Ahli Waris Mencari Keadilan, Kuasa Hukum Persoalkan Kewenangan PN Cibinong dalam Sengketa Tanah Entong Bairan 2026

Kuasa hukum para tergugat, Jatino Manulang, S.H., menegaskan bahwa persoalan mendasar dalam perkara ini berkaitan dengan sertifikat tanah yang merupakan produk administrasi negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, apabila pokok sengketa berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi pertanahan, maka perlu dipertimbangkan apakah perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan semata-mata perkara perdata di Pengadilan Negeri..

“Pengajuan eksepsi ini berkaitan dengan kompetensi absolut. Kami harus membuktikan bahwa sertifikat yang menjadi objek persoalan merupakan produk tata usaha negara (TUN), yang diterbitkan oleh BPN. Harapan kami, sengketa ini dapat dinilai berdasarkan substansi persoalannya, apakah termasuk sengketa administrasi yang menjadi kewenangan PTUN Bandung,” ujar Jatino Manulang.

Putusan Sela 2 Desember 2026 Jadi Penentu Arah Perkara

Perhatian kini tertuju pada agenda putusan sela yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026.

Melalui putusan tersebut, majelis hakim akan menentukan apakah perkara Nomor 364/Pdt.G/2026/PN Cbi termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri Cibinong atau justru menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bagi pihak ahli waris, keputusan mengenai kewenangan absolut ini menjadi tahapan penting sebelum perkara berlanjut pada pemeriksaan pokok sengketa.

Kuasa hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan secara cermat riwayat perkara, objek sengketa, serta dasar hukum yang menjadi landasan gugatan.

Kronologi Sengketa: Sertifikat Terbit Tahun 2018, Gugatan Berlanjut

Berdasarkan kronologi dan keterangan yang disampaikan pihak ahli waris, persoalan ini berawal dari kepemilikan tanah yang diklaim sebagai bagian dari harta warisan Entong Bairan.

Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris, yakni SAMI dan pihak terkait, disebut telah terbit pada 2018. Namun, pada 2019, tanah tersebut telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Dalam perkara sebelumnya, gugatan diajukan oleh dua orang. Sementara dalam perkara yang kembali bergulir pada 2026, jumlah penggugat disebut berkurang menjadi satu orang, dengan substansi tuntutan dan permintaan yang menurut pihak ahli waris pada dasarnya sama.

Pihak ahli waris juga menyampaikan bahwa dalam perkara sebelumnya, proses persidangan berlangsung hingga putusan. Berdasarkan dokumen yang mereka miliki, PN Cibinong kemudian menerbitkan penetapan atau dokumen putusan yang menyatakan kedudukan SAMI dan pihak terkait sebagai ahli waris Entong Bairan.

Pihak ahli waris menyatakan bahwa penggugat dalam perkara sebelumnya tidak mengajukan banding. Riwayat putusan tersebut menjadi salah satu bagian yang mereka harapkan dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara saat ini.

Muncul Persoalan Sertifikat PTSL atas Nama Kimsorno

Persoalan kembali mencuat pada 10 April 2023. Berdasarkan kronologi tertulis pihak ahli waris, SAMI dan pihak terkait melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Depok.

Dalam laporan itu, disebutkan adanya klaim kepemilikan sertifikat produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas nama Kimsorno yang diduga berada di atas bidang tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris Entong Bairan.

Pihak yang mengklaim membeli tanah tersebut disebut bernama Topan Suryana bin Otong Iran, yang mengaku sebagai anak dari istri kedua Entong Bairan.

Namun, pihak ahli waris mempertanyakan sejumlah dokumen pendukung, termasuk perbedaan foto pada dokumen buku nikah dengan foto pada KTP yang menurut mereka menimbulkan keraguan dan perlu diklarifikasi melalui proses hukum.

Dalam kronologi yang disampaikan, sertifikat PTSL atas nama Kimsorno disebut berkaitan dengan Akta Jual Beli (AJB) dari seseorang bernama Sumarno.

Pihak ahli waris mengaku tidak mengenal nama Sumarno sebagai pihak yang pernah melakukan transaksi dengan mereka.

Hasil Plotting BPN Belum Memberikan Kepastian

Untuk memperjelas posisi dan batas bidang tanah, Tim Polres Depok disebut pernah meminta bantuan BPN melakukan plotting atau pemetaan lokasi.

Berdasarkan keterangan tertulis pihak ahli waris, BPN Cibinong telah memberikan jawaban bahwa peta plotting yang disampaikan dibuat berdasarkan petunjuk batas dari seseorang bernama Wawang S.

Namun, pihak ahli waris menyampaikan bahwa keterbatasan data di kantor pertanahan membuat posisi sebenarnya dari bidang tanah dalam sertifikat PTSL Nomor 2537 atas nama Kimsorno belum dapat dipastikan secara menyeluruh.

Mereka juga menyatakan bahwa meskipun telah ada jawaban dari BPN Cibinong, penanganan laporan di Polres Depok hingga saat keterangan tersebut dibuat belum memberikan penyelesaian yang mereka harapkan.

Seluruh persoalan mengenai keabsahan dokumen, hubungan hukum para pihak, serta letak dan batas bidang tanah tersebut masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Keadilan Harus Berdiri di Atas Hukum, Bukan Tekanan

Di tengah kembali bergulirnya perkara ini, pihak ahli waris berharap proses persidangan berlangsung secara objektif, transparan, dan independen.

Mereka menginginkan agar majelis hakim memeriksa setiap fakta, dokumen, serta riwayat perkara secara menyeluruh tanpa dipengaruhi intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.

Bagi para ahli waris, perkara ini bukan sekadar persoalan kepemilikan tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap putusan pengadilan sebelumnya, dan perlindungan terhadap hak-hak yang mereka yakini sebagai hak waris keluarga.

Putusan sela pada 2 Desember 2026 akan menjadi tahapan penting dalam menentukan arah penyelesaian sengketa tersebut.

Pada akhirnya, keadilan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan lebih besar, melainkan harus ditegakkan berdasarkan fakta, alat bukti, dan hukum yang berlaku. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum di hadapan pengadilan.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan kuasa hukum dan kronologi tertulis dari pihak ahli waris. Pernyataan mengenai kepemilikan tanah, dokumen, dan dugaan ketidaksesuaian administrasi merupakan klaim pihak yang bersangkutan dan belum dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak penggugat maupun instansi terkait. (Red/An)