JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menyatakan akan menggelar aksi damai dengan mengerahkan ratusan massa untuk mendatangi dan mengepung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam waktu dekat.
Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar berani mengungkap secara terang benderang siapa aktor utama di balik dugaan kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah disebut atau diproses dalam perkara.
Menurut Rahmad, publik berhak mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai konstruksi perkara, termasuk siapa yang diduga menjadi penggagas, pemberi perintah, maupun pihak yang memiliki kepentingan di balik peristiwa tersebut.
“Polri harus segera mengumumkan siapa aktor utama di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden. Jangan sampai penanganan perkara ini hanya berhenti pada orang-orang tertentu, sementara pihak yang diduga menjadi otak atau pemberi perintah justru tidak terungkap,” tegas Rahmad Sukendar.,” Senin (9/11/26)
Ia menambahkan, BPI KPNPA RI akan mengambil langkah konkret dengan mengerahkan ratusan anggotanya untuk menggelar aksi damai di Mabes Polri.
“Dalam waktu dekat, ratusan massa BPI KPNPA RI akan mendatangi Mabes Polri. Kami hadir bukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan memberikan dukungan moral kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar berani menuntaskan perkara ini sampai ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Jangan Ada yang Kebal Hukum
Rahmad menegaskan, pengungkapan perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan keamanan negara, perlindungan komunikasi pejabat negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melihat jabatan, pangkat, kedekatan, maupun pengaruh politik.
“Kami ingin melihat keberanian Polri membongkar perkara ini secara profesional dan transparan. Jangan ada tebang pilih. Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, siapa pun orangnya, harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan alat bukti,” tandasnya.
Ia juga meminta Kapolri memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan objektif, transparan, serta tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Aksi Damai sebagai Bentuk Kontrol Masyarakat
Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.
BPI KPNPA RI berharap kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dapat memastikan seluruh fakta hukum dalam perkara tersebut dibuka secara jelas kepada publik.
“Kami akan datang dengan massa, menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional. Kami ingin Mabes Polri menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada perkara yang ditutup-tutupi dan tidak ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya.
Rahmad menegaskan, BPI KPNPA RI akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga publik memperoleh kejelasan mengenai siapa saja pihak yang bertanggung jawab.
“Jangan hanya berani mengungkap pelaksana di lapangan. Jika ada aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ini, ungkap juga. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan dan tidak boleh tunduk kepada kekuasaan maupun jabatan!” pungkas Rahmad. (red)