BPI KPNPA RI Apresiasi Menteri Agus Andrianto Bersihkan Kementerian Imipas Mulai dari Wamen hingga Kalapas dan Karutan 2026

Jakarta, Jurnaliswarga.id – BPI KPNPA RI menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam upaya melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dukungan tersebut sekaligus disertai harapan agar langkah bersih-bersih dilakukan tanpa pandang bulu, mulai dari pejabat tertinggi hingga petugas di lapangan.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai Agus Andrianto merupakan sosok pemimpin yang humanis, namun tetap tegas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata terhadap oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya.

“BPI KPNPA RI memberikan dukungan penuh kepada Menteri Imipas Agus Andrianto. Beliau adalah sosok menteri yang humanis dan tegas. Namun, keberhasilan reformasi di kementerian ini akan diukur dari keberanian membersihkan institusi dari oknum-oknum bermasalah tanpa tebang pilih,” ujar Rahmad Sukendar, Jumat (12/6/2026).

Baca Juga:  Pakar Hukum Dr. Seno mendukung Penerapan Keadilan Restoratif

Rahmad menegaskan, program bersih-bersih di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan harus dilakukan secara total, termasuk apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat tinggi.

“Kami berharap Menteri Agus Andrianto berani membersihkan Kementerian Imipas mulai dari level Wakil Menteri, pejabat eselon, kepala kantor wilayah, kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas), kepala rumah tahanan (Karutan), hingga petugas di lapangan yang terbukti melakukan pelanggaran. Jangan ada yang kebal hukum,” tegasnya.

Menurut Rahmad, berbagai persoalan yang selama ini mencuat di sektor pemasyarakatan dan imigrasi, seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan praktik korupsi, harus menjadi perhatian serius. Ia menilai momentum reformasi yang sedang berjalan harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Baca Juga:  Polsek Cileungsi Cek TKP Adanya Orang Tergeletak di Pinggir Jalan

“Jangan sampai bersih-bersih hanya menyentuh level bawah. Jika ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka penindakan harus dilakukan dari atas hingga bawah. Siapa pun yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

BPI KPNPA RI juga mendorong penguatan sistem pengawasan internal serta perlindungan terhadap pegawai yang berani mengungkap praktik-praktik penyimpangan di lingkungan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan vv

“Tidak boleh ada kompromi terhadap korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Reformasi harus berjalan nyata, bukan sekadar slogan. Jika ini berhasil dilakukan, maka Kementerian Imipas akan menjadi contoh bagi lembaga lain dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” pungkas Rahmad Sukendar. (Red/nR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT