Paris, Prancis (Jurnaliswarga.id) — Tiga UNESCO Global Geopark Indonesia, yaitu Rinjani-Lombok, Kaldera Toba, dan Ciletuh-Palabuhanratu, telah resmi memperoleh status “green card” dari UNESCO Global Geoparks Council untuk periode empat tahun berikutnya (2026–2029). Status “green card” merupakan bentuk pengakuan tertinggi dalam evaluasi berkala UNESCO terhadap geopark, yang menunjukkan bahwa suatu kawasan dinilai telah memenuhi standar internasional dalam aspek konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat.
Dalam surat resmi UNESCO kepada Pemerintah Indonesia (27/3), ketiga geopark tersebut dinyatakan berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan UNESCO dalam penguatan ilmu kebumian, mitigasi risiko bencana, serta pembangunan berkelanjutan berbasis warisan alam. Surat ini berdasarkan keputusan pertemuan Dewan Geopark Global UNESCO yang berlangsung di Kütralkura, Chili, pada 5–6 September 2025.
“Pengakuan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan geologi yang luar biasa, tetapi juga mampu mengelolanya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. UNESCO Global Geopark adalah platform penting untuk memperkuat diplomasi lingkungan, edukasi publik, dan pemberdayaan masyarakat lokal secara terpadu.” ujar Duta Besar RI Prancis sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Mohamad Oemar.
Sejalan dengan capaian tersebut, UNESCO turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan kualitas geopark ke depan.
Terkait Rinjani-Lombok, UNESCO menekankan pentingnya peningkatan kualitas informasi publik, pembaruan panel interpretasi, dan perbaikan akurasi informasi mitigasi bencana di Museum NTB. Perlu diperhatikan juga manajemen risiko overtourism yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan.
Sementara itu, untuk Kaldera Toba, rekomendasi difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, penyederhanaan struktur organisasi, serta pengembangan strategi edukasi yang menonjolkan posisi Danau Toba sebagai kaldera terbesar di dunia. UNESCO juga menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang tidak membebani ekosistem dan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan.
Adapun Ciletuh-Palabuhanratu didorong untuk meningkatkan aspek infrastruktur wisata, memperkuat pemanfaatan teknologi seperti augmented reality dalam edukasi geologi, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam struktur pengelolaan geopark. Selain itu, UNESCO menyoroti pentingnya penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bagian integral dari strategi peningkatan kualitas geopark Indonesia ke depan.
“Rekomendasi UNESCO merupakan panduan yang sangat penting sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi tersebut, termasuk dalam penguatan tata kelola, edukasi publik, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif,” tegas Dubes Mohamad Oemar.
Keberhasilan mempertahankan status “green card” ini juga memiliki implikasi strategis yang lebih luas. Selain memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring global UNESCO Global Geoparks, capaian ini turut meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata berbasis alam dan edukasi, sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional di bidang penelitian, konservasi, dan inovasi.
Lebih jauh, geopark juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam diplomasi budaya dan lingkungan Indonesia. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek geologi, budaya, dan komunitas lokal, geopark menjadi model pembangunan yang selaras dengan agenda global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Indonesia saat ini memiliki 12 UNESCO Global Geopark yang tersebar di berbagai wilayah, mencerminkan kekayaan geodiversitas yang dimiliki. Dengan capaian terbaru ini, Indonesia semakin menegaskan perannya sebagai salah satu negara kunci dalam pengembangan geopark di tingkat global.
Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri untuk memastikan implementasi rekomendasi UNESCO berjalan optimal, serta mendorong penguatan peran geopark sebagai motor pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada potensi lokal.(Red/nR)