Petisi 26 Pantau Dugaan Pencemaran Lingkungan Oleh Pengelola Pusat CCM dan Harris Hotel

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor pada 9 November 2026, ditemukan sejumlah pelanggaran serius terkait pengelolaan air limbah domestik.

Temuan lapangan tersebut memicu kritik keras dari elemen masyarakat sipil terkait lemahnya pengawasan dan penegakan kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor.

Ketua Petisi 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai rentetan pelanggaran ini bukanlah kelalaian teknis biasa, melainkan indikasi adanya pembiaran yang terstruktur.

“Dengan adanya temuan tersebut, berarti ada kesengajaan dan kongkalikong yang terjadi,” tegas Rizwan Riswanto menanggapi laporan hasil pengawasan insidental DLH Kabupaten Bogor.

Berdasarkan laporan resmi Tim Gakkum DLH Kabupaten Bogor tertanggal 9 November 2026 yang menindaklanjuti pemberitaan mengenai pengalihan saluran limbah ke Kali Kumpa, tim pengawas menemukan sederet fakta di lokasi PT Puri Wahid Pratama:

Air limbah yang berasal dari wastafel kantin serta sisa pencucian (backwash) kolam renang Hotel Harris terbukti tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Limbah tersebut langsung dibuang ke saluran drainase umum.

 Hasil pengujian di tempat (insitu) oleh UPT Laboratorium DLH menunjukkan bahwa kadar parameter pH pada saluran keluar (outlet) Sewage Treatment Plant (STP) 1 melampaui ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Bahkan, dokumen hasil uji laboratorium internal perusahaan untuk outlet STP 2 pada Oktober 2026 juga mencatat kadar parameter TSS, pH, BOD, dan COD berada di atas baku mutu.

* Fasilitas Pengawasan Tidak Berfungsi: Alat pengukur debit air limbah (flow meter) pada STP 2 ditemukan dalam kondisi mati atau tidak berfungsi, sehingga volume limbah yang dibuang tidak dapat dipantau secara akurat.

Meskipun memiliki akun Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup (SIMPEL), pihak perusahaan tercatat tidak pernah menyampaikan laporan melalui sistem resmi tersebut.

Kasus ini membuka celah besar dalam implementasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor, khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ironisnya, PT Puri Wahid Pratama diketahui telah mengantongi dokumen lengkap, mulai dari izin kelayakan lingkungan (Amdal) sejak 2013, Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, hingga Surat Layak Operasi (SLO) IPAL pada November 2023.

Namun, kepemilikan dokumen legalitas tersebut terbukti tidak berbanding lurus dengan kepatuhan di lapangan.

Fakta bahwa pelanggaran baru terungkap setelah adanya aduan publik dan pemberitaan media—bukan dari deteksi dini sistem pengawasan rutin pemerintah—memperkuat kritik Rizwan Riswanto mengenai dugaan adanya main mata antara pelaku usaha dan oknum pengawas. Jika instrumen wajib seperti SIMPEL bisa diabaikan tanpa sanksi otomatis, maka fungsi kontrol pemerintah daerah patut dipertanyakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DLH Kabupaten Bogor menyatakan baru akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen PT Puri Wahid Pratama untuk membahas berita acara pengawasan ketaatan lingkungan hidup.

Publik kini menanti ketegasan pemerintah daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana lingkungan yang setimpal, guna membuktikan bahwa kebijakan lingkungan tidak tumpul ke atas.