Apel Nasional, Menkumham Yasonna Tekankan Perkuat Layanan Publik dan Pengamanan Perbatasan

Jurnaliswarga.id, Batam – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta jajarannya memperkuat pengamanan perbatasan NKRI dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu ditekankan Yasonna dalam Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Rabu (19/1/2022).

“Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, dengan menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya,” kata Yasonna.

Apel Nasional Gabungan Pengawasan dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian sekaligus bagian dari rangkaian peringatan ke-72 tahun Hari Bhakti Imigrasi yang mengangkat tema “Bangkitnya Pelayanan, Revitalisasi Penegakan Hukum, dan Keamanan Untuk Negeri”.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu mengungkapkan, dari sisi keamanan perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan darat yang panjang dengan Malaysia di utara, dengan Papua Nugini di Timur, dan Timor Leste di Selatan, juga perbatasan laut dengan negara-negara ASEAN dan Australia.

Baca Juga:  Arung Bungin Ke XXIV Berikan Keris Kepada Cucu Langsung Dari Andi Mappanyukki Raja Bone Ke-32

Adapun Kemenkumham berkontribusi menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tugas dan fungsi keimigrasian.

Fokus pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham adalah terhadap lalu lintas orang antarnegara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

“Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi penting, bagian dari pencegahan masuknya Covid-19 dengan ragam varian yang terus berkembang,” ujar Yasonna.

“Pengamanan dan pengawasan yang baik juga mencegah masuknya berbagai pengaruh negatif atau kejahatan yang dibawa oknum WNA yang tidak bertanggung jawab,” sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Yasonna mendorong seluruh jajaran Kemenkumham, khususnya Ditjen Imigrasi agar terus membuka diri, perluas wawasan, dan perkuat jejaring antar instansi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif, efisien, sesuai target kinerja tingkat pusat serta wilayah yang sudah ditetapkan awal tahun 2022.

Baca Juga:  Binkum LMNN Desak Kapolda Sulsel Selidiki Insiden Tarik Tambang IKA Unhas Sulsel

Adapun target kinerja keiimigrasian itu di antaranya adalah Implementasi Mobile Paspor, Pembangunan Immigration Control Room, Penerapan Izin Tinggal Keimigrasian Menggunakan Stiker QR Code, Operasi Pengamanan Kegiatan GP Mandalika dan KTT G20 Bali, Pembangunan Sistem Big Data Keimigrasian, dan tersedianya Perangkat Kesisteman pada delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Kemenkumham akan terus meningkatkan layanan Keimigrasian kepada publik dengan semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi,” ucap Yasonna.

Peningkatan layanan publik terkait keimigrasian diharapkan sejalan dengan potensi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.(NR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT