SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

Bogor, (MGA) – Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD sangat penting untuk dipahami oleh semua Perangkat Daerah, mulai penyusunan perencanaan penganggaran berdasarkan KUA dan PPAS, target/kinerja program, kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), agar penyusunan APBD Kabupaten Bogor efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu, juga perlu mengetahui dan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat, sebagai wujud sinergi dan agar selaras kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi dan daerah.

Sesuai Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan APBD diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. Untuk itu, kebijakan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023, diarahkan antara lain untuk: peningkatan daya beli masyarakat; peningkatan kesempatan kerja; peningkatan produksi dan pemasaran; serta peningkatan dunia usaha.

Kegiatan Sosialisasi PMDN No 84 Th 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2023 dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan, pada Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di Hotel Pullman, Ciawi, Puncak – Bogor. Acara ini dibuka oleh Plt. Bupati Bogor, Bapak Iwan Setiawan dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, Unsur TAPD, Kepala Badan/Dinas serta Camat Se Kabupaten Bogor, dengan Narasumber :

1. Hilman Rosada, SE, MAP (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kemendagri);
2. Ir. Andriazi Syah Yusi, M.Sc, (Perencana Ahli Madya pada Bappedalitbang Provinsi Jawa Barat);
3. Teuku Mulya, S.T, M.T (Kepala BPKAD Kabupaten Bogor).

Resume Paparan Narasumber :
Teuku Mulya, S.T, M.T
Kaleidoskop APBD Kabupaten Bogor dalam 5 tahun terakhir (2018 s.d 2023).

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan dalam 5 tahun terakhir sebesar 5,10%, dengan rincian:
Pajak daerah rata-rata pertumbuhan sebesar 4,22%;
Retribusi daerah rata-rata pertumbuhan sebesar 6,66%;
Hasil pengelolaan kekayaan daerah rata-rata pertumbuhan sebesar 10,08%;
Lain-lain PAD Yang Sah rata-rata pertumbuhan sebesar 10,36%;
Pendapatan transfer rata-rata pertumbuhan sebesar 6,29%;
Rata-rata pertumbuhan Belanja dalam 5 tahun terakhir sebesar 5,10%, dengan rincian:
Belanja operasi rata-rata pertumbuhan sebesar 6,02%;
Belanja modal rata-rata pertumbuhan sebesar 4,16%;
Belanja tidak terduga rata-rata pertumbuhan sebesar 18,60%;
Belanja transfer rata-rata pertumbuhan sebesar 10,35%.
Hilman Rosada.
Siklus APBD.
Penyusunan RKPD selama 6 bulan, dimulai dari musrenbangdes sampai musrenbang SKPD.
Kriteria darurat mendesak, apabila semua memenuhi kondisi mendesak, yang diutamakan yang lebih urgent.
Kondisi terrtentu, apabila penetapan APBD mengalami keterlambatan maka menggunakan Perkada untuk membiayai keperluan sampai dengan penetapan APBD.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Dalam pasal 125, PP 12 th 2019 ayat (2) Seluruh pejabat pelaksanaan APBD harus ditetapkan oleh KDH sebelum APBD berjalan. (SK pejabat pengelola keuangan daerah)
Penetapan KPA baru ditengah perjalanan APBD tidak diperkenankan. Harus sebelum tahun anggaran berjalan sudah ditetapkan.
Segera menyusun Perkada tentang perjalanan dinas dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Pemberian TPP, dengan ketentuan sebagai berikut :
Apabila ada perubahan nominal per individu maka harus melakukan persetujuan ke Kemendagri, mulai dari proses verifikasi di ortala hingga keluar persetujuan dari bina keuda, Kemendagri.
Apabila penambahan pagu karena bertambah pegawai maka tidak perlu persetujuan Kemendagri.
Kriteria bagi penerima Hibah atau Bansos.
Bukan dari inisiasi pemda
Harus ada amanah dari per Undang-undangan
Hibah wajib ada usulan dari calon penerima
Kriteria Uang yang diserahkan ke masyarakat
Inisiasi pemda karena merupakan visi misi KDH
Pemetaan yang dikategorikan mandatory spending fungsi kesehat