Rahmad Sukendar: “Ini Bukan Bencana Alam, Ini Pembantaian Ekologis Akibat Pembiaran Negara!”

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, mengeluarkan pernyataan keras terkait rangkaian bencana besar yang melanda Sumatra dan menewaskan ratusan warga. Ia menegaskan bahwa tragedi tersebut bukan sekadar musibah, melainkan akibat langsung dari kerusakan ekologis yang dibiarkan berlangsung selama bertahun-tahun.

“Aparat negara sudah saatnya bergerak. Jangan biarkan bangsa ini terus menderita akibat ulah para perusak hutan dan pelaku tambang liar,” tegas Rahmad.

Ratusan Warga Tewas, Ratusan Hilang: Sumatra Menjerit

Bencana banjir bandang dan longsor yang menyapu desa hingga kota di Sumatra telah menewaskan korban jiwa, sementara ratusan lainnya masih hilang, diduga terkubur lumpur dan reruntuhan bukit yang digunduli.

“Ini bukan musibah biasa. Sumatra sedang menjerit keras. Yang terjadi hari ini adalah hasil dari pengrusakan hutan dan eksploitasi tambang yang terus dibiarkan,” ujar Rahmad. Selasa (2/11/25).

Ia menyampaikan duka cita mendalam atas hancurnya kehidupan warga dan porak porandanya kawasan pemukiman akibat ambruknya ekosistem yang selama ini menjadi benteng alam.

Baca Juga:  Bogor Big Fight 2025: Perebutan Sabuk Emas Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Siap Guncang Cibinong!

“Negara Tidak Bisa Lagi Berlindung di Balik Istilah Musibah Alam”

Rahmad Sukendar menegaskan, kerusakan ekologis yang terjadi merupakan konsekuensi dari deforestasi brutal yang menghabiskan hutan-hutan hulu daerah aliran sungai (DAS) Sumatra.
Data Global Forest Watch mencatat Indonesia kehilangan 10,7 juta hektare hutan primer dalam 20 tahun terakhir — angka yang mencerminkan pembiaran sistematis.

“Setiap izin yang dikeluarkan tanpa pengawasan berarti satu ancaman baru bagi desa-desa di hilir. Semua orang tahu itu, termasuk pemerintah,” kritiknya.

Menurut Rahmad, negara tidak boleh lagi berpura-pura bahwa banjir bandang adalah kehendak alam.

“Ketika ada nya yang meninggal, itu bukan alam yang salah. Itu kebijakan yang salah. Itu keberpihakan negara yang salah.”

Tuntutan: Hentikan Semua Aktivitas Ekspoitasi di Kawasan Rawan — Sekarang!

Rahmad mendesak pemerintah untuk bergerak cepat:

Baca Juga:  Faisal Hendra Didapuk Ketum Ikatan Alumni Sudan

Hentikan total aktivitas ilegal logging dan tambang liar.

Audit menyeluruh semua izin konsesi hutan dan tambang.

Proses pidana pemilik modal, operator lapangan, hingga pejabat pemberi izin.

Bongkar jaringan mafia hutan yang memperjualbelikan kawasan konservasi dan hulu DAS.

“Kalau negara tidak mampu menindak tegas, itu artinya negara memilih membiarkan rakyatnya mati,” ujarnya keras.

“Sumatra Telah Membayar dengan Darah — Giliran Negara Menunjukkan Keberaniannya”

Rahmad menegaskan bahwa tragedi di Sumatra adalah luka bangsa, bukan sekadar bencana. Menurutnya, bangsa yang membiarkan warganya mati karena kesalahan yang bisa dicegah adalah bangsa yang telah kehilangan kompas moralnya.

“Menjaga hutan adalah menjaga kehidupan. Kita sudah kehilangan ratusan jiwa. Berapa lagi yang harus mati sebelum negara benar-benar bangun?” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan desakan kuat:
“Jika keberanian politik tidak muncul hari ini, maka setiap musim hujan akan terus menjadi musim kematian.” (Red)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT