JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Presiden Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila Demi Kesejahteraan Rakyat. Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan fondasi utama perekonomian nasional yang harus dijalankan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan anggota parlemen dan jajaran pemerintahan.
Presiden menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh berpihak pada sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurutnya, seluruh rakyat harus merasakan manfaat pembangunan nasional secara adil dan merata.
Ia juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah merancang konsep ekonomi Indonesia melalui Pasal 33 UUD 1945 sebagai pedoman menjaga kekayaan negara agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola ekonomi nasional, termasuk penindakan terhadap praktik tambang ilegal, manipulasi ekspor, hingga pembalakan liar yang merugikan negara.
“Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum,” tegas Presiden.
Presiden juga menyampaikan bahwa potensi kebocoran ekonomi nasional yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama berani melakukan pembenahan dan penegakan hukum secara tegas.
Pidato Presiden Prabowo mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis Pancasila, menjaga kekayaan negara, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekonomi nasional juga dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap arah pembangunan Indonesia ke depan.
“Kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak,” ujar Presiden Prabowo. (nR)Red/
Sumber Informasi:
BPMI Sekretariat Presiden / Rapat Paripurna DPR RI, Rabu 20 Mei 2026