BPI KPNPA RI Tantang Kajati Sumbar Bongkar Korupsi Besar, Rahmad Sukendar: Dedie Dikenal sebagai Jaksa Pemburu Koruptor 2026

PADANG, JURNALISWARGA.ID – Kinerja cepat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie, mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sejak dilantik pada 29 April 2026, Dedie dinilai langsung menunjukkan gebrakan dalam penegakan hukum, terutama melalui penguatan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Burung Hantu Kejati Sumbar.

Dalam waktu yang relatif singkat, tim tersebut berhasil mengamankan sejumlah Daftar Pencarian Orang (DPO) yang selama bertahun-tahun berpindah-pindah lokasi untuk menghindari proses hukum. Langkah tersebut dinilai sebagai bukti keseriusan Kejati Sumbar dalam memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dieksekusi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, memberikan apresiasi atas kinerja awal Kajati Sumbar. Namun, ia juga menantang Dedie untuk membuktikan reputasinya sebagai “jaksa pemburu koruptor” dengan mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang selama ini menjadi perhatian publik di Sumatera Barat.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Bersama 5 Cucunya Habiskan Akhir Pekan di Jakarta

“Dedie dikenal sebagai jaksa pemburu koruptor. Kami melihat gebrakan awalnya sangat baik melalui penangkapan para buronan. Namun masyarakat juga menunggu keberanian beliau untuk menyikat kasus-kasus korupsi besar di Sumatera Barat,” tegas Rahmad Sukendar. Selasa (9/6/26).

Menurut Rahmad, rekam jejak Dedie selama bertugas di berbagai daerah menunjukkan kapasitasnya sebagai penegak hukum yang tegas dan memiliki integritas tinggi. Sosok yang dikenal humoris namun disiplin itu disebut kerap mengungkap perkara korupsi secara senyap tanpa banyak publikasi.

“Beliau pernah menerima BPI Award tahun 2018 saat menjabat sebagai Kajari Batam. Penghargaan itu diberikan karena dedikasi dan keberaniannya dalam penegakan hukum. Kami berharap pengalaman dan prestasi tersebut dapat dibawa ke Sumatera Barat,” ujarnya.

Baca Juga:  Menanti Transparansi KPK: Mengapa Pengumuman Tersangka OTT Pemkab Bogor Sengaja Ditunda?

Rahmad menegaskan, BPI KPNPA RI akan mendukung penuh langkah Kejati Sumbar dalam memberantas korupsi, terutama jika menyentuh kasus-kasus besar yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.

“Masyarakat Sumbar tentu berharap hadirnya Kajati baru menjadi momentum untuk membersihkan praktik korupsi tanpa pandang bulu. Jika ada kasus besar yang selama ini mandek, kami yakin Dedie mampu membuktikan kapasitasnya sebagai jaksa pemburu koruptor,” pungkas Rahmad.

Dengan sejumlah keberhasilan awal yang telah ditunjukkan, publik kini menantikan langkah berikutnya dari Kejati Sumbar di bawah kepemimpinan Dedie, khususnya dalam mengungkap dan menuntaskan perkara-perkara korupsi strategis yang menjadi perhatian masyarakat.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT