JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) setelah dilaporkan lima peserta meninggal dunia saat mengikuti pelatihan. Ketum BPI KPNPA RI Desak Evaluasi Latsarmil KDMP Usai 5 Peserta Meninggal
Rahmad Sukendar menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga para peserta yang meninggal. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengevaluasi metode pelatihan yang diterapkan kepada warga sipil.
“Atas nama BPI KPNPA RI, kami turut berduka cita atas meninggalnya lima calon Manajer KDMP. Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Rahmad Sukendar kepada Jurnaliswarga.id di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Rahmad menilai peningkatan kapasitas pengelola koperasi seharusnya lebih difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, tata kelola organisasi, kepemimpinan yang partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, karakter organisasi sipil memiliki pendekatan yang berbeda dengan institusi militer. Oleh karena itu, metode pelatihan yang diberikan kepada calon pengelola koperasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ekonomi kerakyatan yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan partisipasi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga batas fungsi antara institusi sipil dan pertahanan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga setiap program pemerintah tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
BPI KPNPA RI meminta pemerintah melakukan investigasi secara transparan terhadap penyebab meninggalnya para peserta sekaligus mengevaluasi keseluruhan konsep pelatihan agar aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan peserta menjadi prioritas utama.
Selain itu, Rahmad Sukendar mendorong pemerintah untuk meninjau kembali berbagai program pembangunan yang menggunakan pendekatan militer di sektor sipil agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap memperhatikan aspek profesionalisme, keselamatan peserta, dan efektivitas program.
“BPI KPNPA RI berharap evaluasi dilakukan secara objektif sehingga setiap program pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan peserta maupun prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tegas Rahmad.(nR)