JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Majelis Kesejahteraan Daerah Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (MKD APUDSI) Kabupaten Bogor mendorong terbangunnya kemitraan strategis dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kapasitas petani, produktivitas pertanian, akses pasar, hingga nilai tambah hasil produksi pertanian.
turut hadir pada audensi Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Tanaman Pangan adalah Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kasubag Tata Usaha beserta Jajaran, Ketua Apudsi majaleis Kesejahteraan Provinnsi Jawabarat, Ketua Mkd Apudsi Kabupaten Bogor didampingi Sekretaris, Humas, dan jajaran pengurus kabupaten Bogor, di Jakarta (Rabu 12/8/2026).
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi pengurus MKD APUDSI Kabupaten Bogor dengan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2026. Audiensi berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai dengan agenda penyampaian aspirasi serta pembahasan sinergi program pengembangan pertanian dan bantuan bagi petani Kabupaten Bogor.
Ketua MKD APUDSI Kabupaten Bogor, Nimbrod, A.Md., S.Th., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian yang telah menerima audiensi pengurus MKD APUDSI Kabupaten Bogor.
Menurut Nimbrod, pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kemitraan yang lebih konkret dalam mendorong kemajuan masyarakat pedesaan melalui sektor pertanian.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian yang telah menerima audiensi MKD APUDSI Kabupaten Bogor. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal membangun kemitraan dalam membangun masyarakat pedesaan melalui sektor pertanian,” ujar Nimbrod.
Ia menilai sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Karena itu, masyarakat desa diharapkan tidak selalu memandang kota sebagai satu-satunya tempat untuk mencari pekerjaan.
Melalui penguatan sektor pertanian, kata Nimbrod, terbuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus melahirkan generasi petani muda yang mampu mengelola pertanian secara profesional dan berorientasi pada pasar.
“Kami ingin agar desa memiliki harapan baru. Pertanian bukan sekadar pekerjaan, tetapi dapat menjadi sumber ekonomi dan usaha yang menjanjikan. Dengan adanya akses teknologi, pasar dan pembinaan, kami berharap semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai peluang ekonomi masa depan,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, MKD APUDSI Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis petani, mulai dari peningkatan produksi dan produktivitas, akses informasi dan pasar, teknologi, sarana produksi, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan hilirisasi hasil pertanian.
APUDSI juga menyatakan kesiapan melakukan pendataan dan inventarisasi petani serta kelompok tani binaan, termasuk lokasi dan luasan lahan yang tersebar di berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Bogor.
Fokus pada Komoditas Kacang dan Umbi
Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi menjelaskan sejumlah komoditas yang menjadi prioritas, yakni kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan singkong.
Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk barang atau sarana produksi sesuai program dan pedoman teknis kepada kelompok tani atau petani penerima yang memenuhi ketentuan.
Direktorat juga menekankan pentingnya perencanaan sejak awal tahun. Pengusulan perlu dilengkapi data lokasi, luas lahan, kelompok tani, komoditas, kebutuhan bantuan, waktu tanam, perkiraan panen, produksi hingga rencana pemasaran.
Mekanisme pengusulan bantuan dilakukan melalui jalur Kelompok Tani/Petani → Dinas Kabupaten → Dinas Provinsi → Kementerian Pertanian. Data CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) menjadi salah satu dasar penting dalam proses verifikasi dan pengusulan bantuan.
Karena itu, APUDSI diminta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bogor sejak awal agar setiap usulan dapat diproses melalui mekanisme yang berlaku.
APUDSI Dorong Petani dari Hulu hingga Hilir
Nimbrod menegaskan, APUDSI tidak ingin hanya berperan sebagai organisasi yang mengajukan bantuan. APUDSI ingin hadir dalam seluruh rantai pengembangan pertanian, mulai dari pembinaan petani, pengembangan produksi, pengumpulan hasil, pengolahan hingga pemasaran.
“APUDSI hadir menjadi bagian dari kehidupan petani pedesaan. Kami ingin bersama-sama membuka ruang dan akses bagi pasar serta buyer hasil produksi petani, sehingga hasil pertanian tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Hal tersebut sejalan dengan pembahasan audiensi yang menempatkan APUDSI pada rantai pengembangan pertanian dari pembinaan petani, produksi, pengumpulan hasil, pengolahan hingga pemasaran.
Selain itu, Direktorat membuka peluang pengembangan pilot project atau proyek percontohan yang dapat digunakan untuk menguji kesiapan petani, kesesuaian lahan dan komoditas, mekanisme bantuan, produktivitas, hasil panen, pemasaran serta kelancaran administrasi dan koordinasi.
Keberhasilan pilot project tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengembangan kerja sama dalam skala yang lebih luas.
Dorong Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Desa
Nimbrod berharap sinergi antara MKD APUDSI dan Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak nyata bagi petani Kabupaten Bogor. Penguatan produksi pertanian diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.
Menurutnya, ketika petani memiliki akses terhadap sarana produksi, informasi, teknologi, pendampingan dan pasar, maka sektor pertanian dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang memberikan kepastian dan peluang usaha bagi masyarakat desa.
Audiensi juga menegaskan pentingnya membangun mata rantai yang jelas, mulai dari pendataan petani, CPCL, pengusulan bantuan, budidaya, produksi, panen, pemasaran, peningkatan nilai tambah hingga peningkatan kesejahteraan petani.
Sebagai tindak lanjut, APUDSI Kabupaten Bogor akan melakukan pendataan kelompok tani dan petani binaan, menginventarisasi lokasi serta luas lahan, mengidentifikasi komoditas, menyusun CPCL, menentukan kebutuhan bantuan, menyusun jadwal tanam dan panen, berkoordinasi dengan penyuluh dan Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, mengawal usulan ke tingkat provinsi, serta menyiapkan konsep pilot project dan rencana pemasaran.
Sementara itu, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi akan memberikan arahan teknis terkait mekanisme pengusulan, persyaratan dan pedoman, konsultasi data CPCL, informasi program yang tersedia serta membuka peluang kerja sama berdasarkan hasil pilot project.
Direktorat juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah untuk sektor pertanian tidak dipungut biaya kepada penerima sepanjang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan program. Petani dan kelompok tani tidak perlu memberikan imbalan atau pembayaran di luar ketentuan.
Bagi MKD APUDSI Kabupaten Bogor, audiensi tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi yang diharapkan mampu membuka akses lebih luas bagi petani desa, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, serta memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.
“Harapan kami, dari desa lahir petani-petani muda yang mampu melihat pertanian sebagai masa depan. Petani jaya di ladang, ekonomi desa tumbuh, dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional semakin kuat,” pungkas Nimbrod. (Red)