JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) mendorong pengembangan program ketahanan pangan dan energi nasional melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Program tersebut disiapkan untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama PT PPM, Mardianto, dalam rapat pembahasan pilot project pelaksanaan KPBU di kantor PT PPM, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mardianto didampingi Direktur Perencanaan serta jajaran direksi PT PPM. Agenda itu turut dihadiri pemerintah daerah dari 4 Kabupaten di Provinsi Lampung yakni Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat dan Pesawaran, Pringsewu, Setelah sebelumnya di mulai dengan Kabupaten Pesisir Barat.
Pembahasan difokuskan pada peluang kerja sama pengembangan potensi daerah, terutama pemanfaatan lahan yang selama ini belum produktif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Mardianto mengatakan, program tersebut dirancang untuk mendukung percepatan swasembada sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan dan energi nasional. Pelaksanaannya ditargetkan menjangkau berbagai provinsi di Indonesia melalui kolaborasi pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
Dia menegaskan, pengembangan kawasan tetap harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Lahan tidak produktif menjadi salah satu sasaran pengembangan, sedangkan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan suaka margasatwa tetap harus dilindungi dari alih fungsi. Potensi pariwisata ramah lingkungan juga dapat dikembangkan di kawasan sekitarnya.
“Apapun potensi daerah itu harus kita kembalikan sehingga menjadi penghidupan bagi daerah itu sendiri. Cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia harus diwujudkan dalam waktu tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia,” ujar Mardianto.
Libatkan Desa dengan Skema Inti-Plasma
Dalam pelaksanaan program, PT PPM menyiapkan pola kemitraan inti-plasma dengan menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi produktif.
Desa diproyeksikan menjadi leading sector yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pelaksanaan program juga akan diperkuat melalui keterlibatan asosiasi pangan dan energi di daerah.
PT PPM mengambil peran sebagai holding company, asset management, Serta pengelola tokenisasi bersama mitra strategis. Melalui skema KPBU, perusahaan berupaya menghadirkan alternatif pembiayaan proyek dengan dukungan pendanaan mandiri dan kemitraan, sehingga tidak sepenuhnya membebani APBN maupun APBD.
Model tersebut diharapkan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi unggulan wilayah, Mulai dari sektor pangan hingga energi, dengan dukungan investasi dan pengelolaan yang terintegrasi.
Bupati Tanggamus Apresiasi Inisiatif PT PPM
Rencana kolaborasi tersebut mendapat respons positif dari pemerintah daerah yang mengikuti pertemuan. Bupati Tanggamus, Hi. Mohammad Saleh Asnawi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT PPM yang membuka peluang kerja sama pembangunan bersama sejumlah daerah.
Menurut Saleh Asnawi, Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan. Karena itu, kehadiran investasi dan skema KPBU dinilai dapat menjadi alternatif untuk mendorong percepatan pembangunan.
“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif kolaborasi serta kerja sama ini. Mengingat tantangan anggaran daerah (APBD) yang terbatas dan adanya pemotongan dari pusat, kehadiran investasi maupun kerja sama seperti KPBU ini sangat diharapkan untuk membantu percepatan pembangunan serta membawa keberkahan bagi masyarakat di Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, dan Pringsewu,” Ungkap Bang Haji, Sapaan Akrabnya.
Bupati Saleh Asnawi yang hadir lengkap bersama Kepala Bapperida Ir. Doni Sengaji Berisang, S.T., M.M., Kadis KPTPH Alkat Alamsyah, S.E., M.M., Kadis PMTSP Hendra Wijaya Mega, S.T., M.T., M.M., Kadis Parekraf Marhasan Samba, S.I.P, dan Kadis Perikanan Darma Setiawan, S.Kom., M.M., Menilai skema KPBU memiliki peluang strategis untuk membantu pemerintah daerah merealisasikan proyek berskala besar, khususnya ketika kemampuan APBD belum mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Barat yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Pirwan Bachtiar, S.E., M.M. menyampaikan keterbukaan terhadap peluang investasi yang ditawarkan melalui kerja sama tersebut.
“Kami dari Pemkab Lampung Barat sangat terbuka terhadap peluang investasi ini dan siap menunggu pemaparan teknis lebih detail mengenai skema pembiayaan serta pembagian peran masing-masing kabupaten,” Ujar Pirwan Bachtiar yang didampingi Kepala Bapperida Eric Enrico, S.Hut., M.T., dan Sekretaris Dinas PMD Asep Suganda, S.Pd., M.M.
Dari Kabupaten Pringsewu Hadir Mewakili Bupati, Asisten
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hendrid, S.E., M.M.,
Kepala Bapperida Dr. Imam Fatkuroji, S.STP., M.IP.,
Kadis PUPR Amad Syaifudin, S.T., M.T.,
Kadis PMPTSP Ir. A. Handri Yusuf, S.T., M.T. Sedangkan dari Kabupaten Pesawaran diwakili
Kadis PMPTSP Fanny Setiawan, S.Sos., M.M., dan Kadis Pariwisata Pesawaran Evans Saggita R., S.E., M.M.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara PT PPM dan pemerintah daerah dalam memetakan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Selanjutnya, pembahasan teknis diharapkan dapat memperjelas pola pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan proyek. Dengan demikian, program KPBU yang dirancang PT PPM diharapkan tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat desa, pengembangan sektor pangan dan energi diharapkan menjadi salah satu penggerak kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda kedaulatan pangan dan energi nasional. (oking)