Bandung, Jurnaliswarga.id – Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk menyelenggarakan rangkaian kegiatan Dialog Diplomasi Kesehatan Sektor Farmasi dan kunjungan ke fasilitas produksi Holding BUMN Farmasi Kimia Farma di Banjaran (9/4) dan Bio Farma, di Pasteur, Bandung (10/4).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai satuan kerja di Kemlu serta Perwakilan RI di luar negeri, yang berperan penting dalam memfasilitasi promosi dan ekspansi produk farmasi Indonesia. Melalui sesi dialog dan diskusi, Kemlu bersama pelaku industri membahas peluang dan tantangan penetrasi pasar di kawasan Asia Pasifik, Afrika, serta Amerika dan Eropa, termasuk penguatan skema kerja sama G2G dan B2B.
“Diplomasi Indonesia saat ini mengedepankan prinsip dynamic resilience sebagai landasan penting, dengan diplomasi kesehatan, termasuk di sektor farmasi sebagai salah satu pilar utama ketahanan nasional,” sebut Vahd Nabyl A. Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika. Seiring dengan meningkatnya interdependensi global dan risiko konfrontasi geoekonomi, penguatan industri farmasi nasional menjadi krusial untuk memastikan akses terhadap produk kesehatan sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Rangkaian kegiatan mencakup kunjungan langsung ke fasilitas produksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk di Banjaran serta PT Bio Farma (Persero) di Pasteur, Bandung. Kunjungan ini memberikan pemahaman mendalam kepada para diplomat RI mengenai proses produksi obat dan produk biologi (vaksin, serum dan produk darah), standar pengendalian mutu, serta kapabilitas industri farmasi nasional yang telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Badan POM dan internasional (WHO).
Holding BUMN Farmasi Indonesia, yang terdiri dari Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, dan entitas terkait, menunjukkan kapasitas produksi dan daya saing cukup tinggi di tingkat global. Bio Farma telah mengekspor vaksin ke lebih dari 150 negara dengan sejumlah produk yang telah memenuhi standar WHO Pre-Qualification, sementara Kimia Farma memiliki jaringan produksi, distribusi, dan layanan kesehatan yang terintegrasi secara nasional.
Kegiatan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain tingginya ketergantungan pada bahan baku impor serta persaingan harga dengan produsen global. Kemlu bersama pemangku kepentingan terkait akan terus mendorong penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam bidang riset, pengembangan bahan baku, transfer teknologi serta fasilitasi akses pasar melalui Perwakilan RI di berbagai negara. Kemlu menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan industri nasional dalam rangka memposisikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam sektor kesehatan global.(Red/nR)