JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mendorong penguatan pelayanan dan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui Desk Ketenagakerjaan. Menurutnya, keberadaan desk tersebut harus mampu menjadi ruang pelayanan, mediasi, dan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi pekerja dan buruh.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri peresmian Sekretariat Bersama Perjuangan Koalisi Besar Buruh Indonesia di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Kapolri menegaskan, perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Namun, upaya tersebut perlu berjalan seimbang dengan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh konfederasi yang sudah tergabung untuk mempersatukan perjuangan teman-teman buruh dalam Sekretariat Bersama Perjuangan Koalisi Besar Buruh Indonesia. Tentunya kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh dan memperjuangkan kesejahteraan buruh di satu sisi harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif,” kata Kapolri.
Menurut Sigit, keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan terciptanya iklim investasi yang sehat menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan pembangunan nasional.
Ia juga menilai, elemen buruh memiliki peran strategis dalam mengawal berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing Indonesia di tengah persaingan global.
“Bapak Presiden tentunya memiliki banyak program yang harus kita kawal bersama dan perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden. Khususnya terkait dengan hilirisasi, khususnya terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan tentunya bagaimana menciptakan Indonesia yang memiliki daya saing dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Kapolri juga mengingatkan bahwa dinamika global yang terus berkembang menjadi tantangan yang harus dihadapi seluruh elemen bangsa. Karena itu, persatuan dan kolaborasi dinilai menjadi modal penting agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tekanan dan ketidakpastian global.
“Memang kita sedang menghadapi situasi global yang mau tidak mau kita semua harus bersatu untuk bersama-sama menghadapi eskalasi yang ada. Kita yakin dengan bersatu, dengan perjuangan bersama, maka Indonesia bisa terus terjaga dan harapan kita bisa melampaui semua potensi tekanan yang ada,” tutur Sigit.
Kapolri optimistis, sinergi antara pemerintah, pekerja, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat fondasi pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengajak seluruh elemen buruh untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Menurutnya, kondisi yang aman menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi, investasi, dan pembangunan.
“Mari kita kawal bersama perjuangan teman-teman buruh. Namun sekali lagi, saya pesan tetap jaga kondusivitas,” ucapnya.
Kapolri secara khusus meminta Desk Ketenagakerjaan mengoptimalkan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menangani berbagai persoalan yang disampaikan pekerja dan buruh.
Ia menekankan, setiap keluhan maupun laporan ketenagakerjaan harus mendapat respons secara profesional, termasuk apabila diperlukan proses mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan.
“Berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga kemudian apa yang dikeluhkan, apa yang dilaporkan, apa yang harus kita bantu untuk kita mediasi dan sebagainya, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik,” pungkas Kapolri.
Penguatan Desk Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang penyelesaian yang lebih cepat, terbuka, dan berkeadilan terhadap berbagai persoalan hubungan industrial. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja, kepastian hukum, keberlangsungan usaha, dan iklim investasi yang sehat.
Dengan mengedepankan dialog, mediasi, serta pelayanan yang optimal, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bersama-sama menciptakan hubungan industrial yang harmonis, memperkuat perekonomian, dan membuka semakin banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.(Red/nR)
Sumber informasi: Klik disini >>> Tribratanews Polri, 24 Juli 2026