masif untuk terus memperkuat netralitas para penyelenggara negara dalam mendukung tahapan Pemilu yang berkualitas. “Perlu adanya sinergi antar-stakeholder dan perlu juga kita lakukan pencegahan dan pendeteksian dini (agar) tiap tahapan (Pemilu) ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ditjen Pol & PUM Kemendagri menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas kementerian dan lembaga. Mereka di antaranya Anggota Bawaslu RI Puadi; Komisioner KPU RI Persadaan Harahap; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Iip Ilham Firman; perwakilan Puspom TNI Kolonel Laut (PM) Suhirto; serta perwakilan Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri Kombes Pol Harun Yuni Aprin.

Narasumber tersebut menyampaikan berbagai pandangan mengenai netralitas penyelenggara negara termasuk ikhtiar menjaganya. Misalnya yang disampaikan Anggota Bawaslu RI Puadi. Bawaslu, kata dia, telah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Polri, dan TNI untuk menjaga netralitas ASN, anggota Polri, maupun anggota TNI. Apabila ada penyelenggara negara yang tidak netral, Bawaslu juga akan memberikan rekomendasi kepada masing-masing instansi untuk ditindaklanjuti.

“Termasuk juga netralitas yang terjadi terutama di lingkungan penyelenggara (Pemilu) baik itu Bawaslu maupun KPU,” ujarnya.

Penyelenggara Pemilu yang tidak netral akan diproses baik berupa pembinaan internal masing-masing lembaga, maupun direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti menegaskan, netralitas ASN akan berpengaruh terhadap efektivitas birokrasi. Dia mengatakan, indeks efektivitas pemerintahan tidak terlepas dari birokrasi yang professional dan tidak memihak. “Artinya untuk menjadi ASN yang profesional dia tentunya harus netral,” jelasnya.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan strategi nasional dalam pencegahan korupsi, yakni birokrasi yang kuat adalah yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik.

Puspen Kemendagri

Dukung Ekosistem Pemilu Berkualitas, Kemendagri Perkuat Netralitas Penyelenggara Negara

0

Jakarta, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) terus berupaya mendukung terbangunnya ekosistem Pemilu yang berkualitas. Upaya ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat netralitas penyelenggara negara dalam pelakasanaan tahapan Pemilu. Ikhtiar ini salah satunya dengan menggelar webinar bertajuk “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024”, Selasa (31/1/2023).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pol & PUM Bahtiar menjelaskan, ekosistem Pemilu yang berkualitas perlu dibangun agar seluruh pihak merasa diperlakukan adil, baik kontestan maupun pihak lainnya yang terlibat dalam Pemilu. Hal itu sesuai dengan asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

Bahtiar menegaskan, gelaran ini merupakan bentuk dukungan konkret Kemendagri terhadap penyelenggaran Pemilu. Hal ini terutama dalam mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berlangsung dengan baik. Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan tujuan yang hendak dicapai pada Pemilu 2024 dapat terwujud.

“Keadilan Pemilu hanya bisa ditegakkan apabila seluruh penyelenggara negara yang terkait langsung maupun yang tidak langsung menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang,” terang Bahtiar.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Pol & PUM Sri Handoko Taruna dalam laporannya menuturkan, gelaran ini merupakan salah satu upaya untuk menyosialisasikan aturan Pemilu khususnya mengenai netralitas penyelenggara negara.

Guna memberikan pemahaman kepada peserta webinar, Kemendagri menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas kementerian dan lembaga. Mereka di antaranya Anggota Bawaslu RI Puadi; Komisioner KPU RI Persadaan Harahap; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Iip Ilham Firman; perwakilan Puspom TNI Kolonel Laut (PM) Suhirto; serta perwakilan Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri Kombes Pol Harun Yuni Aprin.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai pihak, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peserta dari tingkat provinsi di antaranya Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Biro Humas. Kemudian peserta dari kabupaten/kota yakni Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan unsur lainnya.

Puspen Kemendagri

Yudho Priyono SH Kuasa Hukum FWBB Siap Laporkan Kadisdik Kabupaten Bogor

0

BOGOR,(MGA) – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah bakal dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum atas adanya dugaan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa kepada salah satu organisasi.

Hal itu disampaikan Iwan (Boring) Ketua Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) kepada media ini, Selasa 31 Januari 2023 di Cibinong.

” Kami akan melaporkan Kadisdik, melalui lawyer FWBB Yudho Priyono SH lantaran adanya dugaan aliran sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa kepada salah satu organisasi,” ungkapnya.

” Menjadi pertanyaan atas dasar apa Kadisdik memberikan pekerjaan sebanyak itu kepada yang bukan pada bidangnya. Ini jelas sudah menyalahi aturan,” tegas Iwan.

Lanjut Iwan, dari informasi yang didapat diduga puluhan proyek pengadaan langsung. Yang mana, diduga ada sangkut pautnya dengan wacana di tahun lalu terkait aksi demo yang akan dilakukan di Kabupaten Bogor, namun tidak terlaksana.

“Ini sudah jelas (Abuse of Power), diduga ada tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi,” tegasnya.

Dari hasil investigasi serta data yang ada nampak puluhan paket mengalir pada salah satu CV.

“Satu CV mendapatkan puluhan kegiatan dengan waktu yang hampir bersamaan, ini kan menjadi satu tanda besar, intinya pendapat saya Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menjelaskan alasan pemberian proyek-proyek tersebut,” jelas Iwan.

Iwan menambahkan, diduga adanya keributan antara dua organisasi di depan SKPD tersebut beberapa waktu lalu yang berbuntut laporan polisi bukan tidak mungkin masalah proyek-proyek itu pemicunya. (Tim/Red)

Bupati Sampang Resmikan dan Beri Nama JLS Sebagai Jalan Halim Perdanakusuma

0

SAMPANG, (MGA) – Tepat di 4 tahun kepemimpinan, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi didampingi Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat meresmikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan nama Jalan Halim Perdanakusuma, Selasa (31/1/2023).

Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol dan dibukanya akses Jalan Lingkar Selatan dengan nama salah satu Pahlawan Nasional asal Kabupaten Sampang yaitu Halim Perdanakusuma.

Pantauan di lapangan, hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres Sampang AKBP Siswantoro, S.I.K, Dandim 0828/Sampang Letkol Czi Suprobo Harjo Subroto, Ketua PN Sampang, Ketua Pengadilan Agama Sampang, Kepala Kemenag Sampang, Sekdakab Sampang H. Yuliadi Setiyawan .

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sampang, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah serta Ketua MUI Sampang KH. Bukhori Maksum, Rois Syuriyah PCNU Sampang KH Syafiuddin Abd Wahid, Tokoh Agama KH. Mutamtam Damanhuri, Tokoh Masyarakat H. Gunjek.

Kepala DPUPR Sampang Ir Rp. Mohammad ZIS menyampaikan bahwa Jalan Lingkar Selatan yang saat ini dinamakan Jalan Halim Perdanakusuma tersebut dibangun sepanjang 7,4 kilometer membentang ke arah barat laut dengan lebar jalan 12 meter, termasuk jembatan layang dengan ketinggian maksimal 10 meter.

Jalan Halim Perdanakusuma dibangun dilengkapi dengan lima jembatan dan melintasi tiga desa dan satu kelurahan, yaitu Desa Aeng Sareh, Kelurahan Karang Dalam Kota Sampang, Desa Patarongan, Desa Pangongsean Kecamatan Torjun.

Akses jalur tersebut diperuntukkan bagi kendaraan berat dengan tujuan utama mengurangi beban jalan kendaraan truk yang masuk ke jantung kota.

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menjelaskan bahwa proses study kelayakan (FS) dilakukan sejak tahun 2007, kemudian di tahun 2012 dilakukan pembebasan lahan sebagian, barulah di tahun 2019 seluruh pembebasan lahan bisa dituntaskan.

Jalan Lingkar Selatan yang saat ini dinamakan Jalan Halim Perdanakusuma dibangun sebagai pengembangan wilayah perkotaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan latar belakang nama jalan tersebut dikarenakan sejak dulu hingga sekarang sosok Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma belum diabadikan di Kabupaten Sampang.

“Jalan ini dinamakan Halim Perdanakusuma untuk menghargai Pahlawan Nasional asli Kabupaten Sampang, jika di daerah lain sudah banyak diabadikan sebagai nama Jalan dan sebagainya maka sudah seyogyanya kita wajib melakukan hal tersebut,” ungkapnya.

Halim Perdana Kusuma diketahui memiliki peran penting saat terjadi perang dunia kedua, sebagai seorang berpangkat kapten penerbang, dirinya masuk skuadron tempur yang terdiri dari pesawat Lancaster dan Liberator.

Bahkan Halim Perdanakusuma mendapat julukan black mascot atau jimat hitam karena diakui asing sebagai sebagai satu-satunya perwira yang cerdik dan berani yang berkulit gelap.

Nama Halim Perdanakusuma bahkan diabadikan menjadi salah satu Bandar Udara di Jakarta sebagai bentuk penghormatan kepada Pahlawan Nasional tersebut. Red

DPRD dan Pemkot Bogor Setujui Penundaan Pembongkaran Plaza Bogor

0

HUMPROPUB, (MGA) – Keinginan pedagang untuk ditundanya pembongkaran Plaza Bogor disetujui oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya dan DPRD Kota Bogor yang diwakili oleh Ketua Komisi II, Anita Primasari Mongan dan anggota Komisi II, Rizal Utami, saat menghadiri acara silaturahim pedagang Plaza Bogor, Selasa (31/1).

Pembongkaran Plaza Bogor yang dijadwalkan dilakukan Februari, ditunda hingga hari raya lebaran yang diperkirakan jatuh pada akhir Maret nanti.

Anita pun menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang diambil oleh Pemkot Bogor, karena mau mendengarkan keinginan dan aspirasi pedagang yang sudah disampaikan sejak 4,5 tahun lamanya.

“Ya ini proses yang panjang karena sudah sejak 4,5 tahun lalu wacana pembongkaran ini mencuat. Nah saat akan dieksekusi tahun ini, kami DPRD mengapresiasi langkah Pemkot yang mau menunda hingga habis lebaran nanti,” ujar Anita.

Dalam proses relokasi, Anita pun mengaku akan terus melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan pedagang.

“Kami akan mengawasi Perumda Pasar Pakuan Jaya agar terus berkomunikasi dengan pedagang agar prosesnya dan teknisnya berjalan lancar.

“Jadi komunikasi harus terus berjalan, tidak diam saja. Pemkot dan pihak pasar harus membuka komunikasi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya agar tidak ada misinformasi,” tutupnya.

Dilokasi yang sama, Rizal Utami, meminta pedagang untuk bersiap-siap agar nanti saat waktunya direlokasi bisa berjalan lancar.

Rizal berharap tempat penampungan sementara (TPS) untuk para pedagang pasca dibongkar mendapatkan tempat yang layak.

“Ada 360 pedagang, tapi kan ada karyawannya disitu. Nah kami harap di tps nanti tersedia dan pedagang bisa tetap berjualan,” jelasnya.

Tak hanya itu, kepastian perihal lapak dagang pasca revitalisasi juga menjadi konsen bagi Rizal. Iya meminta pihak Perumda PPJ memberikan kepastian berdagang lagi untuk para pedagang eksisting di Plaza Bogor yang baru nantinya.

“Mereka harus mendapatkan kepastian berdagang pasca direvitalisasi. Jangan sampai nanti malah diisi oleh orang lain,” pungkasnya.

Kecamatan Ciomas Laksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor Tahun Perencanaan 2024

0

Ciomas,(MGA)-Dalam Rangka Mengoptimalkan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik,Kecamatan Ciomas Melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024,Kegiatan Ini Berlangsung Di Aula Gedung Kantor Kecamatan Ciomas,Senin(30/01/2023)

Chairuka Judhyanto Selaku Camat Kecamatan Ciomas Menyampaikan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Ciomas Kali Ini Untuk Menghimpun Hasil Dari Musrenbang Tingkat Desa Dan Kelurahan Sekecamatan Ciomas,Dan Kami Menyusun Segala Prioritas Yang Berdasakan Kebutuhan,Yang Nantinya Akan Diajukan Ketingkat Musrenbang Kabaputen Bogor,tuturnya.

Lanjunya, Musrenbang Kali Ini Diprioritaskan Untuk Pembangunan Semua Bidang ,Yaitu Bidang Pendidikan,Kesehatan ,Peningkatan Daya Beli,Ketahan Pangan,
Infrastruktuk Jalan,Drainase, Dan Lain Sebagainya Termasuk Pelatihan Pelatihan.

Semoga Usulan Ini Bisa Terealisir Sesuai Kemampuan Anggaran Kabupaten Bogor,Dan Juga Kedepannya Kegiatan Ini Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Kecamatan Ciomas Dapat Terpenuhi,Harap Chairuka Camat Ciomas.

Reporter : Ade Suhendar

SKP Gelar Seminar Bela Negara mengusung tema Dengan Bela Negara Kita Membangun Patriotisme Kader Organisasi

0

JAKARTA, (MGA) – Organisasi Masyarakat Setya Kita Pancasila mengawali tahun 2023 dengan mengadakan Seminar Bela Negara. Acara berlangsung pada hari Selasa (31/01/2023), pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula Markas Komando Garnisun Tetap 1/Jakarta yang beralamat di Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat.

Sebagai narasumber dari Seminar Bela Negara adalah Kaskogartap 1/ Jakarta Brigadir Jenderal TNI Rano Tilaar dan Kefas Hervin Devananda,STh yang biasa di sapa dengan Romo Kefas Ketua Departemen Setya Kita Pancasila

Acara dibuka dengan doa pembukaan oleh Ustadz Fatulloh dan dilanjutkan dengan pengucapan Pancasila secara bersama-sama yang dilakukan oleh seluruh peserta seminar dipimpin oleh Brutoseno.

Dalam sambutan pembukaannya Ketua Umum Setya Kita Pancasila, Andreas Sumual, mengatakan, “Acara ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, ” ujarnya.

Dalam pemaparan nya, Brigjen TNI Rano Tilaar pada mulanya menyinggung tentang sekilas sejarah pembentukan Satuan Garnisun secara global. Ia juga menjelaskan mengenai tugas-tugas yang harus diemban oleh kesatuan Garnisun TNI, salah satunya adalah melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Displin dan Tata Tertib Militer.

Brigjen TNI Rano Tilaar mengatakan bahwa dalam menghadapi Agenda Nasional kedepan TNI terus berkomitmen menjaga Netralitasnya dan akan mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024 ini. “Kita sebagai Aparat Garnisun TNI adalah sebagai penindak awal apabila nantinya ada laporan tentang adanya oknum TNI yang tidak menjunjung tinggi Netralitas TNI. Dimana untuk dapat mengusut dan menyidik oknum TNI tersebut dibutuhkan kerjasama serta kolaborasi dengan masyarakat” unggahnya.

“TNI punya koridor yang diatur dalam Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dimana pada pasal 39 menyebutkan bahwa Prajurit TNI aktif dilarang melakukan empat hal, yaitu :

  1. Menjadi anggota Partai Politik.
  2. Melakukan kegiatan Politik Praktis.
  3. Melakukan kegiatan bisnis.
  4. Menjadi Caleg, Capres/Cawapres serta menjadi Cakada ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dalam Pasal ini lebih menekankan agar TNI tidak melakukan kegiatan politik praktis dan tetap tegas menjaga netralitas nya di bidang Politik,” pungkas nya.

Pemapar selanjutnya adalah Ketua DPP bidang OKK SKP, Romo Kefas dalam materinya menyampaikan bahwa “Didalam Ormas Setya Kita Pancasila (SKP), kita wajib merendahkan hati untuk dipimpin, sehingga menjadi kader yang terdidik dan pada akhirnya dipersiapkan pula untuk menjadi pemimpin.”jelasnya

“Aspek yang harus dipahami dalam merumuskan sistem kaderisasi dalam Ormas Setya Kita Pancasila, adalah antara lain menyangkut kaderisasi yang merupakan komponen terpenting dalam sistem berorganisasi SKP yang terintegritasi dan bersinergi dengan fungsi-fungsi organisasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan aktual diinternal serta eksternal yang dihadapi oleh SKP dimasa mendatang”, pungkas Romo Kefas.

Oleh karena itu memahami dan mencermati setiap kader SKP seluruh Indonesia Protap yang berlaku di SKP seperti.

Terpimpin
Terdidik
Terkordinasi
Taat Instruksi
Tertib Administrasi

Agar semua Kader Kader SKP memiliki Militansi tanpa batas dalam mencintai Tanah Air serta Bangsa Indonesia yang sama – sama Kita Cintai ini.

Doa penutup dalam kegiatan seminar ini dipimpin oleh Pdt. Djajang Buntoro (Ketua SKP Kota Bekasi).

Dari hasil wawancara langsung dengan para peserta seminar, diantara mereka banyak yang mengakui bahwa acara Seminar Bela Negara ini telah berhasil memberikan pencerahan mengenai bagaimana mempertahankan nilai-nilai Pancasila serta bagaimana nantinya dalam mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. (Nr).

Bertemu Ketua Parlemen Aljazair, Puan Ajak Promosikan Islam yang Damai

0

Jakarta, (MGA) – Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Speaker National Assembly of Algeria, Ibrahim Boughali. Kedatangan Puan di Aljazair juga sekaligus untuk menghadiri forum Parliamentary Union of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-17.

Pertemuan Puan dengan Ketua Parlemen Aljazair digelar di sela-sela agenda Parliamentary Union of the OIC (PUIC), Senin (30/1/2023). Acara diselenggarakan di International Conference Center (ICC), Aljazair.

Di awal pertemuan, Puan mengucapkan selamat kepada Parlemen Aljazair yang menjadi tuan rumah perhelatan PUIC ke-17.

“Saya meyakini bahwa pertemuan PUIC akan membawa hasil yang bermanfaat bagi negara-negara Muslim, dan juga bagi dunia. Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara,” ucap Puan.
 
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyinggung hubungan bilateral antara Indonesia dan Aljazair yang dimulai pada tahun 1963. Puan mengatakan, kedua negara yang telah memiliki hubungan erat dalam rangka Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 itu sejak awal memiliki kesamaan pandangan untuk menentang penjajahan.

“Presiden pertama Indonesia, bapak Soekarno telah menyuarakan dan mendukung kemerdekaan Aljazair,” tegasnya.

Puan pun berterima kasih kepada Aljazair yang telah menempatkan patung Bung Karno di negara tersebut. Menurutnya, penempatan patung Bung Karno yang dibuat Indonesia untuk ditempatkan di Aljazair tak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, namun juga bagi bangsa Indonesia.

“Saya berharap kedekatan hubungan di masa lalu dapat menjadi modal besar untuk mempererat hubungan di masa depan. Kami keluarga Bung Karno merasa dekat dengan Aljazair,” tutur cucu Bung Karno tersebut.

Lebih lanjut, Puan menyebut Aljazair merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan. Apalagi Aljazair merupakan negara lima besar ekonomi di Afrika. Kerja sama perdagangan kedua negara pun meningkat cukup signifikan di tahun 2022.

“Aljazair juga salah satu sumber ketahanan energi Indonesia,” sebut Puan,

“Peningkatan hubungan antar-masyarakat dari kedua negara juga sangat penting. Kebijakan bebas visa dapat dijajaki khususnya untuk meningkatkan kerja sama sektor pariwisata,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Puan juga mendorong peningkatan ekonomi dan investasi, termasuk keterlibatan BUMN Indonesia di Aljazair. Mengingat saat ini PT Pertamina mengelola lapangan migas Menzel Lejmat North (MLN) di Aljazair dan berperan sebagai operator.

Selain itu, PT. Wijaya Karya (WIKA) juga telah aktif di Aljazair sejak tahun 2007 dalam pembangunan East West Highway dan proyek apartemen bersubsidi milik Pemerintah Aljazair.

“Saya mendorong lebih besar kerja sama dan investasi antara Indonesia dan Aljazair, antara lain di sektor infrastruktur, pertambangan (fosfat), dan pengolahan bahan makanan,” ujar Puan.

“Saya juga harapkan semakin besarnya hubungan antara masyarakat kedua negara. Hubungan masyarakat terutama antara generasi muda, merupakan kunci bagi eratnya kerja sama di masa depan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya diplomasi parlemen baik secara bilateral maupun multilateral. Ia menyebut, diplomasi Parlemen perlu dilakukan untuk mendukung kerjasama kedua negara.

Dalam pertemuan, Puan dan Ketua Parlemen Aljazair sepakat untuk membangun harmonisasi hubungan negara-negara Islam.

“Kita perlu mempromosikan Islam yang damai dan moderat bagi dunia,” sebut Puan.

Kedua pimpinan parlemen ini juga berbicara mengenai isu Palestina mengingat Indonesia dan Aljazair memiliki kesamaan pandangan. Puan mengatakan, Indonesia dan Aljazair harus melanjutkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina
melalui proses perdamaian dan negosiasi multilateral yang kredibel.
 
“Saya mendukung upaya rekonsiliasi Palestina yang diprakarsai Aljazair. Saya juga menghargai Pemerintah Aljazair yang menolak normalisasi dengan Israel. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia,” ucapnya.

Menurut Puan, hubungan bilateral Indonesia dan Aljazair telah mencapai banyak hal positif.

“Meski begitu, tetap terdapat ruang bagi peningkatan hubungan kedua negara,” ungkap Puan.
 
Sementara itu Ketua Majelis Nasional Aljazair, Ibrahim Boughali mengapresiasi Indonesia sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair. Oleh karenanya, ia merasa tersanjung dengan kehadiran Puan.

“Kami mengagumi Presiden Soekarno yg telah mendukung kemerdekaan Aljazair sejak pertama. Indonesia merupakan model bagi Aljazair dan negara muslim lain, terutama karena kemajuan ekonominya,” kata Ibrahim Boughali yang juga mengusulkan adanya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Selain Aljazair, Puan juga melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Azerbaijan, Sahiba Gafarova dan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Pertemuan bilateral itu dilakukan usai konferensi PUIC ke-17.

Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran, Puan mengenang hubungan diplomatik kedua negara yang sudah terjalin sejak tahun 1950. Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia dan Iran selama ini telah berlangsung erat dan bersahabat serta saling menghormati.

“Dari sisi parlemen, Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI juga telah berkunjung ke Iran pada tahun 2022. Hubungan parlemen kedua negara harus semakin ditingkatkan,” papar Puan.

Puan juga berharap dukungan parlemen Iran untuk DPR RI yang menjadi Ketua ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tahun 2023.

“Selaku Ketua AIPA tentunya saya siap untuk melakukan dialog dan mendapat input dari parlemen Iran dalam upaya mencapai perdamaian dan kesejahteraan dunia,” jelasnya.

Pada pertemuan itu, Puan juga berharap dukungan dari Iran terhadap isu pemberdayaan perempuan kedua negara agar terus dilakukan, termasuk antar parlemen yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan dunia.

“Saya juga berharap adanya kerja sama di level internasional terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, contohnya di Afghanistan. Saya ingin tekankan pemberdayaan pertempuan adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan dunia yang damai dan stabil,” urai Puan.

Untuk isu lain, peraih dua gelar Doktor Honoris tersebut memandang Indonesia dan Iran harus memperkuat kerja sama antara negara berpenduduk muslim. Kemudian juga dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina.

“Karena. Indonesia dan Iran memiliki kesamaan pandangan pada forum regional dan internasional,” terangnya.

Puan pun berpandangan Indonesia dan dan Iran perlu terus mempererat hubungan dan kerja sama di berbagai bidang secara bilateral maupun di berbagai forum internasional.

“Mengingat adanya berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia dan Iran harus semakin aktif mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan,” ujar Puan.

Sementara itu pertemuan dengan Ketua Parlemen Azerbaijan, Sahiba Gafarova, Puan juga berbincang soal kepemimpinan perempuan, terutama di negara-negara Muslim. Keduanya merupakan perempuan yang menjadi ketua parlemen.

Kepada Puan, Sahiba Gafarova meminta dukungan terkait kerja sama jaringan gerakan nonblok bagi parlemen negara-negara Muslim.

“Kami juga mengundang Ibu Puan bersama delegasi DPR RI untuk berkunjung secara resmi ke Azerbaijan,” kata Sahiba Gafarov.

Puan pun menyambut baik undangan dari parlemen Azerbaijan. Ia juga menyatakan siap mendukung agenda soal jaringan gerakan nonblok bagi parlemen negara-negara yang tergabung dalam OKI.

Pemerintah Siapkan 47 Apartemen Untuk ASN, TNI, Polri di IKN

0

Jakarta, (MGA) – Pemerintah memutuskan untuk segera menyiapkan 47 apartemen di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023, selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo

“Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5 ribu,” ujar Menteri PUPR.

Menteri PUPR menargetkan pembangunan hunian tersebut bisa dimulai pada Juni-Juli tahun 2023 agar bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024. Apartemen tersebut akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas.

“Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana,” imbuhnya.

Lebih jauh, Menteri PUPR menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

“Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia enggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan,” jelasnya.

Menurut Menteri PUPR, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

“Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu,” lanjutnya.

Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (Nilainya) Rp9,4 triliun,” tandasnya.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Simpul relawan Masyarakat Pro Anies AHY diseluruh nusantara mulai bergerak

0

Depok, (MGA) – Sekumpulan Masyarakat Pro Anies AHY atau akrab disingkat Mas Pro AA berkumpul mengadakan rapat membentuk kepengurusan resmi untuk mempersatukan seluruh simpul relawan yang selama ini sudah bergerak dari berbagai daerah di Nusantara. Senin, 30 januari 2023 berlokasi di Cafe Roti Bakar Edy, jln.Transyogi , Harjamukti , Kec.Cimanggis , Kota Depok

Hampir 210 simpul relawan Anies yang sudah terdaftar juga memilih AHY sebagai cawapresnya selain muda, bertalenta dan kharismatik seperti ayahandanya.
Kedua Capres dan Cawapres ini juga cucu seorang pejuang kemerdekaan.

Anies Baswedan pria santun, intelektual dengan segudang prestasi, terlahir dari keluarga akademisi.
Kakeknya Abdurrahman Baswedan adalah seorang pejuang kemerdekaan.

Sedangkan Agus Harimukti Yudhoyono , politikus muda, berprestasi , mantan perwira militer Indonesia .
yang terlahir dari keluarga militer .
Cucu dari R.Soekotjo yang merupakan pejuang kemerdekaan dari pihak ayah sedangkan dari pihak ibu ada Letnan.jendral TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo sebagai Panglima Resimen Pasukan khusus Angkatan Darat yang berjasa dalam penumpasan G30S PKI.

Masyarakat yang menginginkan perubahan dinegara ini mendukung sepenuhnya Anies AHY sebagai calon Capres Cawapres 2024 .

Para relawan Mas Pro AA mulai berkoordinasi dengan simpul – simpul relawan yang mendukung Anies dan AHY bersama menyatukan Visi dan misi. Juga membentuk kepengurusan relawan dipusat dan akan mempersatukan seluruh relawan Mas Pro AA dari berbagai daerah menjadi satu supaya terkoordinasi dengan baik.
Adapun susunan kepengurusannya hari ini telah sah dibentuk sbb:
Dewan Pembina :
ketua : H.Ahmad Suryadi
Anggota : H.A.Mulyadi
H.Asbowo
Bobby is Anwar
Dewan Pakar
Dr.Afiqoh
Prof.Dr.Ferdinal
Dr.Baidawi Sahluy
Dewan Penasehat
ketua : H.Alamo
Anggota : Roro Nuning
Ade kurniadi Irawan
Ketua Umum : H.Salman Yazid
Waketum : Nurjoko
Sekjen : Letkol. Dwi Biantoro
Wasekjen : Muhammad Syarief
Bendum : Dewi
Wabendum : Armidi
Koordinator Humas dan publikasi
Ketua : Nurlaela
Anggota : Titi purwanti
Firman
Koordinator Bidang pengerahan massa
Ketua : Winarti Aditama
Anggota : Liana Susanti
Siti Rumsih
Koordinator Bidang sosial kemasyarakatan
Ketua : Endah hendarsih
Anggota : Tina widyarni
Nuraeni
Menurut H.Salman Yazid ” sekaranglah waktunya menyatukan seluruh simpul relawan yang sudah bergerak diseluruh daerah , saatnya kita beraksi , rapatkan barisan , bersinergi juga berkolaborasi dengan semua pihak untuk kemenangan Anies AHY sebagai Capres dan Cawapres di 2024 nanti” pungkasnya.

Peresmian Masjid Jami Al Hasanah Nanggewer dan Haul KH.Ujang Sidik

0

CIBINONG, (MGA) – Peresmian Masjid Jami Al Hasanah Dan Haul KH.Ujang Sidik Dengan Tema”Membangun Ukhuwah Islamiyah Meningkatkan Kerjasama dan Bersinergi”bertempat di Jalan Jakarta – Bogor KM 49 Kampung Kandang Roda RT 04 RW 04 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Minggu (29/1/2023).

Acara yang dihadiri Muspika Cibinong,Bapak Ustadz Roby Samsi Kepala KUA Kecamatan Cibinong, Bapak KH. Ilham Wahyudi,S.Pdi Ketua Dewan Masjid Kecamatan Cibinong, Ketua DKM Masjid Jami Al Hasanah Bapak Ustadz Dana Wijaya, Bapak Sertu Arinta Babinsa Kelurahan Nanggewer, para tokoh utama Nanggewer, penceramah oleh Bapak Ustadz Hariri. Jamaah masjid dan tamu undangan.

Ketika di wawancara awak media Penanggung Jawab Masjid dan Selaku Panitia kegiatan Peltu Muhamad Silahudin,SH Mengatakan acara haul bapak saya KH.Ujang Sidik digelar pada malam Alhamdulillah setelah selesai, dilanjutkan dengan peresmian yayasan Kyai Haji Ujang Sidik Alhamdulillah sudah selesai juga, tuturnya.

Pembangunan masjid Jami Al Hasanah mulai dibangun pada tanggal 1 /2 /2017 dan selesai pada tahun 2019.

Misi saya adalah meneruskan perjuangan orang tua saya, karena dulunya masjid Jami Al Hasanah ini yang pertama atau induk di Nanggewer, masjid Jami Al Hasanah di bangun oleh Almarhum bapak saya KH.Ujang Sidik bersama kakek saya KH. Saimin Nahrowi, jelasnya.

Nah setelah itu baru pecah ada masjid yang di RS Haji ada masjid Lebak ada yang di Cimandala dan Masjid di Blok Rawa semua induknya di sini, terangnya.

Sebelumnya di sini ada MI, nah sekarang kita bangun kembali yayasan itu yatim piatu ,jadi khususnya untuk anak yatim piatu dan dhuafa, Bukan hanya dari cibinong tapi dari luar Cibinong pun kita gratiskan sekolahnya mulai dari TK ,SD ,SMK dan S1, ungkapnya.

Saya berharap generasi penerus ini anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa itu sampai jenjang tujuan mereka cita-cita yang tercapai, tutupnya.(Effendi)

Sekolah Amalia Pakansari Gelar Open House Melibatkan Sekolah TK, Paud, SD, SMP dan SMA

0

CIBINONG, (MGA) – Sekolah Amalia Pakansari menggelar Open House pada hari Sabtu (28/1/2023) bertempat di gedung sekolah SMP dan SMK Amalia Kp Sarimulya RT 04 RW 08 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor . Kegiatan ini melibatkan unit sekolah, mulai tingkat TK /Paud, tingkat SD/MI,SMP dan SMA se-Kecamatan Cibinong .

Bapak Ustadz H. Gunawan saat di wawancara media mengatakan, Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah SWT, Sekolah Islam Amalia telah berhasil menyelenggarakan Rangkaian Acara Open House 2023 ini, tuturnya,Sabtu (28/1/2023).

Kegiatan hari ini juga diadakan lomba-lomba mewarnai untuk anak TK /Paud yang hadir sebanyak 8 sekolah dan melaksanakan kegiatan Triout untuk jenjang SD/MI yang hadir sebanyak 9 sekolah dan dihadiri oleh Pengawas Dra.Hj.Nani Widyawati,M.Pd, jelasnya.

Dan pada hari Ahad/Minggu besok akan ada Pertandingan persahabatan Futsal SD, SMP dan bola basket , tutupnya.

Sementara itu Ibu Ustadzah Dra.Hj. Neneng Herawati mengungkapkan, Tujuan open house ini adalah sebagai ajang silaturahmi dan memperkenalkan sekolah Amalia, Menampilkan kegiatan siswa sekolah Amalia dan Membuka kesempatan kepada orang tua dan siswa sekolah lain untuk melihat sekolah dan lingkungannya, ungkapnya.

Segenap panitia Open House mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, orang tua, sponsor, serta seluruh pihak yang telah mendukung jalannya acara. Semoga di tahun depan acara Open House dapat lebih sukses dan lebih meriah lagi, tutupnya.()

Sahronih Terpilih Jadi Ketua RW 05 Kelurahan Sukahati

0

CIBINONG , (MGA) – Sahronih Kandidat No Urut 3 Resmi Jadi Ketua RW 05 Kelurahan Sukahati setelah unggul dengan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan ketua RW 05 yang di selenggarakan di Kampung Pajeleran RT 02 RW 05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023.

Dalam pemilihan ketua RW 05 yang di ikuti 4 calon yang telah selesai pemilihan secara demokratis dengan jumlah pemilih yang terdaftar Kurang lebih 1120 Orang. Yangemilih 820 Orang, Dengan Para Panitia ada 13 Orang, Bapak Sutrisno Ketua panitia, Wakil Ketua karang taruna dharma Bakti RW 05 Ahmad Sanusi.

Bapak Sahronih yang akrab disapa Bang Yoyong Kandidat no urut 3 ini merupakan kandidat yang unggul dalam pemilihan tersebut yang berlangsung secara Demokrasi,dengan perolehan suara 331 Suara.

Inilah Rincian Pemenang ,

Bapak Sahronih saat ditemui awak media mengatakan,Alhamdulillah, saya dapat memenangkan di pemilihan ketua RW 05, ini semua tercapai atas partisipasi dan dukungan dari bapak ibu, para remaja semua warga RW 05 , sekaligus sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin RW 05, terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, terimakasih kepada Bapak Bimas dan Bapak Babinsa Kelurahan Sukahati yang sudah memonitoring kegiatan ini sehingga berjalan aman ,lancar,dan kondusif, ujarnya

Tujuan saya adalah mari kita bangun RW 05 bersama sama, yang sudah bagus lebih kita tingkatkan lagi, terimakasih kepada temen temen calon yang lain, kita bangun lingkungan kita yang sudah maju ini, ungkapnya.

Alhamdulillah , dengan kerja keras tim kita, yang tidak mengenal lelah, dari siang hingga malam , Alhamdulillah hasilnya maksimal, semuanya kita satu tim yang solid artinya keberhasilan ini berkat kerjasama dan doa bersama, ucapnya.

Bang Yoyong menambahkan,Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mudah-mudahan kedepannya kita bangun lagi lingkungan kita yang udah maju kita tambah lagi, itu yang pertama, tambahnya.

Kedua saya selalu men-support untuk kegiatan olahraga karena saya juga senang dengan olahraga,apapun yang disukai warga di sini asal positif saya suka semua, sesuai dengan tupoksinya masing masing, seperti pengajiannya, olahraga atau apapun yang berhubungan dengan membangun lingkungan, terima kasih juga dari rekan-rekan media yang sudah hadir disini, imbuhnya.

Harapan saya setelah terpilih ingin memajukan lingkungan saya yang sudah bagus saya agar tambah bagus artinya karena banyak PR yang ada di lingkungan kita, maka saya bersama tim sebanyak ini, saya minta dukungannya support-nya untuk kebaikan lingkungan, pungkasnya.(Effendi)

Dpc AJWI Audiensi Dengan Disdik Kab. Bogor

0

Visi/Misi Ajwi : Mempersatukan Bangsa dan Negara melalui Jurnalis Warga

BOGOR, (MGA) – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (DPC AJWI) Kabupaten Bogor melakukan pertemuan audiensi dengan jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Bogor yang diterima oleh Sekdis dan beberapa Kabid dan Kasie dilingkungan Disdik Kab. Bogor.

Dalam audiensi tersebut AJWI memyampaikan sekaligus memaparkan program pelatihan jurnalis kepada para Siswa-Siswi SLTP-SLTA di Kab. Bogor. yang akan di laksanakan dalam kurun waktu 1 tahun secara bertahap di enam (6) titik wilayah kabupaten Bogor dengan sasaran 40 sekolah di setiap kegiatan, target peserta 200-250 siswa, sehingga dalam satu tahun Ajwi menargetkan bisa menjangkau sekitar 1.500 siswa.

Dalam paparan yang disampaikan ketua Ajwi, Mencermati perkembangan Ditengah dunia yang serba teknologi tidak terkecuali teknologi informasi dimana Siswa – Siswi yang saat ini hampir semua sudah memiliki handphone bisa menjadi salah bermanfaat bila tidak dinedukasi sehingga Ajwi memandang perlu untuk hadir ditengah dunia pendidikan guna memberikan, Edukasi maupun Advokasi, sehingga dengan perkembangan teknologi di era generasi milineal bukan teknologi yang mengendalikan generasi milineal namun generasi milineallah yang harus mengendalikan teknologi.

Bila tidak diberikan pemahaman kepada mereka bisa saja kemajuan teknologi ini berdampak negatif apalagi dunia medsos, jadi perlu pelatihan supaya penggunaan handphone itu bisa diarahkan kepada hal-hal positif seperti menjadi jurnalis di sekolah-sekolah karena Siswa – Siswi itu adalah bagian dari warga Indonesia, dengan melalui karya jurnalis siswa ini dapat memberikan rasa percaya diri, semangat menulis, membaca, Dan meningkatkan literasi siswa sehingga kami dari AJWI ingin mengajak kerjasama kemitraan dan sinergy dengan Disdik Kab. Bogor” tutur Ketua AJWI DPC Kab. Bogor Nimrod Rungga Senin (30/01/2023) saat ditemui di Kantor Disdik Kab. Bogor.

Sementara itu pihak Disdik Kab. Bogor menyambut positif program AJWI untuk Tahun 2023 ini sehingga Disdik Kab. Bogor dapat bekerjasama dengan AJWI. “Tanggungjawab pendidikan itu bukan hanya di Dinas Pendidikan tapi harus melibatkan semua pihak. Dan kami sangat mengapresiasi program ini untuk pelatihan jurnalis kepada Siswa – Siswi semoga terlaksana dengan baik” kata Sekdis Pendidikan Kab. Bogor Hartono Anwar.

Dalam program ini AJWI juga mengajak pihak swasta untuk bersama-sama berkolaborasi sehingga program tersebut dapat terealisasi.

Turut hadir dalam pertemuan Audensi, antara lain, dari Dinas Pendidikan Sekdis Hartono Anwar di dampingi Kabid Pembinaan SD ( H.Burhan), Kabid Pembinaan SMP ( Ucu S.)
Kasie paud ( Oji) dan kasie SMP ( Maman), sementara dari DPC AJWI Kab. Bogor yaitu Nimbrod Rungga (Ketua DPC), Kartono (Sekretaris), Bendahara (Jasiman Sitorus), dan Ben M. Siburian (Humas). (Red/Ben)

Jaga Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif, Polres Bogor Gelar Patroli Gabungan

0

Bogor, (MGA) – Sejumalah titik lokasi pusat keramaian di wilayah kabupaten bogor menjadi titik sasaran kegiatan patroli gabungan yang di gelar Polres Bogor bersama TNI dan Satpol PP Kabupaten Bogor pada Sabtu Malam (28/01/2023)

Kegiatan Patroli gabungan yang secara langsung di pimpin oleh Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanuddin S.H.,S.I.K.,M.H tersebut pun turut di hadiri Dirditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Arief Rachman, Kabag Ops Polres Bogor Kompol I Kasek Vemil, S.E., S.I.K.,M.H beserta para Kasatfung Jajatan Polres Bogor.

Di sela-sela kegiatan Patroli tersebut Kapolres Bogor AKBP Dr. Iman Imanuddin mengatakan bahwa pada malam ini kami melakukan kegiatan patroli skala besar bersama rekan – rekan TNI dan Satpol PP Kabupaten Bogor .

Kegiatan ini patroli ini sendiri merupakan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya potensi gangguan Kamtibmas yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.

Dalam kegiatan patroli ini sendiri kami jajaran Polres Bogor melaksanakan secara rutin setiap hari, dengan menyasar lokasi-lokasi yang rawan terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas, Hal ini juga bertujuan sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa Polri hadir di setiap tempat dan waktu untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

Dari kegiatan patroli yang kita telah lakukan tadi kami menemukan ada beberapa anak muda Yang berkumpul dan dari pemeriksaan yang kita lakukan, kami dapati Adanya obat terlarang jenis tramadol ada juga yang membawa minuman keras, kepada yang bersangkutan kami itu pun langsung melakukan tindakan hukum.

Kami berharap dengan kegiatan patroli yang kita gelar ini bisa meminimalisir ataupun menekan angka kejahatan dan tentunya dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berbagai aktifitas dan kegiatan masyarakat, ungkap Kapolres Bogor AKBP Dr Iman Imanuddin.(Humas Polres Bogor)

Semaraknya Carnaval Reuni Akbar SMAN 1 Kota Bogor

0

Bogor, (MGA) -Ratusan Alumni SMAN 1 Kota Bogor, Mulai Dari Angkatan 1955 Sampai Dengan Angkatan Tahun 2022 Hadiri Carnaval Reuni Akbar Di Gedung Brajamustika Hotel, Jln Dr Semeru Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat.

Dalam Meningkatkan Rasa Kekompakan, Kebersamaan, Kami Menggelar Pertemuan Dengan Tema “Carnaval Atau Pesta Rakyat” Artinya Kita Semua Tidak Ada Skat Atau Batasan Baik Dari Segi Golongan,Dan Tak Ada Istilah Senior Dan Junior Agar Lebih Akrab Untuk Saling Berbagi Informasi,Ungkap Dandi Wibisono Selaku Ketua Panitia Reuni Akbar Kepada Awak Media Jurnaliswarga.id Sabtu(28/01/2023)

Lanjutnya, Selain Ratusan Alumni SMAN 1 ( SMANSA )Kota Bogor Yang Hadir, Para Pensiunan Guru SMAN 1 Pun Hadir Dalam Kegiatan Ini,Untuk Acara Ini Tidak Kami Lakukan Setiap Tahun,Karena Pertiga Tahun Masa Akhir Kepengurusan Ikatan Alumni SMAN 1 Kota Bogor.

Untuk Lebih Mewarnai Dan Semaraknya Acara Ini, Kami Selaku Panitia MengadakanLive Musik, Joged Bersama,Berkaraoke Ria Hingga Tumbuh Keakraban Satu Sama Lain, Selain Sarana Hiburan Kamipun Memberikan Peluang Bagi Para Alumni Membuka Stand Dalam Aneka Kuliner Alhamdulillah Acara Ini Berjalan Sukses Dan Lancar Atas Kerjasama Yang Baik Dari Semua Pihak.

Dengan Adanya Acara Tersebut Kami Para Alumni Smansa Kota Bogor Dapat Meningkatkan Rasa Kebersamaan, Kepedulian Baik Antar Pihak Sekolah SMAN 1 Kota Bogor Dengan Para Alumni Hingga Dapat Bekerja Sama Untuk Memajukan Sekolah, Guna Adik Adik Kita Berjalan Sukses Dalam Menempuh Prestasinya,Harap Dandi.

Reporter : Ade Suhendar

Geledah 6 Kamar Selama 5 Jam, Petugas Lapas Pemuda Madiun Tidak Temukan HP dan Narkoba

0

MADIUN, (MGA) – Lapas Pemuda Madiun kembali melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan pada Kamis (26/1/2023) malam. Dengan menyasar 6 kamar selama 5 jam, Petugas tidak menemukan adanya handphone dan narkoba.

Razia dipimpin langsung oleh Kalapas Pemuda Madiun, Ardian Nova Christiawan dengan menerjunkan 20 personil gabungan dari para Pejabat Struktural, Staff KPLP, Staff Adm. Kamtib dan dari Regu Puma. Kamar yang digeledah mulai dari Blok A kamar 10, A kamar 11, A kamar 18, Blok BA kamar 8, BA kamar 11 dan Blok BB kamar 8.

Ardian mengatakan, bahwa kegiatan ini bersifat rutin sebagai implementasi perintah DirjenPAS “3 Kunci Pemasyarakatan Maju + 1 Back to Basic”. Juga sebagai langkah preventif pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta mencegah beredarnya barang-barang terlarang dan berbahaya di dalam Lapas.

“Kita lakukan penggeledahan dari jam 20.00 sampai jam 01.00 dini hari. Dari hasil ini, handphone dan narkoba nihil. Kami hanya menemukan barang lain, yakni 7 buah Korek Gas, 3 buah sajam modifikasi, 2 buah gunting, 1 buah sendok stainles, 7 kabel modifikasi, 2 buah pemotong kuku dan 5 buah paku,” jelas Kalapas, Jumat(27/1/2023).

Selain melakukan penggeledahan, Petugas juga memeriksa sanitasi dan kelistrikan di setiap kamar. Dengan harapan warga binaan dapat merasa nyaman dengan kondisi sanitasi air yang lancar dan instalasi listrik yang normal.

“Kami juga mengecek instalasi listrik dan sanitasi air. Kami tidak menemukan adanya instalasi ilegal yang menyebabkan kebakaran. Waktu kita cek, sanitasi air juga lancar. Hal ini penting karena Blok B merupakan Blok dengan kamar hunian terbanyak,” tambahnya.

Pihaknya menyebut, selain penggeledahan rutin, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Petugas Lapas Pemuda Madiun untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang. Terutama dengan meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan saat kontrol keliling (Troling).

“Pada awal bulan Januari 2023, Petugas sudah dua kali berhasil menggagalkan hp yang akan dimasukkan kedalam Lapas dengan cara di lempar. Kejadiannya sama-sama di hari Minggu, 1 Januari 2023 dan Minggu, 8 Januari 2023,” tuturnya.

Dirinya akan menindak tegas jika menemukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam Lapas. Bahkan, jika ada oknum yang terlibat.

“Kita akan menindak segala sesuatu pelanggaran tata tertib. Jika dimungkinan ada oknum dibalik pelanggaran yang kami temukan, akan kami tindak tegas. Bahkan kita usulkan untuk dilakukan pembinaan di Kantor Wilayah,” pungkasnya. (Humas Lapas Pemuda Madiun)

ABAIKAN PUTUSAN MA, PT. EMINENCE HOSPITALITY SERVICES (EHS) PENGELOLA HOTEL LE EMINENCE PAKSAKAN TETAP JADI OPERATOR HOTEL LE EMINENCE

0

JAKARTA, (MGA) – Semrawut konflik pengelola hotel Le Eminence dengan para investor pemilik hotel berujung keluarnya putusan KASASI Mahkamah Agung No 2719K/Perdata/2022. Putusan KASASI MA memenangkan para investor pemilik yang membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sebagai amanah Undang undang Rumah Susun No. 20 Tahun 2011. Perkara ini diawali adanya gugatan dari Pengelola Hotel PT Eminence Hospitality Service di Pengadilan Negeri Bogor.
Tidak mau pengelolaannya lepas, PT. EHS menggugat keberadaan P3SRS sebagai wadah para pemilik kondotel yang memiliki hak mengelola unit miliknya sendiri.

“Alhamdulillah putusan KASASI MA sudah keluar 30 Agustus 2022, kita bisa lihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang mulia bahwa PT EHS terbukti ingin menguasai sendiri hotel Le Eminence. Padahal hotel itu bukan milik Developer semata. Sudah 140 pemilik kondotel saat ini yang tergabung dengan P3SRS” ujar Herman Saleh selaku ketua P3SRS Hotel Le Eminence.

“Silahkan saja PT. EHS mengabaikan putusan KASASI MA dan paksakan ingin tetap jadi operator hotel. Ini negara hukum. Keputusan MA sudah final dan inkrah. Fungsi dan peran P3SRS yang seharusnya mengelola hotel. Bisa saja PT. EHS bergabung dengan P3SRS dan menjadi operator hotel kembali” ujar Bagus salah satu pemilik kondotel Hotel Le Eminence

“Pasca keluarnya putusan KASASI MA, PT EHS makin berulah. Hak menginap para pemilik tidak bisa digunakan. Bagi hasil periode tahun lalu belum dibagikan sampai saat ini. Sangat disayangkan sikap PT EHS padahal tanpa para investor lokasi hotel yang awalnya tanah jurang tidak akan terbangun hotel seperti saat ini” ujar Lenny salah satu pemilik unit kondotel

“Jika saja bagi hasil dari pengelolaan PT EHS itu memuaskan para pemilik unit, tidak akan ada gugatan gugatan. Kami pernah mendapatkan bagi hasil hanya 1,5 juta per bulan. Padahal unit kami tersebut harga belinya di atas 1 milyard. Percuma juga PT EHS mendapatkan berbagai macam penghargaan jika para pemilik diabaikan hak haknya” ujar Ojak Nainggolan salah satu pemilik unit kondotel

“Masih ada harapan mendapatkan bagi hasil yang lebih baik dengan mengganti operator hotel yang lebih transparan dan lebih menghargai pemilik. Informasi lebih lanjut mengenai P3SRS, para investor pemilik unit kondotel bisa menghubungi +62 813-1512-0002 atau Email : pppsrs.sahid.eminence@gmail.com” ujar Budiman Widyatmoko selaku kordinator investor/pemilik

Sejak konflik antara pemilik unit kondotel dengan pengelola hotel, makin memperburuk investasi property kondotel. Timbulnya trauma investor terhadap perkara ini akan berpikir ulang untuk ber investasi di bidang kondotel terutama yang berafiliasi dengan PT. EHS. (Oking)

TNI AD Kerahkan Ratusan Prajurit Tangani Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Manado

0

JAKARTA,(MGA) – Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Manado dan sekitarnya sejak Jumat (27/1/2023) pukul 03.00 WITA dini hari menyebabkan terjadinya bencana banjir hingga tanah longsor di berbagai titik di Kota Manado.

Adapun wilayah yang terkena banjir di wilayah Kota Manado antara lain Kec. Mapanget, Kec. Tuminting, Kec. Singkil, Kec. Wenang, Kec. Paal 2, Kec. Tikala dan Kec. Bunaken dengan kedalaman air yang terendam banjir rata-rata antara 1 – 1,5 meter. Sementara wilayah yang terkena tanah longsor meliputi Kec. Singkil dan Kec. Paal 2 Kota Manado.

Menanggapi situasi bencana banjir dan tanah longsor tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman telah memerintahkan Pangdam XIII/Merdeka untuk segera mengerahkan pasukan dan sarana prasarana untuk membantu evakuasi dan penanganan bencana.

Sementara itu, melalui komando kewilayahan setempat dalam hal ini satuan jajaran Kodam XIII/Merdeka saat ini dengan sigap menyebar dan turun langsung menerjunkan ratusan personelnya ke lokasi bencana untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor dengan mengerahkan sejumlah LCR dan mendirikan posko pengungsi dan dapur lapangan.

Dengan mengerahkan perahu LCR, para prajurit langsung masuk mendekati kediaman warga yang sudah terperangkap banjir yang semakin tinggi. Kaum lansia dan bayi menjadi prioritas utama penyelamatan. Pada keadaan darurat ini para pengungsi diarahkan ke posko TNI terdekat yang berada di seputaran Makorem 131/Santiago yang aman dari genangan banjir. (Dispenad)

Polsek Cibinong Pastikan Adanya Aksi Penculikan Tidaklah Benar

0

Cibinong, (MGA)-Warga di gemparkan dengan Adanya isu penculikan anak yang terjadi di salah satu sekolah Sekolah dasar di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Kamis 26 Januari 2023.

Terkait kejadian tersebut pihak kepolisian Polsek Cibinong Polres Bogor pun langsung menindak lanjuti isu tersebut dengan melakukan penyelidikan ke SDN 1 Cipayung Cibinong, yang menjadi lokasi adanya isu aksi penculikan tersebut.

Kapolsek Cibinong Kompol Adhimas Sriyono Puta S.I.K., M.H Mengatakan bahwa terkait beredarnya aksi penculikan yang terjadi di salah satu sekolah Di wilayah Cibinong tidaklah benar, Yang mana hal tersebut merupakan hanya sebatas isu belaka.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut Kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah Untuk meningkatkan keamanan maupun mempermudah pengwasaan di lingkungan sekolah dengan memasang CCTV di beberapa titik lokasi.

Kami pun menghimbau kepada orang tua murid ataupun masyarakat untuk tidak mudah menerima isu ataupun informasi yang kebenarannya belum tentu dapat di pertanggung jawabkan, Untuk itu apabila ada isu atau informasi terkait situasi Kamtibmas agar bisa segera melaporkannya kepada pihak kepolisian, ungkap Kapolsek Cibinong Kompol Adhimas Sriyono Putra S.I.K.,M.M.

Lapas Cibinong Gelar Penandatanganan Zona Integritas Mempertahankan Predikat WBK / WBBM

0

Cibinong, (MGA) – Petugas Lapas Cibinong melaksanakan Apel Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di Halaman Apel Lapas Cibinong, Kamis (26/11).

Kalapas Cibinong, Usman Madjid bertindak sebagai Pemimpin Apel dalam kegiatan penandatanganan komitmen bersama ini. Dalam amanatnya kegiatan ini merupakan langkah awal kita bersama dalam rangka mempertahankan WBK / WBBM.

“Tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan jangan berpuas diri terhadap prestasi yang telah kita capai. Tetap berinovasi dalam berkarya untuk kemajuan organisasi” Ujarnya.

Selanjutnya seluruh Pejabat Struktural dan Petugas Lapas Cibinong menandatangani Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan WBK dan WBBM yang disaksikan oleh Kepala Lapas Cibinong dan kemudian diakhiri penandatanganan oleh Kalapas Cibinong. (Red)

Peletakan Batu Pertama Oleh Pimpinan Pondok Pesantren Riadul Syifa

0

BOGOR,(MGA)-Pondok pesantren Riadul Sifa Melakukan peletakan batu pertama pembangunan pesantren Yang bertempat di kampung kebon kopi, Rt 001/Rw 004, Desa Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Jawa Barat,Kamis(26/01/2023)

Hadir pada kesempatan tersebut kepala Desa Ciampea, Kapolsek Ciampea, Danramil Ciampea, Sekcam ciampea mewakili Camat.

Salain acara peresmian peletakan batu pertama, pihak pondok pesantren Riadul Sifa juga mengadakan santunan anak yatim dan keluarga tidak mampu yang langsung dibagikan oleh pimpinan pengasuh pondok pesantren dan kepala Desa Ciampea

Kyai Magribi pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Riaful Sifa ia menjelaskan, bawa tujuan membangun dan mendirikan pondok pesantren dikampung kebon kopi desa ciampea, bertujuan untuk membantu atau mempasilitasi anak-anak atau muda-mudi warga sekitar untuk belajar mengaji dan menuntut ilmu di pondok pesantren kami” Jelasnya Kyai Magribi

Kyai Magribib mengatakan” kita juga membatu keluarga yang tidak mampu untuk menuntut ilmu di pondok pesantren kami secara geratis tanpa pungutan biyaya sedikitpun. Kata kyai Magribi

Kades Ciampea Suparman menyampaikan” Mudah-mudahan, dengan dibangunnya musolah dan pondok pesantren ini bisa bermampaat buat warga ciampea terutama warga kampung kebon kopi dan warga pgri.

“saya berharap juga kepada kiyai magribi bisa memberikan dan memberi ilmu kepada warga ciampea terutama warga kampung kebon kopi dan warga pgri “ujar kepala desa ciampea Suparman.

Reporter : Ade Suhendar

Audiensi Dengan LPM, Komisi IV Petakan Masalah di Wilayah

0

HUMPROPUB, (JURNALISWARGA.ID)- Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar audiensi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW dan tokoh masyarakat se-Bogor Utara, Kamis (26/1). Hal ini berkenaan dengan rencana kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait pemetaan masalah yang berada di wilayah.

Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, Wakil Ketua Komisi IV, Atty Somadikarya beserta anggota Komisi IV, Lusiana Nurissiyadah, Dody Hikmawan dan Devi Prihatini Sultani.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menyebutkan pemetaan di wilayah terkait dengan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan oleh Komisi IV, agar bisa menyiapkan formulasi aturan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor, berusaha menjawab apa yang dikeluhkan oleh warga. Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, apakah program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor terasa oleh masyarakat. Maka dari itu kami mengundang LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat untuk mengetahui kondisinya seperti apa,” ujar pria yang akrab disapa Gus M.

Berdasarkan hasil audiensi yang digelar di ruang Paripurna gedung DPRD Kota Bogor, Gus M menerangkan bahwa masyarakat di wilayah Bogor Utara belum mengetahui adanya surat edaran terkait pemutakhirtan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Padahal, menurutnya pemutakhiran DTKS ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat di tahun-tahun sebelumnya banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Sehingga perlu adanya pemutakhiran data.

“Kalau tingkat LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat saja tidak tahu, bagaimana dengan masyarakat awam lainnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar nantinya dinas terkait bisa memperbaiki sistem sosialisasi dan kami akan memastikan apakah DTKS ini sudah diperbaharui atau belum,” tegasnya.

Dengan adanya temuan ini, Gus M pun berencana akan melakukan audiensi dengan LPM di setiap kecamatan di Kota Bogor yang ditargetkan dilakukan setiap minggu.(red)

Presiden Paparkan Sejumlah Langkah Sukses Pemerintah Tangani Pandemi

0

Jakarta, (Jurnaliswarga.id )Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara di dunia sejak tahun 2020. Menurut Presiden, langkah pertama yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen makro dan mikro secara efektif sehingga semua pihak ikut serta menangani pandemi Covid-19.

“Saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya,” ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2023 di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada Kamis, 26 Januari 2023.

Presiden menyebut Indonesia dan seluruh negara belum memiliki pengalaman dalam mengatasi pandemi. Saat sebagian besar menterinya menyarankan agar pemerintah melakukan _lockdown_, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan lain.

“Hitungan saya, dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah nggak bisa memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak _lockdown_,” ungkap Presiden.

Langkah kedua yang diambil pemerintah adalah melakukan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan kepada masyarakat yang sudah mencapai 448 juta suntikan.

“Itu semuanya bisa kita lakukan dan kita melihat TNI dan Polri betul-betul bekerja melampaui tugas intinya. Ke kampung-kampung _ngajakin_ rakyat untuk mau divaksin, bukan pekerjaan yang mudah,” ucap Presiden.

Langkah ketiga yang diambil pemerintah adalah melakukan manajemen “gas dan rem” dalam rangka menyeimbangkan kesehatan dan perekonomian nasional. Presiden menyebut langkah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

“Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Tetapi begitu gasnya terlalu kencang juga pandeminya bisa naik. Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara, tidak mudah,” tutur Presiden.

Langkah selanjutnya pemerintah juga melakukan keputusan dan kecepatan bertindak dalam menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, kecepatan dalam bertindak tersebut disesuaikan dengan data-data yang ada di lapangan.

Terakhir, besarnya partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi dan perekonomian nasional dinilai Presiden sebagai langkah yang paling mendukung keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi. Partisipasi tersebut menjadikan semua pihak ikut serta menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.

“Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai, karena semua memberikan dukungan dunia usaha, masyarakat di bawah, semuanya bergerak semuanya,” tandasnya.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Buka Rakornas Transisi PC-PEN, Presiden Apresiasi Kerja Keras Jajaran Tangani Pandemi

0

Jakarta, (JURNALISWARGA.ID) – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang digelar di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 26 Januari 2023. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi jajarannya dalam menangani pandemi Covid-19 dan perekonomian Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita,” ujar Presiden.

Presiden menilai bahwa tantangan dalam menghadapi pandemi bukan merupakan persoalan yang mudah. Terlebih, pada waktu yang bersamaan juga harus menangani tantangan yang berimbas pada perekonomian Indonesia.

“Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat berat yang kita hadapi saat itu dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya. Karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengimbau jajarannya untuk tetap waspada dalam membuat kebijakan utamanya dalam bidang ekonomi. Presiden menyebut, saat ini posisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang baik.

“Setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi, dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan utamanya ekonomi yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik. Kuartal ketiga berada di angka 5,72 (persen), dan _year on year_ di tahun 2022 seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3 (persen) kalau itu tercapai saya kira sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai,” ujar Presiden.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan mencapai 5,3 persen _year on year_.

“Covid-19 baik di tingkat global maupun nasional dalam kondisi terkendali, laju kasus melambat namun varian baru masih terus muncul. Pemulihan ekonomi berlanjut, ekonomi Indonesia tumbuh meyakinkan di atas 5 persen sepanjang tahun 2022, dan diperkirakan _year on year_ bisa dicapai di angka 5,3 persen,” tutur Airlangga.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Tampak hadir pula dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Masa Transisi Pandemi, KPCPEN Kembalikan Program ke Kementerian

0

Jurnaliswarga.id, Jakarta – Memasuki masa transisi pandemi Covid-19, berbagai program yang ditangani oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dikembalikan dan ditangani oleh masing-masing kementerian/lembaga. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi PC-PEN di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada Kamis, 26 Januari 2023.

“Seluruh program yang kemarin ditangani KPCPEN itu dikelola oleh K/L masing-masing,” ujar Airlangga.

Program tersebut mencakup penanganan Covid-19 yang program dan penganggarannya dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan, serta program perlindungan sosial yang dikembalikan kepada Kementerian Sosial.

“Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi itu masuk di sektornya masing-masing,” ungkap Airlangga.

Airlangga juga menyebut saat ini Indonesia memasuki periode _known uncertainty_ di mana ketidakpastian masih terjadi dan menimbulkan sejumlah ancaman. Salah satu ancaman yang terjadi adalah stagflasi, dimana beberapa negara terus menaikkan tingkat suku bunga, termasuk Amerika Serikat.

“Oleh karena itu, kita harus mengambil payung sebelum hujan. Maka devisa hasil ekspor itu harus menjadi _buffer_ ekonomi kita, kemudian Undang-Undang P2SK menjadi _buffer_ di sektor keuangan, sehingga dengan demikian kita sudah punya seluruhnya lebih siap,” ucap Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri selama tiga bulan. Menurut Airlangga, langkah tersebut diambil pemerintah untuk mencegah devisa tersebut lari ke luar negeri.

“Untuk mencegah _capital flight_ kita harus punya dana yang cukup terutama untuk membiayai ekspor dan impor, kebutuhan ekpsor dan impor kan riil, pada saat kebutuhan ekspor impor itu disediakan dengan devisa hasil ekspor masuk, maka kita akan mempersiapkan ekosistem devisa ataupun ekosistem dolar di dalam negeri sehingga pengusaha kita tidak melulu bergantung kepada perbankan di Singapura,” ujar Airlangga.

Oleh karena itu, Indonesia akan memberikan insentif kepada para eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Airlangga menyebut insentif tersebut akan bersaing dengan daya tarik yang diberikan oleh Singapura.

“Kita perlu buat agar ini bersaing dengan Singapura sehingga tidak terbang lagi (devisa) ke Singapura,” ujar Airlangga.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Hadiri Musrenbang Bogor Tengah, JM Ingatkan Pemkot Untuk Rumuskan Kebijakan Sesuai RPJMD

0

HUMPROPUB, (MGA) – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kecamatan Bogor Tengah, di gelar di Jalan MA. Salmun, tepatnya di samping Blok C dan D Pasar Kebon Kembang, Rabu (25/1/2023).

Dalam Musrenbang tersebut, hadir Wali Kota Bogor, Bima Arya beserta jajaran Pemkot Bogor dan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, beserta anggota DPRD Kota Bogor, Rizal Utami, Fajari Arya Sugiarto, Anna Mariam Fadhilah, Eka Wardhana dan Adityawarman Adil yang merupakan anggota dewan dari dapil Bogor Timur dan Bogor Tengah.

Dalam sambutan, Jenal Mutaqin mengatakan di tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya ini pembangunan harus diselesaikan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor yang sudah tertuang didalam Perda nomor 14 tahun 2019.

Sehingga, ia pun meminta secara khusus kepada Kepala Bappeda Kota Bogor untuk mengecek, 88 usulan pembangunan yang masuk kedalam Musrenbang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan RPJMD.

“Jadi kami DPRD sangat mengingatkan bahwa usulan-usulan 2024 yang nanti akan kita laksanakan, ini adalah usulan kegiatan terakhir dari masa kepemimpinan Pak Wali. Tolong di-review kembali apakah ada yang terlewat atau tidak,” ujar pria yang akrab disapa Kang JM.

Lalu, JM juga mengingatkan pihak Kecamatan Bogor Tengah untuk menyelesaikan penyaluran bantuan untuk korban bencana sesuai SK Kebencanaan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD.

Sebab, tahun lalu banyak bencana yang terjadi di Kecamatan Bogor Tengah. Tak hanya merusak permukiman warga, bahkan sampai menelan beberapa korban.

“Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai pemangku kebijakan, jangan sampai ada bencana yang berlarut, tidak mendapat treatment, atau perbaikan dari kita. Jadi selain usulan regular setiap tahun, fisik dan lain-lain, bencana alam adalah paling prioritas. Bahkan tidak usah dalam anggaran regular, bisa juga dianggarkan dalam BTT,” jelas JM.

Terakhir, JM pun kembali mengingatkan Pemkot bahwa dalam Musrenbang ada Permendagri 86 tahun 2017, tentang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan yang harus selalu dijadikan pedoman.

Agar tidak ada usulan yang tidak terealisasi dan menumpuk setiap tahunnya. “Jadi ini yang penting yang harus kita sama-sama saling mengingatkan bahwa jangan sampai seremonial tahunan Musrenbang, tapi ada usulan-usulan yang sebetulnya prioritas namun tidak tersentuh kembali karena kita jarang mengevaluasi pada Permen 86 tahun 2017 selalu mengingatkan untuk evaluasi,” pungkasnya.

Miris, Tumpukan Sampah Diduga tidak sesuai Standar Teknis Pengelolaan Sampah

0

Bogor (MGA) – Dikutip dari hukumonline, membakar sampah sembarangan bisa dipidana dan didenda. Sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang mengganggu kenyamanan lingkungan.Selasa (24/01/2023)

Aturan larangan membakar sampah sembarangan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 yang mengulas mengenai Pengelolaan Sampah. Kondisi sampah yang kian memburuk dan kecenderungan menghilangkan sampah secara instan dengan cara dibakar akan menimbulkan permasalahan baru.

Dalam poin undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa proses pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan teknis, masuk ke dalam kegiatan yang melanggar hukum. Perihal membuang sampah dengan cara dibakar memang terlihat sepele, namun pengelolaan sampah dengan cara dibakar tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait masyarakat yang membakar sampah sembarangan dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang mengganggu kenyamanan lingkungan.

Dalam penindakan kasus pembakaran sampah memiliki beberapa perbedaan dari segi Peraturan Pemerintah. Sanksi yang diberikan pemerintah pusat akan berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki wewenang khusus yang bersifat otonomi daerah yang mengatur semua hal terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengaturan dan pengelolaan sampah, sehingga sanksi yang diberikan akan berbeda-beda.

Pasal 29 yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa setiap orang dilarang:

  1. Mengimpor sampah
  2. Mencampur sampah dengan limbah bahaya dan beracun
  3. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan
  4. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
  5. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir
  6. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah

Dalam Pasal 29 ayat 1 butir g berbunyi, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Lalu pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan, bahwa setiap orang berkewajiban mengelola sampah rumah tangga harus dengan cara yang berwawasan lingkungan.

UU tersebut juga menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dapat menentukan sanksi pidana kurungan atau denda atas tindakan pembakaran sampah sembarangan.

Sementara itu, di lokasi masih membakar sampah karena dapat menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan. Sanksi pidana dan denda akan diberikan kepada warga yang melanggar aturan tersebut.

Setiap perbuatan membakar sampah sembarangan yang melanggar hukum dan membawa dampak serta kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian yang karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Dan konfirmasi dari pihak dinas lingkungan hidup memang tidak di benarkan karena melanggar undang undang ungkap pak Asep ,tutup ny. ( Effendi )

Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Samisade Tahap 2 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga

0

Dramaga,(MGA)-Tim Verifikasi Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Samisade Tahun 2022 Di Beberapa Desa Dan Pada Saat Ini Adalah Desa Dramaga Kecamatan Dramaga,Selasa(24/01/2023)

Heri Suryana Selaku Ketua Team Pelaksana Kerja ( TPK ) Desa Dramaga Mengatakan Hari Ini Kami Kedatangan Tim Kecamatan Dramaga Yang Melaksanakan Monev Hasil Akhir Program Pekerjaan Samisade Tahun 2022 Yang Berlokasi Di Kp Situ Leutik Rt 02 Rw 06 Desa Dramaga Dengan Pengerjaannya Yaitu Betonisasi Jalan Desa.

Semoga Hasil Monev Ini Sesuai Harapan ,Sesuai Spek Sesuai RAB Yang Kami Buat Dan Tentunya Ini Adalah Hasil Awal Karena Nantinya Hasil Akhirnya Adalah Pemeriksaan Dari Inspektorat.

Monev Ini Adalah Sebagai Pemicu Rasa Tanggung Jawab Kami Sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Agar Selalu Berhati Hati Dalam Melaksanakan Program Ini,Karena Semua Kegiatan Akan Dipertanggung Jawabkan,
Tim Monev Ini Bukan Hanya Sekedar Monitoring Dan Evaluasi Saja,Tapi Kamipun Berharap Tim Ini Adalah Tim Edukasi Kami Dalam berbagai Kekurangan Kekurangan Kami Dilapangan.

Lanjutnya”Pesan Kami Mewakili Atas Nama Pemerintahan Desa Dramaga Kepada Masyarakat,Dengan Dibangunnya Betonisasi Jalan Ini Agar Masyarakat Bisa Saling Memiliki Sehingga Dapat Turut Menjaga Dan Merawatnya,Semoga Dengan Adanya Jalan Ini Tingkat Perekoniam Masyarakat Bisa Meningkat,Karena Jalan Ini Bisa Digunakan Sebagai Mobilisasi Perekonomian Ditingkat Masyarakat,Baik Melalui Lalu Lintas Pribadi Dan Mobilisasi Hasil Pertanian Masyarakat Sekitar,Punkasnya.

Repoter : Ade Suhendar

Sambil Ikut Simulasi Perang, Puan Diangkat Jadi Warga Kehormatan Marinir

0

Sukses Ikut Simulasi Perang, Puan Jadi Satu-satunya Perempuan Warga Kehormatan Marinir

Jurnaliswarga.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani diangkat menjadi Warga Kehormatan Korps Marinir, TNI Angkatan Laut (AL). Puan menjadi Ketua DPR RI dan perempuan pertama yang mendapat anugerah sebagai Warga Kehormatan Marinir.

Pengangkatan Puan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan di Pulau Damar Besar atau Pulau Edam, Kepulauan Seribu, Selasa (24/1/2023). Acara ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono.

Puan diangkat sebagai Warga Kehormatan Marinir bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Puan bersama Panglima TNI yang didampingi Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto beserta pejabat lain yang akan diangkat sebagai Warga Kehormatan Marinir berangkat ke Pulau Damar dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejak pagi hari. Mereka menuju Pulau Damar dengan menaiki KRI Parang-647.

Prosesi pengangkatan Puan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan dengan rangkaian simulasi perang. Dari KRI Parang, rombongan pindah menaiki KRI Banda Aceh-593.

Untuk sampai di Pulau Damar, Puan bersama pasukan Marinir melakukan pendaratan amfibi dengan menggunakan kendaraan tempur (ranpur) jenis Landing Vehicle Tracked (LVT). Pendaratan dengan tank amfibi itu merupakan simulasi pendaratan pasukan di pantai untuk menyerang musuh.

Tiba di Pantai Pulau Damar, kemudian dilakukan simulasi operasi serangan udara langsung (SUL) dan pertempuran jarak dekat oleh pasukan Marinir. Terdengar dentuman meriam dan juga ada simulasi pemboman dari pesawat udara.

Setelah berada di Pulau Damar, Puan mendapat briefing dari Komandan Detasemen Jalamengkara (Denjaka), Kolonel Mar Samson Sitohang yang memimpin simulasi penyerbuan musuh. Denjaka merupakan pasukan elite khusus TNI AL.

Pada simulasi ini, diskenariokan pasukan Marinir menyerbu kelompok separatis yang ada di Pulau Damar. Sebelum memulai ‘penyerbuan’, Dandenjaka menjelaskan soal kondisi pulau, kekuatan musuh, dan posisi musuh.

Usai briefing, Puan bersama pasukan Marinir lalu masuk ke kawasan hutan di Pulau Damar yang masih rimbun. Lokasi ini menjadi salah satu area latihan tempur TNI AL.

Di dalam kawasan hutan ini, Puan kemudian menembak dengan peluru tajam sebagai simulasi menjatuhkan musuh. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu juga melakukan simulasi peledakan posisi musuh dengan memencet detonator bom.

Upacara pembaretan untuk Puan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan usai simulasi penyerbuan musuh. Panglima TNI Laksamana Yudo bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Dankormar Mayjen Widodo menjadi Komandan Upacara.

Prosesi pemberian penghargaan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan di bibir pantai Pulau Damar. Puan menerima brevet Warga Kehormatan Marinir di atas tank amfibi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas penganugerahan saya sebagai warga kehormatan Korps Marinir,” kata Puan.

“Pembaretan ini tidak sekadar simbol, tapi tanggung jawab bagi saya untuk mengamalkan nilai-nilai Prajurit Korps Marinir yang menjadi garda depan melindungi NKRI dan seluruh tumpah darah Indonesia,” lanjutnya.

Puan pun merasa bangga karena hingga saat ini ia menjadi perempuan satu-satunya yang menjadi Warga Kehormatan Marinir. Ia mengapresiasi keluarga besar Marinir yang memberinya kesempatan untuk mengikuti simulasi perang amfibi.

“Ternyata kita perempuan bisa dan mampu. Walau pun singkat, ternyata tidak mudah. Harus punya fisik kuat dan sehat. Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya mendapat kesempatan merasakan penyerbuan Marinir ke Pulau yang dikuasai musuh,” papar Puan.

Mantan Menko PMK ini menilai prajurit Marinir dituntut senantiasa mengembangkan kemampuan seiring dengan tantangan tugas yang semakin tidak ringan. Apalagi, kata Puan, perkembangan zaman semakin pesat yang turut berdampak terhadap konsep maupun operasi perang.

“Tantangan ke depan bukan akan lebih ringan, pastinya akan lebih berat. Namun kita bersama akan bisa membawa kejayaan Indonesia ke depan. Tentu saja kita akan selalu membawa Indonesia menjadi Indonesia yang sejati-jatinya adalah Indonesia Raya,” sebut cucu Bung Karno itu.

Puan yakin Korps Marinir akan semakin maju dan lebih baik ke depan. Ia memastikan DPR RI akan senantiasa memberi dukungan terbaik bagi TNI, termaduk untuk Korps Marinir.
 
“Saya sebagai Ketua DPR RI menegaskan bahwa DPR RI mendukung penguatan Marinir Indonesia, karena dengan begitu kita sejatinya sedang mendukung penegakan kedaulatan Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, Puan mengajak keluarga besar Marinir untuk tetap menegakkan nilai-nilai kedaulatan NKRI dan persatuan Indonesia di manapun bertugas. Ia juga berpesan untuk menjadikan perayaan keberagaman sebagai sumber kekuatan bersama, dan bukannya sebagai alasan perpecahan.

“Terus ingatkan kepada semua bahwa Pancasila yang intisarinya adalah gotong royong, merupakan bintang pemandu kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pesan Puan.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mohon doanya dalam saya mengamalkan nilai-nilai prajurit Korps Marinir dalam pelaksanaan tugas sehari-hari saya. Bagaimana menjaga kedaulatan, keamanan NKRI, dan bahwa kita bersama-sama harus yakin bahwa Indonesia hanya bisa dijaga kalau kita semua bergotong royong untuk menjaganya,” imbuhnya.

Sementara itu, Panglima TNI mengatakan pengangkatan Warga Kehormatan Marinir merupakan penghargaan terhadap tokoh yang dianggap berjasa untuk bangsa dan negara. Tokoh yang menjadi Warga Kehormatan Marinir dianggap patut diteladani karena juga memberi andil besar dalam mendukung perkembangan dan perjuangan prajurit Marinir.

Puan sendiri merupakan Warga Kehormatan Marinir ke-42. Korps Marinir punya alasan khusus memberi anugerah Warga Kehormatan untuk Puan.

“Beliau merupakan sosok yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia dan telah bersumbangsih terhadap kemajuan TNI, termasuk TNI AL, dan khususnya Korps Marinir,” jelas Laksamana Yudo.

Menurut Laksamana Yudo, prosesi pembaretan sengaja dilakukan sekaligus dengan simulasi operasi perang. Korps Marinir ingin menunjukkan tugas-tugasnya dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

“Kegiatan ini kita praktekkan seperti latihan pendaratan amfibi. Memang dilaksanakan secara betulan, mulai dari naik KRI, kemudian naik tank amfibi, kemudian mendarat dan melakukan serbuan di darat,” tuturnya.

Usai upacara pembaretan Warga Kehormatan selesai, Puan kemudian diangkat oleh sejumlah prajurit Marinir dengan digendong di atas pundak. Hal ini sebagai tanda bahwa Puan telah menjadi bagian dari keluarga Marinir.

Puan bersama tokoh lainnya lalu melihat demonstrasi rubber duck operation (RDO). Dari pantai, mereka menonton demo infiltrasi udara dan demo terjun bebas prajurit Marinir dari atas pesawat sambil membawa banner yang salah satunya bergambar foto Puan berbaret Marinir. Selain itu, ada juga fly pass atraksi pesawat tempur F-16 dari TNI AU.

Setelah acara selesai, Puan dan rombongan kembali menuju Kolinlamil dengan menaiki combat boat. Di Kolinlamil, Puan sebagai Warga Kehormatan menulis pesan untuk Korps Marinir.

“Kepada Prajurit Korps Marinir yang saya banggakan, terima kasih atas penganugerahan kepada saya sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir. Saya turut bangga menyaksikan profesionalitas Prajurit Korps Marinir sebagai unsur strategis dari SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Kibarkan terus semangat kejuangan dan pengabdian dalam menjaga kedaulatan NKRI. Jalesu bhumyamca Jayamahe,” demikian testimoni yang dituliskan Puan.(NR)

Membabi Buta Langgar Labfor Perkab 10/2009, Polrestabes Makassar “Disentil” LKBH Makassar

0

Makassar – Keberatan atas upaya uji labfor (laboratorium forensik) rincik Barombong oleh penyidik Polrestabes Makassar (Kepolisian Resort Kota Besar Makassar) Terlapor Ishak Hamzah bersama kuasa hukumnya Muhammad Sirul Haq, SH, C.NSP, C.CL, selaku direktur LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar).

Labfor Rincik Barombong Kohir 25 CI dengan persil 31 DII Simana Buttayya 1942 atas nama Sultan Sumang terdapat keganjilan, dimana penyidik berupaya segera memasukkan uji forensik atas rincik namun tidak diperlihatkan kepada terlapor dan surat pembandingnya.

“Masak saya belum diperlihatkan itu rincik pak, bahkan penyerahan rincik dari haji Beddu alias haji Abd Rahmat ke penyidik kami tidak menyaksikan, kan ini berbahaya sebab jangan sampai bukti surat lain diserahkan untuk di labfor ke Polda Sulsel,” ungkap Ishak Hamzah di ruang Riksa Jatanras lantai 3 Reskrim Polrestabes Makassar, Selasa (24/1/2023).

Surat permohonan gelar perkara khusus sendiri diajukan berdasarkan PERKAP
NOMOR 10 TAHUN 2009, Nomor : 13/B/I/LKBH Makassar/2023, ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar dan Kasatreskrim Polrestabes Makassar.

“Surat kami ini lakukan, karena tidak ada kepastian hukum penyidik Polrestabes Makassar, hak terlapor juga melihat barangnya yang mau di labfor yang selama ini berada di tangan Rukman,” tutur Ishak Hamzah.

Sementara itu, dasar forensik itu atas adanya NOMOR : SP.LIDIK/ /VIII/RES.1.11/2021/RESKRIM, TANGGAL AGUSTUS 2021, dimana klien kami Ishak Hamzah sebagai Terlapor.

Sebagai bahan permohonan ini untuk meminta dan memastikan barang bukti rincik atas nama Sultan Bin Sumang sebelum di labfor, sesuai Perkab Nomor 10 tahun 2009 Pasal 80 :

  1. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti;
  2. Otentikasi dokumen pembanding;
  3. Dokumen asli rincik yang akan di labfor
  4. Adanya dokumen pembanding Collected dan requested yang valid untuk dikirim
    bersamaan di labfor (jika tidak ada kami akan keberatan);
  5. Memastikan seluruh dokumen dikumpulkan dalam 1 (satu) amplop, tidak boleh
    dilipat, dibungkus, diikat, disegel dan segera dikirim ke Labfor Polri;
  6. Terhadap bukti Pelapor Hj Wafiah Syahrir kami juga meminta dilakukan Labfor,pengembalian batas, mendudukan bukti pelapor melapor di lokasi, difaktakan danpengecekan warkah tanah penerbitan sertifikat Pelapor;

“Jika dasar aturan diatas tidak dipenuhi, maka sejak surat ini dilayangkan ke penyidik, Kanit Tahbang Polrestabes Makassar kami menyatakan keberatan dan menolak diadakannya labfor,” beber Muhammad Sirul Haq yang juga ketua DPD FERARI SULSEL.

Sedangkan dari Kanit Tahbang Reskrim Polrestabes Makassar Muhammad Rifai ketika ditemui di ruangannya, Sabtu (21/1) mengatakan H Abd Rahmat alias Beddu sudah memenuhi panggilan penyidik. “Dia sudah menyerahkan surat Rincik ahli waris Ishak Hamzah Dg Taba yang dijadikan alat bukti untuk dilakukan uji Labfor,” kata pria berpangkat Ajung Komisaris Polisi ini.

Kendati Rincik sudah di tangan penyidik, ia lebih lanjut menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyurat ke pihak Labfor Minggu lalu.

“Untuk alat pembandingnya, pihak labfor meminta tiga. Jadi untuk sementara ini, kami baru mengajukan dua alat pembanding, sisa satu lagi dari BPN kota Makassar kami tunggu baru kita ajukan alat pembandingnya. Kalau semua sudah terpenuhi, baru diajukan untuk dilakukan uji Labfor,” tegasnya Muh Rifai.

Namun ketika disinggung apakah surat Rincik yang disita dari H Abd Rahmat alias Beddu, saudara Ishak Hamzah melihat surat tersebut sebelum di uji Labfor, AKP Muh Rifai belum bisa menjelaskan.

“Hanya ia mengarahkan silahkan koordinasi ke unit 5 terkait surat Rincik tersebut. Karena bukan lagi kewenangan dan tanggung jawab saya lagi,” lanjutnya.

Semetara di tempat terpisah, Kelapa Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel Kompol Aty Harini, saat dikonfirmasi oleh beberapa awak media menuturkan bahwa sampai hari ini surat dari Polrestabes Makassar belum ada terregistrasi secara resmi.

“Artinya kami belum terima surat resmi dari pihak Polrestabes Makassar terkait laporan yang dimaksud untuk di lakukan uji Labfor. Termasuk barang bukti yang diajukan,” ucap Kompol Atik Hartini, Selasa (24/1/2023).

Lebih lanjut, Kompol Atik Hartini, terkait persyaratan teknis alat pembanding pemeriksaan Labfor bisa merujuk pada Perkab No.10 tahun 2009.

Apalagi sampai berita ini diturunkan, masih tidak jelasnya posisi surat Labfor dan barang bukti rincik Sultan Sumang Barombong, apakah telah di kantor Labfor Polda Sulsel ataukah masih di penyidik tahbang Polrestabes Makassar.(tim)

Petugas Gabungan Himbau Warga Akibat Dampak Illegal Mining

0

Gunung Mas (Jurnaliswarga.id) – Babinsa Koramil 1016-07 Tewah, Serda Rudianto dan Serda Achjani bersama Polsek dan Aparatur Kecamatan Tewah, Provinsi Kalimantan Tengah, pada sabtu (21/1) yang lalu, melaksanakan patroli untuk memberikan himbauan kepada penambang tradisional di Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah yang saat ini sedang menjadi Treding Topik dan Viral di Media Sosial.

Himbauan ini dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan dilarang memasuki Lubang tanpa izin pihak pengelola lokasi, karena dapat menyebabkan Longsor pengrusakan lingkungan hidup di beberapa titik di Desa Sumur Mas.

Babinsa Koramil 1016-07 Tewah Serda Rudianto menjelaskan, pemasangan spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Aparatur Desa Sumur Mas dan Koramil 1016-07 Tewah serta Polsek Tewah untuk mencegah para penambangan supaya tidak terjadi kerusakan ekosistem diwilayah desa tersebut.

Diketahui bahwa, saat ini pihak kepolisian setempat terus mengimbau kepada warga agar tidak melakukan illegal mining dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti merkuri. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai perundangan berlaku.

“Warga kami imbau untuk selalu mengutamakan keselamatan, dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan,” kata Serda Rudianto. (Pendim 1016/Plk)

Dandim Hadiri Perayaan Natal Keluarga Besar Korem 102 Panju Panjung

0

Palangka Raya (Jurnaliswarga.id) – Komandan Kodim 1016/Palangka Raya, Kolonel Inf Frans Kishin Panjaitan, S.A.P., M.P.M., M.Han menghadiri perayaan Natal bersama Keluarga Besar Korem 102/Panju Panjung, bertempat di Gereja Pouk Elshadai Yonif Raider 631/Antang, Jl. Cilik Riwut Km 6 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan Tema “Hikmat Natal Mengarahkan Pada Jalan Yang Benar.”

Kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu puji-pujian Natal, dan melaksanakan Ibadah Natal yang dilaksanakan dengan khidmat diisi dengan menyalakan lilin sebagai tanda menyambut kelahiran Yesus Kristus.

Danrem 102/Pjg melalui Kepala Staf Korem (Kasrem) 102/PJG, Kolonel Inf Renal Aprindo Sinaga, dalam sambutannya mengatakan bahwa perayaan Natal pada hari ini bukan hanya sebuah tradisi yang setiap tahunnya harus dilaksanakan, tetapi lebih dari itu harus ada makna yang dapat dipetik dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari utamanya dalam mewujudkan Damai Natal.

Disamping itu Perayaan Natal adalah sebuah peristiwa sejarah keagamaan, yang ditandai dengan lahirnya Isa Almasih ke dunia sebagai Juru Selamat Manusia.

Oleh karenanya perayaan Natal hendaknya kita jadikan momentum agar menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam membangun kehidupan rohani, kata Kasrem.

Sementara, Komandan Kodim 1016/Palangka Raya Kolonel Inf Frans Kishin Panjaitan, S.A.P., M.P.M., M.Han, Sebagai Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Anggota beserta keluarga serta para tamu undangan, atas kesediaannya untuk menghadiri Perayaan Natal Keluarga Besar Korem 102/Pjg ini.

“Semoga kita semua dapat merasakan kasih dan damai Natal. Untuk itu saya mengajak kita semua, marilah kita merayakan Natal kali ini dengan niat untuk membawa perubahan bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita,” ucap Dandim, Selasa 24 Januari 2023.

Lanjutnya, Natal merupakan Hari Raya umat Kristen yang diperingati oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus.

“Dalam momen Natal kali ini kami juga menyebarkan kasih Natal dalam bentuk Bakti Sosial kepada saudara/saudari kita di 3 (tiga) Panti Asuhan Agape berlokasi di Tangkiling, Panti Asuhan Nurul Solihin berlokasi di G. Obos, dan Panti Asuhan Simpei.” Tutup Dandim (Pendim 1016/Plk)

Presiden Jokowi Kunjungi Solo Technopark

0

Jurnaliswarga.id, Surakarta – Presiden Joko Widodo mengunjungi Solo Technopark (STP) di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 23 Januari 2023. Saat tiba di lokasi, Presiden disambut langsung oleh Pemimpin BLUD KST Solo Technopark, Yudhit Cahyantoro dan meninjau sejumlah fasilitas di tempat tersebut.

“Bapak Presiden berkunjung ke kawasan STP untuk melihat perkembangan-perkembangan yang ada di kawasan sains dan teknologi, salah satunya adalah dengan adanya gedung baru yaitu Gedung Sembrani dan Gedung Gumarang,” ujar Yudith.

Yudith menjelaskan bahwa kedua gedung tersebut nantinya akan dipakai sebagai pusat perkantoran, pusat inkubasi bisnis, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan layanan-layanan masyarakat lainnya yang ada di Kota Solo.

Solo Technopark sendiri adalah kawasan milik pemerintah Kota Surakarta sebagai pusat inovasi dan vokasi untuk daya saing daerah. Kawasan tersebut berfungsi sebagai hub untuk integrasi, kolaborasi antara akademika, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media.

“Pak Presiden memberikan apresiasi yang sangat baik untuk Solo Technopark dan berharap Solo Technopark bisa menjadi role model nasional techno park di Indonesia,” ungkapnya.

Yudith pun berharap kawasan sains dan teknologi Solo Technopark bisa terus berkembang ke depannya. “Bisa terus melayani, dan bisa menjadi pusat ekosistem digital di Kota Surakarta,” tandasnya.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Ahli Pers Dewan Pers Kamsul Hasan: UKW Bukan Syarat Menjadi Wartawan

0

JAKARTA, (JURNALISWARGA.ID) Wartawan tidak wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hal itu ditegaskan Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers, pada Jumat (20/01/2023), dalam diskusi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) pada acara Nggopi Bareng.

Penegasan tersebut ia kemukakan, untuk menjawab kesalahpahaman tentang UKW, yang berkembang di kalangan wartawan dan di lingkungan lembaga pemerintahan.

Sejumlah lembaga pemerintahan di berbagai wilayah tanah air, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi, menerbitkan peraturan yang menyatakan bahwa lembaga pemerintahan yang dimaksud, hanya menjalin kerjasama dengan wartawan yang sudah lulus UKW dan berasal dari media yang sudah tersertifikasi di Dewan Pers.

“Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah Peraturan Dewan Pers.” terang Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.

Dalam hal ini, UKW mengacu kepada Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

Saat ini, ada 30 lembaga yang telah mendapat lisensi dari Dewan Pers untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai wilayah tanah air. Itu pun tidak semuanya aktif melaksanakan uji kompetensi wartawan. Padahal, menurut perkiraan Dewan Pers, jumlah media di Indonesia mencapai 47 ribu lebih, yang 43 ribu di antaranya adalah media online.

Jika rata-rata setiap media memiliki 5 wartawan, maka jumlah wartawan di Indonesia mencapai 235 ribu orang. Realitasnya, saat ini, total jumlah wartawan di seluruh Indonesia yang telah dinyatakan lulus UKW, baru sekitar 23.300 orang. Artinya, belum sampai 10 persen dari jumlah wartawan di Indonesia yang sudah lulus UKW.

Dengan kata lain, masih sangat banyak wartawan yang belum mengikuti dan belum lulus UKW, yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Indonesia. Sekali lagi, UKW bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia.

Pertanyaannya, lanjut Kamsul, apakah para wartawan yang sudah lulus UKW menjadi jaminan bagi kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan?

Secara blak-blakkan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan. “Masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas,” ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam, Jakarta.

Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka.

“Dari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW,” ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna.

Diskusi tentang pers dengan Kamsul Hasan pada Jumat (20/01/2023) tersebut, berlangsung penuh semangat. Ini memang bagian dari agenda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI), dalam konteks mengembangkan wawasan anggota SWI.

“Diskusi seperti ini akan dilakukan SWI secara reguler, dengan mengundang tokoh-tokoh pers ke Kantor DPP SWI. Bersamaan dengan itu, SWI terus berproses, agar dalam waktu dekat menjadi konstituen Dewan Pers,” ungkap Herry Budiman selaku Sekretaris Jenderal SWI.

Herry Budiman lebih lanjut menjelaskan, Kantor Sekretariat DPP SWI di Jalan Indramayu No.17, Menteng, Jakarta Pusat, cukup representatif sebagai tempat diskusi untuk meningkatkan kompetensi para wartawan yang sudah bergabung dengan SWI.

Pada Ngopi Bareng itu, selain diskusi tentang hukum pers dengan Kamsul Hasan, para peserta juga mendapatkan pengembangan wawasan tentang media online, yang disampaikan oleh Isson Khairul selaku Ketua Dewan Etik Sekber Wartawan Indonesia (SWI). *HUM

Dianggap Belum Siap, Bapemperda Coret Raperda PMP Perumda Tirta Pakuan Dari Propemperda

0

Jurnaliswarga.id, HUMPROPUB – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, mencoret Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perumda Tirta Pakuan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) masa sidang kedua tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti karena belum siapnya rancangan yang disiapkan oleh Perumda Tirta Pakuan.

“Jadi berdasarkan hasil rapat Bapemperda dengan Pemkot Bogor dan Perumda Tirta Pakuan, maka Raperda tentang PMP Perumda Tirta Pakuan tidak akan dibahas di Propemperda masa sidang kedua tahun 2023 ini, karena belum lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan,” ujar Endah setelah rapat Bapemperda di ruang Paripurna, Selasa (24/1).

Lebih lanjut, Endah menerangkan, berdasarkan hasil rapat, pihak Perumda Tirta Pakuan baru mengantongi kajian aset. Sedangkan, untuk bisa mengajukan PMP, diperlukan kajian investasi, kajian bisnis, persetujuan DPRD dan lainnya.

“Jadi mereka baru mengantongi kajian aset saja. Padahal ada kajian lainnya yang perlu dilengkapi. Sehingga kami menilai, ini tidak akan terkejar, sehingga kami coret dulu dari Propemperda masa sidang kedua termin kesatu tahun 2023 karena bisa dibahas di masa sidang berikutnya jika sudah siap,” jelas Endah.

Tak hanya itu, Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor juga dicoret dari Propemperda, karena belum mengantongi rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dimana dalam perubahan Perda tersebut, rencananya akan dimasukkan bagian Riset dan Inovasi didalam Bappeda Kota Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2021.

Endah pun menyayangkan dicoretnya dua Raperda ini dari Propemperda. Padahal menurutnya, DPRD Kota Bogor telah memberikan waktu kepada Pemkot Bogor untuk menyiapkan rancangan tersebut sejak November tahun lalu.

“Ini sangat disayangkan. Padahal kita sudah mengingatkan dan memberikan waktu dari November tahun lalu ketika Propemperda ini diketok,” ungkap Endah.

Dengan ini, maka didalam Propemperda masa sidang kedua tahun 2023, Raperda yang akan diajukan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor untuk dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) diantaranya adalah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Rencana Induk Utilitas Kota dan Raperda tentang Restorative Justice.

“Bapemperda berinisiatif untuk menarik satu raperda dari masa sidang ketiga, ke masa sidang kedua. Dari hasil pembahasan tadi jadinya Raperda terkait restorative justice yang akan kita majukan,” pungkasnya.

PKL Kebon Kembang Digusur Untuk Musrenbang, Mahpudi Angkat Suara Bela Pedagang

0

HUMPROPUB (JURNALISWARGA.ID ) – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitaran Pasar Kebon Kembang, hari ini Senin (24/1) diteribkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail pun angkat suara terkait penertiban ini.

Menurut Mahpudi, berdasarkan informasi yang ia terima dari para PKL, penertiban ini dilakukan untuk melancarkan acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang akan dilaksanakan, Kamis (25/1).

Ia pun menilai, jika penertiban PKL hanya untuk melancarkan kegiatan Musrenbang, maka tidak ada esensi didalamnya dan merugikan masyarakat kecil yang harus kehilangan pendapatan.

“Ini tidak masuk akal kalau penertiban hanya untuk melancarkan kegiatan Musrenbang Bogor Tengah karena disitu akan dijadikan lokasi Musrenbang, tidak ada esensinya. Kasian mereka,” ujar Mahpudi.

Lebih lanjut, Mahpudi menilai jika Pemkot ingin menertibkan lokasi pasar, seharusnya ada langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 125 tahun 2015 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dimana sebelumnya perlu adanya pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dan terakhir perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

“Jadi penertiban PKL itu tidak bisa sekonyong-konyong. Ada aturannya. Kalau mau Musrenbang kan bisa di tempat lain, anggaran ada, lokasi banyak, kenaap harus di pasar dan menyusahkan rakyat kecil,” pungkasnya.(Red)

Bunyamin Siap Maju Dalam Pilkades Desa Leuwi Malang Periode 2023-2029

0

Cisarua,(MGA)-Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bogor Tidak Lama Lagi Akan Digelar Secara Serentak.Tertuang Pada Pada Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/173/Kpts/Per-UU/2022,Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/322/Kpts/Per-UU/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bogor.

Sebagaimana Diketahui,Penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2023 Akan Dilaksanakan Pada 12 Maret 2023 Di 36 Desa Yang Tersebar Di 26 Kecamatan Se-Kabupaten Bogor.

Bunyamin,Salah Satu Warga Dari Desa Leuwi Malang Kecamatan Cisarua,Siap Maju Dalam Pemilihan Kepala Desa Periode 2023-2029,Sebagai Putra Asli Desa Leuwi Malang Bunyamin Ingin Memajukan Desanya Kearah Yang Lebih Baik,Senin(21/01/2023).

Saat Di Temui Di Kediamannya,Bunyamin Mengatakan Meski Pada Tahun 2017 Lalu Belum Berkesempatan Terpilih,Namun Kali Ini Akan Kembali Mencalonkan Diri Sebagai Bakal Calon Kepala Desa Leuwi Malang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Lanjutnya”Hingga Kini Saya Saya Terus Mengadakan Silaturahmi Kepada Warga Sekitar, Disela Silaturahmi Saya Menanmpung Ide Atau Konsep Masukan Warganya Sebagai Wadah Inspirasi Warga,Kelak Saya Terpilih Nanti Akan Mengimplementasikan,Tukasnya.

Alhamdulilah Saya Disambut Baik Oleh Warga,Bahkan Mendukung Untuk Maju Dan Mencalonkan Diri Sebagai Salah Satu Bakal Calon Kepala Desa Leuwi Malang Dan Kebetulan Mayoritas Penduduk Disini Masih Ada Tali Persaudaraan Atau Keluarga Besar.

Dengan Visi Terbentuknya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Lebih Baik Dan Misi Ingin Membentuk Pemerintahan Desa Yang PASTI,Pungkasnya.

Kedepannya Pada Saat Pesta Rakyat Atau Pemilihan Kepala Desa Agar Menjalankan Secara Jujur,Adil,Amanah Dan Demokrasi.Dan Jika Saya Terpilih Akan Siap Membangun Desa Dari Semua Aspek,Harap Bunyamin.

Reporter : Ade Suhendar/Mala

Budidaya Tanaman Sayuran Di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri

0

Jurnaliswarga.id, Bogor – Teknik budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman, yang lebih dikenal dengan istilah hidroponik, merupakan solusi untuk melakukan aktivitas budidaya tanaman, khususnya sayuran di daerah yang mengalami keterbatasan lahan dan pengairan. Sabtu (21/01/2023)

Desa Wanaherang Kecamatan. Gunung Putri Kab.Bogor,Heriyanto mengatakan ” termasuk desa yang tanahnya sulit untuk ditanami karena wilayah Kawasan industri yang tinggi. Menyikapi hal tersebut dengan dukungan dari desa yang dulunya lahan tidak produktip di belakang kantor desa penuh dengan rumput dan tidak terawat,oleh karena di sulap menjadi lahan yang produktif dengan luas kurang lebih 1200 M2 dan ke depan akan mengadakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Penyuluhan Usaha Sayuran Hidroponik,” Ucapnya

Harapan generasi muda harus aktif mungkin pandangan bahwa jadi petani itu harus ke sawah dan mencangkul saya akan merubah pola pikir seperti itu,dalam kesempatan yang sama Heriyanto juga menyampaikan,” manfaat kegiatan budidaya hidroponik. Di samping untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri (rumah tangga), juga dapat dijadikan sebagai usaha. Penjelasan secara rinci terhadap peluang dan prospek usaha budidaya sayuran hidroponik ini, dalam kesempatan tersebut dijelaskan dengan bidang keahlian Ekonomi Pertanian.

Budidaya hidroponik, kata dia, dilakukan dengan sistem vertical (vertiponik), sebagai perangkat desa wanaherang ,dan merupakan tanaman komuditi ketahanan pangan dapat juga diterapkan pada masyarakat di Desa wanaherang

Dalam penjelasan yang disampaikan ,memiliki banyak kelebihan. “Diantaranya efektif dan efisien dalam penggunaan air dan nutrisi, ekonomis, serta produktivitasnya tinggi,” katanya.

Apresiasi dan dukungan penuh diberikan Kepala Desa Wanaherang Hery Sudewo yang dalam wawancara awak media juga menyampaikan,” terimakasih kepada perangkat desa yang punya pemikiran yang positif demi ketahanan pangan dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat di desanya.

Lahan yang ada di desa wanaherang bisa di manfaatkan dengan baik,melihat desa wanaherang di sekeliling sudah untuk lahan bercocok tanam minim sekali semua sudah banyak pabrik atau industri,gagasan ini saya sangat mendukung produksi tanaman hidroponik yang menanam cukup dengan lahan yang tidak cukup luas,”Tutupnya ( Effendi )

Prajurit Satgas Pamtas Yonif 645/GTY Kembali Mengamankan Miras Illegal di Jalur Tikus

0

Entikong, SANGGAU (jurnaliswarga.id)– Tim Patroli Keamanan Pos Komando Taktis (Kotis) Gabma Entikong Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha Kembali berhasil menemukan dan mengamankan Minuman Keras (Miras) Illegal di jalur tikus atau jalur tidak resmi (JTR) Sektor Kanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.

Demikian disampaikan Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha, Letnan Kolonel Inf Hudallah, S.H. dalam keterangan tertulisnya di Markas Komando Taktis (Makotis) Gabma Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Minggu, 22 Januari 2023.

Dikatakan Dansatgas, kronologis penemuan 1 (satu) Dus yang mencurigakan di jalur tikus perbatasan RI-Malaysia yang berisi Minuman Keras (MIras) Illegal, 12 botol minumun keras Jenis Likeur Vodka, 2 Botol Likeur Wu Chia Pi, dan 2 Botol Likeur. Ditemukannya Miras Illegal tersebut di semak-semak tertutupi daun-daun saat Tim Patroli keamanan dipimpin Serda Simamora beserta 4 (empat) orang personil melaksanakan patroli keamanan (Patkam) di wilayah perbatasan jalur tikus atau jalur tidak resmi (JTR) Sektor Kanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Ujar Dansatgas

Penemuan 1 (satu) Dus Minuman Keras (MIras) Illegal yang berisi 12 botol minumun keras Jenis Likeur Vodka, 2 Botol Likeur Wu Chia Pi, dan 2 Botol Likeur tersebut diduga akan diselundupkan ke Indonesia dan sengaja ditinggalkan pemiliknya karena saking ketatnya penjagaan petugas di perbatasan kedua negara. ujarnya

Dansatgas menjelaskan, patroli keamanan yang dilakukan personel Satgas Pamtas Yonif 645/GTY tersebut, selain untuk menjamin semua WNI yang pulang dari Malaysia harus melalui jalur resmi dan melewati rangkaian pemeriksaan dan juga untuk mencegah terjadinya kegiatan illegal, seperti mencegah penyelundupan narkotika dan masuknya barang-barang illegal lainnya. Imbuhnya

Selanjutnya Barang bukti 1 (satu) Dus Minuman Keras (MIras) Illegal yang berisi, 12 botol minumun keras Jenis Likeur Vodka, 2 Botol Likeur Wu Chia Pi, dan 2 Botol Likeur tersebut diserahkan kepada Pihak Bea Cukai P2 Entikong untuk di data sesuai Prosuder untuk penanganan lebih lanjut. tegasnya

Dansatgas menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia akan terus diperketat oleh Satgas Pamtas Yonif 645/Gty untuk mencegah adanya kegiatan Illegal atau penyelundupan barang-barang Illegal utamanya narkotika dan lalu lintas barang maupun orang secara illegal.
Tutup Dansatgas
(Pen Satgas Pamtas Yonif 645/Gty)

Ikut Jalan Sehat Porseni NU, Puan: Nahdliyin Sehat, NU Semakin Kuat

0

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti acara jalan sehat Porseni Nahdlatul Ulama (NU) bersama Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Jalan sehat sepanjang 3,5 kilometer yang dimulai dari Puro Mangkunegaran itu digelar dalam rangka penutupan Porseni NU sekaligus rangkaian acara menuju 1 Abad NU.

Pada kesempatan ini, Puan berangkat menuju lokasi pembukaan jalan sehat di depan pura Mangkunegaran bersama Wali Kota Solo Giban Rakabuming Raka, Minggu (22/1/2022). Sampai di titik start jalan sehat, keduanya kemudian menuju panggung utama untuk mengikuti pembukaan acara jalan sehat bersama Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara, Iriana.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu kemudian mengikuti jalan sehat di baris depan dengan Presiden Jokowi. Sejak dari panggung hingga saat pelaksanaan jalan sehat, Puan menyapa warga NU yang sudah berkumpul di lokasi sejak dini hari.

Sekitar 50 ribu warga NU mengikuti jalan sehat yang dimulai dengan salat Subuh berjamaah tersebut.

Sepanjang jalan, ribuan warga Solo dan warga NU yang hadir menyambut hangat dan meriah. Puan juga membalas lambaian tangan masyarakat yang berdiri berjejer sepanjang rute jalan sehat.

Puan mengaku senang bisa hadir dalam acara ini dan menyapa warga NU sekaligus berolahraga.

“Selain menyambung silaturahmi, acara ini membuat kita sehat jasmani dan rohani,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini berpesan kepada warga NU agar terus berolahraga. Menurut Puan, kegiatan semacam ini akan semakin mempererat silaturahmi keluarga NU.

“Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Kalau Nahdliyin sehat, NU semakin kuat. Teruslah semangat dalam bergotong royong untuk kemajuan Indonesia,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Jalan sehat Porseni NU turut dihadiri Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf beserta jajaran pengurus NU, termasuk Yenny Wahid. Selain itu ada juga sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Usai jalan sehat, Puan bersama Gibran kemudian sarapan bersama di Soto Gading yang menjadi langganannya.(NR)

Presiden Jokowi Buka dan Ikuti Jalan Sehat Menuju 1 Abad NU

0

Jurnaliswarga.id, Surakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo secara resmi membuka dan mengikuti kegiatan jalan sehat dalam rangka menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu, 22 Januari 2023.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jalan sehat dalam rangka 1 abad NU saya berangkatkan,” ucap Presiden di garis start yang berada di depan gerbang Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta.

Dalam sambutannya sebelum memulai kegiatan jalan sehat, Kepala Negara menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan NU dalam rangka memperingati hari lahir NU yang ke-1 abad. Presiden pun berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dan menjadikan Indonesia negara yang kuat.

“Kita harapkan dengan Porseni dan jalan sehat seluruh warga nahdliyin sehat semuanya dan juga seluruh warga negara Indonesia sehat semuanya. Dengan kesehatan itulah negara kita akan kuat,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat melakukan jalan sehat kepada para peserta dan berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. “Nanti saya akan ikut dari awal sampai akhir, insyaallah,” ucap Presiden.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya mengajak seluruh warga NU dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta menyongsong 1 abad NU. Yahya menyebut kehadiran para pemimpin Indonesia bersama warga nahdliyin menambah semangat untuk terus menjaga dan merawat bangsa serta negara Indonesia.

“Hari ini pemimpin-pemimpin kita hadir untuk membersamai kita, maka kita tidak akan pernah jauh akan terus membersamai pemimpin-pemimpin kita. Merawat Indonesia, menjaga Indonesia, menjaga keselamatan bangsa dan negara, memperjuangkan kemaslahatan bagi masa depan bangsa dan negara,” ucap Yahya.

“Insyaallah dengan barokah dari para pendiri Nahdlatul Ulama, barokah dari riyadoh, para ulama selama 100 tahun insyaallah kita akan menjemput masa depan yang lebih mulia,” tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi mengikuti kegiatan jalan sehat sepanjang 3,4 km. Tampak pula cucu pertama Presiden Jokowi, Jan Ethes mengikuti kegiatan tersebut bersama sang ayah Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dan istri, Selvi Ananda.

Turut hadir pula mengikuti jalan sehat di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Pertemuan Para Ketua Organisasi Pers, Sahkan Berdirinya Paguyuban Para Ketua Organisasi Wartawan Kabupaten Bogor

0

KABUPATEN BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dimulai adanya keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang menimpa profesi wartawan di Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor, sejumlah ketua organisasi kewartawanan menginisiasi terbentuknya wadah untuk bersatu.

Sedikitnya ada 11 para ketua organisasi kewartawanan berkumpul untuk membahas hal – hal yang dianggap penting sebagai corong pembelaan profesi menuju pers yang bermartabat.

Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, pukul 18.30 hingga pukul 22.00 WIB, para ketua ini melakukan pertemuan di resto Bumi Aki Kelurahan Pakan Sari, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Memandang perlu dan berharap gagasan bersatunya para ketua organisasi kewartawanan se Kabupaten Bogor menjadi tonggak berdirinya demokrasi dalam konteks pembelaan hak – hak jurnalis. Hal itu disampaikan Rizkan saat membuka rapat tertutup di RM Bumi Aki Bogor.

“Profesi kita tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pihak manapun baik di institusi Polri, TNI, Pemerintah, Legislatif maupun para pengusaha, karena sejatinya jurnalis memiliki fungsi kontrol dan mengkritisi tanpa pandang bulu. “Kata Rizkan.

Lebih rinci dia menjelaskan polemik yang kerap terjadi hingga sampai terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap wartawan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) kemudian dirilis seakan – akan telah menjadi tertuduh dan bersalah. Dia menilai hal itu tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

“Persoalan penangkapan dan penahanan wartawan selama ini oleh kepolisian menjadi presedent buruk bagi profesi kami. Itu salah satu contoh kecil. Selain pelecehan profesi, penghinaan sampai dengan intimidasi dan kriminalisasi wartawan di berbagai wilayah di Indonesia bukan hal baru. Kita akan mulai melakukan pembelaan dari sini Kabupaten Bogor. Nah kedepannya kita berharap tidak terjadi lagi hal – hal yang merendahkan martabat jurnalis, karena meskipun wartawan salah, kan ada cara yang lebih elegent dan lebih terhormat untuk menanganinya. “Beber dia.

Sementara Ketua PWI Kabupaten Bogor Subagyo yang juga dimandatkan sebagai ketua presidium Paguyuban Ketua Organisasi Wartawan Kabupaten Bogor (PKOWKB) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas apa yang telah terjadi di Lewiliang Bogor pekan lalu. Dia mengatakan perlunya para ketua organisasi melakukan audiensi dengan kepolisian, TNI, Pemerintah, Legislatif dan para pengusaha sebagai solusi terbangunnya komunikasi dua arah.

“Kondisi seperti ini bukanlah hal baru, karena saya melihat adanya komunikasi yang terputus, oleh karenanya kita harus kembali pada titahnya dan melakukan audiensi dengan Kapolres, Dandim, Pemkab, DPRD serta para pihak lainnya sebagai bentuk penyatuan dan mendorong adanya nota kesepakatan bersama dalam menangani persoalan wartawan. “Jelas Bagio.

Dalam pertemuan itu hadir Ketum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan, Ketua PWI Kabupaten Bogor Subagio, Ketua PWRI Kabupaten Bogor Rohmat, Ketua IPJI Jawa Barat Harun, Ketua PJID Marpaung, Ketua AJWI Kabupaten Bogor Nimbrod Rungga, ketua Forwara Irwan, ketua FWBB Iwan Boring , Ketua Pewarna Jabar Kefas, Ketua MIO Kabupaten Bogor Irfan Lubis, Ketua IMO Kabupaten Bogor didin, dan Ketum AIPBR ALiv Simanjuntak.(Red/NR)

Ketum FWJI Lantik Pengurus Korwil Bogor Raya dan Santunan Anak Yatim

0

Jurnaliswarga.id, Cibinong – Giat Gelar Deklarasi FWJ Indonesia Korwil Kabupaten bogor Raya, Yang dilaksanakan di gedung tegar beriman mengambil tema ” Bersama Membangun Bangsa Dengan FWJI Bogor Raya untuk Indonesia, yang dihadiri oleh Ketua DPP FWJ Indonesia. Mustofa Hadi Karya, DPRD kab.bogor (di wakilkan)Dinas Kominfo Kabupaten Bogor, Polreta Kabupaten Bogor, Danramil 061/Sk, Bea Cukai kota Bogor serta Kecamatan Bojong gede yang diwakili . Sabtu(21/01/2023).

Gelar deklarasi FWJ Indonesia Kabupaten Bogor ini untuk mengukuhkan nama FWJ Indonesia di kabupaten Bogor dan penyerahan SK kepengurusan FWJ Indonesia Bogor Raya dengan tema Bersama Membangun Bangsa Dari FWJI untuk Indonesia,

Ketua Panitia Deklarasi FWJ Indonesia Kabupaten Bogor, Ahmad Diyan, menjelaskan bahwa terselenggaranya giat acara Deklarasi ini atas kemauan serta dukungan dari semua anggota FWJ Indonesia Kabupaten Bogor yang berjibaku memberikan Suport agar bisa terlaksana giat Deklarasi FWJ Indonesia
Bogor raya

”Sudah lama kami memendam rasa ingin berbuat sesuatu kepada FWJI Kabupaten Bogor yakni dengan cara Deklarasi, agar legimitasi kami bisa terakumulasi,” ucap iyan.

Lanjutnya, bahwa dengan deklarasi yang kini sudah dilaksanakan, maka jelas sudah status keberadaan FWJI Kabupaten Bogor, yang kini alamat sekretariat jln.Raya Kali Suren Perumahaan Ning Residence Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor

Sementara itu ketua DPP FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang dikenal dengan sebutan bang Opan, menjelaskan dalam sambutannya, bahwa FWJ indonesia adalah sarana forum wartawan yang dapat memberikan Informasi yang Edukatif, Akuntable dan Terpecaya kepada publik.

” jadi adanya informasi yang diberikan berupa pemberitaan dari media, merupakan suatu gambaran situasi terkini tentang keadaan sebenarnya saat ini, baik ekonomi, kriminal serta pendidikan,” tutur Opan

Ditambahkan bahwa hingga kini keberadaan FWJ Indonesia telah menjadi pilar ke 4 dalam kehidupan berbangsa bersama masyarakat.

Hal yang sama juga dkatakan oleh ketua FWJ Indonesia Korwil Bogor raya Kabupaten bogor, diyan, menjelaskan bahwa FWJ Indonesia merupakan suatu wadah perkumpulan para wartawan yang bisa dapat memberikan berita yang akutanble dan terpecaya, mengingat kebutuhan infomasi saat ini sangat dibutuhkan sekali.

” Insya Allah keberadaan FWJ indonesia Kabupaten Bogor tentunya dapat memberikan khasanah berita yang terjadi saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Bogor,” terang iyan.

Dalam kesempatan giat Deklarasi Dan Pelantikan Korwil Bogor Raya ini dengan di iringi. Santunan anak yatim piatu yang di pimpin oleh ibu dewan pembina Iyus Kumala Dewi bersama ketua korwil Ahmad Diyan dan jajaran pengurus korwil Bogor Raya dan di tutup dengan pembacaan ayat suci Al’Quran.

Reporter : Herry Setiawan SH

Putusan Perkara Ilegal Mining PT DMS 77 Bergulir Ke Meja Mahkamah Agung

0

Jurnaliswarga.id, Sultra- Pasca Vonis Putusan bebas Direktur Utama PT Deven Mineral Sinergi ( DMS 77 )  oleh PN Unaaha, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Unaaha, melakukan Upaya hukum Kasasi ke Mahkama Agung.

Pengadilan Negeri Unahaa, menyebut jika Berkas Materi Kasasi,bahwa JPU Kejaksaan Negeri Unaha telah mengajukan memori Kasasi, dan memberikan waktu selama empat belas Hari kepada pihak Terdakwa untuk menyodorkan Contra memori.

“Jaksa sudah memasukan memori Kasasi kami tinggal menunggu Contra memori dari terdakwa setelah itu baru kita kirim ke Mahkama Agung” Jelas Yan Agus Pribadi Humas Pengadilan Negeri Unaaha, Jumat (20/1) Kepada Awak media.

Priadi Menambahkan Jika memori Contra Kasasi terdakwa sudah Di masukan, pihak PN Unaaha, di beri waktu Tiga Puluh hari Untuk Mengirim seluruh berkas tersebut ke Mahkama Agung.

“Kita memberikan Waktu selama empat belas hari kepada pihak terdakwa untuk mengajukan Contra memori Kasasi”

Lebih lanjut Humas PN Unaaha, Menerangkan jika Selama 14 hari Contra memori Kasasi terdakwa tidak kunjung di ajukan maka, Pengadilan Negeri Unaaha, Tetap Mengirim Berkas Kasasi JPU ke Mahkama Agung.

Menanggapi soal, dinamika sejumlah pihak, mempertanyakan Integritas Hakim Yang menyidangkan Kasus Tersebut. Humas PN Unahaa Menyebut hal tersebut sah sah saja,Namun Berdasarkan UU Hakim mempunyai Hak Otoritas.

” Undang Undang Mengatur tentang Hak menyuarakan pendapat, namun Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, di atur juga menurut Undang Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengambilan keputusan di lakukan secara mufakat berdasarkan fakta hukum persidangan yang di hadirkan para pihak”. Tutur Priadi.

PN Unaaha minta agar seluruh pihak bersabar, karena Upaya Hukum setelah putusan masih berjalan, Masyarakat tinggal menunggu bagaimana Hasil dari Keputusan Mahkamah Agung. (Red)

Sambut Imlek, Puan Ajak Masyarakat Jaga Harmoni dengan Semangat Persaudaraan

0

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Imlek Tahun 2023 kepada masyarakat Tionghoa. Ia pun mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadikan momentum Imlek untuk saling menjaga persaudaraan antar umat beragama.

“Selamat Tahun Baru Imlek 2023 kepada saudara-saudara kami yang merayakannya. Semoga Tahun Baru Imlek membawa kedamaian serta kemakmuran bagi kita semua. Gong Xi Fa Cai,” kata Puan, Jumat (21/1/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus menjunjung toleransi antar umat beragama, suku, dan budaya. Menurut Puan, perbedaan yang ada harus senantiasa disikapi dengan rasa saling menghormati dan menghargai.

“Mari menyambut Imlek dengan semangat persaudaraan. Kita jaga harmoni dengan saling membantu satu sama lain dan terus bergotong royong untuk Indonesia jaya,” tuturnya.

Khusus kepada umat Khonghucu, Puan berharap perayaan Imlek 2023 dapat membawa keberkahan. Apalagi, kondisi Covid-19 sudah lebih baik pada Hari Raya Imlek tahun ini.

“Selamat merayakan Imlek dengan penuh sukacita untuk umat Khonghucu. Semoga saudara sekalian dapat merayakan hari Raya Imlek dengan aman dan lancar,” ujar Puan.

Kepada Pemerintah dan aparat keamanan, mantan Menko PMK ini meminta untuk memastikan kenyamanan umat Khonghucu dalam merayakan Hari Raya Imlek. Puan juga berpesan agar ritual perayaan Imlek diselenggarakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di tahun baru ini,” ungkap cucu Bung Karno itu.

“Dan mari menjaga persatuan serta kesatuan bangsa demi Indonesia maju,” tutup Puan.(NR)

PEMILIK UNIT KONDOTEL HOTEL LE EMINENCE CILOTO PUNCAK AKAN GANTI PENGELOLA HOTEL

0

KETERANGAN FOTO: Hotel Le Eminence terdiri dari ratusan unit kamar kondotel milik para investor

JURNALISWARGA.ID, CIANJUR – Hotel Le Eminence Ciloto Puncak (sebelumnya bernama Hotel Sahid Eminence) yang selama ini dikelola oleh PT Eminence Hospitality Service (EHS) akan mengalami pergantian pengelolaan hotel. PT EHS memberi kesempatan kepada para pemilik unit kondotel untuk mengelola unitnya sendiri sesuai dengan pemberitahuan dari kantor lawfirm A2S3 & Co selaku pengacara dari PT EHS.

Para pemilik unit kondotel hotel Le Eminence menyambut baik atas pemberitahuan PT EHS perihal pengelolaan hotel oleh pemilik sendiri. “Alhamdulillah, kami bersyukur dan menyambut baik atas pemberitahuan PT EHS perihal pergantian pengelolaan unit unit kondotel hotel Le Eminence. Memang sudah sepatutnya para pemilik diberi kesempatan untuk mengelola unit milik pemilik sendiri” ujar Herman Saleh salah satu pemilik unit kondotel

“Ini yang ditunggu tunggu selama 7 tahun oleh para pemilik. Sejak hotel beroperasi, kinerja pengelola hotel dianggap tidak maksimal yang dilihat dari bagi hasil yang jauh dari harapan para pemilik. Selama ini para pemilik dalam aktivitas pengelolaan hotel tidak pernah dilibatkan baik dalam pengawasan maupun dalam operasional” ujar Haerul Ihwan salah satu pemilik unit kondotel

“Sesuai permintaan dari 94 pemilik yang dituangkan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cianjur yang intinya adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja PT EHS, kami memberi kesempatan kepada para pemilik terutama kepada 94 pemilik untuk mengelola unitnya sendiri” bunyi surat dari kantor A2S3 & Co.

Sampai tanggal 20 Januari 2023, sudah 120 pemilik memberikan kuasa kepada kantor pengacara Aan Rohaeni SH untuk mengurus peralihan pengelolaan. “Sebagian besar pemilik menyambut baik tawaran dari PT EHS dan segera mencari pengelola baru. Para pemilik kondotel hotel Eminence yang belum memberikan kuasa bisa menghubungi langsung Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang secara hukum telah sah sesuai putusan MK No 2719K/Pdt/2022 melalui WA No : +62 813-1512-0002 atau Email : pppsrs.sahid.eminence@gmail.com” ujar Budiman Widyatmoko selaku kordinator investor/pemilik

Saat ini P3SRS Kondotel Sahid Eminence (Hotel Le Eminence) sudah mendapatkan dukungan dari beberapa operator hotel yang sudah berpengalaman mengelola hotel bintang 5 yang dipersiapkan untuk mengganti pengelola yang sebelumnya.

Komplenan para pengunjung atas kinerja pengelola hotel juga bisa dilihat di media sosial. Hotel Le Eminence sebagai hotel bintang 5 kebanggaan Kabupaten Cianjur terdiri dari 18 lantai sebagai destinasi wisata puncak terbaik dengan pemandangan pegunungan dan kenyamanan fasilitas para tamu. (Oking)

Alunan Musik Kolintang Sambut Presiden Jokowi di Pantai Malalayang

0

Jurnaliswarga.id, Manado – Agenda terakhir kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Sulawesi Utara adalah meresmikan Kawasan Pantai Malalayang. Acara ini dihelat pada Jumat sore, 20 Januari 2023.

Tiba pukul 15.00 WITA, Presiden bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Wali Kota Manado Andrei Angouw berjalan kaki mulai dari awal kawasan tersebut, yaitu Tugu Bola Dunia.

Sejak awal alunan musik kolintang turut mewarnai keramaian di sore itu. Ribuan orang juga tampak memadati kawasan tersebut karena tahu Presiden akan hadir sehingga suasana sore itu sangat meriah.

Presiden bersama rombongan sempat mengunjungi Pier Salib yang akan digunakan para nelayan untuk berlabuh di kawasan tersebut. Tak lama setelah itu, Presiden kembali berjalan kaki menuju tempat acara.

Kembali musik kolintang mengalun mengiringi kehadiran Presiden dan rombongan. Banyaknya masyarakat dan meminta berfoto bersama, membuat Presiden tidak dapat segera mungkin ke tempat acara.

Bahkan di sini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sempat menyanyikan lagu Bengawan Solo diiringi musik Kolintang. Sebelum memulai acara, pelajar SDN Malalayang turut menghibur Presiden dengan menyanyikan lagu “Kota Manado yang Kucintai”.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

INTEGRITAS WASIDIK POLDA SUL-SEL MATI SURI””PASAL SILUMAN 263 AYAT 2 MENJADI BUKTI

0

PASAL 167 SANGAT DIPAKSAKAN” PH TERLAPOR MERADANG

Jurnaliswarga.id, Makassar –
Itegritas penegakan hukum kepolsisian polrestabes makassar teecederai adanya prilaku oknum penyidik tahbang dalam penanganan kasus 167 yang sangat tidak objektif dalam mencari fakta–fakta materil dalam melakukan penyelidikan awal baik bukti yang dimiliki klien kami selaku pihak terlapor ishak hamsah maupun bukti yang dimiliki pihak pelapor perempuan HJ. WAFIA SAHRIEL,seorang istri salah satu seorang pengusaha yang berkediaman di jalan andi tonro kelurahan sombaopu kabupaten gowa provinsi sulawesi selatan yang tidak asing kerap disapa H. SAHAR.” Ujar pengacara terlapor ISHAK HAMSA, Muh, Sirul Haq, SH. saat memberikan komentar Pandangan Hukumnya dihadapan beberapa media onlien Sulawesi selatan.
di depan kantor kepolisian polda sul-sel saat setelah melakukan kunjungan kompirmasi keruangan Kabag Wasidik Polda SUL-SEL AKBP KADARISLAM KASIM, SH.

Penasehat Hukum terlapor ishak hamsa juga mengungkapkan komentarnya. maksut dan tujuanya mendatangi untuk bertemu Kabak wasidik polda sul-sel dalam dua agenda pembahasan diantaranya
dalam kasus 167 yang di tangani Penyidik tahban Polrestabes makassar, yang kami anggap sangat keliru dimana adanya prilaku oknum Penyidik tahban polrestabes makssar dalam mendudukkan klien kami sebagai Pelaku Kejahatan pasal 167.
dimana Penyidik tidak mengungkap atau membuktikan secara lugas fakta fakta hak kepemilikan tanah klien kami. Ujar Pengacara ishak hamsa. Muh. SIRUL HAq, SH.

Prilaku oknum tersebut”sambung Sang Pengacara, Muh, sirul Haq, SH
seharusnya mendapatkan peneguran SOP dari Pungsi Pengawasan Wasidik Polda Sul-sel Sekiranya keadilan Hukum itu dapat dirasakan dengan nyata oleh pihak masyarafat yang membutuhkan keadilan Hukum.

Namun sangat kita sesalkan juga Atas prilaku Kabak wasidik polda sul-sel yang justru mempertontonkan Kuwalitas Penegakan Hukum yang sangat menyesatkan dengan berprilaku mendukun kesalahan yang dilakukan Oknum Penyidik tahban polrestabes makassar dalam Penangnanan Penerapan kasus 167 yang dimana juga kami anggap ngarang ngibul serta Penyesatan Hukum.

Alasanya sangat mudah untuk kita temukan” terjadinya DUMAS pengaduan masyarakat dilingkup wasidik polda sul sel itu kan, berawal dari atas adanya prilaku Oknum Penyidik yang kami anggap salah, dalam penerapan Hukum Pasal 167, yang dimana penyidik juga sangat jelas tidak Memenuhi Persyaratan tuntutan Propesinya sebagai seorang Penyidik dalam melakukan Pengungkapan Penyelidikan terhadap pembuktian hak tanah milik klien kami.

Dimana dalam keterangan Faktanya, Penyidik hanya melakukan pemeriksaan Buku F yang berada dikelurahan dan hasilnya penyidik tidak menemukan terdaftarnya warka tanah milik klien kami Ishak hamsa di dalam keterangan catatan Buku F tersebut.

Sehingga itulah alasan hukum, Penyidik meningkatkan status Penyeledikan menjadi penyidikan dalam memberikan status terhadap terlapor klien kami ishak hamsa. sebagai Pelaku Kejahatan PASAL 167.
sebenarnya bukan klien kami ISHAK HAMSA yang melakukan Kejahatan. akan teTapi Oknum Penyidiklah yang melakukan kejahatan yang sebenarnya.

Alasanya sangat mudah untuk kita lihat.
mengapa Penyidik hanya melihat buku F saja, yang berada dikelurahan, sementara buku F yang berada di kelurahan hanyalah buku salinan, bukan catatan buku tanah yang asli yang susungguhnya Penyidik tidak boleh men jadikan salinan tersebut sebagai bukti Penerapan Hukum yang pinis, untuk menjerat klien kami.

Yang seharunya Penyidik mengetahui buku tanah asli itu berada di kantor ipeda yang beralih kekantor pajak pratama yang dimana Pada tahun 2012 di serahkan di kantor dinas BAPENDA KOTA MAKASSAR.
Jadi yang pegang sekrang adalah BAPENDA KOTA MAKASSAR.

Pertanyaanya. sesungguhnya Penyidik sangat sudah tau kebenaran pembuktian hak tanah terlapor klien kami ishak hamsa. Yang saat ini di tahun 2023 masih terdaftar secara resmi dan sah di kantor dinas BAPENDA KOTA MAKASSAR.

Namun mengapa Penyidik tahban Kepolisian polrestabes makssar tidak menyempurnahkan,”fungsi penyelidikannya,”Pungkasnya.

Jurnalis By Tim/Red.

Pangdam I/BB Bersama Kapoldasu Cek Pembangunan Venue F1H20 Danau Toba

0

Jurnaliswarga.id, Balige – Pangdam I/BB, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, bersama Kapoldasu, Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak, MSi, Kabindasu, Brigjen TNI Asep jauhari, serta Asops Kasdam I/BB, Kolonel Inf Hindratno Devidanto, SE, meninjau langsung progres pembangunan venue F1H20 di Jln Muliaraja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Jumat (20/1/2023).

Pangdam beserta rombongan berangkat dengan helikopter dan mendarat di Helipad Kantor Bupati Toba sekitar pukul 11.17 Wib dengan disambut Wakil Bupati, Tonny M Simanjuntak, SE, Dandim 0210 /TU, Letkol Inf Harisandra, Kapolres Toba, AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, SIK, serta pejabat TNI-Polri lainnya.

Pangdam menjelaskan, kedatangannya bersama rombongan, selain mengecek proses pembangunan venue F1H20, juga untuk melihat langsung kesiapan pengamanan kegiatan balap perahu super cepat atau F1 Powerboat Danau Toba 2023 ini.

“Even yang berlangsung dari 24-26 Februari 2023 nanti akan diikuti oleh beberapa negara dan rencananya Presiden RI, Joko Widodo juga hadir, sehingga perlu dipersiapkan pengamanan untuk VVIP maupun kepada peserta lomba,” jelas Pangdam.

Selanjutnya Pangdam dan rombongan bergerak menuju Posko Kesiapan Operasi Hopal Toba 2023 yang menjadi pusat pengendalian pengamanan kegiatan F1H20 Danau Toba di Jln DI Panjaitan, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Balige.

Tampa hadir di lokasi, Deputi Kemenko Marves Pariwisata Berkelanjutan, Kosmas Harefa, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut Kementerian PUPR, Syafril Tansier, ST, MT, serta Direktur PT Adhikarya, Jumadi.

Sumber: Pendam I/BB

Presiden Jokowi Salat Jumat dan Resmikan Penataan Kawasan Masjid Ahmad Yani Kota Manado

0

Manado, (MGA) – Tiba di Kota Manado setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan kapal motor dari Dermaga Bunaken, Jumat, 20 Januari 2023, Presiden Joko Widodo bersama rombongan langsung menuju Masjid Ahmad Yani Manado untuk menunaikan ibadah salat Jumat.

Tiba di masjid, Presiden yang didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, tampak disambut oleh Plt. Ketua Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani Hj. Lutvia Alwi Malabar dan Imam Besar Masjid Raya Ahmad Yani K.H. Sofyan.

Presiden pun langsung mengambil air wudu dan menuju ke tempat yang telah disediakan.

Sementara itu, Ketua MUI Manado K.H. Yaser bin Salim Bachmid yang bertindak selalu khatib menyampaikan khotbah yang bertema “Meraih Keberkahan dan Kesuksesan dengan Peningkatan Kualitas Imtaq”. Adapun Ketua MUI Sulawesi Utara K.H. Abdul Wahab Abdul Gafur menjadi imam salat Jumat.

Setelah selesai melaksanakan ibadah salat Jumat, Presiden meresmikan penataan kawasan Masjid Ahmad Yani yang berupa pembangunan menara. Menara yang terletak di Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang Kota Manado ini memiliki luas 49 meter persegi dan mulai dibangun pada tahun 2020.

Plt. Ketua Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani Hj. Lutvia Alwi Malabar dalam keterangan terpisah menyebutkan bahwa menara ini dibangun untuk membantu pelaksanaan pemantauan rukyatulhilal dalam rangka penentuan awal Ramadan, hari raya Idulfitri, dan hari raya Iduladha.

“Menara ini kita akan khususkan untuk melihat rukyatulhilal,” ujar Lutvia.

Selain itu, Lutvia juga menyebut keberadaan menara masjid ini akan menambah destinasi wisata rohani baru bagi Kota Manado. Melalui menara tersebut, nantinya masyarakat maupun wisatawan dapat melihat keindahan Kota Manado dari atas menara.

“Ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata juga untuk melihat Kota Manado di atasnya,” ungkap Lutvia.

Lutvia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah meresmikan penataan kawasan Masjid Ahmad Yani usai melaksanakan ibadah salat Jumat dan menyapa para jamaah yang hadir.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan rombongan,” ucap Lutvia.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Gubenur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Sarbin Sehe, Wakil Ketua Badan Takmir Masjid Raya Amin Gaib, dan Sekretaris Umum BTM, Shuaib Sulaiman.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

PENDIDIKAN
Wagub Uu Ruzhanul: Tumbuhkan Nasionalisme pada Siswa

0

Jurnaliswarga.id, GARUT – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meninjau kegiatan pembelajaran siswa di MA dan SMK Ciledug Al Musaddadiyah, Kabupaten Garut, Kamis (19/1/2023).

Wagub Uu Ruzhanul menuturkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar memiliki tagline Jabar Juara Lahir Batin, dengan kata lain harus juara dalam bidang duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan duniawi dan ukhrawi sangat penting bagi generasi penerus.

“Oleh karena itu saya berharap, masyarakat Jawa Barat pendidikannya harus seimbang antara pendidikan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Silahkan kejar pendidikan duniawi yang maksimal, tapi juga jangan lupa pendidikan ukhrawi yang merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim,” ungkap Uu Ruzhanul.

Oleh karena itu ia mengimbau kepada para guru selalu meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman agama, juga terkait nasionalisme pada diri siswa.

“Tumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara,” ujar Uu.

“Tolong perhatikan pula terkait tata krama, moral dan akhlak pada siswa-siswi. Bagaimana hormat terhadap guru dan orang tua,” imbuhnya.

Selain itu, Wagub Ùu Ruzhanul menitipkan beberapa pesan pada seluruh anak didik yang harus dipedomani untuk mampu menjalani kehidupan di masa yang akan datang.

Pertama, diharapkan para siswa mampu menguasai dunia teknologi di mana segala sesuatu saat ini dimudahkan dengan media sosial dan kemajuan teknologi.

Kedua, kuatkan iman dan takwa sebagai benteng dan moral dalam bermasyarakat. Ketiga, berinteraksi dan bersilaturahmi dengan banyak orang yang membawa ke arah yang lebih baik.

“Keempat, siswa mampu berkomunikasi dan memberikan inspirasi bagi banyak orang,” ujarnya.

HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
Ika Mardiah

Ganti Judul, Draft Raperda Pinjol Terus Digarap Tim Pansus

0

Jurnaliswarga.id, HUMPROPUB – Tim panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Perlindungan dan Pencegahan Dampak Pinjol, Renternir dan Bank Keliling, berencana merubah judul Raperda. Hal ini dilakukan setelah adanya harmonisasi dengan pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Ketua Pansus Raperda Pinjol, Sendhy Pratama, mengungkapkan perubahan nama ini guna melancarkan pengesahan draft Raperda yang sudah disusun oleh DPRD Kota Bogor. Karena, peraturan di pusat belum ada yang mengatur terkait tindakan preventif terkait pinjaman ilegal ini.

Selain itu, langkah perubahan nama ini juga dilakukan setelah tim Pansus menggelar rapat internal dengan tim ahli yang bergerak di ekonomi syariah dari IPB dan pakar hukum dari UI.

“Kami tim Pansus menyepakati akan ada perubahan judul, yang tadinya memasukkan nama bank keliling dan pinjaman online menjadi satu yaitu pinjaman ilegal,” ujar Sendhy, setelah menggelar rapat tim Pansus, Rabu (18/1).

Salah satu hal yang mendasari perubahan nama ini juga adanya bentuk bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan menggandeng Baznas untuk memberikan bantuan tunai kepada korban pinjaman ilegal.

“Karena memang sudah ada di Kota Malang terjadi suatu kerjsama antara Baznas dan Bank Daerah dalam bentuk Perseroda di Kota Malang itu memberikan beberapa bantuan keuangan yang sifatnya menangani masalah pinjaman yang ilegal,” jelas Sendhy.

Guna melancarkan proses pembentukan Raperda ini, Sendhy pun meminta doa kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar proses pembentukkannya bisa berjalan lancar dan selesai dalam waktu dekat.

Ia pun menyatakan, pembentukan Raperda ini semata-mata untuk membuat payung hukum yang bisa memberikan solusi serta melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan pinjaman ilegal.

“kami akan terus berjuang bagaimana membuat konsep eprda di daerah yang memiliki nilai kemanfaatan untuk masyarakat kota bogor dalam hal memberikan solusi,” terang Sendhy.

Rencananya, minggu depan tim Pansus Raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pencegahan Dampak Pinjol, Renternir dan Bank Keliling akan menggelar rapat lanjutan dengan pihak Bagian Hukum dan Ham pada Setda Kota Bogor, Bagian Kesra pada Setda Kota Bogor dan Satpol-PP Kota Bogor.

Tong Kosong Presisi Kapolri, Kasus 167 Barombong Kehilangan Penegakan Hukum Tahbang Polrestabes Makassar

0

Jurnaliswarga.id, Makassar – Presisi Kapolri tidak berarti dalam penegakan hukum tanah dan bangunan (tahbang) Polrestabes Makassar dalam penanganan kasus pasal 167 KUHP tanah Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, terjadi penyalahgunaan fungsi wewenang dalam penegakan hukum di tubuh institusi kepolisian khususnya tahbang Polrestabes Makassar POLDA SUL-SEL.

MENELAN KORBAN KRIMINALISASI DALAM penanganan kasus PASAL 167 yang sangat di paksakan oknum penyidik tahbang Polrestabes makassar, yang juga terdapatnya PASAL SILUMAN 263 ayat 2 yang ditandatangani Kabag Wasidik Polda Sulsel. Namun bukti rekomendasi adanya Penambahan Pasal 263 ayat 2 Kabag Wassidik Polda sulsel AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, memungkiri bahwa dirinya tidak pernah menandatangani rekomendasi tersebut.

“Mangkirnya pernyataan Kabag Wasidik Polda sulsel, bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dalam surat Rekomendasi untuk menambahkan pasal 263 ayat (2) dalam perkara 167 yang ditangani kepolisian polrestabes Makassar. Justru sangat mengartikan buruknya pelayanan penegakan Hukum kepolisian kita saat ini,” ujar Ishak Hamzah di ruang tunggu Reskrim Polrestabes Makassar, Kamis (19/1/2023).

Padahal pernyataan dalam keterangan pengakuan penyidik yang menangani kasus pasal 167 yang dilaporkan perempuan Hj Wafiah SYAHRIL, istri dari seorang pengusaha yang terkenal di Kabupaten GOWA maupun kota Makassar.

“Mengatakan bahwa adanya Pasal 263 ayat 2 yang kami tambahkan dalam penanganan kasus 167 itu berdasarkan adanya rekomendasi KABAG WASSIDIK POLDA SULSEL, hasil gelar perkara khusus, sesuai yang dikatakan ke kami pak waktu ketemu beliau kemarin,” tambah Ishak Hamzah.

Lebih lanjut Ishak Hamzah menambahkan, “Padahal yang kami dapatkan secara tertulis dalam keterangan hasil gelar perkara khusus SP3D yang diberikan staf wassidik Polda Sulsel justru tidak ada penambahan pasal 263 ayat (2) melainkan hanya pasal 167 saja.” tambahnya.

Namun disisi lain, memang terlihat sangat jelas menyaksikan secara tertulis dalam keterangan penyidik tahbang Polrestabes Makassar yang menangani kasus pasal 167 adanya pasal 263 ayat 2. Berdasarkan rekomendasikan wassidik Polda sulsel dalam HASIL GELAR PERKARA KHUSUS.

“Dari peristiwa penegakan hukum yang dialami klien kami ini, sungguh sangat menciptakan pandangan Hukum yang sangat buruk. Dimana penanganan penerapan kasus 167 yang kami anggap semena-mena, justru mendapatkan pembenaran oleh pihak wassidik Polda sulsel yang tanpa menggunakan lagi penyaringan Hukum yang berkualitas serta berintegritas sebagai wujud tempat orang mencari keadilan dan kepastian hukum,” tutur Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar kuasa hukum Ishak Hamzah di Polrestabes Makassar.

Oleh karena hal demikian kiranya Para pejabat Polda sulsel serta petinggi mabes polri untuk lebih membuktikan kredibilitasnya menyikapi perkara yang dialami klien kami ini.

“Cari pelaku mafia Hukum berseragam di internal institusi kepolisian khususnya kepolisian Polda Sulsel serta di kepolisian Polrestabes Makassar,” beber Ishak Hamzah klien kami.

“Seakan klien kami ini Ishak hamzah begitu sulit untuk mencari keadilan ditubuh institusi polri hanya karena Klien kami ini orang tak mampu,” aku Muhammad Sirul Haq yang juga ketua DPD FERARI SULSEL.

Namun LKBH Makassar bersama Ishak Hamzah tetap optimis perkara ini segera di SP3 kan (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan).

“Kami sudah bermohon SP3 ke Kabag Wassidik Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar, Kasat Reskrim, Kanit Tahbang dan penyidik,” urai Muhammad Sirul Haq.

Selain itu laporan ke Kadiv Propam Polda Sulsel tetap berjalan, posisi kasus Pelapor pelanggaran profesi dan etik telah berada di Paminal Unit 2 Polda Sulsel.

“Penyidik Polrestabes Makassar dan Polsek Tamalate telah diperiksa paminal 2 propam Polda Sulsel, dan secepatnya saya juga ada diperiksa sebagai Pelapor,” Jabar Ishak Hamzah.(tim)

Kasdam XII/Tpr Hadiri Pelantikan Pengurus PMI Provinsi Kalbar Masa Bakti 2022 – 2027

0

Pontianak, Kamis (19/1/23) – Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., diwakili Kasdam XII/Tpr menghadiri acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2022 – 2027. Kegiatan pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Gubernur Kalimantan Barat.

Selain Kasdam Xll/Tpr acara pelantikan juga dihadiri Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M. Kebing L Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmara Danlanud Supadio, Danlantamal XII/Pontianak, para Bupati dan Walikota se-Kalbar dan Ketua Umum PMI Dr. (H.C) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

Kepengurusan PMI Kalbar yang dilantik langsung oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla diantaranya, Lismaryani Sutarmidji sebagai Ketua PMI Kalbar, Adi Yani sebagai Wakil Ketua dan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji sebagai Pelindung PMI Kalbar serta badan pengurus PMI Kalbar lainnya.

Adapun yang menjadi dasar pelantikan pejabat pengurus PMI Kalbar ini sesuai dengan surat Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor : 245/KEP/PP PMI/XII/2022 tentang pengurus PMI Kalimantan Barat masa bakti 2022 – 2027 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla. (Pendam XII/Tpr)

Gercep Polsek Leuwiliang Tangani Pengaduan Masyarakat

0

Bogor, Jurnasliswarga.id – Gerak cepat (Gercep) jajaran Polsek Leuwiliang dalam penanganan pengaduan masyarakat dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan AY dan Z.

“Patut diacungi jempol atas gerak cepat dari jajaran Mapolsek Leuwiliang Kabupaten Bogor dalam penanganan perkara AY dan Z atas dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Kades Sibanteng,” ungkap Didi Sukardi Pemred Swaradesaku.com yang juga Pemred media defakto.id

“Sejak hari H penangkapan AY dan Z, jajaran Mapolsek gercep memproses sesuai prosedur mulai dari penangkapan juga penerimaan laporan hingga terjadinya restoratif justice dan menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berdamai, sebagaimana kita ketahui bahwa restoratif justice harus dikedepankan,” imbuhnya.

“Bagi kita awak media, harap belajar dari kejadian ini, agar tidak sembarangan dalam melakukan tindakan di lapangan, jangan mudah tergiur oleh godaan finansial yang berujung pahit menyengsarakan keluarga dan banyak pihak,” pungkasnya.

(Red)

Hasanuddin Siap Maju Sebagai Calon Kades Desa Pasir Raja Kecamatan Sukaraja kabupaten bogor

0

Jurnaliswarga.id, Bogor-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten bogor tahun 2023 akan segera bergulir. Para calon Kades mendaftar maju sebagai pemimpin desa masing – masing wilayahnya. Rabu (18/01/2023)

Menariknya, pada Pilkades serentak ini banyak putra daerah yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Tak sedikit dari calon kepala desa yang mendaftar di Kabupaten bogor adalah putra daerah berusia produktif, salah satunya adalah calon kepala desa dari Desa Pasir Raja Kecamatan Sukaraja kabupaten bogor

Hasanuddin merupakan ,”seorang yang sudah berkecimpung di lingkungan terutama sekarang masih walaupun sekarang masih menjabat ketua rw, niat dari diri ingin membangun desa pasir raja lebih maju ke depan

Menurutnya, saat ini banyak bermunculan Kepala Desa yang usianya di bawah 30 tahun (usia produktif). Hal ini juga sebuah fenomena yang sering disebut dengan bonus demografi, dimana generasi usia produktif akan lebih banyak dan mendominasi dibanding usia non produktif.

“Saya rasa sekarang ini kaum atau generasi muda sudah mulai sadar tentang bagaimana membangun sebuah desa. Pemuda mulai ingin terlibat dalam proses pembangunan,” ujar,Hasanudin saat diwawancarai.

Untuk diketahui, Hasanudin sendiri memang sudah kerap kali aktif diberbagai bidang keorganisasian di desanya. Bahkan sebelumnya ia juga tergabung dan menjadi Ketua Rw di desa pasir raja

Kalau saya terpilih menjadi Kepala Desa Pasir Raja Hasannudin sendiri ingin mengajak generasi muda untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan melibatkan perkembangan teknologi.

“Kita tahu bahwa di desa banyak generasi muda yang memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi, salah satunya membentuk karang taruna di desa pasir raja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital seperti memasarkan potensi pariwisata dan yang lainnya,” paparnya.

Ia juga berpesan kepada generasi muda yang lainnya di Kabupaten Bogor untuk tidak anti terhadap politik melainkan berani terlibat untuk bisa ikut menentukan arah kemajuan bangsa ini yang dimulai dari tingkat desa.

“Saya harap generasi muda harus lebih berani terlibat dalam proses politik, terutama dalam membangun desanya masing-masing. Jangan takut memberikan gagasan-gagasan untuk membangun bangsa ini yang dimulai dari desa,” pungkas Hasanudin (EF)

Peresmian Bendungan Kuwi Kawangkoan oleh Presiden Dimeriahkan Atraksi Para Pelajar

0

Jurnaliswarga.id, Minahasa – Kemeriahan dan keceriaan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara mewarnai peresmian Bendungan Kuwil Kawangkoan pada Kamis, 19 Januari 2023.

Tiba di bendungan, Presiden Joko Widodo disambut marching band dari SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Presiden sempat menyapa para pemain marching band dan juga menjadi dirigen walau hanya sebentar.

Tidak berapa lama, Presiden berjalan kaki menuju bendungan dan tampak puluhan siswa SD menyambut kedatangan Presiden. Di penghujung jalan, Presiden dimintakan untuk bermain bersama marching band SD GMIM IV Tomohon oleh pemimpinnya, Kathy.

“Begini Pak, satu, dua, tiga empat,” ucap Kathy sambil menggerakkan tongkat mayoretnya. “Baik. Satu, dua, tiga, empat. Ayo mulai,” kata Presiden menunggu musiknya dimainkan.

Siang itu, marching band SD GMIM IV Tomohon membawakan lagu tradisional asal Minahasa yang berjudul “Dung Nene Dung Tete”.

Setelah itu, Presiden meresmikan bendungan dan juga melepas ikan ke bendungan. Saat melakukan pelepasan ikan, musik kolintang dari SMP Katolik ST. Kohanis Laikit, Minahasa Utara mengalun yang membawakan beberapa lagu nasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan banyaknya pelajar dalam acara peresmian ini. Menurutnya, Presiden ingin agar manfaat bendungan dapat dipahami oleh para pelajar.

“Presiden ingin para pelajar mengerti dan memahami manfaat bendungan sebagai penyedia air baku, penyedia air irigasi, pengendali banjir, pembangkit listrik tenaga air, pengembangan wisata. Dan diharapkan juga mereka bisa bercerita kepada teman-temannya, orang tua, dan juga menjadi pengalaman berharga untuk masa depan mereka,” kata Menteri PUPR.

Turut mengisi acara dan hadir juga pada peresmian bendungan ini adalah para siswa dari SDN Kawangkoan, SDN Kolongan, SD Inpres Kawangkoan, SMP Negri 10 Manado, SMP 1 Kalawat, SMAN 8 Manado, dan SMAN 1 Kalawat.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Saat Presiden Berikan Kuis Berhadiah Sepeda di Bendungan Kuwil Kawangkoan

0

Jurnaliswarga.id, Minahasa – Saat meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan, di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis, 19 Januari 2023, Presiden Joko Widodo memberikan kuis berupa sejumlah pertanyaan kepada siswa-siswi yang hadir di bendungan tersebut.

“Pak Presiden mau bertanya pada anak-anak yang di sini. Bendungan ini namanya Bendungan apa? Yang bisa maju,” ucap Kepala Negara.

“Bendungan Kuwil Kawangkoan,” ucap El Fatah, siswa kelas 6 SD, dengan sangat antusias.

“Kuwil Kawangkoan, betul. Silakan kembali, dapat sepeda,” tutur Presiden.

Selanjutnya, Kepala Negara mengajukan pertanyaan mengenai fungsi dari sebuah bendungan. “Coba yang di sana, sebutkan dua fungsi bendungan. Sini maju, maju, satu saja sini maju,” ucap Presiden.

Salah seorang siswi SMA bernama Naysil pun segera menghampiri Presiden di atas panggung untuk menjawab pertanyaan tersebut. “Sebagai tempat penampungan air hujan, sebagai tempat membudidayakan ikan,” jawab Naysil.

“Sebentar saya mau tanya Pak Menteri PU, betul Pak? Tanyanya Pak Menteri PU saja yang sering buat bendungan,” ucap Kepala Negara dengan penuh canda.

Kepala Negara mengajukan pertanyaan lainnya. “Pertanyaan yang ketiga, siapa nama saya?” tanya Presiden.

Salah seorang siswa kelas 5 SD langsung berlari dan naik ke panggung dengan sangat antusias. Saat Presiden bertanya “Nama?”, anak tersebut justru menjawab “Ir. Joko Widodo”.

“Namamu?” tanya Presiden disambut gelak tawa masyarakat.

“Oh, Galio,” jawab siswa SD yang akhirnya merasa senang karena dapat membawa pulang hadiah sepeda dari Presiden tersebut.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Masyarakat Kota Manado Antusias Sambut Kedatangan Presiden Jokowi

0

Jurnaliswarga.id, Manado – Agenda pertama kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, Kamis pagi, 19 Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Rakyat Pinasungkulan, Karombasan, Kota Manado. Di sini, Presiden menyapa para pedagang, pembeli, dan juga masyarakat yang telah menantikan kehadirannya.

“Jokowi, Jokowi, Jokowi,” teriak masyarakat ketika Presiden berjalan di pasar membagikan bantuan sosial berupa sembako.

Seorang pedagang nasi bungkus dan sate, merasa senang dengan kehadiran Presiden di pasar tersebut. Bahkan dirinya tidak menyangka akan diberikan bantuan tunai oleh Presiden. Ramona Ali, pedagang tersebut, langsung berjoget gembira.

“Tadi saya menawarkan makanan, agar Bapak selalu sehat dan kuat,” ucap Ramona.

Tak henti-hentinya, Ramona bersyukur dapat bertemu langsung dengan Presiden. “Alhamdulillah. Tapi saya buka dulu (amplopnya), siapa tahu sambutan kata-kata mutiara,” kata Ramona.

Begitu dibuka, tampak lembaran uang Rp100.000. Ramona kembali mengucap syukur. “Alhamdulillah Hirobbil Alamin, Subhanallah,” tutur Ramona.

Setelah membagikan sembako dan juga bantuan tunai kepada para pedagang, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Minahasa Utara.

Turut mendampingi Presiden mengunjungi pasar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Wali Kota Manado Andrei Angouw.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara

0

Jurnaliswarga.id, Manado – Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan kunjungan kerja. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 18 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, Presiden disambut oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfret Denny Djoike Tuejeh, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Setyo Budiyanto, Danlantamal VIII/Manado Laksma TNI Nouldy J. Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Mohammad Satriyo Utomo, dan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas.

Selanjutnya, Presiden menuju hotel tempatnya bermalam dan akan melanjutkan kunjungan kerja esok hari. Presiden antara lain akan meresmikan infrastruktur dan mengunjungi beberapa pasar.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Sulawesi Utara yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Working Lunch dengan Ketua DPR Korsel, Puan Bicara Soal Investasi Hingga K-Pop

0

JURNALISWARGA.ID, JAKARTA – Usai pertemuan bilateral yang dilanjutkan tour building di Kompleks Parlemen Senayan, Ketua DPR RI Puan Maharani menjamu makan siang Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Kim Jin-pyo beserta delegasi. Working lunch tersebut dibalut dengan perbincangan mengenai potensi kerja sama investasi kedua negara.

Jamuan makan siang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023). Selain dihadiri oleh delegasi Parlemen Korsel dan sejumlah anggota DPR, working lunch itu turut mengundang Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, dan beberapa pelaku usaha di Indonesia.

Selain itu, turut hadir sejumlah CEO BUMN. Mereka yang datang di antaranya seperti Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Dirut PT Antam Nicolas D. Kanter, dan Dirut PT Krakatau Steel Purwono Widodo.

“Saya sengaja mengajak pimpinan dunia usaha Indonesia untuk bertemu rombongan Majelis Nasional Republik Korea agar dunia usaha Indonesia dapat memahami bagaimana arah perkembangan politik di Korea, dari para pimpinan politiknya,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini berharap dengan bertemunya pimpinan dunia usaha Indonesia dengan Parlemen Korsel, hal tersebut dapat berkontribusi dalam pengembangan hubungan ekonomi kedua negara. Puan menilai, masa depan hubungan Indonesia dan Korea Selatan juga ditentukan oleh eratnya kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasinya.
 
“Saya berharap hubungan ekonomi kedua negara tidak hanya dimanfaatkan bagi perusahaan-perusahaan besar. Namun kita harus pastikan hal ini bermanfaat bagi perusahaan kecil dan menengah, serta rakyat kedua negara,” ungkapnya.

“Serta agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara,” imbuh Puan.

Pertemuan antara kalangan dunia usaha Indonesia dengan Parlemen Korsel juga dinilai penting mengingat mulai tahun 2023 ini perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) sudah mulai diimplementasikan. Puan mengatakan, pelaksanaan perjanjian tersebut tentunya akan tergantung bagaimana dunia usaha memanfaatkannya.
 
“Karenanya, perlu untuk terus dipikirkan upaya meningkatkan promosi ekonomi, perdagangan, dan investasi untuk lebih mengenalkan potensi masing-masing negara,” tutur mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi kehadiran Kim Jin-pyo beserta delegasi Parlemen Korea. Apalagi di tahun ini, hubungan diplomatik Indonesia dan Korea memasuki usia 50 tahun.

“Kunjungan Bapak Speaker Majelis Nasional Korea di awal tahun ini sangat relevan di saat kedua negara memperingati ulang tahun ke-50 hubungan diplomatiknya. Selama 50 tahun ini, saya melihat bahwa persahabatan antara Indonesia dan Korea Selatan telah semakin erat,” papar Puan.

Peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Pukyong National University (PKNU) Korsel itu berharap, persahabatan yang terbangun selama ini dapat membawa manfaat positif dan nyata bagi rakyat kedua negara. Apalagi, kata Puan, Indonesia dan Korea telah memiliki hubungan bilateral yang erat, khususnya dalam hubungan antar masyarakatnya.

“Bagi sebagian generasi muda Indonesia, budaya Korea memiliki tempat tersendiri, melalui populernya budaya Korea seperti lagu-lagu K-pop, film, dan makanan Korea,” ucapnya.
 
“Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk lebih mengenalkan potensi, keragaman budaya, dan produk-produknya bagi masyarakat Korea,” tambah Puan.

Kunjungan Kim Jin-pyo pun diharapkan dapat lebih mempererat tali persahabatan antara Indonesia dan Korea, termasuk hubungan antar parlemennya. Puan mengajak Korea Selatan untuk terus memperkuat hubungan kerja sama kedua negara.
 
“Mari kita terus perkuat kerja sama kedua parlemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara, yaitu rakyat yang kita wakili,” ujar cucu Bung Karno tersebut.

Puan kemudian memandu diskusi antara Kim Jin-pyo dengan pelaku usaha Indonesia dan CEO BUMN. Diskusi yang dilakukan setelah makan siang itu berlangsung santai dan produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Kim Jin-pyo pun menyampaikan apresiasinya kepada Puan yang menyambut hangat delegasi Majelis Nasional Korea Selatan. Ia juga berterima kasih karena telah difasilitasi oleh DPR RI untuk bertemu dengan kalangan dunia usaha Indonesia.
 
“Senang juga bisa bertemu para CEO perusahaan Indonesia yang banyak membuat kerja sama investasi dengan Korea Selatan,” kata Speaker Kim.

Kim Jin-pyo pun meyakini, hubungan kerja sama Parlemen Korea Selatan dan DPR RI akan semakin meningkat di masa-masa yang akan datang.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Ibu Puan maharani, hubungan Korea Selatan dan Indonesia akan semakin erat,” tutupnya.(NR)

Kasdim: Bela Diri Militer Sebagai Sarana Meningkatkan Profesionalisme Keprajuritan

0

Jurnaliswarga.id, Palangka Raya – Tingkatkan Profesionalisme Keprajuritan, Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 Palangka Raya melaksanakan Latihan Bela Diri Militer (BDM) yang diikuti oleh seluruh Prajurit dan ASN Kodim 1016 Palangka Raya.

Kegiatan digelar setelah pelaksanaan Apel Pagi di Lapangan Apel Makodim 1016 Palangka Raya, Jalan Ahmad Yani Nomor 80, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kamis (19/01).

Latihan tersebut diawali dengan pemanasan guna menghindari cidera, dilanjutkan dengan BDM dipimpin langsung oleh Pelda Alfian Syukron selaku Bati Ops Kodim 1016 Palangka Raya.

Kepala Staf Kodim 1016 Palangka Raya Letkol Inf Abdul Salim menyampaikan bahwa selain untuk meningkatkan profesionalisme keprajuritan, Bela Diri Militer ini sebagai bekal para anggota Kodim 1016 Palangka Raya saat bertugas dilapangan,” katanya.

Hal ini berkaitan dengan tugas aparat teritorial dihadapkan dengan kondisi wilayah binaan para Babinsa yang majemuk.

Para Babinsa ini tidak dibekali senjata api, akan tetapi dengan keterampilan Bela Diri Militer ini dapat dijadikan bekal apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena aparat teritorial dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengutamakan cara kekeluargaan bukan dengan kekerasan,” pungkasnya. (Pendim 1016/Plk)

Pemasangan Plang di Lahan Aset Kabupaten Bogor

0

Bogor, Junarliswarga.id – Pol Pamong Praja ( Pol PP ) Kabupaten Bogor bersama kepolisian yang mempunyai wilayah hukum dari metro depok dan muspika terkait melakukan pemasangan plang aset kabupaten Bogor guna menertibkan lokasi lokasi yg kosong punya aset kabupaten Bogor agar tidak ada yg manfaatkan lokasi tersebut.b,Kamis (19/1/2023)

Ibu Fitri selaku secam dari kecamatan Bojong gede menghimbau dan menjelaskannyan terkait aset milik pemerintah.

“Sebetulnya lahan aset bisa d manfaatkan asal melakukan prosedur administrasi d kabupaten Bogor di dinas yang terkait, di mana peraturan terhadap aset sudah tertuang di peraturan daerah kabupaten Bogor” paparnya.

Saat dijumpai Awak media salah satu anggota Pol PP kecamatan Bojong gede pak Agus menerangkan bahwa “dengan pemasangan plang aset kabupaten Bogor dapat mentertib dan mendirikan bangunan liar tanpa ijin d daerah kecamatan Bojong gede” ujarnya

“Salah satu pemasangan plang di lokasi aset kabupaten Bogor adanya pembangunan atau di dirikan pasar malam yang tidak mempunyai ijin, yang tidak melakukan prosedur di wilayah kabupaten Bogor khususnya kecamatan Bojong gede harus di tertipkan. Tutupny (Effendi)

Perayaan Natal TNI AL Tahun 2022 Wilayah Surabaya

0

Jurnaliswarga.id, Surabaya – Perayaan Natal Gabungan tahun 2022 Wilayah Surabaya dilaksanakan secara vicon yang dibuka Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono dari Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), di Gedung Maspardi, Kesatrian Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumimoro, Surabaya, Rabu (18/1).

Turut hadir dalam perayaan Natal Gabungan tahun ini Wakil Gubernur AAL Brigjen TNI (Marinir) Edy Prakoso, Ketua Cabang Berdiri Sendiri (CBS) Jalasenastri AAL Ny. Kiki Denih Hendrata beserta jajaran pengurus Jalasenastri AAL, segenap prajurit, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Taruna AAL yang beragama Kristen.

Pangkotama Wilayah Surabaya hadir memeriahkan perayaan Natal kali ini diantaranya Dankodikdukum mewakili Dankodiklatal, Askomlek mewakili Pangkoarmada II, Danpasmar 2, Dan STTAL, Danpuskopaska, Dirdok Kodiklatal beserta istri, Kafasharkan Surabaya mewakili Danlantamal V, Wakabin Ka RSPAL dr. Ramelan, Sekdis Kadispsial, Dansatlinlamil 2.

Acara perayaan Natal TNI AL Tahun 2022 Wilayah Surabaya diawali dengan regristrasi peserta, salam pembuka, menyanyikan lagu puji-pujian, votum dan salam yang disampaikan oleh Pendeta Sulaiman Siagian, S.Th.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penyalaan Lilin oleh ketua panitia natal, Pendeta dan Romo. Sedangkan renungan Natal disampaikan Pengkhotbah Pendeta John Josep Manoppo, S.E., M.DIV., M.TH. yang sehari-hari sebagai Ketua Umum Yayasan Indonesia Bangkit Dan Bersinar. Persembahan dan syukur, doa syafaat pengutusan dan berkat.

Sumber : Pen AAL

STOP PRESS

0

Bogor, MGA – Stop Press – Diberitahukan kepada instansi Pemerintah, Polri, TNI, Bumn, Swasta dan penggemar/pembaca Media Online JURNALISWARGA.ID ataupun Ajwinews.co.id, bahwa dengan dikeluarkannya pengumuman ini terhitung mulai hari ini Rabu, 18 Januari 2023, maka Nama, Jabatan, tugas dan segala atribut yang dikenakan sudah tidak terdaftar sebagai wartawan kami lagi diwilayah Hukum NKRI secara khusus kab.bogor/kota Bogor dan namanya Tidak masuk lagi di Box redaksi. Redaksi, berikut nama dan Jabatan yang telah di STOP PRESS :

NAMA : H.Evan Susanto
JABATAN : Investigasi

Demikian Informasi ini kami sampaikan segala bentuk dan kegiatannya yang mengatasnamakan dan menggunakan JURNALISWARGA.ID ataupun Ajwinews.co.id, sudah di luar tangung jawab kami .

Salam hormat Terimakasih
Redaksi

Bertemu Ketua Majelis Nasional Korsel, Presiden Jokowi Bahas Upaya Peningkatan Kerja Sama

0

Jurnaliswarga.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo melaksanakan pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan (Korsel), Kim Jin-pyo, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore, 18 Januari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden antara lain membahas peningkatan hubungan kerja sama kedua negara yang telah berlangsung baik selama setengah abad.

“Dalam pertemuan tersebut kami berbicara bagaimana hubungan baik antara Korea dengan Indonesia yang sudah terlaksana atau berlangsung selama 50 tahun. Ini momentumnya di tahun 2023 ini agar bisa meningkatkan, mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Korea,” ucap Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya usai pertemuan.

Dalam bidang perdagangan, Ketua DPR RI berharap dengan disahkannya Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 1 Januari 2023, hubungan kerja sama perdagangan Indonesia dan Korea Selatan juga dapat meningkat.

“Sejak 1 Januari yang lalu sudah berlaku IK-CEPA sehingga memang hubungan kerja sama perdagangan Indonesia dan Korea diharapkan lebih bisa meningkat dan membaik di tahun-tahun yang ke depan,” kata Puan.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga berharap agar kedamaian dan harmoni di Semenanjung Korea bisa terjaga.

Sementara itu, Presiden Jokowi turut meminta dukungan Korea Selatan atas keketuaan ASEAN yang pada tahun ini dipegang oleh Indonesia.

“Permintaan dari Bapak Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Korea dan pemerintah Korea untuk mendukung keketuaan atau presidensi keketuaan KTT ASEAN saat ini dipegang oleh Indonesia atau Presiden Jokowi,” jelas Puan.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Bersama Jokowi, Puan Terima Kedatangan Ketua Parlemen Korsel di Jakarta

0

Jurnaliswarga.id, Jakarta – Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Kim Jin-pyo datang berkunjung ke Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Ketua Parlemen Korsel itu beserta delegasinya.

Kim Jin-Pyo dan delegasi parlemen Korsel tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.00 WIB, Rabu (18/1/2023). Mereka disambut oleh anggota DPR RI yang tergabung dalam Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Korea Selatan.

Ketua Parlemen Korsel lalu bertemu dengan Presiden Jokowi bersama Puan di ruang VVIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 17.00 WIB. Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 30 menit itu.

“Baru saja selesai pertemuan saya selaku Ketua DPR RI bersama dengan Bapak Presiden bertemu dengan Ketua DPR dari Korea, Speaker Kim,” kata Puan usai pertemuan dengan Kim Jin-Pyo.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, pertemuan dengan Kim Jin-Pyo sore ini membahas hubungan baik antara Indonesia dan Korea Selatan. Terutama, kata Puan, hubungan Indonesia dan Korea yang akan memasuki usia 50 tahun di tahun 2023.

“Momentum 50 tahun hubungan Indonesia dan Korea Selatan di tahun 2023 ini. Agar bisa meningkatkan, mengeratkan hubungan Indonesia dan Korea,” ucapnya.

Dalam pertemuan pun juga dibahas mengenai perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea yang mulai berlaku pada tahun 1 Januari 2023. Perjanjian yang dimaksud adalah ratifikasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA).

“Sehingga hubungan kerja sama perdagangan Indonesia dan Korea diharapkan lebih bisa meningkat dan membaik di tahun-tahun ke depan,” terang Puan.

Di sisi lain, Presiden Jokowi disebut menyampaikan harapannya kepada Korea Selatan untuk mendukung Indonesia dalam keketuaannya di ASEAN tahun ini.

“Ini adalah permintaan Bapak Presiden Jokowi kepada Bapak Ketua DPR Korea dan Pemerintah Korea untuk mendukung presidensi atau keketuaan Indonesia di ASEAN,” sebut Puan.

Sementara Speaker Kim Jin-Pyo pun meminta dukungan dari Indonesia. Puan menyebut hal itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengannya dan Presiden Jokowi.

“Harapan dari Korea bersama Indonesia bisa menjaga kedamaian atau harmoni yang berada di Semenanjung Korea. Beberapa hal itu yang akan tentu saja kami tindaklanjuti di DPR RI,” papar cucu Bung Karno itu.

Delegasi parlemen Korsel juga akan diterima secara resmi oleh DPR RI pada Kamis (19/1). Puan akan memimpin pertemuan antara delegasi parlemen Korsel dengan DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Selain courtesy call antara Puan dengan Kim Jin-Pyo, agenda esok hari yang akan dilakukan adalah tour building bagi delegasi parlemen Korsel di Kompleks Parlemen RI. Tak hanya itu, DPR RI juga akan menyiapkan jamuan makan siang untuk delegasi parlemen Korsel.

“Saya selaku Ketua DPR RI akan menerima secara resmi Ketua DPR Korea, Speaker Kim dan melaksanakan pembicaraan bilateral juga melaksanakan working lunch untuk bisa saling mendukung antara eksekutif dan legislatif bersama dengan negara Korea,” urai Puan.

Jamuan makan siang itu akan turut dihadiri oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid dan 5 CEO BUMN. Kim Jin-Pyo juga dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

“Hubungan parlemen Indonesia-Korea Selatan telah dijalin dengan baik dan intensif,” ungkap Puan.

“Hal tersebut ditandai antara lain saling kunjung, saling dukung di forum-forum parlemen. Selain itu telah saling dibentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Korea Selatan,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Sebelumnya, Puan bersama delegasi DPR RI telah diterima oleh Kim Jin-Pyo di Gedung Parlemen Korsel di Seoul pada November 2022. Dalam pertemuan bilateral pimpinan parlemen 2 negara itu, terdapat kesepahaman antara DPR RI dan Majelis Nasional Korsel untuk meningkatkan kerja sama parlemen.

Puan juga mengundang Kim Jin-Pyo beserta parlemen Korsel untuk berkunjung secara resmi ke Gedung DPR RI di Jakarta.

“Semoga pertemuan ini bisa menghasilkan hubungan bilateral yang lebih erat lagi, serta Indonesia dan Korea dapat menjalin kerja sama dan kolaborasi lebih baik kedepannya. Kamsahamnida, terima kasih,” tutur Puan saat bertemu Kim Jin-Pyo di Seoul.

Pada kesempatan yang sama, Kim Jin-pyo mengatakan kunjungan Puan bersama delegasi DPR ke Korsel sangat bermakna. Sebab, kunjungan itu merupakan kunjungan resmi DPR RI pertama di Majelis Nasional Korsel dalam 16 tahun terakhir.

“Hubungan Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang dan Indonesia satu-satunya negara Asean yang memiliki kerja sama strategis dengan Korsel,” ujar Kim Jin-pyo.

Setelah bertemu Presiden dan berkunjung ke DPR RI besok, delegasi Parlemen Korsel akan mengunjungi pabrik perusahaan otomotif asal Korea Selatan yang ada di Indonesia. Kim Jin-pyo bersama rombongan akan melihat pabrik Hyundai di Cikarang.(Nr)

Diduga Ada Permainan Oknum Kejaksaan Tentang Kasus Tanah di Paraloe Milik Kerajaan Tallo

0

JURNALISWARGA.ID, MAKASSAR – Jadwal sidang terhadap Ketua Dewan Adat yang juga Raja Tallo telah ditetapkan pada kamis 19 – 01-2023 tanggal pukul 15.00 di Pengadilan Negeri Makassar.

Diketahui Sidang perkara yang akan dijalani oleh Andi Iskandar Esa Dg Pasore selaku Ketua Dewan Adat dan juga Raja Tallo adalah sebagai Terdakwa sesuai laporan oleh salah satu pihak dari perusahaan yang berada di Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Awal mula kasus tersebut dimana Andi Iskandar selaku dewan adat dan juga Raja Tallo yang ingin mempertahankan aset Kerajaan. Sesuai bukti kepemilikan dan bukti lainnya yang mengarah kepada lahan yang berada di Parangloe Tallasa City, Tamalanrea itu diklaim milik Adat, namun di sisi lain salah satu perusahaan juga mengklaim atas kepemilikannya, sehingga dewan adat kerajaan Tallo harus berurusan dengan pihak kepolisian akibat laporan pihak perusahaan yang dianggap oleh Andi Iskandar laporan itu cacat hukum.

Sementara awak media yang melakukan konfirmasi kepada Tim Hukum Kerajaan Tallo yang diwakili Rahmat,S.H. yang sedang melakukan persiapan segala sesuatunya untuk menghadapi persidangan nantinya, dan menjelaskan bahwa Tim Hukum kerajaan Tallo sudah siap dengan semuanya dan tetap kita menghargai proses hukum yang berjalan nantinya.

“Saya dan Tim hukum lainnya sudah mempersiapkan semuanya untuk persidangan nanti, dimana kami akan memaksimalkan pembelaan kami terhadap terdakwa dalam hal ini Ketua Dewan adat sekaligus Raja Tallo, dan ini adalah suatu kenyataan yg harus dihadapi oleh Raja Tallo, dan kami selaku tim hukum memaksimalkan akan berjuang mengembalikan kejayaan Kerajaan dan melakukan segala upaya hukum atas hak aset kerajaan untuk kemaslahatan ummat dan sebagai warisan untuk turunan kerajaan tallo nantinya”,tegasnya.

Rahmat juga menambahkan,”kami berharap agar persidangan nantinya berjalan sesuai prosedur yang sebagaimana mestinya dengan melihat dasar keadilan hukum sesuai fakta dan bukti saat persidangan, dan semoga Hasil proses persidangan nantinya membuat awal kebangkitan Kerajaan Tallo menuju kejayaan Kerajaan agar anak cucu/turunan kerajaan Tallo bisa melestarikan dan menjaga warisan para leluhur kita”,jelas Rahmat kepada awak media pada Rabu 18 /01/2023

Adapun duga penetapan pasal 167 KUHP terhadap sdr Andi Iskandar Esa dg Pasore
Dinilai kurang tepat karna beliu masuk ditanah milik kerajaan tallo sedang beliu adalah raja tallo berhak atas tanah tersebut

Apa bunyi dari pasal 167 KUHP? Sebagai informasi, pasal ini berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan apa ada seseorang yang memasuki pekarangan atau rumah tanpa izin seseorang.

ADVERTISEMENT

Perlu diketahui, memasuki rumah orang lain merupakan tindakan yang tidak sopan. Tidak hanya itu, memasuki rumah orang lain juga bisa menjadi pemicu terjadinya tindakan kejahatan.

Oleh karena itu, untuk melindungi kedamaian masyarakat, pemerintah mengeluarkan pasal 167 KUHP ini. Lantas, seperti apa bunyi dari pasal 167 KUHP?

berikut bunyi dari pasal 167 KUHP, di antaranya:

Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500,—

Barangsiapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu, atau barangsiapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada lantaran keliru, masuk ke tempat yang tersebut tadi dan kedapatan. di sana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa. (K.U.H.P. 98).

Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Hukuman yang ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah dengan sepertiganya, kalua kejahatan itu dilakukan, oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (K.U.H.P. 88, 168, 235, 363, 365, 429)

ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, menurut H.andi Syafri Karaeng Djarung ketua DPW MIO SULSEL, pasal yang disebutkan di atas terkait dengan delik yang disebut ‘huisvredebreuk” yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga. Unsur-unsur dari pasal di atas dapat dibagi dua, yaitu:

a. Unsur subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata-kata sengaja (dolus), atau lalai (culva), maka dapat ditafsirkan bahwa unsur kesalahan dari orangnya adalah ‘sengaja’.

Artinya, harus bisa dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja. Jika unsur sengaja tidak ada maka, pasal ini tidak bisa digunakan.

b. Unsur objektif
Unsur objektif adalah unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini ada beberapa unsur, yaitu memasuki rumah, ruangan, pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan.

ADVERTISEMENT

Sebagai informasi, paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah, ruangan, pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan.

Namun, paksaan dapat diartikan perbuatan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Sementara untuk ancamannya adalah mengacung-acungkan senjata.

Presiden Jokowi Makan Siang Bersama Forkopimda

0

JURNALISWARGA.ID, BOGOR – Usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 17 Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengikuti sesi panel dengan pembahasan mengenai penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha. Sejumlah menteri terkait menjadi pembicara dalam sesi tersebut dengan membawakan topik pembahasan yang relevan.

Para menteri yang hadir sebagai panelis yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia juga hadir secara daring melalui konferensi video.

Sesudah sesi panel, Presiden dengan para menteri dan gubernur kemudian makan siang bersama di Hall C, SICC. Saat makan siang berlangsung, Presiden tampak berbaur dengan para gubernur sembari menghabiskan nasi kotak yang dihidangkan.

Selesai makan siang, Presiden berjalan ke area Hall B yang menjadi tempat makan para bupati dan wali kota. Di sana, Presiden menyapa dan bercengkerama singkat dengan unsur forkopimda yang hadir.

Setelahnya, pada pukul 13.15 WIB, Presiden Jokowi meninggalkan SICC untuk melanjutkan kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Demo di DPR, Ribuan Kades Se Indonesia Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

0

Jurnaliswarga.id, Jakarta – Ribuan Kepala Desa (Kades) dari seluruh Indonesia, menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).
Mereka menuntut perubahan masa jabatan menjadi 9 tahun melalui revisi Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini dalam UU tersebut, masa jabatan Kades hanya 6 tahun dengan batasan periodesasi 3 kali. Sedangkan tuntutan para Kades sendiri adalah 9 tahun tanpa periodisasi.
Massa berseragam keki coklat-coklat terlihat memadati sekitaran depan gedung parlemen dan perwakilan wilayah saling bergantian melakukan orasi.
” Kalau 6 tahun itu kami nilai kurang efektif untuk menciptakan pembangunan yang masif dengan cepat. Kami bukan kepala daerah yang mampu mencari pendanaan pembangunan dari berbagai sektor besar, semisal industri,” ucap Ismunandar, Kades asal Rembang, Jawa Tengah (17/1).
Ia menambahkan selain terkait percepatan pembangunan, ada hal mendasar yang menjadi pertimbangan kades meminta masa jabatan 9 tahun. Disebutkannya bahwa jarak pemilihan kepala desa (Pilkades) 6 tahun terlalu dekat sehingga diakui atau tidak, berpengaruh buruk pada iklim politik dan kondisi kamtibmas di desa. Gesekan pendukung karena fanatisme berlebih, menimbulkan hambatan-hambatan tersendiri yang menyulitkan pemerintah desa.
“6 tahun itu terlalu dekat, belum tuntas efek fanatisme pendukung yang timbul saat pilkades, sudah muncul lagi pertarungan politik. Gesekan pasti adalah. Diakui atau enggak, pasti akan menyulitkan pemerintah mengkonsolidasikan program,” imbuh petinggi yang dilantik tahun 2019 itu.
Dari video yang diterima redaksi, orasi terakhir demonstran menyebutkan bahwa tuntutan mereka terkait masa jabatan 9 tahun akan dipenuhi oleh pihak DPR setelah perwakilan mereka diterima oleh badan legislasi.
“Wakil-wakil panjenengan ketemu.Badan legislasi pada hari ini, semua tuntutan yang kalian inginkan dikabulkan. Alhamdulillah, Allahuakbar,” ucap salah satu orator diatas mobil orasi.
Diketahui rombongan petinggi-petinggi itu, melakukan longmarch dari Gelora Bung Karno menuju gedung parlemen di Senayan. Rombongan yang datang sejak pagi itu, serempak berjalan kaki menuju lokasi demo.

(Badawi/Red)

Bamsoet: IMI Berikan Penghargaan Atlet Balap Indonesia Berprestasi pada Ajang IMI Award

0

JURNALISWARGA.ID, JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) menuturkan IMI akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IMI 2022 serta IMI Award 2021 dan 2022, pada 18 Februari 2023 di Golden Balroom Hotel Sultan, Jakarta. Rakernas IMI Tahun 2022 diselenggarakan pukul 10.00 hingga 12.30 WIB. Dilanjutkan IMI Award 2022 pada pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.

“Peserta Rakernas terdiri dari jajaran pengurus pusat IMI, serta Ketua IMI dari 34 Provinsi. Salah satu agendanya yakni mengesahkan hasil Rapat Kerja Teknis (Rakornis) IMI Tahun 2022 yang telah diselenggarakan pada Desember 2022 lalu, menjadi Program Kerja Strategis IMI Tahun 2023. Dalam Rakernas juga akan dipaparkan berbagai capaian yang telah dilakukan IMI sepanjang tahun 2022. Baik dari sisi peningkatan olahraga dan mobilitas otomotif, hingga mendorong perkembangan industri olahraga otomotif di
Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Pusat IMI sekaligus panitia Rakernas IMI 2022 serta IMI Award 2021 dan 2022, di Jakarta, Selasa (17/1/23).

Turut hadir antara lain, Bendahara Umum Iwan Budi Buana, Wakil Ketua Umum M. Riyanto dan Junaidi Elvis, Wakil Bendahara Umum Rudy Salim, serta Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, IMI Award 2021 dan 2022 akan memberikan penghargaan kepada para atlet balap berprestasi ditingkat nasional. Penghargaan yang diberikan terdiri dari 352 trofi dengan 16 jenis cabang olahraga balap mobil dan motor. IMI Award 2021 dan 2022 juga menyiapkan International Achievement kepada para atlet balap Indonesia yang berhasil meraih podium juara 1 di berbagai ajang balap internasional.

“Nominator peraih penghargaan International Achievement antara lain, Sean Gelael, Rifat Sungkar, Wahyu Aji Trilaksana, AM Fadly, Hervian Soejono dan Musa Rajekshah, Andi Farid, Ricardo Gelael, Veda Ega Pratama, Qarrar Firhand, dan Mario Aji,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam IMI Award 2021 dan 2022 juga akan ada Penghargaan IMI Provinsi Terbaik. Kategori yang diberikan antara lain, IMI Terbaik 1, IMI Terbaik 2, IMI Terbaik 3, IMI Terbaik 4, IMI Terbaik Region 1, IMI Terbaik Region 2, IMI Terbaik Region 3, IMI Terbaim Region 4, IMI Terbaik Region 5, dan IMI Terbaik Region 6.

“Tidak lupa juga pemberian penghargaan Lifetime Achievement yang diberikan kepada para tokoh yang memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia otomotif, sekaligus memberikan banyak dukungan terhadap berbagai event yang diselenggarakan keluarga besar IMI. Siapa saja yang meraih penghargaan, serta seperti apa kemeriahan IMI Award 2021 dan 2022, bisa disaksikan oleh masyarakat pecinta otomotif melalui live streaming di kanal youtube Ikatan Motor Indonesia (@ikatanmotorindonesia26) pada 18 Februari 2023 mulai Pukul 19.00 WIB,” pungkas Bamsoet. (*)

Selain Infrastruktur, Kang Atang Ingatkan Pentingnya Pembangunan SDM dan Ekonomi di Musrenbang Bogor Utara

0

Jurnaliswarga.id, HUMPROPUB – Pengajuan pembangunan infrastruktur masih menjadi program yang mendominasi rencana pembangunan di Kecamatan Bogor Utara. Hal tersebut terlihat saat digelarnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Kecamatan Bogor Utara, Senin (16/1).

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan dalam sambutannya, bahwa pembangunan tidak hanya berbicara infrastruktur fisik. Karena itu, perencanaan pengembangan wilayah juga harus ditunjang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian warga.

“Mayoritas usulan musrenbang didominasi oleh pengajuan infrastruktur fisik. Ini penting dan dibutuhkan warga. Namun jangan lupa, pembangunan SDM, bagaimana menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan UMKM juga penting dan harus kita pikirkan” ujar pria yang akrab disapa Kang Atang tersebut.

Sehingga menurutnya Musrenbang Kecamatan Bogor Utara ini bisa menjadi wadah bagi Pemerintah Kota Bogor untuk memetakan rencana pembangunan dari kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Agar, kinerja Pemerintah Kota Bogor yang sudah menunjukkan hasil positif di 2022, bisa dilanjutkan dengan pembangunan masyarakat di 2024 mendatang.

Selain pengembangan kualitas SDM, infrastruktur, dan ekonomi, Atang juga menyampaikan usulan peningkatan insentif untuk petugas ujung tombak di wilayah. Seperti petugas RT, RW, LPM, Posyandu dan sebagainya.

“Kita sangat terbantu oleh kinerja ujung tombak kita di wilayah. RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan lain sebagainya, merupakann suksesor dari program pelayanan dan pembangunan. Tapi sudah hampir 6 tahun ini mereka belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi untuk beliau-beliau,” tegas Atang.

Usulan Menahun

Di akhir paparannya, Atang juga menyinggung terkait pengajuan pembangunan yang tidak terakomodir meski berulangkali diajukan. Dijelaskan oleh Atang, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, didalam Musrenbang tidak hanya membicarakan soal perencanaan dan pengendalian saja. Tetapi ada pula evaluasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Jadi bagaimana Musrenbang kecamatan ini bisa menangkap usulan dari Musrenbang kelurahan yang berkali-kali sudah diusulkan tapi belum pernah mendapatkan alokasi. Istilahnya usulan menahun. Sehingga dengan berkali-kalinya diusulkan sebenarnya ini menunjukkan bahwa usulan ini penting dan prioritas, dibutuhkan oleh warga”, pungkasnya.

Kapolres Hadiri Pelaksanaan Apel Gabungan di kabupaten Pegunungan Bintang

0

Jurnaliswarga.id, Oksibil – Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Moh. Dafi Bastomi, S.H., S.I.K., M.I.K mengikuti Kegiatan Apel Gabungan Pemerintah Daerah, ASN dan TNI/POLRI dalam rangka Menjaga Sitkamtibmas Bersama , Memulai Aktivitas dan menjalankan Roda Pembangunan di Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang
(Senin, 16 Januari 2023)

Hadir dalam Kegiatan tersebut, Sdr. Spey Yan Bidana, S.T.,M.Si ( Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang), Mayor Arh Soni B.S. Simanjuntak Pabung Kodim 1715/Yahukimo)
Kompol Septen Parlindungan Sianturi, S.H (Kabag Ops Polres Pegunungan Bintang) Kapten Dwi Wawan H ( Danramil 1715-01 Oksibil )
Sdr. Nicolaus Urobmabin ( Asisten 1 Kab. Pegunungan Bintang ), Para Aparat TNI/POLRI, Para Kepala OPD Kabupaten Pegunungan Bintang, ASN serta Kepala Distrik di Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang

Pelaksanaan Kegiatan Apel gabungan tersebut di pimpin langsung Bupati Pegunungan Bintang Sdr. Spey Yan Birdana., S.T., M.Si dan dalam Arahan yang di sampaikan mengucapkan Selamat Natal dan tahun baru 2023 kepada Para ASN dan TNI/POLRI

lanjut dikatakan bahwa kegiatan Apel Gabungan ini untuk memulai kegiatan ditahun ini, Beberapa hari lalu ada kejadian Ganggunan Keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata untuk itu hari ini kita bersama-sama bertemu disini dan menyatakan kepada masyarakat Pegunungan Bintang bahwa dalam Bidang pelayanan Pemerintahan, Kesehatan, Pendidikan dan Kegiatan Ekonomi bisa berjalan seperti Biasa

Lanjut dikatakan, Kepada para Tokoh harus menjaga dan melindungi wilayah ini sehingga roda pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang tetap berjalan Untuk APBD, Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kabupaten pertama di Papua Pegunungan yang telah mengajukan kepada provinsi. Harapannya hari ini sudah turun suratnya sehingga nanti kita dapat menjalankan pembangunan disini

” Saya berpesan mari sama – sama kita menjaga sitkamtibmas dan jangan menyebar isu, HOAX karena hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi takut datang ke Oksibil ” Ujar Bupati Pegunungan Bintang “

Dalam kesempatan tersebut juga tak lupa Penyampaian dari Kapolres Pegunungan Bintang AKBP M.Dafi Bustomi., SH., S.IK., M.IK. yang intinya

Kita dari TNI/Polri dan Pemda siap mengamankan Pegunungan Bintang tetapi kami meminta dukungan dari semua Pihak dan Kepada para Tokoh agar berperan aktif dan menyampaikan kepada masyakaratnya untuk saling menjaga situasi kamtibmas di wilayahnya tetap aman dan kondusif

Aktivitas Perkantoran dan lain lain harapannya berjalan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan

Harapan Saya, Pemerintah Daerah dan Aparat TNI/Polri harus hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan contoh bahwa kita kompak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat

Jika mendapatkan informasi tentang keberadaan KKB agar sesegera mungkin menyampaikan kepada kami harapannya tidak ada yang dukung pergerakan mereka

Intinya TNI/Polri tidak dapat berhasil tanpa ada dukungan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat ” Terang Kapolres “

Di saat uang bersamaan juga, Mayor Arh Soni B. S. Simanjuntak selaku Pabung Kodim 1715/Yahukimo menyampaikan bahwa Dalam bingkai NKRI, Negara tidak boleh kalah dengan gerombolan dan kita bersama-sama menjaga keamanan agar tetap kondusif, Tidak ada yang mendukung pergerakan mereka walaupun satu tetes air karena bila ada yang mendukung berarti mendukung kegiatan gerombolan yang mengacaukan keamanan, masyarakat, ekonomi dan anak-anak muda kita

Kita disini mempunyai sumpah jabatan yaitu setia kepada Tuhan dan NKRI, harapannya kita semua dapat mempedomani sumpah tersebut Dan Kepada seluruh masyarakat Jangan takut memberikan informasi kepada kami dan kami akan tindak tegas sesuai SOP dan apabila kalian mengetahui tetapi tidak memberikan informasi sama saja kalian mendukung gerombolan mereka. Saya percaya rekan-rekan semoga tidak ada yang dukung mereka dan tidak ada jadi Judas diantara kita

” Kami TNI/Polri akan jamin keamanan dengan satu syarat adanya hal menonjol segera laporkan kepada kami. Tidak perlu ke kantor cukup lewat Telp, WA maupun SMS dan kami akan segera menindaklanjuti, Harapannya bidang perekonomian agar berjalan kembali dan Kita ingin Kota oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang maju. Melihat hal kecil saling bekerjasama tidak melihat RAS karena kita satu bingkai NKRI.

Presiden akan Keluarkan Inpres untuk Selesaikan Rekomendasi Tim PPHAM

0

Jurnaliswarga.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima sejumlah menteri untuk membahas secara khusus tentang hasil temuan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, dalam keterangannya selepas pertemuan menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah melaksanakan rekomendasi utama yaitu menyatakan pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Presiden atas nama Kepala Negara sudah menyatakan menyesal bahwa itu sudah terjadi di masa lalu, dan Presiden berjanji untuk berusaha sedapat mungkin agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan,” ujar Mahfud.

Selanjutnya, Mahfud menyebut langkah-langkah rekomendasi lainnya yaitu ada 12 jenis tindakan lainnya yang dilakukan oleh Presiden. Untuk itu, Presiden telah membagi tugas kepada jajarannya dan dalam waktu dekat juga akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penugasan tersebut.

“Hal lain yang lebih mengerucut tadi bahwa dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan Inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 lembaga/kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, plus koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Tim PPHAM ini,” imbuh Mahfud.

Selain mengeluarkan Inpres untuk membagi tugas kepada 17 kementerian/lembaga non-kementerian, Presiden juga akan membentuk satgas baru yang akan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi ini. “Ini semuanya masih dirancang mungkin tidak akan lewat dari akhir Januari ini nanti sudah diumumkan oleh Presiden,” ucapnya.

Mahfud menuturkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam penyelesaian persoalan HAM ini. Untuk itu, Presiden Jokowi akan berkunjung ke sejumlah daerah seperti Aceh dan Talangsari dalam waktu dekat. Selain itu, untuk di luar negeri, Presiden Jokowi telah menugaskan Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk menyiapkannya.

“Di luar negeri kami akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu karena mereka banyak sekali terutama di Eropa Timur untuk memberi jaminan kepada mereka bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dan mempunyai hak-hak yang sama. Nanti mungkin akan dikumpulkan di Jenewa, atau di Amsterdam, atau di Rusia atau di mana Pak Menkumham dan Menlu bersama saya ditugaskan untuk menyiapkan itu, sehingga nanti pesannya juga ada di luar negeri tim ini tidak main-main,” jelasnya.

Khusus penyelesaian yudisial, Mahfud mengatakan bahwa Presiden akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM. Menurutnya, penyelesaian yudisial memiliki jalur tersendiri dan berbeda dengan penyelesaian non-yudisial yang sifatnya lebih kepada sisi kemanusiaan dengan memperhatikan korban.

“Yudisial itu mencari pelakunya. Jadi antara korban dan pelaku kita bedakan, yang pelaku ya ke pengadilan sejauh itu bisa dibuktikan tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan,” tandasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sos