Layanan SILOKA Hadir di 435 Desa dan Kelurahan Kabupaten Bogor

Cibinong, JURNALISWARGA.ID – Layanan SILOKA kini hadir di 435 kantor desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Sistem ini diresmikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam gebyar administrasi kependudukan pada Selasa (27/5/2025).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-543 sekaligus penutup program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menghadirkan layanan tersebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan SILOKA menjangkau 435 desa dan kelurahan

SILOKA merupakan Sistem Layanan Online Kependudukan berbasis web. Sistem dan jaringan pelayanan terintegrasi ini disiapkan agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan melalui kantor desa dan kelurahan di wilayahnya.

Rudy Susmanto mengatakan, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, seperti perbatasan Purwakarta, Karawang, atau Lebak Banten, tidak seharusnya menempuh perjalanan jauh ke Cibinong hanya untuk mengurus dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Rudy, administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara. Dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) diperlukan sebagai bentuk pengakuan administrasi bagi masyarakat. Karena itu, pemerataan layanan menjadi tantangan yang perlu dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Target pencetakan KTP di 33 kecamatan

Saat peresmian, baru terdapat tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten Bogor yang memiliki fasilitas untuk mencetak dokumen administrasi kependudukan, termasuk KTP. Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan 33 kecamatan lainnya dari total 40 kecamatan memiliki kemampuan mencetak KTP langsung di kantor kecamatan masing-masing pada 2025.

Baca Juga:  Bupati Bogor dan Kementerian Lingkungan Hidup Bersinergi Hijaukan Bogor Selatan Melalui Penanaman Pohon Bersama

Perluasan fasilitas tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus menempuh jarak jauh. Rudy juga menyampaikan bahwa dukungan penambahan kuota blanko masih diperlukan untuk mendukung pelayanan.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, sekitar 400 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Bogor belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Kabupaten Bogor disebut sebagai wilayah aglomerasi dengan tingkat urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi, sehingga pendataan dan pelayanan kependudukan menghadapi tantangan yang kompleks.

Gerai pelayanan publik dibuka di Bogor Barat

Dalam kesempatan yang sama, Rudy meresmikan Gerai Pelayanan Publik Wilayah Bogor Barat yang berlokasi di Gedung E RSUD Leuwiliang. Gerai tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor.

Gebyar administrasi kependudukan itu juga melibatkan sejumlah pihak. Polres Bogor menghadirkan layanan SIM Keliling, sedangkan Badan Pendapatan Daerah menyediakan layanan pajak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan turut mempromosikan produk unggulan Kabupaten Bogor.

Dinas Koperasi dan UMKM mempromosikan serta membagikan produk kuliner lokal secara gratis kepada masyarakat. Sementara itu, Dinas Pendidikan mengajak para siswa untuk turut meramaikan kegiatan tersebut.

Baca Juga:  HUT Ke-81 TNI, Pemkab Bogor Perkuat Sinergi Pembangunan

Administrasi kependudukan mendukung akses layanan kesehatan

Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen pada 2026. Dengan target tersebut, layanan kesehatan gratis ditujukan dapat diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa hambatan administratif.

Rudy menekankan pentingnya percepatan layanan administrasi kependudukan agar persoalan dokumen tidak menghambat masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Ia juga menyampaikan bahwa program 100 hari kerja merupakan pondasi untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan, bukan penyelesaian seluruh persoalan daerah.

Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan menyediakan dokumen kependudukan. Ia menjelaskan, dokumen tersebut penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik, hingga pembangunan demokrasi.

Teguh memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut dan menyatakan dukungannya sebagai Dirjen Dukcapil sekaligus warga Bogor.

Sumber: Setda Kabupaten Bogor

Market JurnalisWarga

Temukan produk dan usaha pilihan di Market JurnalisWarga.

Lihat Market JurnalisWarga

Rekomendasi Produk Shopee
Mesin Vacuum Sealer MakananLihat di Shopee

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Pemkab Bogor Angkat 200 Kg Ikan Sapu-Sapu di Setu Citatah

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID - Ikan sapu-sapu berhasil diangkat sebanyak lebih dari 200 kilogram dari Setu Citatah, Cibinong, dalam aksi bersih-bersih yang dipimpin Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Jaro Ade dan Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika pada Rabu (20/5/2026).Kegiatan ini me

DWP Kalteng Lantik Pengurus PAW 2024–2029

Palangka Raya, JURNALISWARGA.ID - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, melantik Pengurus Pengganti Antarwaktu (PAW) DWP Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa kepengurusan 2024–2029.DWP Kalteng dan pelantikan pengurus PAWPelantikan tersebu

Gerakan Wisata Bersih di Pulau Penyengat Libatkan ASN dan PWI

Kepulauan Riau, JURNALISWARGA.ID - Gerakan Wisata Bersih di Pulau Penyengat melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri pada Minggu, 18 Oktober 2026. Kegiatan gotong royong tersebut dilakukan dengan membersihkan kawa

Pemprov Kalteng Siagakan 5.612 Sarpras untuk Karhutla

Palangka Raya, JURNALISWARGA.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiagakan 5.612 unit/item sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam informasi yang sama, distribusi air bersih disebut telah menembus 10 juta liter.

Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Pangan ke Talio Muara

Pulang Pisau, JURNALISWARGA.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan 1.000 paket bantuan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) KHBS, air bersih, dan layanan kesehatan bagi warga Talio Muara. Penyaluran tersebut ditujukan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Ban

 

ARTIKEL TERKAIT