JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyoroti kembali persoalan keamanan di Papua menyusul laporan mengenai tewasnya seorang pengemudi truk logistik bernama Aris Seda, yang dikenal dengan sapaan Bapak Tasya.
DPP GMNI menilai kekerasan terhadap warga sipil di wilayah konflik Papua harus menjadi perhatian serius negara, terutama karena masyarakat sipil memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan ketika menjalankan aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman.
Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas Halomoan Silalahi, mengecam aksi kekerasan tersebut. Menurut Andreas, serangan terhadap pekerja sipil tidak dapat dibenarkan dan perlu ditangani melalui penegakan hukum serta strategi perlindungan masyarakat yang terukur.
“Gugurnya almarhum Bapak Aris Seda adalah eksekusi keji yang dirancang sebagai pancingan taktis,” ujar Andreas dalam keterangannya.
Menurut Andreas, kelompok bersenjata di Papua dapat memanfaatkan serangan terhadap warga sipil untuk menciptakan ketakutan dan meningkatkan eskalasi konflik.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil langkah yang hanya bersifat reaktif. Menurutnya, setiap tindakan keamanan perlu mempertimbangkan keselamatan masyarakat sipil dan dampak politik serta diplomatik yang mungkin muncul.
DPP GMNI Soroti Dimensi Konflik Papua
Andreas melihat konflik bersenjata di Papua tidak hanya memiliki dimensi keamanan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, politik, ekonomi, dan hubungan internasional.
Ia menggunakan konsep New Wars yang diperkenalkan Mary Kaldor untuk menjelaskan pola konflik kontemporer yang dapat melibatkan kelompok bersenjata, masyarakat sipil, serta perebutan pengaruh politik.
Namun, penerapan teori tersebut terhadap situasi Papua merupakan analisis dan sudut pandang DPP GMNI, bukan kesimpulan independen mengenai seluruh motif kelompok bersenjata di Papua.
Andreas juga mengaitkan konflik Papua dengan konsep transnational insurgency, yaitu bagaimana konflik bersenjata dapat memiliki dimensi lintas batas melalui jaringan dukungan, perlindungan, maupun perhatian internasional.
Dalam pandangannya, perkembangan informasi mengenai kekerasan di Papua dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap Indonesia.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat diplomasi sekaligus memastikan informasi mengenai berbagai peristiwa kekerasan di Papua disampaikan berdasarkan data yang dapat diverifikasi.
Hindari Kesimpulan Berdasarkan Dugaan
DPP GMNI menilai pemerintah perlu membedakan antara fakta lapangan, hasil penyelidikan aparat, pernyataan kelompok yang terlibat, serta interpretasi politik mengenai konflik Papua.
Pembedaan tersebut penting karena tuduhan mengenai motif, jaringan pendanaan, ataupun keterlibatan pihak eksternal memerlukan bukti yang dapat diverifikasi.
Dalam pemberitaan mengenai konflik bersenjata, informasi yang belum terkonfirmasi tidak seharusnya langsung diposisikan sebagai fakta.
Prinsip tersebut juga penting untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.
Perlindungan Warga Sipil Jadi Perhatian
Menurut Andreas, salah satu prioritas pemerintah adalah memastikan jalur transportasi dan distribusi kebutuhan masyarakat tetap aman.
Pekerja transportasi, pengemudi kendaraan logistik, tenaga kesehatan, pedagang, serta masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di wilayah rawan konflik harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum.
“Darah almarhum Aris Seda atau Bapak Tasya tidak boleh tumpah sia-sia,” kata Andreas.
Ia menilai negara perlu menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan meningkatkan kemampuan aparat dalam mencegah serangan terhadap masyarakat.
DPP GMNI Dorong Strategi Keamanan Berbasis Data
Dalam keterangannya, DPP GMNI menawarkan sejumlah langkah yang disebut sebagai strategi menghadapi kompleksitas persoalan Papua.
Di bidang diplomasi, GMNI mendorong koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat komunikasi Indonesia di kawasan Pasifik serta menangkal informasi yang tidak sesuai fakta.
Di bidang keamanan, Andreas mengusulkan pemanfaatan teknologi pemantauan dan intelijen untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam mendeteksi ancaman.
Namun, penggunaan teknologi keamanan menurutnya harus tetap memperhatikan perlindungan masyarakat sipil, ketentuan hukum, dan prinsip proporsionalitas.
GMNI juga mendorong keterlibatan masyarakat dan struktur adat dalam sistem peringatan dini di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu aparat memperoleh informasi lapangan sekaligus memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat.
Diplomasi dan Penegakan Hukum Harus Berjalan Bersamaan
Menurut Andreas, penanganan konflik Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan.
Pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi, pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan perlindungan masyarakat.
Ia menilai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan masyarakat sipil tidak menjadi korban dalam proses penanganan kelompok bersenjata.
Pendekatan yang berbasis hukum dan data dinilai penting agar penanganan konflik tidak memperluas ketegangan maupun menimbulkan persoalan baru.
Kematian Warga Sipil Menjadi Pengingat Negara
Peristiwa kematian Aris Seda, sebagaimana disampaikan DPP GMNI, menjadi pengingat mengenai risiko yang dihadapi pekerja sipil di wilayah konflik.
Apa pun latar belakang dan motif di balik suatu serangan, keselamatan masyarakat sipil merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian utama.
DPP GMNI meminta pemerintah memastikan proses penyelidikan terhadap kasus tersebut berjalan secara profesional dan berdasarkan bukti.
Andreas juga menegaskan bahwa negara harus memiliki strategi jangka panjang untuk menghadapi persoalan keamanan Papua tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.
“Penghormatan tertinggi bagi almarhum adalah dengan menegakkan hukum secara presisi, melindungi setiap nyawa rakyat kecil di jalur vital, dan memperkuat strategi negara dalam menjaga keamanan Papua,” pungkas Andreas. (nR)