Layanan SILOKA Hadir di 435 Desa dan Kelurahan Kabupaten Bogor

Cibinong, JURNALISWARGA.ID – Layanan SILOKA kini hadir di 435 kantor desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Sistem ini diresmikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam gebyar administrasi kependudukan pada Selasa (27/5/2025).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-543 sekaligus penutup program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menghadirkan layanan tersebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan SILOKA menjangkau 435 desa dan kelurahan

SILOKA merupakan Sistem Layanan Online Kependudukan berbasis web. Sistem dan jaringan pelayanan terintegrasi ini disiapkan agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan melalui kantor desa dan kelurahan di wilayahnya.

Rudy Susmanto mengatakan, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, seperti perbatasan Purwakarta, Karawang, atau Lebak Banten, tidak seharusnya menempuh perjalanan jauh ke Cibinong hanya untuk mengurus dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Rudy, administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara. Dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) diperlukan sebagai bentuk pengakuan administrasi bagi masyarakat. Karena itu, pemerataan layanan menjadi tantangan yang perlu dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Target pencetakan KTP di 33 kecamatan

Saat peresmian, baru terdapat tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten Bogor yang memiliki fasilitas untuk mencetak dokumen administrasi kependudukan, termasuk KTP. Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan 33 kecamatan lainnya dari total 40 kecamatan memiliki kemampuan mencetak KTP langsung di kantor kecamatan masing-masing pada 2025.

Baca Juga:  Puluhan Angkot dan AKDP Terjaring Operasi Gabungan

Perluasan fasilitas tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus menempuh jarak jauh. Rudy juga menyampaikan bahwa dukungan penambahan kuota blanko masih diperlukan untuk mendukung pelayanan.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, sekitar 400 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Bogor belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Kabupaten Bogor disebut sebagai wilayah aglomerasi dengan tingkat urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi, sehingga pendataan dan pelayanan kependudukan menghadapi tantangan yang kompleks.

Gerai pelayanan publik dibuka di Bogor Barat

Dalam kesempatan yang sama, Rudy meresmikan Gerai Pelayanan Publik Wilayah Bogor Barat yang berlokasi di Gedung E RSUD Leuwiliang. Gerai tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor.

Gebyar administrasi kependudukan itu juga melibatkan sejumlah pihak. Polres Bogor menghadirkan layanan SIM Keliling, sedangkan Badan Pendapatan Daerah menyediakan layanan pajak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan turut mempromosikan produk unggulan Kabupaten Bogor.

Dinas Koperasi dan UMKM mempromosikan serta membagikan produk kuliner lokal secara gratis kepada masyarakat. Sementara itu, Dinas Pendidikan mengajak para siswa untuk turut meramaikan kegiatan tersebut.

Baca Juga:  Wagub Banten Tekankan Pentingnya Penyaluran ZIS melalui Lembaga

Administrasi kependudukan mendukung akses layanan kesehatan

Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen pada 2026. Dengan target tersebut, layanan kesehatan gratis ditujukan dapat diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa hambatan administratif.

Rudy menekankan pentingnya percepatan layanan administrasi kependudukan agar persoalan dokumen tidak menghambat masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Ia juga menyampaikan bahwa program 100 hari kerja merupakan pondasi untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan, bukan penyelesaian seluruh persoalan daerah.

Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan menyediakan dokumen kependudukan. Ia menjelaskan, dokumen tersebut penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik, hingga pembangunan demokrasi.

Teguh memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut dan menyatakan dukungannya sebagai Dirjen Dukcapil sekaligus warga Bogor.

Sumber: Setda Kabupaten Bogor

Market JurnalisWarga

Temukan produk dan usaha pilihan di Market JurnalisWarga.

Lihat Market JurnalisWarga

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi di Borneo DECAFEST 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmen perluasan digitalisasi daerah melalui sinergi bersama Bank Indonesia. Komitmen tersebut menjadi fokus penting yang diangkat dalam perhelatan Borneo DECAFEST 2026 yang berlangsung di Palangka Raya.Penegasan mengenai pen

Borneo DECAFEST 2026, Pemprov Kalteng Perkuat Digitalisasi dengan BI

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen digitalisasi daerah melalui sinergi strategis bersama Bank Indonesia. Kolaborasi tersebut mengemuka dalam momentum perhelatan Borneo DECAFEST 2026 yang digelar di Palangka Raya pada Sabtu, 14 November 2026.Penguatan ekos

Borneo DECAFEST 2026, Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah digitalisasi daerah melalui jalinan sinergi yang solid bersama Bank Indonesia. Penguatan komitmen bersama tersebut menjadi salah satu fokus utama yang mengemuka dalam agenda Borneo DECAFEST 2026 di Palangka Raya.Komitmen

Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi di Borneo DECAFEST 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat implementasi dan integrasi digitalisasi daerah melalui penguatan kolaborasi dan sinergi bersama Bank Indonesia pada ajang Borneo DECAFEST 2026.Komitmen bersama tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan di Palangka R

Borneo DECAFEST 2026, Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat digitalisasi di wilayah setempat melalui kolaborasi terarah bersama Bank Indonesia. Langkah penguatan ekosistem digital tersebut menjadi salah satu agenda penting yang mengemuka dalam perhelatan Borneo DECAFEST 2026

 

ARTIKEL TERKAIT