Cek Langsung Kelangkaan Minyak Goreng di Lapangan, Nama Puan Maharani Trending di Twitter

JURNALISWARGA.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani viral dengan tagar #PuanAdalahHarapan, terpantau saat ini sudah ada 3.700 lebih netizen yang mencuitkan tagar tersebut. Hal ini membuat nama anak Megawati Soekarno Putri itu kembali trending di media sosial Twitter pada Senin, (14/3/2022).

Alasan Trending-nya Puan Maharani, yakni karena banyak warganet yang mengapresiasi kinerjanya yang amat baik dalam melayani masyarakat.

Seperti mengecek langsung ke lapangan dan mendengarkan keluhan masyarakat ihwal masalah kelangkaan minyak goreng di lapangan, adalah salah satunya yang Puan lakukan.

“Ibu Puan turun langsung lho gaes ke pasar demi mengecek para pedagang yang mengeluh karena susahnya minyak goreng. #PuanAdalahHarapan Peduli Dan Melayani,” cuit akun Twitter @kakasawi.

Baca Juga:  Perkuat Sinergitas, Pangdam XIV/Hasanuddin Bersama Kapolda Sulsel Bersepeda Santai Keliling Kota Makassar

Selain itu, netizen dengan akun Twitter @lucridna pun juga memberikan apresiasi terhadap putri Presiden RI ke-5 itu Megawati Soekarnorputri yang rela membela kepentingan masyarakat.

“Nah ini baru terbaik, ditengah keramaian saat ini #PuanAdalahHarapan,” tulis @lucridna.

“Semoga puan adlah harapan peduli dan melayani #PuanAdalahHarapan. Peduli dan melayani,” cuit akun Twitter @GieoraD.

Sementara itu, akun Twitter @dafadafboy menilai kinerja Mantan Menko PMK itu patut dicontoh oleh anggota DPR lainnya yang terdepan dalam membela rakyat-rakyat menengah ke bawah.

“Mantep banget nih bu puan, bela hak hak kecil untuk masyarakat Indonesia. #PuanAdalahHarapan. Peduli dan melayani,” tulis akun @dafadafboy.

Seperti diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan.

Baca Juga:  Alih Kodal Satgas Pamtas RI-Malaysia Kalimantan Barat Sektor Timur Dari Yonif 144/Jaya Yudha Kepada Yonarmed 19/105 Trk Bogani

Ia berpendapat, masalah kelangkaan minyak goreng bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum. Ia mengungkapkan, langkanya minyak goreng membuat masyarakat, khususnya ibu-ibu panik karena kesulitan saat memasak.

Di berbagai ritel atau swalayan banyak terlihat masyarakat berebut ketika ada stok minyak goreng. Puan menilai kejadian seperti ini cukup rawan dari berbagai sisi.

“Di Lubuklinggau kita lihat banyak warga berkerumun bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum,” ujarnya lewat keterangan tertulis dikutip dari situs resmi DPR RI, Jumat (11/3/2022). (*)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Ratusan Pelajar Antusias Ikuti Program “Istana untuk Anak Sekolah” 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Program “Istana untuk Anak Sekolah” kembali menghadirkan pengalaman edukatif dan inspiratif bagi ratusan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah, Selasa (19/5/2026)....

Rudy Susmanto Ajak Mahasiswa Jadi Mitra Pembangunan Kabupaten Bogor 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah...

Warga Soroti Jalan KH Abdul Hamid yang Kembali Rusak 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Kondisi Jalan KH Abdul Hamid di desa situ ulir kecamatan Cibungbulang kembali menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah titik jalan mengalami kerusakan...

Rudy Susmanto Kawal Pembangunan Sports Center Internasional di Bogor 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya mengawal percepatan pembangunan Akademi Olahraga Nasional, Pusat Pelatihan Tim Nasional, dan Sports Center bertaraf internasional...

Pemkab Bogor Luncurkan SERUAN PBJ, Tata Kelola Pengadaan Kian Modern 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)...

 

ARTIKEL TERKAIT