Kepala BGN Tegas, SPPG Tak Penuhi Standar Bisa Dihentikan 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak ada toleransi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengabaikan standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di wilayah Bogor, Jumat (24/7/2026). Sidak dilakukan secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai standar dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Sudaryono mengatakan, SPPG yang belum memenuhi standar akan terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dan evaluasi. Namun, apabila setelah dilakukan perbaikan tetap tidak mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, BGN tidak akan ragu menghentikan operasional SPPG tersebut.

“Kita akan perbaiki, akan kita tegur. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik,” tegas Sudaryono.

Menurutnya, Program MBG merupakan amanah negara yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, kualitas layanan dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan karena menyangkut kesehatan penerima manfaat sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Baca Juga:  Jelang Verifikasi Data Pemilu 2024, PDIP Kembali Raih ISO 9001:2015

Sudaryono menegaskan BGN akan menjalankan prinsip pembinaan sekaligus penegakan disiplin. SPPG yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan apresiasi, sedangkan SPPG atau petugas yang tidak disiplin dan mengabaikan standar akan dikenai tindakan sesuai tingkat pelanggarannya.

“Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga. Kita harus berani,” ujarnya.

Dalam sidak tersebut, Sudaryono mengunjungi sejumlah SPPG, antara lain SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundil 5. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar SPPG yang dikunjungi telah menjalankan operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Meski demikian, Sudaryono menilai tantangan berikutnya bagi SPPG yang telah memenuhi standar operasional adalah menjaga kualitas sekaligus menghadirkan variasi menu. Hal itu penting agar penerima manfaat, khususnya anak-anak, tetap menikmati makanan bergizi yang disediakan melalui program tersebut.

“Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu, yaitu variasi dari menunya. Supaya anak-anak maupun ibu-ibu yang memang mengonsumsi itu kemudian tidak bosan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Babinsa Ciptakan Prinsip Gotong Royong Dalam Membangun Pagar Rumah Milik Warga

BGN memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG akan terus diperkuat. Inspeksi mendadak menjadi salah satu langkah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi operasional SPPG sekaligus memastikan standar pelayanan tetap terjaga.

Di sisi lain, Kepala BGN juga mengajak masyarakat dan media untuk ikut berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan Program MBG. Masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan masukan apabila menemukan pelayanan yang dinilai belum sesuai standar.

Keterlibatan publik tersebut dinilai penting sebagai bagian dari pengawasan bersama untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara transparan, berkualitas, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketegasan BGN dalam melakukan pembinaan, evaluasi, hingga penghentian operasional terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas Program MBG. Langkah tersebut sekaligus memperkuat perlindungan terhadap penerima manfaat dan menjaga kepercayaan publik terhadap program pemenuhan gizi nasional.(Red/nR)

Sumber: klik disini >>>> Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), 25 Juli 2026

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT