Pemkab Kebumen Raih Penghargaan UHC Award 2024 dari Menko PMK

JAKARTA, Jurnaliswarga.id – Pemkab  Kebumen berhasil meraih prestasi tingkat nasional lagi, yaitu Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden International Social Security Association (ISSA), Mohammed Azman, yang didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan kepada Sekretaris Daerah Kebumen Edi Rianto di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta, pada Kamis sore (08/07/2024).

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan Menko PMK juga turut hadir dalam acara tersebut.

Sekda Edi menyampaikan, penghargaan ini mencerminkan komitmen Pemkab Kebumen dalam menyediakan jaminan kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat Kebumen melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Alhamdulillah Kebumen mendapatkan UHC Award 2024, ini patut disyukuri. Kepesertaan JKN kita sekarang sudah 99,5%. Ini merupakan bentuk dukungan kita untuk menyukseskan program JKN,” kata Sekda Edi di lokasi.

Pemkab Kebumen Raih Penghargaan UHC Award 2024 dari Menko PMK

Penghargaan ini, lanjut Edi akan menjadi pemicu bagi Pemkab untuk terus memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat.Termasuk meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang ada, berupa pembangunan Labkes, puskesmas, dan penambahan layanan rumah sakit.

Baca Juga:  KPK dan MA Perkuat Integritas Peradilan Lewat Program PRISMA 2026

“Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas pencapaian ini. Penghargaan ini tidak lepas dari kolaborasi yang terus kita jaga antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kebumen Iwan Danardono mengatakan bahwa selain cakupan kepesertaan JKN Kebumen yang sudah hampir mencapai 100%, jumlah peserta aktif juga perlu ditingkatkan kembali.

“Kepesertaan aktif itu harus bisa 80%, nah kita sudah 76%. Jadi tinggal 4% lagi, harus terus bertambah persentasenya” tuturnya.

Iwan menyebut, dengan capaian UHC itu, manfaat yang didapat masyarakat adalah keanggotaan BPJS Kesehatan/Program JKN bisa langsung aktif. Yakni bagi warga yang merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD atau peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

“Jadi manfaatnya, bagi peserta BPJS Kesehatan PBI APBD yang dicover oleh Pemda itu bisa langsung aktif. Tanpa harus menunggu sekian hari atau bahkan bulan berikutnya. Sehingga pelayanan kesehatan bisa semakin mudah didapat. Dapat langsung dilayani khususnya bagi masyarakat yang sakit dan perlu penanganan segera.

Baca Juga:  Kekeringan Melanda Kebumen, Pemkab Siapkan Bantuan 1000 Tangki Air Bersih

Sejauh ini, tutur Iwan, terdapat 75.000 peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicover Pemerintah Daerah. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 miliar untuk menanggung pembiayaan BPJS Kesehatan gratis untuk warga yang tidak mampu.

“Dari angka 75.000 itu, memang masih ada kuota PBI APBD, tapi benar-benar kita peruntukan bagi warga yang tidak mampu. Sehingga kita benar-benar harus selektif dalam mencari peserta yang layak untuk dibiayai, agar tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen Dany Saputro menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Pemkab Kebumen yang sudah berhasil meraih predikat UHC. Dengan capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap persoalan kesehatan masyarakat.

“Tentunya kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, agar bagaimana masyarakat semakin banyak menggunakan JKN dengan memiliki BPJS Kesehatan sehingga target 100 persen kepesertaan bisa tercapai,” tutur Dany.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT