BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan target sekitar 6.500 unit rumah direhabilitasi dalam satu tahun. Program tersebut menjadi langkah besar Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan nyaman.Bupati Bogor Percepat Rehab 6.500 RTLH, Hunian Layak Jadi Prioritas
Program ini diperkuat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bagi Kabupaten Bogor, percepatan tersebut dinilai menjadi capaian penting dalam menjawab persoalan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Pemkab Bogor sebelumnya telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk memperbaiki sekitar 2.750 unit RTLH setiap tahun. Program tersebut mulai berjalan sejak 2025 dan akan terus dilanjutkan.
“Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP menjadi penguat bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan RTLH yang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah Kabupaten Bogor.
Ia menegaskan, pelaksanaan program harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berdasarkan data yang akurat, sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Tak Hanya Perbaiki Rumah, Gerakkan Ekonomi Warga
Program rehabilitasi RTLH tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor juga melihat adanya dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program tersebut.
Kegiatan pembangunan dan renovasi rumah akan membutuhkan tenaga kerja lokal sekaligus mendorong aktivitas sektor usaha bahan bangunan, mulai dari toko material, semen, pasir, cat hingga berbagai kebutuhan konstruksi lainnya.
Dengan demikian, program perbaikan RTLH berpotensi memberikan manfaat berlapis: meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Pemerintah Pusat Buka Peluang Tambahan Bantuan
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebelumnya menyatakan pemerintah pusat membuka peluang penambahan alokasi bantuan bedah rumah bagi Kabupaten Bogor.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan persoalan RTLH yang masih cukup besar di Kabupaten Bogor.
Maruarar menyebut Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sekitar 5,76 juta jiwa, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan hunian layak.
Berdasarkan evaluasi yang disampaikan pemerintah, persoalan RTLH di Kabupaten Bogor masih mencapai sekitar 746 ribu unit.
Alokasi bantuan bedah rumah juga mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya tercatat 1.346 unit, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi sedikitnya 6.396 unit.
Pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila hasil evaluasi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bogor siap melaksanakan program secara tepat sasaran, cepat, dan berkualitas.
“Nanti kita pelajari kesiapannya. Kalau memang siap, kita masih ada alokasi,” kata Maruarar.
Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan
Bupati Rudy Susmanto menyambut dukungan pemerintah pusat tersebut sebagai bagian dari kolaborasi untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak dapat segera menempati hunian yang lebih aman dan nyaman.
“Mohon doa dan dukungannya agar ikhtiar ini berjalan lancar serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” tutup Rudy.
Program tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan, dukungan dunia usaha, serta keterlibatan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan semakin luas.(Red)